Pasal 57

(1) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan

berdasarkan kebutuhan nyata Pengelolaan Sumber

Daya Air.

(2) Pendanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan

hulu dan hilir Daerah Aliran Sungai dan fungsi

kawasan.

(3) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat

bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

• Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau

• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -40-

dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan

huruf b yang menjadi tanggung jawab Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah didasarkan pada kewenangan masing-masing dalam Pengelolaan

Sumber Daya Air.

(5) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak dalam

Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai

lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan strategis nasional, pendanaan pengelolaannya dilakukan

melalui kesepakatan antara Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(6) Dalam hal badan usaha milik negara, badan usaha

milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan

usaha swasta, dan perseorangan yang melaksanakan penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha,

pendanaannya ditanggung oleh tiap-tiap pihak yang

melaksanakan kegiatan tersebut.

(7) Penyediaan Prasarana Sumber Daya Air dapat

dilakukan melalui kerja sama pendanaan dengan

badan usaha swasta atau pemerintah negara lain.

(8) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) tidak termasuk kerja sama dalam pelaksanaan

kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.