Pasal 52

(1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain

dilarang, kecuali untuk tujuan kemanusiaan.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan telah dapat

terpenuhinya kebutuhan penggunaan Sumber Daya

Air di Wilayah Sungai yang bersangkutan serta daerah

sekitarnya.

(3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

didasarkan pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai yang bersangkutan dan

memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.

(4) Rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk negara

lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya.

(5) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

wajib mendapat izin dari Pemerintah Pusat

berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.