Pasal 236

(1) Pemegang PB-PJWA wajib: a. melaksanakan pengamanan kawasan, potensi, dan/atau pengunjung; b. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan/atau sampah; c. memelihara aset negara bagi pemegang Perizinan Berusaha yang memanfaatkan sarana milik pemerintah; d. menyusun laporan kegiatan usaha setiap bulan Juni dan bulan Desember tahun berjalan dan disampaikan kepada kepala UPT, kepala UPTD, Kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
e. membayar PNBP berupa PHU-PJWA atau retribusi PHU-PJWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melakukan kegiatan penyediaan jasa Wisata Alam dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PB-PJWA diterbitkan;
g. memiliki pas masuk bagi pemegang Perizinan Berusaha, seluruh karyawan, dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan h. membuat standar operasional pelaksaan kegiatan sesuai dengan jasa yang diberikan.

(2) PHU-PJWA untuk jasa pengambilan gambar dan layanan digital dilakukan melalui penyampaian komitmen kesanggupan untuk melakukan pembayaran PNBP berupa PHU-PJWA untuk jasa pengambilan gambar dan layanan digital diterbitkan, dan dituangkan dalam bentuk pakta integritas.

Paragraf 2

Larangan Pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam