Pasal 33

(1) Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memperhatikan: a. keselarasan antara rencana pemanfaatan jasa lingkungan

yang dimohon dengan Rencana Pengelolaan kawasan; b. kesesuaian letak dan lokasi areal yang dimohon dengan zona atau blok yang sudah ditetapkan; c. luas areal yang dimohon dan informasi ada tidaknya perizinan atau persetujuan pada areal yang dimohon;
d. potensi jasa lingkungan: e. jalur lintasan atau aktivitas satwa; f. lokasi cagar budaya atau situs sejarah; g. keberadaan dan potensi konflik tenurial dan/atau sosial;
h. kemampuan finansial Pelaku Usaha; dan i. prakiraan dampak lingkungan pada semua tahap kegiatan. (2) Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penerbitan pertimbangan teknis PB- PJLPB, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan juga mempertimbangkan hasil kajian kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati. (3) Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penerbitan pertimbangan teknis PB- PJL Karbon, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan juga mempertimbangkan kesesuaian jenis vegetasi yang akan ditanam berupa tumbuhan endemik dan/atau tumbuhan asli setempat. (4) Kajian kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menggunakan metode baku yang diakui secara ilmiah.