KEMENTERIAN KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan Kementerian;
• koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
• koordinasi dan pen)rusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
• koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 1 1

(1) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak

8 (delapan) biro.

(2) Biro...

SK No247005A

FRESIDEN

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Biro sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 8 (delapan) bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas

jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) subbagian.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dikecualikan untuk bagian yang menErngani fungsi ketatausahaan pimpinan dapat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/ atau sejumlah subbagian sesuai kebutuhan.

(7) Pembentukan bagran sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

(l) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Pajak berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur

Jenderal.

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal22 . . .

SK No247261A

FRESIDET.I

Dalam melalsanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan

fungsi:

• perumusan kebljal<an di bidang pajak;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pajak;
• penJrusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pajak;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pajak;
• pelalsanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu

oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.

(2) Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri.

(4) Wakil menteri mempunyai tugas membantu Menteri

dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.

(5) Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), meliputi:

• membantu Menteri dalam perumusan dan/ atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
• membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggr madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 4...

SK No247002A

FRESIDEN

Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian.

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

(1) Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat

Jenderal dan paling banyak 8 (delapan) inspektorat.

(2) Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam . . .

SK No247024A

FRESIDEN

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat

Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilalsanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) bagran.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas

jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) subbagian.

(6) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(7) Dalam melaksanakan fungsi administrasi, inspektorat

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibantu oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/ atau subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan subb"gian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

• perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal, penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta stabilitas dan pengembangan sektor keuangan;
• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
• pengawasErn atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
• pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan;
• pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
• pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. BABIII ...

SK No 247003 A

PHESIDEN

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

• SekretariatJenderal;
• Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal;
• Direktorat Jenderal Anggaran;
• Direktorat Jenderal Pajak;
• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
• DirektoratJenderal Perbendaharaan;
• Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
• Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
• Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; pengembangan Sektor j. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Keuangan;
• InspektoratJenderal;
• Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan;
• Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
• Staf Ahli Bidang Peraturan dan penegakan Hukum pajak;
• Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;
• StafAhli Bidang Pengawasan Pajak;
• Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
• Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan pajak;
• Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
• Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional;
• Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan pasar Modal; dan
• Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.

Bagian

SK No247258A

FRESIDEN

lagian Kedua Sekretariat Jenderal

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

(1) Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan liskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14. . .

SK No247006A

FRESIDEN

7-

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud dalam

Pasal 13, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang strategi malrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
• pelaksanaan kebijakan di bidang strategi malrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal terdiri

atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelalsana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat

Jenderal sebagai64ns dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas

jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebaqaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) subbagian.

(6) Direktorat...

SK No247259A

FRESIDEN

(6) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri

atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(7) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) subdirektorat serta subbag'an yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (Zl

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(9) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), subbaglan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), dan subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilalukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peratur€rn perundang-undangan.

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (S)

dikecualikan untuk subdirektorat yang menangani fungsi program dan manajemen pengetahuan dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

Bagtan KeemPat Direktorat Jenderal Anggaran

(1) Direktorat Jenderal Anggaran berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Anggaran dipimpin oleh Direktur

Jenderal.

Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18...

SK No247260A

FNESIDEN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan

fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;
• pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;
• penJrusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Anggaran terdiri atas Sekretariat

Direktorat Jenderal dan paling banyak 9 (sembilan) direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat

Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas

jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) subbagian.

(6) Direktorat...

SK No2470094

PRESIDEN

(6) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(7) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) subdirektorat serta subbag€rn yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (Z)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(9) Pembentukan bagran sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), subbegian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (71, dan subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (S)

dikecualikan untuk subdirektorat yang menangani fungsi program dan manajemen pengetahuan dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

Bagran Kelima Direktorat Jenderal Pajak

(1) Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas Sekretariat

Direktorat Jenderal dan paling banyak 15 (lima belas) direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat

Jenderal 5slagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas

jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagran sebagaimana

dimaksud pada ayat (a) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) subbagian.

(6) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(7) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) subdirektorat serta subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Subdirektorat . . .

