PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri ata.s sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satrva) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 2.Konservasi...

SK No l9l105 A

t:IIhFrIrI=N INDONESIA 3-

1. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bdaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya yang dilakukan di dalam ataupun di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi.
2. Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati yang selanjutnya disebut Ekosistemnya adalah sistem hubungan timbal balik antanrnsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan saling memengaruhi.
3. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan adalah upaya menjaga dan melestarikan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan mengelola Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi untuk mendukung sistem penyangga kehidupan.
4. Pengawetan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah upaya untuk menjaga dan memelihara Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik di dalam maupun di luar habitatnya, agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang, dan dinamis dalam perkembangannya. 6, Pemanfaatan secara kstari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah penggunaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik dalam bentuk bagian-baglannya maupun hasil dari padanya yang dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
5. T\rmbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
6. Tumbuhan Liar adalah T\rmbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
7. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara.
8. Satwa. . .

SK No 189719 A

PRESIDEN

1. Satwa Liar adalah Satwa yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
2. Sumber Daya Genetik adalah materi genetik, data dan informasi genetik, serta pengetahuan tradisional yang berkaitan dengannya, termasuk derivatifnya, mengandung baik mengandung maupun tidak yang unit-unit fungsional pewarisan sifat, mempunyai nilai nyata atau potensial dari T.rmbuhan, Satwa, jasad renik, atau asal lain.
3. Keanekaragaman Genetik adalah variasi genetik dalam individu yang merupakan bagian dari populasi yang berfungsi mempertahankan populasi dan kemurnian genetik.
4. Habitat adalah lingkungan tempat T\rmbuhan atau Satwa dapat hidup dan berkembang secara alami. dengan ciri t4. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman T\rmbuhan dan Satwa serta Ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
5. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis T\rmbuhan dan Satwa, serta Pemanfaatan secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
6. Areal Preservasi adalah areal di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
7. Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan T\rmbuhan, Satwa, dan Ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkemb€urgannya berlangsung secara alamiah.
8. Suaka. ..

SK No 190388A

FRESIDEN

1. Suaka Margasatwa adalah Kawasan Suaka Alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman danlatau keunikan jenis Satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. L9. Cagar Biosfer adalah kawasan terpadu yang mengharmonisasikan kepentingan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan pembangunan sosial, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang keberadaannya diakui di tingkat internasional.
2. Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.
3. Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi T\rmbuhan dan/atau Satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.
4. Taman Wisata Alam adalah Kawasan Pelestarian Alam yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahllan, pendidikan, penunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan, terutama untuk wisata alam.
5. Setiap Orang adalah orang perseor€rngan, termasuk korporasi.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

26.Pemerintah. . .

SK No 172177 A

PRESIDEN

1. Pemerintah Rrsat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang keluasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2 Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat. 3 Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(U Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

• mengurangi luas Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (21 huruf a;
• menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b;
• melakukan pembakaran di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (21 hurrf c;
• mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d; dan/atau
• melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VII.

(2) Orang...

SK No 189758A

PRESIDEN

(21 Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

• menambah jenis T\rmbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f;
• mengambil dan/atau memindahkan benda apa puo, baik hidup maupun mati yang secara alami berada di dalam Kawasan Suaka Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (21 huruf g; dan/atau
• memasukkan jenis T.rmbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori M. t3) Korporasi yang melakukan kegiatan: a. mengurangi luas Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (21 huruf a;
• menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b;
• melalnrkan pembakaran di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (21 huruf c;
• melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal L9 ayat (21 huruf d; dan/atau
• melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.

(4) Korporasi...

SK No 189757 A

PRESIDEN

(4) Korporasi yang melakukan kegiatan:

jenis T\rmbuhan dan Satwa lain yang a. menambah tidak asli di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f;

• mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alami berada di dalam Kawasan Suaka Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (21 huruf g; dan/atau
• memasukkan jenis T\rmbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 2O (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI[.

1. Di antara Pasal 4O dan Pasal 41 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 4OA, Pasal 4OB, dan Pasal 40C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4OA

(1) Orang perseora.ngan yang melakukan kegiatan:

• mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;
• mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tbmbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (Ll huruf b;
• melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap T\rmbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2l ayat (1) huruf e;

d.memburu...

