Pasal 74

(1) Permohonan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (3) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri melalui Sistem OSS dengan disertai dengan dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan permohonan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Persetujuan Prinsip; b. salinan: 1. dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri atas: a) izin Panas Bumi;
b) penugasan pengusahaan Panas Bumi; atau c) kuasa pengusahaan Panas Bumi;
2. kontrak operasi bersama; atau 3. kontrak jual beli energi, atas nama pemohon;
c. berita acara pemberian tanda batas areal yang ditandatangani oleh pemohon dan personel UPT UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan dilampiri peta tanda batas AKU Panas Bumi yang dimohon; d. peta usulan AKU Panas Bumi dan dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; e. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan salinan digital;
f. RP-PJLPB; g. hasil Studi Kelayakan Panas Bumi dan laporan hasil Eksplorasi; dan h. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Lokasi yang dimohon PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan merupakan lokasi yang telah dilakukan Survei Pendahuluan Panas Bumi dan/atau Eksplorasi yang dilakukan oleh pemohon PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan atau pihak lain.