Pasal 13

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 90

(sembilan puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan menerbitkan: a. pertimbangan teknis atas permohonan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan; atau b. surat penolakan permohonan pertimbangan teknis PJL-PB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dengan disertai alasan. (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. data Pelaku Usaha;
b. data modal atau finansial Pelaku Usaha untuk menjalankan Perizinan Berusaha; c. data rencana luas dan lokasi PB-PJLPB; d. data rencana pembangunan sarana prasarana tahap Eksplorasi; e. data kondisi kawasan pada areal yang dimohon; f. data dan informasi aspek sosial, ekonomi, dan budaya; dan g. prakiraan dampak lingkungan pada semua tahap kegiatan. (3) Pertimbangan teknis dan surat penolakan permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.