Pasal 510

(1) Dalam melakukan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud Pasal 490 ayat (2), harus memenuhi ketentuan:
a. sesuai dengan peta jalan Perdagangan Karbon sektor kehutanan;
b. tidak diperbolehkan memperdagangkan stok karbon;
c. memenuhi kelayakan (eligibility) untuk perdagangan karbon dari aspek ketertambahan (additionality), permanensi (permanency), dan pencegahan kebocoran (leakage);
d. telah memenuhi kewajiban yang dituangkan dalam surat keputusan izin meliputi rencana kegiatan tahunan dan pelaporan terkait pemulihan ekosistem serta perlindungan dan pengamanan areal izin; e. mekanisme Offset Emisi GRK di KPA dalam bentuk kategori aksi penghilangan Emisi GRK (carbon removal) secara alami, penyerapan karbon, atau

kategori aksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mengharuskan adanya penilaian dampak keanekaragaman hayati dan sosial; g. menerapkan prinsip perlindungan sosial dan budaya, termasuk prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (free, prior and informed consent); h. mengembangkan mekanisme kerangka pengaman (safeguard); i. tidak terjadi perpindahan atau transfer kepemilikan kredit karbon; j. mengikuti mekanisme pembagian manfaat antara pemegang PB-PJL Karbon dengan unit konservasi UPT/UPTD dan masyarakat setempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; k. Pelaku Usaha memiliki kompetensi dalam penerapan prinsip-prinsip lingkungan (Enviromental), sosial (Social), dan tata kelola (Governance) atau ESG; dan l. Pelaku Usaha harus berkualifikasi dalam penyelenggaraan instrumen NEK. (2) Kompetensi dalam penerapan prinsip-prinsip lingkungan (Environmental), sosial (Social), dan tata kelola (Governance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dibuktikan dengan Sertifikasi ESG. (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l harus mempunyai tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi dan tenaga ahli di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, NEK, dan perdagangan karbon yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang sah.