Peraturan Menteri Nomor p-18-menlhk-ii-2015 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Menteri.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan,

pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; e. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; f. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; h. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;dan j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; c. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; f. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; h. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; k. Inspektorat Jenderal; l. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; m. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi; n. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah; o. Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional; p. Staf Ahli Bidang Energi; q. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam;dan r. Staf Ahli Bidang Pangan.

(1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; g. pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik; h. penyelenggaraan hubungan dan kerja sama luar negeri, penyiapan negosiasi dan ratifikasi perjanjian internasional;dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menter

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Kepegawaian dan Organisasi; b. Biro Perencanaan; c. Biro Umum; d. Biro Hukum; e. Biro Keuangan; f. Biro Hubungan Masyarakat; dan g. Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan kelembagaan di lingkungan kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi perencanaan, pengembangan, mutasi, dan organisasi dan ketatalaksanaan kementerian; b. pembinaan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, dan administrasi pengelolaan kepegawaian kementerian;dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Kepegawaian terdiri atas: a. Bagian Perencanaan Kepegawaian; b. Bagian Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai; c. Bagian Mutasi Kepegawaian;dan d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Bagian Perencanaan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan formasi, perencanaan jabatan, pengadaan pegawai, peraturan kepegawaian, dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi perencanaan formasi, perencanaan jabatan, pengadaan pegawai dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian; b. pelaksanaan penyiapan perencanaan formasi, perencanaan jabatan, peraturan kepegawaian, pengadaan pegawai, dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;dan c. evaluasi pelaksanaan tugas perencanaan formasi, perencanaan jabatan, peraturan kepegawaian, pengadaan pegawai, dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian.

Bagian Perencanaan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Formasi dan Pengadaan Pegawai; b. Subbagian Perencanaan Jabatan;dan c. Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian.

(1) Subbagian Perencanaan, Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perencanaan kebutuhan pegawai dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, formasi, peta jabatan, penataan pegawai, standar dan kriteria, pengadaan pegawai kementerian. (2) Subbagian Perencanaan Jabatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perencanaan pengembangan karier, pola karier, tunjangan jabatan fungsional, pengembangan jabatan fungsional tertentu, evaluasi kompetensi teknis jabatan, dan evaluasi jabatan kementerian. (3) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pengelolaan sistem informasi kepegawaian, tata naskah, kartu pegawai, kartu istri/suami, pemeliharaan jaringan data, dan informasi kepegawaian kementerian.

Bagian Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pegawai, administrasi jabatan fungsional, evaluasi kinerja dan disiplin pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi pengembangan pegawai, administrasi jabatan fungsional, evaluasi kinerja dan disiplin pegawai; b. pelaksanaan penyiapan pengembangan pegawai, administrasi jabatan fungsional, evaluasi kinerja dan disiplin pegawai;dan c. evaluasi pelaksanaan tugas pengembangan pegawai, administrasi jabatan fungsional, evaluasi kinerja dan disiplin pegawai.

Bagian Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai terdiri atas:

a. Subbagian Pengembangan Pegawai; b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional;dan c. Subbagian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai.

(1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan seleksi pendidikan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, tugas/ijin belajar, pengembangan pejabat struktural, seleksi jabatan pimpinan tinggi, penilaian kompetensi manajerial sumber daya manusia aparatur. (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan penilaian kinerja dan administrasi pejabat fungsional. (3) Subbagian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan penilaian kinerja jabatan fungsional umum, struktural, penghargaan prestasi kerja, penghargaan tanda jasa, tunjangan kinerja, penegakan disiplin pegawai, pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, cuti pejabat pimpinan tinggi, cuti di luar tanggungan negara, perlindungan kesehatan, kesejahteraan pegawai, dan jaminan hari tua.

Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan promosi dan alih tugas jabatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi promosi dan alih tugas jabatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai; b. pelaksanaan penyiapan promosi dan alih tugas jabatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai;dan c. evaluasi pelaksanaan tugas promosi dan alih tugas jabatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai.

Bagian Mutasi Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Promosi dan Alih Tugas Jabatan; b. Subbagian Kepangkatan;dan

c. Subbagian Pemensiunan dan Pemberhentian Pegawai.

(1) Subbagian Promosi dan Alih Tugas Jabatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pengangkatan pertama jabatan fungsional tertentu, kenaikan jabatan, alih tingkat, pembebasan sementara, alih tugas fungsional, pegawai diperbantukan, promosi jabatan, alih tugas pegawai, dan fasilitasi badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan. (2) Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan kenaikan pangkat jabatan fungsional dan struktural, peninjauan masa kerja. (3) Subbagian Pemensiunan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pemensiunan pegawai, dan pemberhentian pegawai, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengembangan organisasi, ketatalaksanaan, dan tata usaha biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi pembinaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan kementerian; b. pelaksanaan penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan kementerian; c. evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penataan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan kementerian;dan d. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Organisasi; b. Subbagian Tata Laksana;dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan penataan dan evaluasi organisasi,

analisis jabatan dan beban kerja, serta reformasi birokrasi kementerian. (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan penyusunan dan evaluasi prosedur kerja, tata hubungan kerja, sistem dan prosedur kerja, standar sarana dan prasarana kerja kementerian. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan biro.

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan rencana, program dan anggaran pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana, program, anggaran, dan pengelolaan kerja sama dalam negeri dan hibah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi rencana, program dan anggaran pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana, program, anggaran, dan pengelolaan kerja sama dalam negeri dan hibah. b. pembinaan rencana, program, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, anggaran serta pengelolaan kerja sama dalam negeri dan hibah;dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Perencanaan terdiri atas: a. Bagian Rencana dan Program; b. Bagian Penyusunan Anggaran; c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;dan d. Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah.

Bagian Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi rencana dan program nasional, kementerian, dan sekretariat jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi pembinaan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah; b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana, program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, perjanjian kinerja kementerian, sekretariat jenderal, dan biro;dan c. evaluasi pelaksanaan tugas rencana, program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, perjanjian kinerja kementerian, dan sekretariat jenderal.

Bagian Rencana dan Program terdiri atas: a. Subbagian Rencana dan Program I; b. Subbagian Rencana dan Program II;dan c. Subbagian Rencana dan Program III.

(1) Subbagian Rencana dan Program I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi penyusunan bahan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan rencana kerja pemerintah, serta penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan rencana dan program bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, planologi kehutanan dan tata lingkungan, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, dan pengendalian perubahan iklim. (2) Subbagian Rencana dan Program II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perjanjian kinerja kementerian, serta penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan rencana dan program bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. (3) Subbagian Rencana dan Program III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perjanjian kinerja sekretariat jenderal

dan biro perencanaan, serta penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan rencana dan program pengelolaan hutan produksi lestari, penelitian, pengembangan dan inovasi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan internal, dukungan manajemen kementerian.

Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran kementerian, sekretariat jenderal, dan biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan anggaran APBN, APBN-P, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan anggaran transfer daerah; b. penyiapan penyusunan anggaran APBN, APBN-P, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan anggaran transfer daerah;dan c. evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan anggaran APBN, APBN-P, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan anggaran transfer daerah.

Bagian Penyusunan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Anggaran I; b. Subbagian Penyusunan Anggaran II;dan c. Subbagian Penyusunan Anggaran III.

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi penyusunan anggaran APBN dan APBN-P, serta penelaahan anggaran bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, planologi kehutanan dan tata lingkungan, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, dan pengendalian perubahan iklim. (2) Subbagian Penyusunan Anggaran II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi penyusunan anggaran APBN, APBN-P, dan dekonsentrasi serta penelaahan anggaran bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

(3) Subbagian Penyusunan Anggaran III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi penyusunan anggaran APBN, APBN-P, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus, serta penelaahan anggaran bidang pengelolaan hutan produksi lestari, penelitian, pengembangan dan inovasi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan internal, dukungan manajemen kementerian, dan biro.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan program anggaran lingkup Kementerian dan transfer daerah, serta penelaahan hasil pelaksanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan kementerian, sekretariat jenderal, dan biro; b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan kementerian, sekretariat jenderal, dan biro;dan c. evaluasi pelaksanaan tugas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan kementerian, sekretariat jenderal, dan biro.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: a. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I; b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II;dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III.

(1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi pemantauan, evaluasi kinerja, dan pelaporan akuntabilitas pelaksanaan anggaran (APBN, APBN-P, dekonsentrasi, tugas pembatuan, dan dana alokasi khusus) bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, planologi kehutanan dan tata lingkungan, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, dan pengendalian perubahan iklim, serta bahan pidato kenegaraan, laporan sidang kabinet dan rapat koordinasi pimpinan bidang perekonomian.

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi pemantauan, evaluasi kinerja dan pelaporan program anggaran (APBN, APBN-P, dekonsentrasi, tugas pembatuan, dan dana alokasi khusus) bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta koordinasi penyusunan laporan kementerian dan rapat koordinasi pimpinan bidang pembangunan manusia. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi pemantauan, evaluasi kinerja, dan pelaporan akuntabilitas pelaksanaan anggaran (APBN, APBN-P, dekonsentrasi, tugas pembatuan, dan dana alokasi khusus) bidang pengelolaan hutan produksi lestari, penelitian, pengembangan dan inovasi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan internal, dukungan manajemen kementerian, dan biro, serta evaluasi agenda program nasional dan rapat koordinasi pimpinan bidang politik, hukum, keamanan dan kemaritiman.

Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan kerja sama dalam negeri dan hibah kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Hibah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri dan pengelolaan hibah; b. penyiapan bahan kerja sama dalam negeri dan pengelolaan hibah; c. evaluasi pelaksanaan tugas kerja sama dalam negeri, pengelolaan hibah;dan d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketata usaha rumah tangga Biro.

Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Hibah terdiri atas: a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri; b. Subbagian Hibah;dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri dan lintas sektoral. (2) Subbagian Hibah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi perencanaan, register, penganggaran dan monitoring pengelolaan hibah dalam negeri dan luar negeri. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan biro.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan urusan administrasi, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Kementerian, serta pelayanan administrasi pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi; b. pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang dan jasa; c. pembinaan tata usaha pimpinan dan keprotokolan pimpinan kementerian;dan d. pembinaan urusan rumah tangga, urusan dalam dan layanan kesehatan pegawai kementerian.

Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha Kementerian; b. Bagian Tata Usaha Pimpinan; c. Bagian Rumah Tangga;dan d. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan.

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, penggandaan, ketatausahaan, kepustakaan, kearsipan dan pengembangan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan persuratan; b. pelaksanaan urusan karya cetak, kepustakaan, pengelolaan perpustakaan dan museum;dan c. pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi.

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas: a. Subbagian Persuratan; b. Subbagian Pengelolaan Karya Cetak dan Kepustakaan;dan c. Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi;

(1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pelaporan di lingkungan Kementerian. (2) Subbagian Pengelolaan Karya Cetak dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan, penyaluran dan pengendalian karya cetak serta kepustakaan. (3) Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penataan sistem kearsipan, pelayanan jasa kearsipan pembinaan, pengelolaan kearsipan, pengumpulan dan penyimpanan dokumentasi kementerian.

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha unsur pimpinan;dan b. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Menteri; b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;dan c. Subbagian Protokol.

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha Menteri. (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri. (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keprotokolan Kementerian.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, gaji, pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan sekretariat jenderal, pengelolaan barang milik negara dan keamanan kantor serta angkutan pegawai di lingkungan kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan dalam dan layanan kesehatan pegawai kementerian; b. pengelolaan urusan kepegawaian, gaji, kendaraan dinas, dan barang milik negara sekretariat jenderal; c. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik di lingkungan kantor pusat dan rumah dinas pimpinan;dan d. pengelolaan angkutan pegawai dan keamanan kantor kementerian.

Bagian Rumah Tangga terdiri atas: a. Subbagian Urusan Dalam; b. Subbagian Keamanan Dalam dan Pemeliharaan;dan c. Subbagian Kendaraan Dinas.

