Pasal 370

(1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 369 ayat (1) berupa: a. persetujuan, jika hasil verifikasi teknis telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian; b. perbaikan, jika hasil verifikasi teknis tidak memenuhi kelengkapan dan/atau tidak memenuhi kesesuaian; atau c. penolakan, jika: 1. pemohon melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 2. kawasan yang dimohon ditetapkan sebagai kebijakan strategis pemerintah. (2) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan hasil verifikasi teknis melalui Sistem OSS. (3) Apabila notifikasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan kepada sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan untuk tahap persetujuan permohonan PB-PJL Angin tahap eksplorasi.

(4) Apabila notifikasi berupa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan kepada pemohon. (5) Apabila notifikasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan kepada sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan untuk proses penolakan permohonan PB-PJL Angin tahap eksplorasi. (6) Pemohon menyampaikan perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak notifikasi perbaikan diterima. (7) Dalam hal jangka waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan pemohon belum menyampaikan perbaikan persyaratan, permohonan dinyatakan batal.