SK No 189756A

PRESIDEN

• memburu, mena.ngkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (2) huruf a;
• menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2L ayat (2) huruf b;

• menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi (21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat huruf c;
• mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2l ayat (2) huruf d; danlatau

• melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam g, Pasal 2l ayat (2) huruf dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

(2) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

• mengeluarkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) huruf c;
• mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat huruf e; dan/atau c.memasukkan...

SK No 190401 A

PRESIDEN

• memasukkan T[rmbuhan dan/atau Satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 1O (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

(3) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

• melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap T.rmbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d; danlatau
• melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa inn terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori IV. (41 Korporasi yang melakukan kegiatan:
• mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan T\rmbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;
• mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Ttrmbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (L) huruf b;

c.melakukan...

SK No 189754A

PRESIDEN

• melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap T\rmbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2l ayat (1) huruf e;

• memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (2) huruf a;
• menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2l ayat (2) huruf b;

• menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat {21 huruf c;
• mengambil, merusak, ffi€musnahkan, memperdagangkan, menyimp€rn, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2) huruf d; dan/atau

• melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2l ayat (2) huruf g,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 2O (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI[.

(5) Korporasi yang melakukan kegiatan:

• mengeluarkan T.rmbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) huruf c;

b.mengeluarkan...

SK No 189753 A

PRESIDEN

• mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat l2l huruf e; dan/atau
• memasukkan Ttrmbuhan dan/atau Satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat l2l, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 2O (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.

(6) Korporasi yang melakukan kegiatan:

• melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Ttrmbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2t ayat (1) huruf d; dan/atau
• melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

Pasal 4OB

(1) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

• mengurangi luas Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a;

b.menghilangkan...

SK No 189752 A

PRESIDEN

• menghilangkan dan/atau menunrnkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b;
• melakukan pembakaran di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (21huruf c;
• melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (21 huruf d; dan/atau
• melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 1O (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI. (21 Orang perseorangan yang melakukan kegiatan: jenis T\rmbuhan dan Satwa lain yang a. menambah tidak asli di Kawasan Pelestarian Alam, kecuali di Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f;
• mengambil dan/atau memindahkan benda apa puo, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di dalam Kawasan Pelestarian Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g; dan/atau
• memasukkan jenis T\rmbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (21huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI.

(3) Korporasi yang melakukan kegiatan:

• mengurangi luas Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a;
• menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b; c.melakukan,..

SK No 189751 A

PRESIDEN

• melakukan pembakaran di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (21huruf c;
• melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d; dan/atau
• melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.

(4) Koryorasi yang melakukan kegiatan:

jenis TUmbuhan dan Satwa lain yang a. menambah tidak asli di dalam Kawasan Pelestarian Alam, kecuali di Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f;

• mengambil dan/atau memindahkan benda apa pufl, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di dalam Kawasan Pelestarian Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat (21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat huruf g; dan/atau
• memasukkan jenis T-rmbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (21huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

Pasal 4OC

(1) Dalam hal tindak pidana Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan oleh, untuk, dan/atau atas nama suatu Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan ayat (41, Pasal 40A ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan

Pasal 40B ayat (3] dan ayat (4), pertanggungiawaban

atas tindak pidananya dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

(2) Ketentuan...

SK No 190400 A

PRESIDEN

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam {21

Pasal 40, Pasal 4OA, dan Pasal 4OB dapat ditambah

l/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.

(3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 4OA ayat (4),

ayat (5), dan ayat (6), dan Pasal 4OB ayat (3) dan ayat (4), Korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa:

• pembayaran ganti rugr;
• biaya pemulihan ekosistem Kawasan Suaka Alam dan/atau Kawasan Pelestarian Alam; pelepasliaran c. biaya rehabilitasi, translokasi, dan Satwa ke Habitat asli;
• biaya pemeliharaan T\rmbuhan dan/atau Satwa yang tidak dapat dikembalikan ke Habitat asli;
• perampasan T\rmbuhan dan/atau Satwa atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
• pengumuman putusan pengadilan;
• pencabutan izin tertentu;
• pelarangan perrnanen melakukan perbuatan tertentu;
• penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan usaha;
• pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha; dan/atau
• pembubaranKorporasi.

(4) Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) hurrf g, huruf i, dan huruf j dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.'

(5) Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana

tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hunrf a sampai dengan hunrf e, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.

1. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada:

• Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
• kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
• Areal Preservasi. (21 Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urus€Ln pemerintahan di bidang kehutanan.

(3) Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf a yang akan ditunjuk dan/atau ditetapkan menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(4) Tata...

SK No 172176 A

PRESIDEN

(4) Tata cara penunjukan dan/atau penetapan serta

pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

(5) Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan

pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

(6) Tata cara penetapan dan pengelolaan kawasan

konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. (71 Kegiatan konservasi T,rmbuhan dan Satwa Liar tertentu di habitat perairan laut yang terdapat di dalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang€rn di bidang kelautan dan perikanan. (81 Kegiatan konservasi T\rmbuhan dan Satwa Liar yang berada di kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Konsenrasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 4 Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk mewujudkan tqjuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan:

• wilayah tertentu sebagai wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan;

• pola

SK No 172175 A

PRESIDEN

• pola dasar pembinaan wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan; dan
• pengaturan cara pemanfaatan wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan. (21 Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Suaka Alarn, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi, termasuk di dalamnya kawasan hutan adat.

(3) Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (21berupa:

• Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil ditetapkan dengan memanfaatkan teknologi terbaru; dan
• Areal Preservasi dituangkan dalam peta arahan dengan memanfaatkan teknologi terbaru. (41 Areal Preservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
• daerah penyangga Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
• koridor ekologis atau ekosistem penghubung;
• areal dengan nilai konservasi tinggi;
• areal konservasi kelola masyarakat; dan/atau
• daerah perlindungan kearifan lokal.

(5) Areal Preservasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dapat berasal dari kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan areal penggunaan [ain.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan

Sistem Penyangga Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan

SK No 172174 A

PRESIDEN

5 Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap Orang pemegang hak atas tanah di Areal

Preservasi harls menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah dengan melakukan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (21 Dalam hal Setiap Orang pemegang hak atas tanah di Areal Preservasi tidak bersedia melakukan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harrs melepaskan hak atas tanah dengan mendapatkan ganti rugi.

(3) Mekanisme pelepasan hak atas tanah untuk

mendapatkan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pertrndang-undangan.

(4) Setiap Orang yang memiliki perizinan berusaha di

Areal Preservasi wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah dengan melakukan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk menyediakan pendanaannya.

(5) Setiap Orang yang memiliki perizinan berusaha di

Areal Preservasi wajib melakukan penyesuaian pengelolaan areal perizinan berusaha.

(6) Setiap pemegang peizinan berusaha di Areal

Preservasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:

• peringatan tertulis;
• penghentian sementara kegiatan usaha;
• penutupan lokasi;
• denda administratif; dan/atau
• pencabutan perizinan berusaha.

(7) Ketentuan...

SK No 172173 A

PRESIDEN

(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Areal Preservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 6 Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 1

Pengawetan dilaksanakan melalui kegiatan:

• pengawetan keanekaragaman T\rmbuhan dan Satwa beserta Ekosistemnya;
• pengawetan jenis Tfrmbuhan dan Satwa; dan
• pengawetan Keanekaragaman Genetik.

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengawetan jenis T\rmbuhan dan Satwa

dilaksanakan di dalam dan di luar Habitat alaminya. (21 Pengawetan jenis T\rmbuhan dan Satwa di dalam Kawasan Suaka Alam dilakukan dengan menjaga agar populasi semua jenis T\rmbuhan dan Satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.

(3) Pengawetan jenis T\rmbuhan dan Satwa di luar

Kawasan Suaka Alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis T.rmbuhan dan Satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

(4) Pengawetan Keanekaragaman Genetik dilakukan

terhadap Tumbuhari dan Satwa dengan menjaga kemurnian genetiknya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawetan

keanekaragaman T\rmbuhan dan Satwa beserta Ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 dan pengawetan jenis T\rmbuhan dan Satwa

serta Keanekaragaman Genetik terhadap Tumbuhan

(1) dan Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat

sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah' g. Ketentuan. . .

