Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
• pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
• penJrusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai;
• pemberian . . .

SK No247012A

FRESIDEN NEFUEIjK INDONESIA

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepabeanan dan cukai;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepabeanan dan cukai;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal2T

(1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri atas

Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 12 (dua belas) direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelalsana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat

Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas

jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) subbagian.

(6) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(7) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 6 (enam) subdirektorat serta subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayal (71

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(9) Dalam hal tugas dan fungsi subdirektorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) seksi.

(10) Pembentukan . . .

SK No 247013 A

FNES|DEN

REPUBLIK INDONEISIA

(10) Pembentukan bagran sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Direktorat Jenderal Perbendaharaan