Pasal 39

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya menyusun Pola Pengelolaan

Sumber Daya Air untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

(2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Wilayah

Sungai dengan prinsip keterpaduan antarsektor dan

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -28-

antarwilayah serta keterkaitan penggunaan antara Air

Permukaan dan Air Tanah.

(3) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diuraikan lebih lanjut dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai acuan

pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air jangka

panjang.

(4) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) merupakan acuan penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air

dan program kementerian atau lembaga pemerintah

nonkementerian yang terkait.

(5) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan

dasar dan salah satu unsur dalam penyusunan,

peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

(6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) merupakan acuan dalam

penyusunan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber

Daya Air dan rencana kegiatan kementerian atau

lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.

(7) Pelaksanaan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber

Daya Air meliputi kegiatan konstruksi Prasarana

Sumber Daya Air, kegiatan nonkonstruksi, serta

kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Pola

Pengelolaan Sumber Daya Air, Rencana Pengelolaan

Sumber Daya Air, program Pengelolaan Sumber Daya

Air, dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai

dengan ayat (6), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -29-

Paragraf 3

Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air

dan Pelaksanaan Nonkonstruksi