ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

(1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Presiden.

(2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

(1) Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu

oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.

(2) Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri.

(4) Wakil menteri mempunyai tugas membantu Menteri

dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.

(5) Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) meliputi:

• membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
• membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian.

Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian.

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

• perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi, serta penegakan hukum bidang energi dan sumber daya mineral;
• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi, serta penegakan hukum bidang energi dan sumber daya mineral;
• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
• pelaksanaan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
• pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia energi dan sumber daya mineral;
• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

(1) Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

• Sekretariat Jenderal;
• Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
• Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
• Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
• Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
• Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral;
• Inspektorat Jenderal;
• Badan Geologi;
• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
• Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis;
• Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
• Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
• Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.

(2) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kementerian terdiri atas:

• Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
• Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
• Pusat Strategi Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral.

(3) Bagan susunan organisasi Kementerian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan Kementerian;
• koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
• koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

• Biro Perencanaan;
• Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
• Biro Keuangan;

• Biro Hukum;
• Biro Umum;
• Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama; dan
• Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan manajemen risiko, serta pemantauan dan evaluasi kinerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
• penyiapan penyusunan rencana strategis;
• koordinasi dan penerapan sistem pengendalian intern atas program/kegiatan;
• pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan.

Biro Perencanaan terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Perencanaan.

Bagian Keempat Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengelolaan, penataan organisasi, tata laksana dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi, penyiapan pembinaan, dan penataan organisasi
• koordinasi, penyiapan pembinaan, dan penataan tata laksana;

• koordinasi dan penyusunan analisis dan pengembangan jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan;
• koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
• koordinasi dan penyelenggaraan penilaian sistem pengendalian intern;
• koordinasi pelaksanaan kepatuhan internal Sekretariat Jenderal dan penyiapan pembinaan kepatuhan internal di lingkungan Kementerian;
• koordinasi dan penyiapan penataan pelayanan publik;
• koordinasi, penyiapan pembinaan, pengelolaan, dan penataan sumber daya manusia;
• penyiapan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan pejabat pada organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pembinaannya di bawah koordinasi Menteri; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kelima Biro Keuangan

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengelolaan, dan pemberian dukungan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pelaksanaan administrasi keuangan;
• koordinasi dan pelaksanaan administrasi anggaran pendapatan dan anggaran belanja;
• koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;
• koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Kementerian;
• koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal atas laporan keuangan;
• koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
• koordinasi dan penyusunan penerapan sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan.

Biro Keuangan terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Keuangan.

Bagian Keenam Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, serta pelaksanaan advokasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan dan keputusan/ketetapan;
• koordinasi, penelaahan, dan pemberian pertimbangan hukum;
• koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum;
• pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum.

Biro Hukum terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Hukum.

Bagian Ketujuh Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pengelolaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan, kerumahtanggaan, kearsipan Kementerian serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan, serta kerumahtanggaan;

• koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan layanan kearsipan Kementerian;
• koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara lingkup sekretariat jenderal;
• pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
• pengelolaan sumber daya manusia, kelembagaan, serta pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum.

Biro Umum terdiri atas:

• Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan;
• Bagian Rumah Tangga;
• Bagian Layanan Pengadaan; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31, Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan

menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, dan pengelolaan urusan perlengkapan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara Sekretariat Jenderal;
• pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara Sekretariat Jenderal;
• pelaksanaan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, dan pengelolaan urusan perlengkapan, perkantoran, dan rumah negara;
• pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan pemeliharaan sarana dan prasarana Kementerian; dan
• pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana, dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan terdiri atas:

• Subbagian Perlengkapan;
• Subbagian Pemeliharaan; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan

koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, dan pengelolaan perlengkapan, perkantoran, rumah negara, serta pengelolaan dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara Sekretariat Jenderal.

(2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan

koordinasi, penyiapan bahan pembinaan pemeliharaan sarana dan prasarana Kementerian, dan pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pemeliharaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan Menteri dan wakil menteri;
• pelaksanaan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal;
• fasilitasi urusan kerumahtanggaan penyelenggaraan kegiatan Kementerian;
• pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan pada layanan keamanan dan ketertiban, layanan kebersihan, dan kendaraan dinas;
• pelaksanaan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan pada layanan kesehatan; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum.

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

• Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal;
• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(1) Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal

mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal, serta urusan pada layanan kesehatan, layanan kebersihan, layanan keamanan, dan kendaraan dinas.

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan

urusan tata usaha Biro Umum.

(1) Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian.

(2) Pengelolaan layanan pengadaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39, Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan

fungsi:

• pelaksanaaan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
• pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
• pelaksanaan penyiapan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
• pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Bagian Layanan Pengadaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan komunikasi, layanan informasi publik, hubungan kelembagaan, dan kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42, Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan

Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan komunikasi, layanan informasi publik, dan hubungan kelembagaan;
• koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan kerja sama dalam negeri;
• koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan kerja sama regional dan multilateral;
• koordinasi, penyiapan pembinaan, dan pengelolaan kerja sama bilateral; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama.

Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama.

Bagian Kesembilan Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol

Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pemberian dan pengelolaan layanan keprotokolan dan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46, Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol

menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan koordinasi, dan penyiapan pembinaan layanan keprotokolan dan ketatausahaan;
• pelaksanaan koordinasi dan penyiapan administrasi kegiatan Menteri, wakil menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli, serta kegiatan penting lainnya;
• pelaksanaan koordinasi, pengelolaan, dan penyiapan pembinaan tata naskah dinas Kementerian; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol.

Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol terdiri atas:

• Bagian Protokol;
• Bagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dukungan administrasi, dan pelaksanaan urusan keprotokolan, serta penyiapan pembinaan keprotokolan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49, Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan urusan keprotokolan;
• pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan keprotokolan;
• pelaksanaan layanan keamanan pimpinan;
• pelaksanaan layanan kunjungan pimpinan, tamu pimpinan, serta pelaksanaan koordinasi kegiatan layanan pimpinan dengan instansi lain; dan
• penyiapan bahan pelayanan dukungan dan administrasi perjalanan pimpinan.

Bagian Protokol terdiri atas:

• Subbagian Protokol Pimpinan;
• Subbagian Protokol Kementerian; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(1) Subbagian Protokol Pimpinan mempunyai tugas

melakukan koordinasi dan pelaksanaan layanan

dukungan administrasi urusan keprotokolan Menteri dan wakil menteri.

(2) Subbagian Protokol Kementerian mempunyai tugas

melakukan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, dan pelaksanaan layanan dukungan administrasi urusan keprotokolan Kementerian.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyiapan pembinaan serta pengelolaan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan tata naskah dinas dan penatausahaan Kementerian;
• pelaksanaan urusan tata usaha Menteri;
• pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Menteri;
• pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal;
• pelaksanaan urusan tata usaha Staf Ahli; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha Menteri;
• Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri;
• Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
• Subbagian Tata Usaha Staf Ahli;
• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas

melakukan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan Menteri.

(2) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri mempunyai tugas

melakukan koordinasi ketatausahaan Wakil Menteri.

(3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai

tugas melakukan koordinasi ketatausahaan Sekretaris Jenderal.

(4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas

melakukan koordinasi ketatausahaan Staf Ahli.

(5) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan

urusan tata usaha Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol.

(1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

• Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
• Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi;
• Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
• Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
• Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
• Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61, Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Bumi menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan dan evaluasi kinerja, akuntabilitas, serta pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
• koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan layanan teknologi informasi;
• koordinasi dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, barang milik/kekayaan negara, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan, serta penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pengawasan auditor internal dan pemeriksaan auditor eksternal;
• koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, informasi hukum, dan advokasi hukum;
• pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik, dan koordinasi pelaksanaan kerja sama;
• pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
• pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

• Bagian Umum; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 64, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
• perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan.

Bagian Umum terdiri atas:

• Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan program minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68, Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas

Bumi menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan

gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;

• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi.

Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Kelima Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 72, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan non konvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan

• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Keenam Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 76, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas

Bumi menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian strategi dan pengelolaan komoditas, pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian strategi dan pengelolaan komoditas, pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian strategi dan pengelolaan komoditas, pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian strategi dan pengelolaan komoditas, pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian strategi dan pengelolaan komoditas,

pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar; dan

• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Ketujuh Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 80, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;

• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Kedelapan Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan keteknikan, standardisasi, dan keselamatan minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 84, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas

Bumi menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian keteknikan, standardisasi, keselamatan hulu, keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian keteknikan, standardisasi, keselamatan hulu, keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian keteknikan, standardisasi, keselamatan hulu, keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian keteknikan, standardisasi, keselamatan hulu,

keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;

• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian keteknikan, standardisasi, keselamatan hulu, keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;
• penyiapan pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.

(1) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketenagalistrikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 89, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

• Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
• Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan;
• Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
• Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis; dan
• Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 92, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan dan evaluasi kinerja, akuntabilitas, serta pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
• koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan layanan teknologi informasi;
• koordinasi dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, barang milik /kekayaan negara, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan, serta penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pengawasan auditor internal dan pemeriksaan auditor eksternal;
• koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan,

pemberian pertimbangan, penelaahan, informasi hukum, dan advokasi hukum;

• pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik dan koordinasi pelaksanaan kerja sama;
• pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
• pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

• Bagian Umum; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 95, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
• perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
• pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan.

