Pasal 15

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air,

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

• menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional

Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber

Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan

kabupaten/kota sekitarnya;

• menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;

• menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;

• mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai

satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

• mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah

Sungai dalam satu kabupaten/kota;

• menyelenggarakan proses perizinan penggunaan

Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;

• menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi

kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal

sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam

satu kabupaten/kota;

• mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/atau

kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu

kabupaten/kota;

• memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas

Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten/kota;

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -16-

• melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk

Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;

• mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/kota;

• menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban

pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;

• memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada

pemerintah desa; dan

• memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu

kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.