(1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan gaji di lingkungan sekretariat jenderal, dan layanan kesehatan pegawai di lingkungan kementerian. (2) Subbagian Keamanan Dalam dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keamanan kantor di lingkungan kementerian, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik di lingkungan kantor pusat dan rumah dinas pimpinan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan sekretariat jenderal. (3) Subbagian Kendaraan Dinas mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kendaraan dinas di lingkungan sekretariat jenderal dan pengelolaan angkutan pegawai kementerian.

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan kementerian; b. penyiapan koordinasi pembinaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan kementerian;dan c. penyiapan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara di lingkungan kementerian.

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Layanan Pengadaan; b. Subbagian Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Negara;dan c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Perencanaan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan unit layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan kementerian.

(2) Subbagian Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara, dan penyiapan bahan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan kementerian. (3) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaporan barang milik negara di lingkungan kementerian.

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penelaahan administrasi perizinan, pengelolaan dokumentasi hukum dan pelaksanaan advokasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan, penelaahan, peraturan perundang-undangan, penelaahan administrasi perizinan, dan perjanjian kerja sama di lingkungan kementerian; b. penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, pengelolaan dokumentasi hukum di lingkungan kementerian;dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Hukum terdiri atas: a. Bagian Peraturan Perundang-undangan I; b. Bagian Peraturan Perundang-undangan II; c. Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;dan d. Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan.

Bagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang tata lingkungan, planologi, pengawasan, konservasi sumber daya alam hayati

dan ekosistem, pengelolaan hutan produksi lestari, pengendalian perubahan iklim dan penelitian dan pengembangan serta administrasi lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Peraturan Perundang-undangan I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, pengawasan, pengelolaan hutan produksi lestari, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengendalian perubahan iklim, dan penelitian, pengembangan dan inovasi;dan b. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, pengawasan, pengelolaan hutan produksi lestari, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengendalian perubahan iklim, dan penelitian, pengembangan dan inovasi.

Bagian Peraturan Perundang-undangan I terdiri atas: a. Subbagian Planologi dan Tata Lingkungan, dan Pengawasan; b. Subbagian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Konservasi Sumber Daya Alam;dan c. Subbagian Pengendalian Perubahan Iklim dan Penelitian dan Pengembangan.

(1) Subbagian Planologi dan Tata Lingkungan, dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, dan pengawasan. (2) Subbagian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan dan perjanjian kerja sama di bidang pengelolaan hutan produksi lestari dan konservasi sumber daya alam ekosistem. (3) Subbagian Pengendalian Perubahan Iklim dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan dan perjanjian kerja sama di bidang pengendalian perubahan iklim dan penelitian dan pengembangan serta administrasi lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan, penegakan hukum, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, bahan berbahaya beracun, penyuluhan dan sumber daya manusia serta pengelolaan daerah aliran sungai, perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan peraturan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, bahan berbahaya beracun, pengelolaan daerah aliran sungai, perhutanan sosial, kemitraan lingkungan, penegakakan hukum, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia; b. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, bahan berbahaya beracun, pengelolaan daerah aliran sungai, perhutanan sosial, kemitraan lingkungan, penegakan hukum, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia;dan c. penyiapan bahan supervisi dan penilaian peraturan daerah.

Bagian Peraturan Perundang-undangan II terdiri atas: a. Subbagian Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan, Sampah dan Limbah; b. Subbagian Pengelolaan DAS, Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;dan c. Subbagian Penegakan Hukum, Penyuluhan dan Pengembangan SDM dan Peraturan Daerah.

(1) Subbagian Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan, Sampah dan Limbah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan dan perjanjian kerja sama di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun. (2) Subbagian Pengelolaan DAS, Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan dan perjanjian kerja sama di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. (3) Subbagian Penegakan Hukum, Penyuluhan dan Pengembangan SDM dan Peraturan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan dan perjanjian kerja sama di bidang penegakan hukum, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia, serta penilaian peraturan daerah bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan advokasi hukum dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian advokasi hukum dalam proses peradilan perkara perdata, pidana, tata usaha negara dan uji materiil;dan b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum terdiri atas: a. Subbagian Advokasi Hukum Perdata; b. Subbagian Advokasi Hukum Tata Usaha Negara dan Uji Materi;dan c. Subbagian Dokumentasi Hukum.

(1) Subbagian Advokasi Hukum Perdata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian advokasi hukum dalam proses peradilan gugatan perdata dan pendampingan perkara pidana.

(2) Subbagian Advokasi Hukum Tata Usaha Negara dan Uji Materi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian advokasi hukum dalam proses peradilan gugatan tata usaha negara dan uji materiil peraturan perundang- undangan. (3) Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerja sama serta penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerja sama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, evaluasi, penelaahan, dan penyusunan administrasi perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;dan c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan pelaporan biro.

Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan terdiri atas: a. Subbagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup; b. Subbagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Kehutanan;dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerja sama serta penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, evaluasi, penelaahan, dan penyusunan administrasi perizinan di bidang lingkungan hidup.

(2) Subbagian Penelahaan Hukum dan Perizinan Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerja sama serta penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, evaluasi, penelaahan, dan penyusunan administrasi perizinan di bidang kehutanan. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan biro.

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, dan koordinasi teknis urusan keuangan, pengelolaan investasi pemerintah, penerimaaan negara bukan pajak, koordinasi penyusunan pedoman pengelolaan keuangan dan pembinaan, serta akuntansi dan pelaporan di lingkup kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi tata laksana pengelolaan keuangan, perbendaharaan, penyelesaian ganti kerugian negara, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan/audit, dan investasi pemerintah termasuk pembinaan instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; b. penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan dana bagi hasil, akuntansi, pelaporan keuangan termasuk hibah, pengurusan piutang penerimaan negara bukan pajak, penatausahaan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, dan pengurusan rekening di lingkungan kementerian;dan c. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Keuangan terdiri atas: a. Bagian Perbendaharaan; b. Bagian Investasi dan Penerimaan Negara; c. Bagian Verifikasi dan Piutang;dan d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan dan pembinaan perbendaharaan serta tata usaha keuangan serta administrasi pengelolaan keuangan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban serta pembinaan pengelola perbendaharaan di lingkup kementerian dan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta penyelesaian ganti kerugian negara di lingkup kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perbendaharaan lingkup kementerian; b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan ketatalaksanaan keuangan, dan sosialisasi pengelolaan perbendaharaan lingkup kementerian; c. penyiapan dan sosialisasi peraturan/pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/surat edaran pengelolaan keuangan lingkup kementerian; d. penyiapan bahan penetapan pejabat perbendaharaan di lingkup kementerian; e. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup sekretariat jenderal;dan f. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup kementerian.

