SUMBER DAYA AIR

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

3. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.

4. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

5. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

6. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.

7. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

8. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.

9. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.

10. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.

11. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.

12. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

13. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.

14. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

15. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

16. Daya Rusak Air adalah Daya Air yang merugikan kehidupan.

17. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air.

www.hukumonline.com/pusatdata

1. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.

2. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, perawatan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarananya.

3. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.

4. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Masyarakat Adat adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.

6. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh Masyarakat Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan Air beserta isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.

11. Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

12. Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan asas:

• kemanfaatan umum;

• keterjangkauan;

• keadilan;

• keseimbangan;

• kemandirian;

• kearifan lokal;

• wawasan lingkungan;

• kelestarian;

• keberlanjutan;

• keterpaduan dan keserasian; dan

• transparansi dan akuntabilitas.

Pengaturan Sumber Daya Air bertujuan:

• memberikan pelindungan dan menjamin pemenuhan

hak rakyat atas Air;

• menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber

Air agar memberikan manfaat secara adil bagi

masyarakat;

• menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk

menunjang keberlanjutan pembangunan;

• menjamin terciptanya kepastian hukum bagi

terlaksananya partisipasi masyarakat dalam

pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;

• menjamin pelindungan dan pemberdayaan

masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya

konservasi Air dan Sumber Air; dan

• mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -7-

yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan,

dan pemulihan.

Ruang lingkup pengaturan Sumber Daya Air meliputi:

• penguasaan negara dan hak rakyat atas Air;
• tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya

Air;

• Pengelolaan Sumber Daya Air;

• perizinan;

• sistem informasi Sumber Daya Air;

• pemberdayaan dan pengawasan;

• pendanaan;

• hak dan kewajiban;

• partisipasi masyarakat; dan

• koordinasi.

Bagian Kesatu

Penguasaan Negara

Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang

sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang

baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -8-

Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh

perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha.

Bagian Kedua

Hak Rakyat Atas Air

(1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

(2) Selain hak rakyat atas Air yang dijamin

pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas

Air sebagai berikut:

• kebutuhan pokok sehari hari;

• pertanian rakyat; dan

• penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-

hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.

(3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi

untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok

sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.

(4) Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah

urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) urutan prioritas selanjutnya adalah:

• penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi

kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;

dan

• penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya.

(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

menetapkan urutan prioritas pemenuhan Air pada

Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -9-

(6) Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu

memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.

(7) Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak

kepemilikan atas Air, tetapi hanya terbatas pada hak

untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota

Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber

Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-

hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui

Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta untuk memenuhi kegiatan bukan

usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan

usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan

wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber

Daya Air.

(2) Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang

serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan

dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -10-

(3) Hak Ulayat dari Masyarakat Adat atas Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui

sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur

dengan Peraturan Daerah.

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air,

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) bertugas:

• menyusun kebijakan nasional Sumber Daya Air;

• menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas

provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional,

termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai

tersebut;

• menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai

lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional,

termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai

tersebut;

• melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas

provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional,

termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai

tersebut;

• mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi,

dan Wilayah Sungai strategis nasional;

• menyelenggarakan proses perizinan penggunaan

Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara,

Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai

strategis nasional;

• mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air

Minum lintas daerah provinsi dan Sistem Penyediaan

Air Minum untuk kepentingan strategis nasional;

• menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi

kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -11-

sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas

negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah

Sungai strategis nasional;

• mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat;

• menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban

pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;

• memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis

dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada

Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota;

• mengembangkan teknologi di bidang Sumber Daya Air;
• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air

Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah

Daerah kabupaten/kota;

• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

dan wewenang pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah provinsi;

• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

dan wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem

irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah

Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan

• memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi

dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) berwenang:

• menetapkan kebijakan nasional Sumber Daya Air;

• menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -12-

provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;

• menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai

lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;

• menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada

Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas

provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;

• menetapkan zona konservasi Air Tanah pada

Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai

strategis nasional;

• menetapkan status daerah irigasi;

• mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan

Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan

izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas

negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah

Sungai strategis nasional;

• membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber

Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah

Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;

• menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria

Pengelolaan Sumber Daya Air;

• membentuk Pengelola Sumber Daya Air;

• menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;

• menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam

penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan

• memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA

pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai

lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional.

