Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

PRESIDEN REPUEUK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONES1A NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 188 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan a Mengingat efisien guna kinerja Kernenterian Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu melakukan penataan organisasi pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan . . . SK No270527A

PRESIDEN REPUBUK INOONESIA

Menetapkan 3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 1O3 Tahun 2O25 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 165); 4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 188 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTER1AN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentalrg Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru, dan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan informal, dan pendidikan khusus; b. pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi, dan fasilitasi pendidikan profesi guru; c. pelaksanaan fasilitasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, nonformal dan informal, dan pendidikan khusus; SK No270528A d. penetapan . . .

2 PRESIDEN PUBIJK INOONESIA

d. penetapan standar nasional dan kurikulum nasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan informal, dan pendidikan khusus; e. perumusan rekomendasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah; f. pengembangan kurikulum dan asesmen di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan informal, dan pendidikan khusus; g. pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan; h. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra; i. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; j. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; k. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;

1. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; m. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Susunan organisasi Kementerian terdiri atas: a. SekretariatJenderal; b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; c.Direktorat... SK No270529A

PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA

c. d Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal; Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; Inspektorat Jenderal; Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; h. Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar kmbaga; i. Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta; dan j. Staf Ahli Bidang Teknologi Pendidikan. Judul Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: e. f. g. 3 Bagtan Ketiga Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 4 Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru. 5 SK No270530A 6. Ketentuan . . .

!II5{frf{Il REPUBUK INDONESIA

6 Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi ss$agai berikut: Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru; pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, pengembangan, peningkatan kualifrkasi dan kompetensi nonvokasional guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; c pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik a. b lainnya, dan tenaga pendidik dan tenaga pemindahan lintas daerah e f. d pelaksanaan pengembangan talenta guru; pelaksanaan fasilitasi di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; c. penJrusunErn norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru; provinsi, dan fasilitasi pendidikan profesi guru; pelaksanaan kebljakan di bidang perencanaan kebutuhan guru dan penjaminan mutu pada pendidikan profesi guru; SK No270531A 1- j.pelaksanaan...

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA

J pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. k. 7 Judul Bagian Keempat Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Keempat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal dipimpin oleh Direktur Jenderal. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal, serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal. 8 9 SK No270532A lO. Ketentuan . . .

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA

1O. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada anak usia dini, b pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; pelaksanaan kebijakan di bidang penjaminan mutu peserta didik, pembelajaran, sarElna prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; penyusunarn nonna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing; c d. e f. SK No 270533 A g. pelaksanaan . . .

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA

g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 11. Judul Bagian Kelima Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagran Kelima Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dipimpin oleh Direktur Jenderal. 13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus mempunyai tugas menyelenggarakan perumusErn dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. h 1 SK No270534A 14. Ketentuan . . .

PRESIDEN REPI,JBLIK INDONESIA

14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menyelenggarakan fungsi: perumusan keb{jakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; a. b pelaksanaan keb[jakan di bidang penjaminan mutu peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan menengah urnum, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, khusus, dan pendidikan layanan khusus; c pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; d. pen5msunan norna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, khusus, dan pendidikan layanan khusus; SK No 270535 A e. pen]rusunan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

3 penyusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan khusus yang perwakilan negara asing atau lembaga asing; j. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pelatihan kerja, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; f. h 1 SK No 270536 A k. pelaksanaan . . .

FRESIDEN REPUBUK INDONESIA

k. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 15. Judul Bagian Ketujuh Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: I Bagran Ketujuh Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah 16. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah dipimpin oleh Kepala Badan. 17. Ketentuan Pasal24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal24 Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan rekomendasi kebijakan menengah, pengembangan asesmen pendidikan, dan pengelolaan sistem perbukuan. dasar dan SK No 270537 A 18. Ketentuan . . .

iIttiFITII-N REPTIBLIK INDONESIA -t2- 18. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan fungsi: a. penJrusunan kebijakan teknis di bidang strategi kebijakan pendidikan dasar dan menengah; b. penJrusunan kebijakan teknis di bidang asesmen pendidikan, dan pengelolaan sistem perbukuan; c. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebljakan pendidikan dasar dan menengah; d. pelaksanaan sinergi dan integrasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah; e. pelaksanaanpengembangankurikulum; pelaksanaan asesmen pendidikan; pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan; pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi kebijakan pendidikan dasar dan menengah, pengembangan kurikulum, asesmen pendidikan, dan pengelolaan sistem perbukuan; pelaksanaan administrasi Badan; dan f. b' h. l. J pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. SK No 270538 A 19. Ketentuan . . .

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA

1 19. Ketentuan PasaT 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 42 (1) Dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan profesi guru, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. (21 Dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijalan yang berkaitan dengan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Pasal II Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahlun 2024 Nomor 385), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2 3 SK No 270539 A Agar

IA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2026 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2026 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 13 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan Hukum, ttd. * SK No248990A sil Djaman