UU
Berlaku
Amendment to Law No. 39 of 2008 Concerning State Ministries
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) diubah sebagai berikut:
- Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6A Dalam hal tertentu, pembentukan kementerian tersendiri dapat didasarkan pada suburusan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9A Dalam hal terdapat Undang-Undang yang menuliskan, mencantumkan dan/atau mengatur unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Presiden dapat melakukan perubahan unsur organisasi dimaksud dalam peraturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
- Penjelasan Pasal 10 dihapus.
- Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.
- Judul BAB VI diubah sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut: BAB VI HUBUNGAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, LEMBAGA NONSTRUKTURAL, DAN LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA
- Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (1) Hubungan fungsional antara Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan/atau lembaga pemerintah lainnya dilaksanakan secara sinergis sebagai 1 (satu) sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikan, kecuali ditentukan lain oleh Presiden. (3) Lembaga nonstruktural dan/atau lembaga pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan bertanggung jawab sesuai dengan yang ditentukan Presiden atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan/atau lembaga pemerintah lainnya secara tersendiri diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal II
- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.
- Dalam hal dilakukan perubahan unsur organisasi yang melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A, ketentuan mengenai unsur organisasi, nomenklatur unsur organisasi, atau jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai unsur organisasi, nomenklatur unsur organisasi, atau jabatan dimaksud dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG
a. bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L94S;
- bahwa menteri negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis;
- bahwa undang-Undang Nomor 39 Tahun 2oog tentang Kementerian Negara masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menindaklanjuti hrtusan Mahkamah Konstitusi sehingga perlu diubah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf i, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan-atas Undang-undang Nomor 3b Tahuir 2oog tentang Kementerian Negara;
MENGINGAT
pasal l. Pasal 4 ayat (l), pasal lZ, 20, dan pasal 2l Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang...
SK No 243518 A
PTIESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9l6l;
Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment
PERMENESDM 16/2024 — PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENYIMPANAN KARBON
amendment
PERMENESDM 15/2024 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
amendment
PERMENESDM 12/2025 — ORGANISASI DAN TATA KERJA
amendment
PERMENESDM 14/2025 — KERJA SAMA PENGELOLAAN BAGIAN WILAYAH KERJA
amendment
PERMENESDM 15/2025 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
amendment
PERMENESDM 16/2025 — PENCABUTAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
amendment
PERMENESDM 17/2025 — TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PERSETUJUAN
amendment
PERMENESDM 18/2025 — PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN
amendment
PERMENESDM 3/2025 — KONSERVASI ENERGI
amendment
PERMENESDM 5/2025 — PEDOMAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK
DIUBAH OLEH
PERPRES 161/2024 — KEMENTERIAN KESEHATAN
PERPRES 168/2024 — KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERPRES 200/2024 — Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 200 Tahun...
PERPRES 146/2024 — KEM ENTERIAN KOORDINATOR
PERPRES 169/2024 — KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERPRES 142/2024 — KEMENTERIAN KOORDINATOR
PERPRES 194/2024 — KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERPRES 190/2024 — KEM ENTERIAN KEBUDAYAAN
PERPRES 140/2024 — ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
PERPRES 158/2024 — KEMENTERIAN KEUANGAN
Referensi Silang (2)
UU 39/2008 — KEMENTERIAN NEGARA