Bagian Perbendaharaan terdiri atas: a. Subbagian Tata Laksana Perbendaharaan; b. Subbagian Bimbingan Perbendaharaan;dan c. Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara.

(1) Subbagian Tata Laksana Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pedoman teknis pengelolaan keuangan, penetapan pejabat perbendaharaan lingkup kementerian Pusat, serta penyiapan bahan dan sosialisasi peraturan/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/surat edaran pengelolaan keuangan lingkup kementerian.

(2) Subbagian Bimbingan Perbendaharaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan penerapan kebijakan peraturan pelaksanaan pengelola keuangan, evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban pengujian keuangan, dan pelaksanaan pembinaan keuangan serta penerbitan surat perintah membayar lingkup biro keuangan. (3) Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kooordinasi pembinaan penyelesaian ganti kerugian negara, pelaporan serta penyelesaian tindak lanjut laporan hasil audit lingkup kementerian.

Bagian Investasi dan Penerimaan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi investasi pemerintah, kerja sama perdagangan dan badan layanan umum serta pembinaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan pajak lainnya, dan penatausahaan dana bagi hasil penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Investasi dan Penerimaan Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan pengelolaan investasi pemerintah dan kerja sama perdagangan serta badan layanan umum; b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dari sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak lainnya;dan c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penatausahaan dana bagi hasil yang berkaitan dengan perimbangan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam kehutanan dan lingkungan hidup.

Bagian Investasi dan Penerimaan Negara terdiri atas: a. Subbagian Investasi; b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak I;dan c. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak II.

(1) Subbagian Investasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan investasi lingkup Kementerian serta penyiapan bahan koordinasi pembinaan investasi dan badan layanan umum lingkup Kementerian.

(2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak I mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pelaporan PNBP serta koordinasi pengelolaan PNBP lingkup direktorat jenderal pengelolaan hutan produksi lestari, direktorat jenderal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun, direktorat jenderal pengendalian perubahan iklim, direktorat jenderal penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, dan badan penelitian, pengembangan dan inovasi; dan rekonsiliasi PNBP dan pembinaan pada wilayah Kalimantan, Papua Barat, Maluku, Jawa, Bali; serta penatausahaan dana bagi hasil lingkup kementerian. (3) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak II mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pelaporan PNBP serta koordinasi pengelolaan PNBP lingkup sekretariat jenderal direktorat jenderal planologi kehutanan dan tata lingkungan, direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem; direktorat jenderal pengendalian das dan hutan lindung, direktorat jenderal perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, inspektorat jenderal, badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta rekonsiliasi PNBP dan pembinaan pada wilayah Sumatera, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, serta penyusunan estimasi/target pendapatan penerimaan negara bukan pajak lingkup Kementerian.

Bagian Verifikasi dan Piutang, mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan piutang, penyiapan bahan koordinasi pembinaan piutang, verifikasi APBN, penatausahaan revisi DIPA dan pelaksanaan pengurusan rekening lingkup Kementerian, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja negara lingkup Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Verifikasi dan Piutang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian utang piutang yang berkaitan dengan penerimaan Negara bukan pajak sumber daya alam dan penerimaan Negara bukan pajak lainnya di lingkup kementerian; b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian piutang sementara belum dapat ditagih berkaitan dengan penerimaan Negara bukan pajak sumber daya alam dan penerimaan Negara bukan pajak lainnya lingkup kementerian;

c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja lingkup Biro, verifikasi APBN dan penatausahaan revisi anggaran lingkup Kementerian, serta penertiban dan pengurusan rekening lingkup kementerian;dan d. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan biro serta melaksanakan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, dan laporan Biro.

Bagian Verifikasi dan Piutang terdiri atas: a. Subbagian Verifikasi; b. Subbagian Piutang;dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Verifikasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penelaahan alokasi akun penyusunan anggaran Kementerian, penyusunan anggaran Biro Keuangan, revisi APBN serta penatausahaan revisi DIPA dan pelaksanaan pengurusan rekening lingkup Kementerian (2) Subbagian Piutang, mempunyai tugas melakukan penatausahaan piutang, penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian piutang serta penyiapan bahan pelaporan penyelesaian piutang dan piutang sementara belum dapat ditagih yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. (3) Subbagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan laporan Biro.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan serta hibah di lingkup Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan serta hibah di lingkup kementerian, dan sekretariat jenderal;

b. penyiapan bahan pembinaan, pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan serta hibah di lingkup kementerian, dan sekretariat jenderal; c. evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan serta hibah di lingkup kementerian, dan sekretariat jenderal; d. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil audit atas laporan keuangan tahun berjalan oleh aparat pengawasan ekternal;dan e. penyusunan rencana aksi tindak lanjut hasil audit atas laporan keuangan tahun berjalan oleh aparat pengawasan ekternal.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas: a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I; b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II;dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III.

(1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi laporan keuangan dan hibah lingkup direktorat jenderal pengelolaan hutan produksi lestari, direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem, direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun, direktorat jenderal pengendalian perubahan iklim, direktorat jenderal penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia badan penelitian, pengembangan dan inovasi, dan biro keuangan serta pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun berjalan oleh aparat pengawasan internal dan aparat pengawasan eksternal pada biro keuangan. (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi laporan keuangan dan hibah lingkup direktorat jenderal planologi kehutanan dan tata lingkungan, direktorat jenderal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan sekretariat jenderal serta pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun berjalan oleh aparat pengawasan internal dan aparat pengawasan eksternal pada sekretariat jenderal. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi laporan keuangan konsolidasi lingkup kementerian, dan pembinaan laporan keuangan dan hibah lingkup direktorat jenderal pengendalian daerah

aliran sungai dan hutan lindung, direktorat jenderal perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, inspektorat jenderal, serta pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun berjalan oleh aparat pengawasan eksternal pada kementerian.

