Pasal 54

(1) Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air,

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi

Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.

(2) Sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi Sumber Daya Air yang tersebar dan dikelola oleh

berbagai institusi.

(3) Jaringan informasi Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh

berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang

Sumber Daya Air.

(4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengelola

Sumber Daya Air, badan hukum, organisasi, lembaga,

dan perseorangan bertanggung jawab menjamin

keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas

informasi yang disampaikan.

(5) Informasi Sumber Daya Air meliputi informasi

mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis,

hidrogeologis, kebijakan Sumber Daya Air, Prasarana

Sumber Daya Air, teknologi Sumber Daya Air,

lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya,

serta kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air.

(6) Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem

informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tiap-tiap institusi sesuai dengan

kewenangannya melakukan:

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -38-

• optimalisasi pemanfaatan data dan informasi

terkait Sumber Daya Air, termasuk Sistem

Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan

Hidrogeologi;

• pengelolaan yang terintegrasi;

• pembagian peran yang jelas dan proporsional

antarinstitusi;

• pengaturan akses data;

• pengaturan alur data; dan

• pengaturan pemanfaatan data.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi

Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.