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas dan

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -13-

wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau

Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air,

Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 bertugas:

• menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

provinsi berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi

sekitarnya;

• menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;

• menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;

• melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk

Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;

• mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah

Sungai lintas kabupaten/kota;

• menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas

kabupaten/kota;

• menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi

kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal

sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;

• mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai

satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;

• mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air

Minum lintas daerah kabupaten/kota;

• menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban

pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -14-

• memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis

dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada

Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

• memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten dan/atau antarkota dalam Pengelolaan Sumber Daya

Air; dan

• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air

Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air,

Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 berwenang:

• menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber

Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi

sekitarnya;

• menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;

• menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota dengan

memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;

• menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada

Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;

• menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas

kabupaten/kota;

• menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam

penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

• mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan

Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas

kabupaten/kota;

• membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber

Daya Air pada Wilayah Sungai lintas daerah

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -15-

kabupaten/kota;

• menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan

para pemangku kepentingan terkait; dan

• memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air,

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

• menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional

Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber

Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan

kabupaten/kota sekitarnya;

• menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;

• menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;

• mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai

satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

• mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah

Sungai dalam satu kabupaten/kota;

• menyelenggarakan proses perizinan penggunaan

Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;

• menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi

kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal

sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam

satu kabupaten/kota;

• mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/atau

kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu

kabupaten/kota;

• memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas

Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten/kota;

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -16-

• melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk

Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;

• mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/kota;

• menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban

pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;

• memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada

pemerintah desa; dan

• memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu

kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air,

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 berwenang:

• menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber

Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan

kabupaten/kota sekitarnya;

• menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan

memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

• menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota

dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota

sekitarnya;

• menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;

• mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan

Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan

izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -17-

usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dalam

satu kabupaten/kota;

• membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber

Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;

• menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan

para pemangku kepentingan terkait;

• memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA

pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan

• menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota

dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain

memiliki tugas meliputi:

• membantu Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah

desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan

dengan memperhatikan kepentingan desa lain;

• mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa

dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya;

• ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi,

kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan

Sumber Daya Air; dan

• membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam

memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi warga desa.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Pemerintah Pusat

menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat Pemerintah

Pusat atau wakil Pemerintah Pusat di daerah, atau dapat

menugaskannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -18-

(1) Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dalam mengelola Sumber Daya Air yang

meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan

kepada Pengelola Sumber Daya Air.

(2) Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan

usaha milik negara/badan usaha milik daerah di

bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

(3) Sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak termasuk:

• menetapkan kebijakan;

• menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;

• menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya

Air;

• menetapkan kawasan lindung Sumber Air;

• menetapkan izin;

• membentuk wadah kooordinasi;

• menetapkan norma, standar, prosedur, dan

kriteria;

• membentuk Pengelola Sumber Daya Air; dan

• menetapkan nilai satuan BJPSDA.

(4) Badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah

di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

• memiliki tugas menyelenggarakan sebagian fungsi

Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu

pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan;

• memiliki tugas penggunaan Sumber Daya Air

untuk kebutuhan usaha hanya pada wilayah

kerjanya;

• melakukan pelayanan yang berkualitas dengan

prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -19-

• memiliki tugas memungut, menerima, dan

menggunakan BJPSDA;

• mendapat tugas khusus yang diberikan oleh

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan

• tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar

keuntungan.

(5) Penugasan Pemerintah Pusat kepada badan usaha

milik negara di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

(6) Penugasan Pemerintah Daerah kepada badan usaha

milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

peraturan kepala daerah.

