Pasal 10

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air,

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) bertugas:

• menyusun kebijakan nasional Sumber Daya Air;

• menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas

provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional,

termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai

tersebut;

• menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai

lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional,

termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai

tersebut;

• melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas

provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional,

termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai

tersebut;

• mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi,

dan Wilayah Sungai strategis nasional;

• menyelenggarakan proses perizinan penggunaan

Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara,

Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai

strategis nasional;

• mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air

Minum lintas daerah provinsi dan Sistem Penyediaan

Air Minum untuk kepentingan strategis nasional;

• menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi

kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -11-

sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas

negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah

Sungai strategis nasional;

• mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat;

• menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban

pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;

• memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis

dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada

Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota;

• mengembangkan teknologi di bidang Sumber Daya Air;
• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air

Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah

Daerah kabupaten/kota;

• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

dan wewenang pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah provinsi;

• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

dan wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem

irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah

Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan

• memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi

dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.