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan antar lembaga, dan informasi publik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan pengelolaan pemberitaan, publikasi hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, informasi publik lingkungan hidup dan kehutanan; b. pelaksanaan pengelolaan pemberitaan, publikasi hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, informasi publik lingkungan hidup dan kehutanan; c. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pemberitaan, publikasi hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, informasi publik lingkungan hidup dan kehutanan;dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Bagian Pemberitaan dan Publikasi; b. Bagian Hubungan Antar Lembaga;dan c. Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik.

Bagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberitaan dan publikasi lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Pemberitaan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi pemberitaan, analisis opini publik, komunikasi publik, kampanye, dan publikasi lingkungan hidup dan kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan pemberitaan, analisis opini publik, komunikasi publik, kampanye, dan publikasi lingkungan hidup dan kehutanan;dan c. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pemberitaan, analisis opini publik, komunikasi publik, kampanye, dan publikasi lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Pemberitaan dan Publikasi terdiri atas: a. Subbagian Pemberitaan dan Analisis; b. Subbagian Publikasi; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Pemberitaan dan Analisis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemberitaan dan analisis opini publik bidang lingkungan hidup dan kehutanan. (2) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas komunikasi publik, kampanye dan publikasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan. (3) Subbagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan laporan Biro.

Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan antar pemangku kepentingan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi hubungan antar pemangku kepentingan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan antar pemangku kepentingan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;dan c. evaluasi pelaksanaan hubungan antar pemangku kepentingan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Hubungan Antar Lembaga terdiri atas: a. Subbagian Hubungan Lembaga Pemerintah;dan b. Subbagian Hubungan Lembaga Non Pemerintah.

(1) Subbagian Hubungan Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan antar lembaga negara, dan lembaga pemerintah. (2) Subbagian Hubungan Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan antar lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha.

Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan informasi publik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyajian dan pelayanan informasi publik bidang lingkungan hidup dan kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan penyajian dan pelayanan informasi publik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;dan c. evaluasi pelaksanaan tugas penyajian dan pelayanan informasi publik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik terdiri atas: a. Subbagian Penyajian dan Informasi Publik;dan b. Subbagian Pelayanan Informasi Publik.

(1) Subbagian Penyajian Data dan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyajian data dan informasi publik bidang lingkungan hidup dan kehutanan. (2) Subbagian Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan informasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan, kerja sama luar negeri, negosiasi, dan ratifikasi perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi hubungan dan kerja sama bilateral, multilateral, organisasi internasional non pemerintah, serta perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan; b. penyiapan pelaksanaan hubungan dan kerja sama bilateral, multilateral, organisasi internasional non pemerintah, serta perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan; c. evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama bilateral, multilateral, organisasi internasional non pemerintah, serta perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan; d. pembinaan dan dukungan administrasi Atase Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas: a. Bagian Kerja Sama Bilateral; b. Bagian Kerja Sama Multilateral;dan c. Bagian Perjanjian Internasional;

Bagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan tugas negosiasi, hubungan, kerja sama, dan pemantauan tindak lanjut kerja sama bilateral dan regional bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi negosiasi, hubungan, kerja sama, dan pemantauan tindak lanjut kerja sama bilateral dan regional termasuk organisasi internasional non pemerintah bidang lingkungan hidup dan kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan negosiasi, hubungan, kerja sama, dan pemantauan tindak lanjut kerja sama bilateral dan regional termasuk organisasi internasional non pemerintah bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan c. evaluasi pelaksanaan tugas negosiasi, hubungan, kerja sama, dan pemantauan tindak lanjut kerja sama bilateral dan regional termasuk organisasi internasional non pemerintah bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Kerja Sama Bilateral terdiri atas: a. Subbagian Amerika dan Eropa; b. Subbagian Asia, Pasifik dan Afrika;dan c. Subbidang Kerja Sama Intra Kawasan.

(1) Subbagian Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa. (2) Subbagian Asia, Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia, Pasifik dan Afrika. (3) Subbidang Kerja Sama Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama intra kawasan.

Bagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama multilateral bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Kerja Sama Multilateral menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi hubungan dan kerja sama multilateral bidang lingkungan hidup dan kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan dan kerja sama multilateral bidang lingkungan hidup dan kehutanan;dan c. evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama multilateral bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Kerja Sama Multilateral terdiri atas: a. Subbagian Kerja Sama Multilateral I; b. Subbagian Kerja Sama Multilateral II; dan c. Subbagian Kerja Sama Organisasi Internasional Non Pemerintah.

(1) Subbagian Kerja Sama Multilateral I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2) Subbagian Kerja Sama Multilateral II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama multilateral non Perserikatan Bangsa-Bangsa. (3) Subbagian Kerja Sama Organisasi Internasional Non Pemerintah melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama organisasi internasional non pemerintah.

Bagian Perjanjian Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan tugas penanganan perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Perjanjian Internasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi negosiasi, pendapat hukum, analisis yuridis, evaluasi dan ratifikasi perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan negosiasi, pendapat hukum, analisis yuridis, dan ratifikasi perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;dan c. evaluasi pelaksanaan tugas negosiasi, pendapat hukum, analisis yuridis, evaluasi dan ratifikasi perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Perjanjian Internasional terdiri atas: a. Subbagian Perjanjian Kehutanan; b. Subbagian Perjanjian Lingkungan Hidup; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Perjanjian Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas negosiasi, pendapat hukum, analisis yuridis, evaluasi dan ratifikasi perjanjian internasional kehutanan. (2) Subbagian Perjanjian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas negosiasi, pendapat hukum, analisis yuridis, evaluasi dan ratifikasi perjanjian internasional perjanjian internasional lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. (3) Subbagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan laporan Biro.

(1) Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pegawai negeri sipil yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperbantukan pada kementerian luar negeri sebagai unsur pelaksana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada kedutaan besar.

(2) Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas membantu kepala perwakilan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama lingkungan hidup dan kehutanan antara INDONESIA dengan negara dan organisasi yang menjadi wilayah tugasnya. (3) Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi promosi, kerja sama, fasilitasi, pengamatan, dan diplomasi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup dengan negara dan organisasi yang menjadi wilayah tugasnya. (4) Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab kepada kepala perwakilan, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri.