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan/atau

Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat

melaksanakan sebagian tugas dan wewenang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, Pemerintah Daerah provinsi

dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat

menyerahkannya kepada pemerintah di atasnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan sebagian tugas dan wewenang

Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Daerah

provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai

dengan Pasal 16, wajib diambil alih oleh pemerintah di

atasnya dalam hal:

• Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak melaksanakan

sebagian tugas dan wewenang Pengelolaan

Sumber Daya Air sehingga dapat membahayakan

kepentingan umum;

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -20-

• Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah

Daerah kabupaten/kota tidak melaksanakan

sebagian tugas dan wewenang Pengelolaan

Sumber Daya Air sehingga dapat mengganggu pelayanan umum; dan/atau

• adanya sengketa antarprovinsi atau

antarkabupaten dan/atau antarkota yang tidak

dapat diselesaikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan dan

pengambilalihan tugas dan wewenang diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesatu

Umum

(1) Sumber Daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan

hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan serta

diwujudkan secara selaras.

(2) Sumber Daya Air dikelola secara terpadu,

berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

(1) Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada

Wilayah Sungai dengan memperhatikan keterkaitan

penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah dengan

mengutamakan pendayagunaan Air Permukaan.

(2) Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan Wilayah

Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memperhatikan:

• Daerah Aliran Sungai secara alamiah;

• karakteristik fungsi Sumber Air;

• daya dukung Sumber Daya Air;

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -21-

• kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat

sekitar dengan melibatkan para pemangku

kepentingan terkait;

• kemampuan pendanaan;

• perubahan iklim;

• konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya;

• pengembangan teknologi; dan

• jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya.

(3) Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang

terdapat pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

(4) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai strategis nasional,

Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, dan Wilayah

Sungai dalam satu kabupaten/kota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara

penetapan Wilayah Sungai diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

(6) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(1) Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara

menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan

hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan

Air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

(2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi

Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -22-

Bagian Kedua

Konservasi Sumber Daya Air

(1) Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga

kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya

tampung, dan fungsi Sumber Daya Air.

(2) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan:

• pelindungan dan pelestarian Sumber Air;

• pengawetan Air;

• pengelolaan kualitas Air; dan

• pengendalian pencemaran Air.

(4) Pelindungan dan pelestarian Sumber Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a ditujukan untuk

melindungi dan melestarikan Sumber Air beserta

lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau

gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang

disebabkan oleh tindakan manusia.

(5) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b ditujukan untuk memelihara keberadaan dan

ketersediaan Air atau kuantitas Air sesuai dengan

fungsi dan manfaatnya.

(6) Pengelolaan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber

Daya Air.

(7) Pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -23-

mencegah masuknya pencemaran Air pada Sumber Air

dan Prasarana Sumber Daya Air.

(8) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu acuan dalam Perencanaan tata ruang.

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang

mengakibatkan:

• terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai;

• kerusakan Sumber Air dan/atau prasarananya;

• terganggunya upaya pengawetan Air; dan

• pencemaran Air.

(1) Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan pada mata

Air, sungai, danau, waduk, rawa, daerah imbuhan Air

Tanah, Cekungan Air Tanah, daerah tangkapan Air,

kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam,

kawasan hutan, dan kawasan pantai.

(2) Konservasi Sumber Daya Air yang berada di dalam

kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam,

kawasan hutan, dan kawasan pantai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Konservasi Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan

Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pendayagunaan Sumber Daya Air

(1) Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk

memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -24-

dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air bagi

kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.

(2) Dalam hal masih terdapat ketersediaan Sumber Daya

Air yang mencukupi untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prioritas pemenuhan

kebutuhan Air selanjutnya dilakukan untuk

pemenuhan Air bagi kebutuhan irigasi untuk

pertanian rakyat.

(3) Urutan prioritas pemenuhan kebutuhan Air

ditetapkan dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang

mencakup prioritas pemenuhan Air bagi kebutuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan

urutan pemenuhan Air bagi kebutuhan kegiatan

bukan usaha dan kegiatan usaha.

