Pasal 537

(1) Permohonan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 dapat diajukan oleh: a. instansi pemerintah; b. kelompok masyarakat; atau c. lembaga sosial.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila jaringan atau akses air bersih belum tersedia. (4) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan instansi pemerintah yang berdomisili atau beralamat di sekitar SM, TN, TWA, Tahura, dan TB serta belum tersedianya jaringan atau akses air bersih dari badan usaha milik daerah yang menangani air baku dan air minum kabupaten/kota. (5) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok orang perseorangan yang berdomisili atau beralamat di sekitar SM, TN, TWA, Tahura, dan TB dan/atau belum mendapatkan jaringan atau akses air bersih dari badan usaha milik daerah yang menangani air baku dan air minum kabupaten/kota. (6) Lembaga sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa: a. sekolah; b. pesantren; c. panti asuhan;
d. rumah ibadah; atau e. lembaga lain yang ditetapkan sebagai lembaga sosial, yang berdomisili dan/atau beralamat di sekitar SM, TN, TWA, Tahura, dan TB.