(1) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan; d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan; e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan,dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; c. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan; d. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; e. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor;dan f. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Evaluasi; b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; c. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik;dan d. Bagian Keuangan dan Umum;

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan c. Subbagian Data dan Informasi.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran. (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program. (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan;

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Kepegawaian; b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai. (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, administrasi jabatan fungsional. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; dan c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelahaan peraturan perundang-undangan. (2) Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan advokasi permasalahan hukum. (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara; b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha;

b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan c. Subbagian Perlengkapan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan. (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan barang milik negara.

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan; e. supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan di daerah; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan; b. Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan; c. Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan; d. Subdirektorat Pembentukan Wilayah Dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan; e. Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang rencana makro kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Subdirektorat Rencana Makro Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan rencana dan evaluasi rencana makro kawasan hutan nasional, penyusunan rencana kehutanan nasional dan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana dan evaluasi rencana makro kawasan hutan nasional, penyusunan rencana kehutanan nasional dan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kehutanan provinsi, rencana kehutanan kabupaten/kota dan produk domestik bruto hijau sektor kehutanan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana makro kehutanan, dan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan;dan e. supervisi atas urusan rencana kehutanan provinsi, rencana kehutanan kabupaten/kota dan produk domestik bruto hijau sektor kehutanan di daerah.

Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan terdiri atas: a. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Makro;dan b. Seksi Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi.

(1) Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Makro mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana dan evaluasi rencana makro kehutanan dan rencana kehutanan tingkat nasional serta fasilitasi penyusunan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan. (2) Seksi Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan rencana kehutanan tingkat provinsi.

Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang rencana kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kawasan hutan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan;dan e. supervisi atas urusan rencana kawasan hutan di daerah.

Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan terdiri atas: a. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan Wilayah I;dan b. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan Wilayah II.

(1) Seksi Penyusunan dan Evaluasi Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana dan evaluasi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku. (2) Seksi Penyusunan dan Evaluasi Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana dan evaluasi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan; d. supervisi atas urusan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di daerah; dan e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Subdirektorat Pengendalian Pengunaan Kawasan Hutan terdiri atas: a. Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I; dan b. Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II.

(1) Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penelaahan administrasi dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi dan pemantauan kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku. (2) Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penelaahan administrasi dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi dan pemantauan kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan; d. supervisi atas urusan pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan daerah; dan e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan.

Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan terdiri atas: a. Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; dan b. Seksi Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan.

(1) Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. (2) Seksi Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengalokasian pemanfaatan kawasan hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus.

Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang informasi spasial dan

dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan; d. supervisi atas urusan informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di daerah;dan e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi terdiri atas: a. Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan; dan b. Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

(1) Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan. (2) Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan

supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang informasi spasial dan dokumentasi pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan.

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan; f. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di daerah; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Inventarisasi Hutan;

b. Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan; c. Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan; d. Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Inventarisasi Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Subdirektorat Inventarisasi Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria nventarisasi hutan tingkat wilayah; d. supervisi atas urusan inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan di daerah; dan e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Subdirektorat Inventarisasi Hutan terdiri atas: a. Seksi Inventarisasi Nasional; dan b. Seksi Inventarisasi Unit Pengelolaan.

(1) Seksi Inventarisasi Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan

bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi hutan dan neraca sumber daya hutan tingkat nasional. (2) Seksi Inventarisasi Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi hutan tingkat wilayah dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan sumber daya hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan sumber daya hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemantauan sumber daya hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan sumber daya hutan; d. supervisi atas pelaksanaan urusan pemantauan sumber daya hutan di daerah; dan e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemantauan sumber daya hutan.

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri atas: a. Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional; dan b. Seksi Pemantauan Hutan Tingkat Unit Pengelolaan.

(1) Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat nasional dan wilayah.

(2) Seksi Pemantauan Hutan Tingkat Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat unit pengelolaan.

Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan di daerah.

Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan terdiri atas: a. Seksi Pemetaan Tematik Kehutanan; dan b. Seksi Dokumentasi Tematik Kehutanan.

(1) Seksi Pemetaan Tematik Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemetaan tematik kehutanan. (2) Seksi Dokumentasi Tematik Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang dokumentasi tematik kehutanan.

Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang jaringan data spasial kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan jaringan data spasial kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan jaringan data spasial kehutanan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaringan data spasial kehutanan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis jaringan data spasial kehutanan; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan jaringan data spasial kehutanan di daerah.

Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan terdiri atas: a. Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial; dan b. Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial.

(1) Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembangunan basis data spasial kehutanan. (2) Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan jaringan data spasial kehutanan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi Hutan.

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I; b. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II; c. Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; d. Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera; dan b. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.

(1) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera. (2) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan;dan b. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sulawesi dan Papua.

(1) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan. (2) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sulawesi dan Papua mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sulawesi dan Papua.

Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perubahan fungsi kawasan hutan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di daerah.

Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan terdiri atas: a. Seksi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah I; dan b. Seksi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah II.

(1) Seksi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelepasan, tukar menukar, mutasi kawasan hutan, serta perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan dan pencadangan areal untuk pembangunan non kehutanan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku. (2) Seksi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelepasan, tukar menukar, mutasi kawasan hutan, serta perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan dan pencadangan areal untuk pembangunan non kehutanan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan di daerah.

Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri atas: a. Seksi Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; dan b. Seksi Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

(1) Seksi Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengolahan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan. (2) Seksi Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan

urusan di daerah bidang pengolahan dokumen pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion; e. supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion di daerah; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor terdiri atas: a. Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; b. Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Subdirektorat Instrumen Ekonomi Lingkungan; d. Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion; e. Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor;dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di daerah.

Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup terdiri atas: a. Seksi Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional; dan b. Seksi Pengembangan Perangkat Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah.

(1) Seksi Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional. (2) Seksi Pengembangan Perangkat Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah.

Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas: a. Seksi Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional; dan b. Seksi Fasilitasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

(1) Seksi Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional. (2) Seksi Fasilitasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah di bidang lingkungan hidup.