(1) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

• Air Permukaan pada mata Air, sungai, danau,

waduk, rawa, dan Sumber Air Permukaan lainnya;

• Air Tanah pada Cekungan Air Tanah;

• Air hujan; dan

• Air laut yang berada di darat.

(2) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

• penatagunaan Sumber Daya Air;

• penyediaan Sumber Daya Air;

• penggunaan Sumber Daya Air; dan

• pengembangan Sumber Daya Air.

(3) Kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana

Pengelolaan Sumber Daya Air dengan memperhatikan

keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial

budaya.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -25-

(1) Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan

usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)

yang dilakukan dalam suatu Wilayah Sungai dengan membangun dan/atau menggunakan saluran

transmisi hanya dapat dilakukan untuk Wilayah

Sungai lainnya jika ketersediaan Air melebihi

keperluan penduduk pada Wilayah Sungai yang

bersangkutan.

(2) Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah

Sungai yang bersangkutan dengan melibatkan para

pemangku kepentingan terkait.

Dalam keadaan memaksa, Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan penggunaan

Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (2) huruf c untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas

penggunaan Sumber Daya Air.

Setiap Orang yang menggunakan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c

dilarang melakukan pencemaran dan/atau perusakan pada

Sumber Air, lingkungan, dan Prasarana Sumber Daya Air

di sekitarnya.

(1) Setiap Orang dilarang melakukan Pendayagunaan

Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan

pelestarian alam.

(2) Larangan Pendayagunaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -26-

bagi orang perseorangan untuk pemenuhan

kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dimanfaatkan

sebagai bentuk usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendayagunaan Sumber

Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai

dengan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengendalian Daya Rusak Air

(1) Pengendalian Daya Rusak Air dilakukan secara

menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

(2) Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan

melalui Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air

yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.

(3) Pencegahan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya

bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.

(4) Penanggulangan Daya Rusak Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana melalui mitigasi bencana.

(5) Upaya penanggulangan Daya Rusak Air yang

dinyatakan sebagai bencana dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur

dan/atau bupati/wali kota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan

Daya Rusak Air.

(7) Upaya pemulihan Daya Rusak Air dilakukan melalui

kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -27-

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat

mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Daya Rusak

Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Umum

Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:

• Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;

• pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air

dan pelaksanaan nonkonstruksi;

• pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan

• pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya

Air.

Paragraf 2 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya menyusun Pola Pengelolaan

Sumber Daya Air untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

(2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Wilayah

Sungai dengan prinsip keterpaduan antarsektor dan

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -28-

antarwilayah serta keterkaitan penggunaan antara Air

Permukaan dan Air Tanah.

(3) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diuraikan lebih lanjut dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai acuan

pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air jangka

panjang.

(4) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) merupakan acuan penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air

dan program kementerian atau lembaga pemerintah

nonkementerian yang terkait.

(5) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan

dasar dan salah satu unsur dalam penyusunan,

peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

(6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) merupakan acuan dalam

penyusunan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber

Daya Air dan rencana kegiatan kementerian atau

lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.

(7) Pelaksanaan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber

Daya Air meliputi kegiatan konstruksi Prasarana

Sumber Daya Air, kegiatan nonkonstruksi, serta

kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Pola

Pengelolaan Sumber Daya Air, Rencana Pengelolaan

Sumber Daya Air, program Pengelolaan Sumber Daya

Air, dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai

dengan ayat (6), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -29-

Paragraf 3

Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air

dan Pelaksanaan Nonkonstruksi

(1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air

dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan.

(2) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air

dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan

melibatkan peran serta masyarakat.

(3) Setiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa

sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi

Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan

nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan

izin dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air

dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan:

• mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria;

• memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal;

dan

• mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dikecualikan bagi kegiatan

nonkonstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -30-

Paragraf 4

Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

(1) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya

Air terdiri atas pemeliharaan Sumber Air serta operasi

dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.

(2) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi

untuk menjamin kelestarian fungsi serta manfaat

Sumber Daya Air dan prasarananya.

(3) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya

Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

(4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana

Sumber Daya Air yang dibangun oleh Setiap Orang

atau kelompok masyarakat menjadi tugas dan

tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Operasi

dan Pemeliharaan Sumber Daya Air diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Prasarana Sumber Daya Air.

