Pasal 9

(1) Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan

wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber

Daya Air.

(2) Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang

serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan

dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -10-

(3) Hak Ulayat dari Masyarakat Adat atas Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui

sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur

dengan Peraturan Daerah.