Subdirektorat Instrumen Ekonomi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang instrumen ekonomi lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Subdirektorat Instrumen Ekonomi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan instrumen ekonomi lingkungan; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan instrumen ekonomi lingkungan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen ekonomi lingkungan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis instrumen ekonomi lingkungan; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan instrumen ekonomi lingkungan di daerah.

Subdirektorat Instrumen Ekonomi Lingkungan atas: a. Seksi Penyusunan Produk Regional Domestik Bruto Hijau; dan b. Seksi Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup.

(1) Seksi Penyusunan Produk Regional Domestik Bruto Hijau mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang produk regional domestik bruto hijau. (2) Seksi Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang neraca sumber daya alam lingkungan hidup.

Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemetaan dan penerapan ekoregion.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemetaan dan penerapan ekoregion;

b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemetaan dan penerapan ekoregion; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan dan penerapan ekoregion; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemetaan dan penerapan ekoregion; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemetaan dan penerapan ekoregion di daerah.

Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion terdiri atas: a. Seksi Pemetaan Ekoregion; dan b. Seksi Penerapan Ekoregion.

(1) Seksi Pemetaan Ekoregion mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemetaan ekoregion. (2) Seksi Penerapan Ekoregion mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penerapan ekoregion.

Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor di daerah.

Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor terdiri atas: a. Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sektor; dan b. Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah.

(1) Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sektor mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan kebijakan lingkungan hidup sektor. (2) Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup; e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan suvervisi atas pelaksanaan urusan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan terdiri atas: a. Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis; b. Subdirektorat Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan; c. Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi; d. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi; a. penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup; c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;dan d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.

Subdirektorat Pengembangan dan Pembinaan Teknis terdiri atas: a. Seksi Pengembangan; dan b. Seksi Bimbingan Teknis.

(1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup. (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan,

upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.

Subdirektorat Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, dan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, supervisi pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Subdirektorat Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup; dan d. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah.

Subdirektorat Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan terdiri atas: a. Seksi Penilaian AMDAL dan Izin Lingkungan; dan b. Seksi Pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan.

(1) Seksi Penilaian AMDAL dan Izin Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan, koordinasi sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan

supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, dan perizinan lingkungan hidup. (2) Seksi Pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan, koordinasi sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, dan perizinan lingkungan hidup.

Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup; dan e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup di daerah.

Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi terdiri atas: a. Seksi Audit dan Tindak Lanjut; dan b. Seksi Data dan Informasi.

(1) Seksi Audit dan Tindak Lanjut mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang audit dan tindak lanjut audit lingkungan hidup. (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan sistem informasi analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL dan penyusunan dokumen AMDAL.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL - UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL - UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL - UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL - UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL; dan e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL - UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL di daerah.

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan terdiri atas: a. Seksi Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal dan Pemeriksa UKL - UPL Daerah;dan b. Seksi Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Perorangan dan LPJP.

(1) Seksi Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal dan Pemeriksa UKL - UPL Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL - UPL daerah. (2) Seksi Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Perorangan dan LPJP mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi kinerja penyusunan dokumen AMDAL perorangan dan LPJP.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis.

(1) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan, cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan

jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas : a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; c. Direktorat Kawasan Konservasi; d. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati; e. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; dan f. Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja konservasi sumber daya alam dan ekosistem;

b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana konservasi sumber daya alam dan ekosistem; d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Evaluasi; b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; c. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik; dan d. Bagian Keuangan dan Umum.

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan c. Subbagian Data dan Informasi.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran. (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program. (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan;

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Kepegawaian; b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai. (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan

pengembangan pendidikan, pelatihan, administrasi jabatan fungsional. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri;

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; dan c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelahaan peraturan perundang-undangan. (2) Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan advokasi permasalahan hukum. (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara; b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan c. Subbagian Perlengkapan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan. (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan barang milik negara.

Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan

supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemolaan dan informasi konservasi alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; e. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan taman hutan raya; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam terdiri atas : a. Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam; b. Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi; c. Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi; d. Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis; e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi, pengelolaan data dan informasi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi, pengelolaan data dan informasi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi, pengelolaan data dan informasi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi, pengelolaan data dan informasi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi, pengelolaan data dan informasi cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi, pengelolaan data dan informasi taman hutan raya di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam terdiri atas: a. Seksi Inventarisasi Konservasi Alam; dan b. Seksi Pemetaan dan Informasi Konservasi Alam.

(1) Seksi Inventarisasi Konservasi Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

(2) Seksi Pemetaan dan Informasi Konservasi Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemetaan, data spasial dan non spasial serta pengembangan sistem informasi kawasan manajemen cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria g pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi taman hutan raya; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan taman hutan raya di daerah.

Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi terdiri atas: a. Seksi Pemolaan Kawasan Konservasi; dan b. Seksi Evaluasi Fungsi Kawasan.

(1) Seksi Pemolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembentukan, perubahan fungsi, pemantapan, dan tumpang tindih peruntukan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya, serta penyusunan rencana kerja dan evaluasi kinerja kegiatan lingkup Direktorat. (2) Seksi Evaluasi Fungsi Kawasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi kesesuaian fungsi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penataan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan penataan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penataan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan taman hutan raya; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan penataan kawasan taman hutan raya di daerah.

Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi terdiri atas:

a. Seksi Penataan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan b. Seksi Penataan Kawasan Pelestarian Alam.

(1) Seksi Penataan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penataan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja kawasan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru. (2) Seksi Penataan Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penataan zonasi/blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang kolaborasi pengelolaan dan pembangunan strategis pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan kolaborasi pengelolaan dan pembangunan strategis pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan kolaborasi pengelolaan dan pembangunan strategis pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kolaborasi pengelolaan dan pembangunan strategis pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis kolaborasi pengelolaan dan pembangunan strategis pada

kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan kolaborasi pengelolaan dan pembangunan strategis pada kawasan taman hutan raya di daerah.

Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis terdiri atas: a. Seksi Kolaborasi Kawasan Konservasi; dan b. Seksi Pembangunan Strategis.

(1) Seksi Kolaborasi Kawasan Konservasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang kolaborasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya. (2) Seksi Pembangunan Strategis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembangunan strategis nasional dan daerah yang tidak dapat dielakkan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam.