Bagian Umum terdiri atas:

• Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan program ketenagalistrikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 99, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan.

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan.

Bagian Kelima Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 103, Direktorat Pembinaan Pengusahaan

Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan.

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan.

Bagian Keenam Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis

Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan ketenagalistrikan strategis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 107, Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis

menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan hilirisasi, ketenagalistrikan pada kawasan ekonomi, pengembangan smart grid, stasiun pengisian dan penyimpanan listrik, pengembangan infrastruktur listrik desa dan kemasyarakatan, serta investasi dan tingkat komponen dalam negeri ketenagalistrikan;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan hilirisasi, ketenagalistrikan pada kawasan ekonomi, pengembangan smart grid, stasiun pengisian dan penyimpanan listrik, pengembangan infrastruktur listrik desa dan kemasyarakatan, serta investasi dan tingkat komponen dalam negeri ketenagalistrikan;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan hilirisasi, ketenagalistrikan pada kawasan ekonomi, pengembangan smart grid, stasiun pengisian dan penyimpanan listrik, pengembangan infrastruktur listrik desa dan kemasyarakatan, serta investasi dan tingkat komponen dalam negeri ketenagalistrikan;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan hilirisasi, ketenagalistrikan pada kawasan ekonomi, pengembangan smart grid, stasiun pengisian dan penyimpanan listrik, pengembangan infrastruktur listrik desa dan kemasyarakatan, serta investasi dan tingkat komponen dalam negeri ketenagalistrikan;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan

pengendalian kegiatan hilirisasi, ketenagalistrikan pada kawasan ekonomi, pengembangan smart grid, stasiun pengisian dan penyimpanan listrik, pengembangan infrastruktur listrik desa dan kemasyarakatan, serta investasi dan tingkat komponen dalam negeri ketenagalistrikan; dan

• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis.

Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis.

Bagian Ketujuh Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan bidang ketenagalistrikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 111, Direktorat Teknik dan Lingkungan

Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, dan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, dan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, dan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;

• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, dan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, dan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
• penyiapan pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

(1) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 116, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara;

• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdiri atas:

• Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
• Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara;
• Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral;
• Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara;
• Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara; dan
• Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 119, Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan

Batubara menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan dan evaluasi kinerja, akuntabilitas, serta pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
• koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan layanan teknologi informasi;
• koordinasi dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, barang milik/ kekayaan negara, akuntansi dan pertanggungjawaban

keuangan, serta penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pengawasan auditor internal dan pemeriksaan auditor eksternal;

• koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, informasi hukum, dan advokasi hukum;
• pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik, dan koordinasi pelaksanaan kerja sama;
• pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
• penyiapan pembinaan teknis dan pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan jabatan fungsional Pengawas Pertambangan; dan
• pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdiri atas:

• Bagian Umum; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 122, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
• perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
• pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan.

Bagian Umum terdiri atas:

• Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan program mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 126, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan

Batubara menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pengelolaan wilayah dan informasi, serta peningkatan nilai tambah mineral dan batubara;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pengelolaan wilayah dan informasi, serta peningkatan nilai tambah mineral dan batubara;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pengelolaan wilayah dan informasi, serta peningkatan nilai tambah mineral dan batubara;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pengelolaan wilayah dan informasi, serta peningkatan nilai tambah mineral dan batubara;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pengelolaan wilayah dan informasi, serta peningkatan nilai tambah mineral dan batubara; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara.

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara.

Bagian Kelima Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan pengusahaan mineral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 130, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial mineral;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial mineral;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial mineral;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial mineral;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial mineral; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral.

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral.

Bagian Keenam Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan pengusahaan batubara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 134, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha, usaha eksplorasi, usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara.

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara.

Bagian Ketujuh Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara

Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penerimaan mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 138, Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara

menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara.

Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara.

Bagian Kedelapan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 142, Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan

Batubara menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi dan usaha jasa, keteknikan, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi dan usaha jasa, keteknikan, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi dan usaha jasa, keteknikan, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi dan usaha jasa, keteknikan, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi dan usaha jasa, keteknikan, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;
• penyiapan pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Tambang; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.

(1) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan

Konservasi Energi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan

Konservasi Energi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 147, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan

Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan,

keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

• Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
• Direktorat Panas Bumi;
• Direktorat Bioenergi;
• Direktorat Energi Baru;
• Direktorat Energi Terbarukan; dan
• Direktorat Konservasi Energi.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 150, Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru,

Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan dan evaluasi kinerja, akuntabilitas, serta pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
• koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan layanan teknologi informasi;
• koordinasi dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, barang milik/kekayaan negara, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan, serta penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pengawasan auditor internal dan pemeriksaan auditor eksternal;
• koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, informasi hukum, dan advokasi hukum;
• pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik, dan koordinasi pelaksanaan kerja sama;

• pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
• pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

• Bagian Umum; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 153, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
• perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan.