Paragraf 5

Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air

(1) Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan

terhadap:

• Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;

• pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya

Air dan pelaksanaan nonkonstruksi; dan

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -31-

• pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber

Daya Air.

(2) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan

berdasarkan hasil pemantauan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tujuan

Pengelolaan Sumber Daya Air.

(3) Hasil evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

melakukan perbaikan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.

(4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan

Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan

evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

(1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan

usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan

berdasarkan izin.

(2) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian

lingkungan hidup.

(3) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -32-

kewenangannya.

(4) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau

dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Bagian Kedua

Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Bukan Usaha

Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan

usaha terdiri atas:

• izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan

kebutuhan pokok sehari-hari diperlukan jika:

1. cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air; dan/atau

2. penggunaannya ditujukan untuk keperluan

kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah

yang besar.

• izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan

kebutuhan pertanian rakyat diperlukan jika:

1. cara penggunannya dilakukan dengan mengubah

kondisi alami Sumber Air; dan/atau

1. penggunaannya untuk pertanian rakyat di luar

sistem irigasi yang sudah ada.

• izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi

kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat

yang bukan merupakan kegiatan usaha.

Bagian Ketiga

Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Usaha

(1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha diselenggarakan dengan memperhatikan

prinsip:

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -33-

• tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan

tidak meniadakan hak rakyat atas Air;

• pelindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;

• kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;

• pengawasan dan pengendalian oleh negara atas

Air bersifat mutlak;

• prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air

untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,

atau badan usaha milik desa; dan

• pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air

untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta

dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat

setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan

masih terdapat ketersediaan Air.

(2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan

Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat.

(3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dengan mengutamakan kepentingan umum.

(1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha dapat diselenggarakan apabila Air untuk

kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat

telah terpenuhi serta sepanjang ketersediaan Air

masih mencukupi.

(2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup serta terjaminnya keselamatan

kekayaan negara dan kelestarian lingkungan.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -34-

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diselenggarakan

berdasarkan rencana penyediaan Air dan/atau zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air yang terdapat dalam

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan melibatkan

para pemangku kepentingan terkait.

(1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat

berupa penggunaan:

• Sumber Daya Air sebagai media;

• Air dan Daya Air sebagai materi;

• Sumber Air sebagai media; dan/atau

• Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media

dan materi.

(2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memiliki izin.

(3) Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan

prioritas:

• pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi

kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah

yang besar;

• pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;

• pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah

ada;

• penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-

hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum;

• kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;

• penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha oleh badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa;

dan

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -35-

• penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha oleh badan usaha swasta atau

perseorangan.

(4) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

diberikan untuk:

• titik atau tempat tertentu pada Sumber Air;

• ruas tertentu pada Sumber Air; atau

• bagian tertentu dari Sumber Air.

(5) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

diberikan kepada:

• badan usaha milik negara;

• badan usaha milik daerah;

• badan usaha milik desa;

• koperasi;

• badan usaha swasta; atau

• perseorangan.

Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan Air dan Daya Air sebagai materi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b

yang menghasilkan produk berupa Air minum untuk

kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepada badan

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa penyelenggara Sistem Penyediaan Air

Minum.

lzin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha

dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi syarat tertentu dan ketat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 ayat (1) huruf f paling sedikit:

• sesuai dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;

• memenuhi persyaratan teknis administratif;

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -36-

• mendapat persetujuan dari para pemangku

kepentingan di kawasan Sumber Daya Air; dan

• memenuhi kewajiban biaya Konservasi Sumber Daya

Air yang merupakan komponen dalam BJPSDA dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain

dilarang, kecuali untuk tujuan kemanusiaan.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan telah dapat

terpenuhinya kebutuhan penggunaan Sumber Daya

Air di Wilayah Sungai yang bersangkutan serta daerah

sekitarnya.

(3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

didasarkan pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai yang bersangkutan dan

memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.

(4) Rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk negara

lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya.

