Pasal 77

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan

mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren

antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi

dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Angka I Matriks

pembagian urusan pemerintahan konkuren antara

www.peraturan.go.id

2019, No. 190 -53-

pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan

pemerintah daerah kabupaten/kota:

• huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 1 Sub- Urusan Sumber Daya Air (SDA) kolom 3 huruf b,

kolom 4 huruf b, dan kolom 5 huruf b;

• huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Sub-

Urusan Geologi kolom 3 huruf a, kolom 4 huruf b, dan kolom 5

yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.