SK No 190402 A

PRESIDEN

8 Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka kerja sama konservasi internasional,

khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kawasan Suaka Alam dan/atau kawasan tertentu lainnya dapat diusulkan sebagai Cagar Biosfer dan status internasional lainnya. l2l Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan suatu Kawasan Suaka Alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai Cagar Biosfer dan status internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 9 Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berilmt:

(1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang

dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam. 121 Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• mengurangi luas Kawasan Suaka Alam;
• menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam;
• melakukan pembakaran di Kawasan Suaka Alam;
• melalnrkan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Suaka Alam;
• melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Suaka Alam; jenis T\rmbuhan dan Satwa lain yang f. menambah tidak asli di Kawasan Suaka Alam;
• mengambil dan/atau memindahkan benda apa puD, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di dalam Kawasan Suaka Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat; dan/atau

h.memasukkan...

SK No l72l7l A

PRESIDEN

-t2-

• memasukkan jenis T.rmbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Suaka Alam.

(3) Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan

terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf a dan huruf b dikecualikan dalam rangka evaluasi fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap kondisi Kawasan Suaka Alam.

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap Orang dilarang:

• mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan T.rmbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup;
• mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan T\rmbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati;
• mengeluarkan T\rmbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesattran Republik Indonesia;
• melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/ atau bagian-bagiannya; dan/ atau
• melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya. (21 Setiap Orang dilarang untuk: a, memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b.menyimpan... SK No 172170 A

PRESIDEN

• menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
• menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi;
• mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi;
• mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/ atau bagian-bagiannya; dan/ atau g: melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.

1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(U Tfrmbuhan dan Satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digolongkan menjadi jenis yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) huruf a.

(21 Setiap Orang dilarang memasukkan Tumbuhan dan Satwa yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk:

• pendidikan dan pelatihan;
• penelitian dan pengembangan; dan/atau
• kepentingan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan...

SK No 172169 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai T\rmbuhan dan

Satwa yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemanfaatan secara Lestari Sumber Daya Alam

Hayati dan Elgosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

• pemanfaatan kondisi lingkungan Kawasan Pelestarian Alam;
• pemanfaatan jenis T\rmbuhan dan Satwa Liar; dan
• pemanfaatan Sumber Daya Genetik T\rmbuhan dan SatwaLiar. (21 Pemanfaatan kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemanfaatan jasa lingkungan :
• wisata alam;
• air dan energi air; c, panas matahari;
• angin;
• panas bumi; dan/atau
• karbon.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan

Sumber Daya Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(U Di dalam Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan:

• pendidikan dan pelatihan;
• penelitian dan pengembangan; c.pemanfaatan...

SK No 172168A.

PRESIDEN REPUELIK INDOr-.ES!A

• pemanfaatan tradisional;
• budaya;
• religi; dan/atau
• pemanfaatankondisilingkungan. (21 Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan. L4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang

dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam. (21 Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• mengurangi luas Kawasan Pelestarian Alam;
• menghilangkan dan/atau menunrnkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam;
• melakukan pembakaran di Kawasan Pelestarian Alam;
• melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Pelestarian Alam;
• melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam;
• menambah jenis T\rmbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Pelestarian Alam, kecuali di Taman Hutan Raya;
• mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di Kawasan Pelestarian Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat; dan/atau
• memasukkan jenis Ttrmbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Pelestarian Alam.

(3) Kegiatan. . .

SK No 189336A

PRESIDEN

(3) Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan

terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dan hurrf b dikecualikan dalam rangka evaluasi fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap kondisi Kawasan Pelestarian Alam.

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(U Pengelolaan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam dilaksanakan oleh Pemerintah. Pengelolaan Taman Hutan Raya dilaksanakan oleh l2l Pemerintah Daerah.

(3) Di dalam zonafblok pemanfaatan Taman Nasional,

Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dapat dilaksanakan pemanfaatan jasa lingkungan berupa:

• wisata alam;
• air dan energi air;
• panas matahari;
• angrn;
• panas bumi; dan/atau
• karbon, berdasarkan renc€u1a pengelolaan.

(4) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemberian izin oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(5) lzin pemanfaatan jasa lingkungan berupa air dan

energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikecuatikan bagi orang perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan bukan dalam bentuk usaha.

(6) Pemanfaatan jasa lingkungan untuk orang

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan pada semua zona/blok kecuali zona rimba, zon,a inti, dan blok perlindungan di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

(7) Ketentuan...