(5) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

wajib mendapat izin dari Pemerintah Pusat

berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penggunaan

Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan perizinan

penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -37-

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan

Pasal 51 serta perizinan penggunaan Sumber Daya Air

untuk negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air,

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi

Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.

(2) Sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi Sumber Daya Air yang tersebar dan dikelola oleh

berbagai institusi.

(3) Jaringan informasi Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh

berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang

Sumber Daya Air.

(4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengelola

Sumber Daya Air, badan hukum, organisasi, lembaga,

dan perseorangan bertanggung jawab menjamin

keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas

informasi yang disampaikan.

(5) Informasi Sumber Daya Air meliputi informasi

mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis,

hidrogeologis, kebijakan Sumber Daya Air, Prasarana

Sumber Daya Air, teknologi Sumber Daya Air,

lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya,

serta kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air.

(6) Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem

informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tiap-tiap institusi sesuai dengan

kewenangannya melakukan:

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -38-

• optimalisasi pemanfaatan data dan informasi

terkait Sumber Daya Air, termasuk Sistem

Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan

Hidrogeologi;

• pengelolaan yang terintegrasi;

• pembagian peran yang jelas dan proporsional

antarinstitusi;

• pengaturan akses data;

• pengaturan alur data; dan

• pengaturan pemanfaatan data.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi

Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya menyelenggarakan

pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan Sumber Daya Air secara terencana dan

sistematis untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan

Sumber Daya Air.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan pada kegiatan Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, serta

pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya

Air.

(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat melibatkan peran masyarakat.

(4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan melalui kerja sama antara

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

dengan institusi bidang pengembangan Sumber Daya

Air dari dalam negeri ataupun luar negeri yang

kompeten.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -39-

(5) Pemilik kepentingan atas prakarsa sendiri juga dapat

melaksanakan upaya pemberdayaan untuk

kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada

tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan

oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan

Sumber Daya Air.

(2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan

Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

PENDANAAN

(1) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan

berdasarkan kebutuhan nyata Pengelolaan Sumber

Daya Air.

(2) Pendanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan

hulu dan hilir Daerah Aliran Sungai dan fungsi

kawasan.

(3) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat

bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

• Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau

• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -40-

dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan

huruf b yang menjadi tanggung jawab Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah didasarkan pada kewenangan masing-masing dalam Pengelolaan

Sumber Daya Air.

(5) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak dalam

Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai

lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan strategis nasional, pendanaan pengelolaannya dilakukan

melalui kesepakatan antara Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(6) Dalam hal badan usaha milik negara, badan usaha

milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan

usaha swasta, dan perseorangan yang melaksanakan penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha,

pendanaannya ditanggung oleh tiap-tiap pihak yang

melaksanakan kegiatan tersebut.

(7) Penyediaan Prasarana Sumber Daya Air dapat

dilakukan melalui kerja sama pendanaan dengan

badan usaha swasta atau pemerintah negara lain.

(8) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) tidak termasuk kerja sama dalam pelaksanaan

kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

(1) Pengguna Sumber Daya Air tidak dibebani BJPSDA

jika menggunakan Sumber Daya Air untuk:

• pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;

• pertanian rakyat;

• kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan

pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan

• kegiatan konstruksi pada Sumber Air yang tidak

menggunakan Air.

(2) Pengguna Sumber Daya Air selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menanggung BJPSDA.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -41-

(3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya berhak atas hasil penerimaan

BJPSDA yang dipungut dari para pengguna Sumber

Daya Air.

(4) BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dipergunakan untuk keberlanjutan Pengelolaan

Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang

bersangkutan.

Pembayaran BJPSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal

58 harus memperhatikan prinsip pemanfaat membayar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57

sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

(1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air,

masyarakat berhak untuk:

• memperoleh akses untuk memanfaatkan Sumber Daya Air;

• menggunakan Air bagi pemenuhan kebutuhan

pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan

kegiatan bukan usaha;

• memperoleh manfaat atas Pengelolaan Sumber

Daya Air;

• memperoleh penggantian yang layak atas

kerugian yang dialaminya sebagai akibat

pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;

• memperoleh informasi yang berkaitan dengan

Pengelolaan Sumber Daya Air;

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -42-

• menyatakan pendapat terhadap Rencana

Pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah

diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan kondisi setempat;

• mengajukan laporan dan pengaduan kepada

pihak yang berwenang atas kerugian yang

menimpa dirinya yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air;

dan/atau

• mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap

berbagai masalah Sumber Daya Air yang

merugikan kehidupannya.

(2) Laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g diajukan kepada Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, dan/atau wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan

dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Dalam menggunakan Sumber Daya Air, masyarakat

berkewajiban untuk:

• melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi

Sumber Daya Air;

• melindungi dan mengamankan Prasarana Sumber Daya Air;

• melakukan usaha penghematan dalam

penggunaan Air;

• melakukan usaha pengendalian dan pencegahan

terjadinya pencemaran Air;

• melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;

• memberikan akses untuk penggunaan Sumber

Daya Air dari Sumber Air yang berada di tanah

yang dikuasainya bagi masyarakat;

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -43-

• memberikan kesempatan kepada pengguna Air

lain untuk mengalirkan Air melalui tanah yang

dikuasainya;

• memperhatikan kepentingan umum; dan
• melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk

berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran,

dan kepentingan masyarakat dalam Pengelolaan

Sumber Daya Air.

(3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dalam bentuk:

• konsultasi publik;

• musyawarah;

• kemitraan;

• penyampaian aspirasi;

• pengawasan; dan/atau

• keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi

masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -44-

KOORDINASI

(1) Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup kepentingan

lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan

keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan

fungsi dan manfaat Air dan Sumber Air.

(2) Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan

mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor,

wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang

Sumber Daya Air.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan pada tingkat:

• nasional;

• provinsi;

• kabupaten/kota; dan

• Wilayah Sungai.

(1) Koordinasi pada tingkat nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a dilakukan

oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional.

(2) Koordinasi pada tingkat nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:

• merumuskan kebijakan Pengelolaan Sumber

Daya Air tingkat nasional;

• menyusun rancangan penetapan Wilayah Sungai

serta perubahan penetapan Wilayah Sungai; dan

• merumuskan kebijakan pengelolaan sistem

informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.

(3) Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil

pemerintah sebagai anggota tetap dan wakil

nonpemerintah sebagai anggota tidak tetap.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -45-

(4) Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

(5) Koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan oleh dewan Sumber Daya Air

daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan serta

beranggotakan wakil Pemerintah Daerah sebagai

anggota tetap dan wakil non-Pemerintah Daerah

sebagai anggota tidak tetap.

(6) Dalam hal dewan Sumber Daya Air pada tingkat

provinsi atau kabupaten/kota belum atau tidak

terbentuk, koordinasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.

(7) Koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan

untuk perumusan kebijakan Pengelolaan Sumber

Daya Air pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

(8) Dewan Sumber Daya Air provinsi atau

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

beranggotakan wakil Pemerintah Daerah sebagai anggota tetap dan wakil nonpemerintah Daerah

sebagai anggota tidak tetap.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi

dan tata kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman susunan

organisasi, tata kerja, dan pembentukan dewan

Sumber Daya Air provinsi atau kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan

Peraturan Menteri.

(1) Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf d dilakukan

oleh suatu wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -46-

(2) Wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas pokok:

• menyelaraskan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan

dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai;

• memberikan saran kepada Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan hasil

koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;

dan

• memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

program dan rencana kegiatan Pengelolaan

Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai.

(3) Wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan

wakil instansi pemerintah dan masyarakat yang

mewakili para pemilik kepentingan Sumber Daya Air

pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), wadah koordinasi

menghadirkan wakil masyarakat yang terkait

permasalahan yang perlu dikoordinasikan.