SK No247262A

FNE9IDEN

-L2-

(8) Subdirektorat sebagaimana dimal<sud pada ayat (71

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(9) Dalam hal tugas dan fungsi subdirektorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) seksi.

(10) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (7l,, dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

(1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
• pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
• penJrusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai;
• pemberian . . .

SK No247012A

FRESIDEN NEFUEIjK INDONESIA

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepabeanan dan cukai;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepabeanan dan cukai;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal2T

(1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri atas

Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 12 (dua belas) direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelalsana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat

Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas

jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) subbagian.

(6) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(7) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) subdirektorat serta subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayal (71

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(9) Dalam hal tugas dan fungsi subdirektorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) seksi.

(10) Pembentukan . . .

SK No 247013 A

FNES|DEN

REPUBLIK INDONEISIA

(10) Pembentukan bagran sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Direktorat Jenderal Perbendaharaan

(1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;
• pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;
• penJrusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbendaharaan negara;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perbendaharaan negara;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 3l ...

SK No247014A

PRESIDEN

(1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri atas

Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 8 (delapan) direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat

Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) fagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas

jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam ha1 tugas dan fungsi bagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) subbagian.

(6) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(7) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilalsanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) subdirektorat serta subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat 17)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(9) Dalam hal tugas dan fungsi subdirektorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) seksi.

(10) Pembentukan bagian sebagaimana dimatsud pada

ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayal (71, dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

SK No247015A

FRESIDEN

Bagian Kedelapan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

(1) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
• pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 35...

SK No247016A

FRESIDEN

(l) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 8 (delapan) direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat

Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas

jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidaf< dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) subbagian.

(6) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(7) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) subdirektorat serta subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (71

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(9) Dalam hal tugas dan fungsi subdirektorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) seksi. (1O) Pembentukan bagian ssfagaimana dimalsud pada ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), subdirektolal s6lagaimana dimaksud pada ayat (71, dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

SK No247017A

PITES|DEN

Bagian Kesembilan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dipimpin

oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
• pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
• pelaksanaan . . . SK No247018A

FRESIDEN

-t9-

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terdiri atas

Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 8 (delapan) direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat

Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) fuagian. (a) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) subbagian.

(6) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(7) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) subdirektorat serta subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (71

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(9) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), dan subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dikecualikan untuk subdirektorat yang menangani fungsi program dan manajemen pengetahuan dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

Bagian . . .

SK No247019A

FRESIDEN

Bagian Kesepuluh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mempunyai tugas menyelenggarakan perumus€rn dan pelalsanaan kebljal<an di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan

Risiko menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
• pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
• penyusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negarai
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 43...

SK No247020A

FRESIDEN

-2t -

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 8 (delapan) direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat

Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas

jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (a) ddak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) subb"gian.

(6) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(7) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) subdirektorat serta subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (Tl

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(9) Pembentukan b"gian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), dan subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dikecualikan untuk subdirektorat yang menangani fungsi setelmen transaksi dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) seksi dan subdirektorat yang menangani fungsi program dan manajemen pengetahuan dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

Bagian SK No247263A

FR,ESTDEN

Bagran Kesebelas Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan

(1) Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor

jawab Keuangan berada di bawah dan bertanggung kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor

Keuangan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sarna internasional sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan

Sektor Keuangan menyelenggarakan fungsi:

• perlrmusan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan;
• pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan;
• penJrusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan;
• pelaksanaan fasilitasi sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan;

g.pelaksanaan...

SK No247022A

FRESIDEN

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor

Keuangan terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat

Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) bagran.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas

jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) subbrgian.

(6) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(7) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) subdirektorat serta subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (71

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(9) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), dan subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dikecualikan untuk subdirektorat yang menangani fungsi program dan manajemen pengetahuan dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

Bagian . . . SK No247023A

FRESIDEN

Bagian Keduabelas Inspektorat Jenderal

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri.

(2) Inspektorat Jendera-l dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
• pelaksanaan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
• penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
• pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

dipimpin oleh Kepala.

Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelo