Pasal 8

(1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

(2) Selain hak rakyat atas Air yang dijamin

pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas

Air sebagai berikut:

• kebutuhan pokok sehari hari;

• pertanian rakyat; dan

• penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-

hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.

(3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi

untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok

sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.

(4) Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah

urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) urutan prioritas selanjutnya adalah:

• penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi

kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;

dan

• penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya.

(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

menetapkan urutan prioritas pemenuhan Air pada

Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -9-

(6) Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu

memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.

(7) Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak

kepemilikan atas Air, tetapi hanya terbatas pada hak

untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota

Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber

Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-

hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui

Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta untuk memenuhi kegiatan bukan

usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan

usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.