(5) Wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) merupakan representasi para pihak yang disepakati

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau

para pemangku kepentingan Sumber Daya Air.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi,

tata kerja, dan pedoman pembentukan wadah

koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -47-

PENYIDIKAN

(1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik

Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di

lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas

dan tanggung jawabnya di bidang Sumber Daya Air

diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk

melakukan penyidikan tindak pidana Sumber Daya

Air.

(2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

• melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana

Sumber Daya Air;

• melakukan pemeriksaan terhadap orang atau

badan usaha yang diduga melakukan tindak

pidana Sumber Daya Air;

• memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara

tindak pidana Sumber Daya Air;

• melakukan pemeriksaan Prasarana Sumber Daya

Air dan menghentikan peralatan yang diduga

digunakan untuk melakukan tindak pidana;

• melakukan penangkapan, penahanan, dan

penggeledahan;

• menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang

digunakan untuk melakukan tindak pidana

sebagai alat bukti;

• meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Sumber Daya Air;

• membuat dan menandatangani berita acara dan

mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia; dan/atau

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -48-

• menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat

cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan

merupakan tindak pidana.

(3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya

penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

(4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(5) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam

melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

Setiap Orang yang dengan sengaja:

• melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan

Sumber Air dan prasarananya dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b

dan huruf d; atau

• melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya

Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda

paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan

paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar

rupiah).

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -49-

Setiap Orang yang dengan sengaja:

• mengganggu upaya pengawetan Air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 huruf c;

• menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan

kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau

Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;

• melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau

• melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan

Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda

paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja:

• melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi

Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada

Sumber Air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);

• menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian

maupun keseluruhan izin penggunaan Sumber Daya

Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin

penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4); atau

• melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk

kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 ayat (2)

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -50-

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling

sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap Orang yang karena kelalaiannya:

• melakukan kegiatan yang mengakibatkan

terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai, kerusakan Sumber Air dan prasarananya, dan/atau

pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 huruf a, huruf b, dan huruf d; atau

• melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya

Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam)

bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda

paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan

paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Setiap Orang yang karena kelalaiannya:

• mengganggu upaya pengawetan Air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 huruf c;

• menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan

kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;

• melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di

kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau

• melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)

bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -51-

sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap Orang yang karena kelalaiannya:

• melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi

Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada

Sumber Air tanpa izin dari Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (3); atau

• menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal

49 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(1) Dalam hal tindak pidana Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 dilakukan oleh badan usaha, pidana

dikenakan terhadap badan usaha, pemberi perintah

untuk melakukan tindak pidana, dan/atau pimpinan

badan usaha yang bersangkutan.

(2) Pidana yang dikenakan terhadap badan usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• pidana denda terhadap badan usaha sebesar dua

kali pidana denda sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 sampai dengan Pasal 73;

• pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk

melakukan tindak pidana yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai

dengan Pasal 73; dan/atau

• pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha

yang besarnya sama seperti yang diatur dalam

Pasal 68 sampai dengan Pasal 73.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -52-

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

• izin Penggunaan Sumber Daya Air atau izin

Pengusahaan Sumber Daya Air dan izin Pengusahaan

Air Tanah yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya

Undang-Undang ini tetap berlaku sampai izin berlakunya habis.

• permohonan izin Penggunaan Sumber Daya Air atau

izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan izin

Pengusahaan Air Tanah yang diajukan sebelum

berlakunya Undang-Undang ini dan belum

dikeluarkan izinnya wajib menyesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang

Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku; dan

• semua peraturan pelaksanaan yang mengatur

mengenai Sumber Daya Air dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti

berdasarkan Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan

mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren

antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi

dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Angka I Matriks

pembagian urusan pemerintahan konkuren antara

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -53-

pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan

pemerintah daerah kabupaten/kota:

• huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 1 Sub- Urusan Sumber Daya Air (SDA) kolom 3 huruf b,

kolom 4 huruf b, dan kolom 5 huruf b;

• huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Sub-

Urusan Geologi kolom 3 huruf a, kolom 4 huruf b, dan kolom 5

yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus

ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -54-

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2019

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2019

,

ttd

www.peraturan.go.id