Pasal 40

(1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air

dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan.

(2) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air

dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan

melibatkan peran serta masyarakat.

(3) Setiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa

sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi

Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan

nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan

izin dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air

dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan:

• mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria;

• memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal;

dan

• mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dikecualikan bagi kegiatan

nonkonstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -30-

Paragraf 4

Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air