SK No 172166{

PRESIDEN

-t7-

(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIILA dan di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

PENDANAAN

(l) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan untuk kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (21 Pendanaan yang memadai dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah dapat menghimpun dana konservasi

yang berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf c. (41 Dana yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk membiayai kegiatan Konservasi Surnber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(5) Dana yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dikelola dalam bentuk dana perwalian sesuai den gan ketentuan peraturan perundan g-undan gan.

(6) Pembentukan...

SK No 172165 A

(6) Pembentukan dana perwalian Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang 17t Pemerintah memberikan pembagian hasil berkeadilan atas Pemanfaatan secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Pemerintah memberikan insentif untuk Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah. L7. Judul BAB IX dan ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sumber (1) Peran serta masyarakat dalam Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. l2l Dalam mengembangkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan dan Pemerintah Daerah menumbuhkan meningkatkan sadar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di kalangan masyarakat melalui pendidikah dan penyuluhan'

(3) Peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, termasuk pelibatan masyarakat hukum adat.

(4) Pelibatan. . .

SK No 189763 A

PRESIDEN

(41 Petibatan masyarakat hukum adat dalam Konsenrasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan peraturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. BAB X dihapus.
2. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini. (21 Wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempakan wewenang di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. PPNS (3) Wilayah hukum atau wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(1) (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat

ditempatkan di setiap satuan kerja bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

(1) (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat

berwenang untuk:

• menerima laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

b.melakukan...

SK No 189762 A

PRESIDEN

• melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
• melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
• memeriksa tanda pengenal diri Setiap Orangyang melakukan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
• melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
• meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
• melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
• melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil tindak pidana yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
• melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
• memotret danlatau merekam melalui alat potret, alat perekam, dan/atau media audio visual lainnya terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan alat bukti tindak pidana yang menyangkut tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
• meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; l.menghentikan...

SK No 189761 A

PRESIDEN

1. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat alat bukti yang cukup tentang adanya tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemnYa;

• memanggll orang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka; acara dan n. membuat dan menandatangani berita surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemnYa;
• memberikan tanda pengaman dan mengamankan tempat dan/atau barang yang dapat dijadikan sebagai bukti terjadinya tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan
• mengadakan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4O disisipkan 2 (dua) pasal, 20. Di antara Pasal 39 dan Pasal yakni Pasal 39A dan Pasal 398 sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) PPNS dapat menggunakan laporan yang berasal dari

masyarakat dan/atau instansi terkait untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup. l2t Pada tahap penyidikan, PPNS berwenang meminta kepada lembaga terkait untuk: surat, a. membuka, memeriksa, dan/atau menyita media elektronik, atau kiriman melalui pos serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang sedang diperiksa;

b.meminta...

SK No 189760A

INDONESIA 22-

• meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan/ atau melakukan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat; dan/ atau
• memblokir rekening tersangka yang diduga sebagai hasil tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

(3) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau

pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang:

• meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada unit kerja terkait;
• meminta bantuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan tersangka;
• meminta kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri; dan/atau
• menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang.

(1) Alat bukti pemeriksaan perbuatan tindak pidana di

bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya meliputi:

• alat bukti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana; dan/atau
• alat bukti lain berupa:
• informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; dan/atau

1. peta. (21 Peruntukan pemanfaatan barang bukti ditujukan untuk:

• kepentingan pembuktian perkara;
• pengembalian ke Habitat alaminya;
• pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
• lembaga...

SK No 189759 A

PRESIDEN

• lembaga konsemasi;
• kepentingan koleksi museum; dan/atau f, dimusnahkan.

(3) Dalam hal keadaan tertentu barang bukti berupa

Satwa yang masih hidup dapat dilakukan pengembalian ke Habitat alaminya melalui pelepasliaran yang dibuktikan dengan dokumen berita acara pelepasliaran.

(4) Pemerintah bertanggung jawab memelihara

dan/atau menyelamatkan barang bukti T\rmbuhan dan/atau Satwa yang hidup atau mati dan/atau spesimen, sebelum proses pengadilan dilaksanakan.

(5) Ketentuan mengenai PPNS, administrasi penyidikan,

barang bukti, mekanisme, dan tata cara penyelesaian perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 4O diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.

. 24.Di antara. .

SK No 194663 A

FRESIDEN

1. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (21 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,

Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6405), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43Et

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 189748A

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agushrs 2024

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. dan Hukum,

Setiawati

SK No 190392 A

PRESIDEN