Bagian Umum terdiri atas:

• Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat Direktorat Panas Bumi

Direktorat Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, lindungan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu panas bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 157, Direktorat Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program perencanaan dan evaluasi wilayah panas bumi, eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu panas bumi;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program perencanaan dan evaluasi wilayah panas bumi, eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu panas bumi;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program perencanaan dan evaluasi wilayah panas bumi, eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu panas bumi;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program perencanaan dan evaluasi wilayah panas bumi, eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu panas bumi;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program perencanaan dan evaluasi wilayah panas bumi, eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu panas bumi;
• penyiapan pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Panas Bumi; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Panas Bumi.

Direktorat Panas Bumi terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Panas Bumi.

Bagian Kelima Direktorat Bioenergi

Direktorat Bioenergi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bioenergi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 161, Direktorat Bioenergi menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bioenergi;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bioenergi;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bioenergi;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bioenergi;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bioenergi; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Bioenergi.

Direktorat Bioenergi terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Bioenergi.

Bagian Keenam Direktorat Energi Baru

Direktorat Energi Baru mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi baru.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 165, Direktorat Energi Baru menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi baru;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi baru;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi baru;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi baru;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi baru; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Energi Baru.

Direktorat Energi Baru terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Energi Baru.

Bagian Ketujuh Direktorat Energi Terbarukan

Direktorat Energi Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi terbarukan selain panas bumi dan bioenergi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 169, Direktorat Energi Terbarukan menyelenggarakan

fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi terbarukan selain panas bumi dan bioenergi;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi terbarukan selain panas bumi dan bioenergi;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi terbarukan selain panas bumi dan bioenergi;
• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu energi terbarukan selain panas bumi dan bioenergi;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, pelayanan usaha, pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan serta pembangunan sarana

dan prasarana tertentu energi terbarukan selain panas bumi dan bioenergi; dan

• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Energi Terbarukan.

Direktorat Energi Terbarukan terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Energi Terbarukan.

Bagian Kedelapan Direktorat Konservasi Energi

Direktorat Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, penerapan peralatan hemat energi, pengembangan usaha, dan standardisasi peralatan pemanfaatan energi, pelaksanaan kerja sama konservasi energi, aksi mitigasi perubahan iklim serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu konservasi energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 173, Direktorat Konservasi Energi menyelenggarakan

fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, penerapan peralatan hemat energi, pengembangan usaha, dan standardisasi peralatan pemanfaatan energi, pelaksanaan kerja sama konservasi energi, aksi mitigasi perubahan iklim serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu konservasi energi;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, penerapan peralatan hemat energi, pengembangan usaha, dan standardisasi peralatan pemanfaatan energi, pelaksanaan kerja sama konservasi energi, aksi mitigasi perubahan iklim serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu konservasi energi;
• penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, penerapan peralatan hemat energi, pengembangan usaha, dan standardisasi peralatan pemanfaatan energi, pelaksanaan kerja sama konservasi energi, aksi mitigasi perubahan

iklim serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu konservasi energi;

• pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, penerapan peralatan hemat energi, pengembangan usaha, dan standardisasi peralatan pemanfaatan energi, pelaksanaan kerja sama konservasi energi, aksi mitigasi perubahan iklim serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu konservasi energi;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyiapan program, penerapan peralatan hemat energi, pengembangan usaha, dan standardisasi peralatan pemanfaatan energi, pelaksanaan kerja sama konservasi energi, aksi mitigasi perubahan iklim serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu konservasi energi; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Konservasi Energi.

Direktorat Konservasi Energi terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha; dan
• jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Konservasi Energi.

(1) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan

Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan

Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 178, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan

Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

• Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral;
• Direktorat Pencegahan, Intelijen, dan Penanganan Pengaduan;
• Direktorat Penindakan Pidana;
• Direktorat Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif; dan
• Direktorat Penanganan Aset Barang Bukti.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral

Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 181, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum

Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan dan evaluasi kinerja, akuntabilitas, serta pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
• koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan teknologi informasi;
• koordinasi dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, barang milik/kekayaan negara, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan, serta penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pengawasan auditor internal dan pemeriksaan auditor eksternal;
• koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, informasi hukum, dan advokasi hukum;
• pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik, dan koordinasi pelaksanaan kerja sama;
• pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
• pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, barang milik/k