Pasal 574

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573 ayat (3) diberikan berdasarkan hasil pengawasan. (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
a. legalitas kewenangan; b. prosedur yang tepat; c. ketepatan penerapan sanksi administratif; d. kondisi kebencanaan dan kahar (force majeure); e. kepastian tidak ada cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan
f. asas kelestarian dan keberlanjutan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Teguran Tertulis