Pasal 275

Persyaratan permohonan perluasan areal usaha PB-PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 terdiri atas: a. laporan hasil evaluasi pelaksanaan PB-PSWA berkinerja baik; b. proposal usaha perluasan areal usaha PB-PSWA;
c. pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; d. berita acara pemberian tanda batas perluasan areal usaha yang dimohon dan ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangan;

e. peta perluasan areal usaha dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan disahkan oleh kepala UPT atau UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan salinan peta digital dengan format shapefile; f. perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. revisi dokumen RPSWA yang disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi dan/atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; h. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 3 (tiga) tahun terakhir dengan melampirkan bukti pembayaran PHU-PSWA atau retribusi PHU-PSWA; dan i. bukti pembayaran Iuran PB-PSWA atau retribusi PB- PSWA untuk penambahan luas areal usaha.

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan Adendum Pengurangan Areal Usaha