Pasal 195

(1) Jasa transportasi Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf d pada SM berupa usaha penyediaan sepeda, perahu bermesin atau tidak bermesin untuk transportasi laut, danau, dan sungai disesuaikan dengan karakteristik objek wisata alamnya, serta alat transportasi berdasarkan kreativitas masyarakat setempat yang tidak mengganggu ekosistem dan sudah direkomendasi keamanannya oleh instansi terkait. (2) Selain jasa transportasi Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus TN, TWA, dan Tahura, jasa transportasi Wisata Alam berupa kendaraan darat bermesin paling besar 3000cc (tiga ribu cubic centimeters). (3) Kendaraan darat bermesin lebih dari 3000cc (tiga ribu cubic centimeters) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan, dengan pertimbangan: a. hanya dapat dilakukan di Blok Pemanfaatan pada TWA dan Tahura, atau Zona Pemanfaatan TN; dan
b. tidak mengganggu jalur pendakian atau trekking.