Direktorat Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Direktorat Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga taman hutan raya; d. pemberian bimbingan teknik dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; e. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga pengelolaan taman hutan raya di daerah; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Kawasan Konservasi terdiri atas : a. Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi; b. Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi; c. Subdirektorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi; d. Subdirektorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan

supervisi pelaksanaan urusan di daerah perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan pengelolaan taman hutan raya; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pengelolaan taman hutan raya di daerah.

Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan b. Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam.

(1) Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru. (2) Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan pengelolaan kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan taman hutan raya; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan taman hutan raya di daerah.

Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi terdiri atas: a. Seksi Pengendalian Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru;dan b. Seksi Pengendalian Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam.

(1) Seksi Pengendalian Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi kinerja pengelolaan

dan perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru. (2) Seksi Pengendalian Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Subdirektorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Subdirektorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemulihan ekosistem kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemulihan ekosistem kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemulihan ekosistem taman hutan raya; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemulihan ekosistem kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemulihan ekosistem kawasan taman hutan raya di daerah.

Subdirektorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi terdiri atas: a. Seksi Pemulihan Ekosistem Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan b. Seksi Pemulihan Ekosistem Kawasan Pelestarian Alam.

(1) Seksi Pemulihan Ekosistem Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru. (2) Seksi Pemulihan Ekosistem Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan ekosistem pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Subdirektorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Subdirektorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan tradisional taman hutan raya; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan

e. supervisi atas pelaksanaan urusan pembinaan daerah penyangga dan blok pemanfaatan tradisional kawasan taman hutan raya di daerah.

Subdirektorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional terdiri atas: a. Seksi Bina Daerah Penyangga; dan b. Seksi Bina Zona Pemanfaatan Tradisional.

(1) Seksi Bina Daerah Penyangga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru. (2) Seksi Bina Zona Pemanfaatan Tradisional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembinaan zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah, serta pelaksanaan konvensi internasional bidang konservasi keanekaragaman hayati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati; f. supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati di daerah; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati terdiri atas: a. Subdirektorat Penerapan Konvensi Internasional; b. Subdirektorat Pengawetan Jenis; c. Subdirektorat Pemanfaatan Jenis; d. Subdirektorat Sumber Daya Genetik; e. Subdirektorat Keamanan Hayati;dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Penerapan Konvensi Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerapan konvensi internasional tumbuhan dan satwa liar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Subdirektorat Penerapan Konvensi Internasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan penerapan konvensi internasional tumbuhan dan satwa liar; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan penerapan konvensi internasional tumbuhan dan satwa liar; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan dan penerapan konvensi internasional tumbuhan dan satwa liar; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan dan penerapan konvensi internasional tumbuhan dan satwa liar; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan dan penerapan konvensi internasional tumbuhan dan satwa liar di daerah.

Subdirektorat Penerapan Konvensi Internasional terdiri atas: a. Seksi Tumbuhan; dan b. Seksi Satwa Liar.

(1) Seksi Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan dan penerapan konvensi internasional tumbuhan. (2) Seksi Satwa Liar mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan dan penerapan konvensi internasional satwa liar.

Subdirektorat Pengawetan Jenis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Subdirektorat Pengawetan Jenis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi di daerah.

Subdirektorat Pengawetan Jenis terdiri atas: a. Seksi Pengawetan Insitu; dan b. Seksi Pengawetan Eksitu.

(1) Seksi Pengawetan Insitu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam kawasan konservasi. (2) Seksi Pengawetan Eksitu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di luar kawasan konservasi.

Subdirektorat Pemanfaatan Jenis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Subdirektorat Pemanfaatan Jenis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Subdirektorat Pemanfaatan Jenis terdiri atas: a. Seksi Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar; dan b. Seksi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

(1) Seksi Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penangkaran jenis tumbuhan alam dan satwa liar. (2) Seksi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan dan peredaran jenis tumbuhan alam dan satwa liar.

Subdirektorat Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Subdirektorat Sumber Daya Genetik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Subdirektorat Sumber Daya Genetik terdiri atas: a. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik; dan b. Seksi Monitoring Sumber Daya Genetik.

(1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik. (2) Seksi Monitoring Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik.

Subdirektorat Keamanan Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang keamanan hayati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Subdirektorat Keamanan Hayati menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan keamanan hayati produk rekayasa genetik, jenis asing, dan zoonosis; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan keamanan hayati produk rekayasa genetik, jenis asing, dan zoonosis; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan hayati produk rekayasa genetik, jenis asing, dan zoonosis; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik, jenis asing, dan zoonosis; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan keamanan hayati produk rekayasa genetik, jenis asing, dan zoonosis di daerah.

Subdirektorat Keamanan Hayati terdiri atas: a. Seksi Pelepasan dan Peredaran; dan b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

(1) Seksi Pelepasan dan Peredaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik, jenis asing, dan zoonosis. (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengawasan dan pengendalian produk rekayasa genetik, jenis asing, dan zoonosis.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penerapan Konvensi Internasional.

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan taman hutan raya.; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran; f. supervisi atas pelaksanaan urusan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan taman hutan raya di daerah; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi terdiri atas : a. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;

b. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam; c. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon; d. Subdirektorat Promosi dan Pemasaran; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air terdiri atas: a. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan b. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Kawasan Pelestarian Alam.

(1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru. (2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada taman hutan raya; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada taman hutan raya di daerah.

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam terdiri atas: a. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan b. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Pelestarian Alam.

(1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan suaka margasatwa dan taman buru. (2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon terdiri atas: a. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan b. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Kawasan Pelestarian Alam.

(1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru. (2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Subdirektorat Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Subdirektorat Promosi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada taman hutan raya;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada taman hutan raya di daerah.

Subdirektorat Promosi dan Pemasaran terdiri atas: a. Seksi Publikasi dan Promosi; dan b. Seksi Pemasaran.

(1) Seksi Publikasi dan Promosi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang publikasi dan promosi pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi. (2) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Promosi dan Pemasaran.

Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan ekosistem esensial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi; e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial terdiri atas : a. Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial; b. Subdirektorat Konservasi Lahan Basah dan Taman Kehati; c. Subdirektorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembentukan, penetapan, pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembentukan, penetapan, pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan, penetapan, pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembentukan, penetapan, pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial; dan d. supervisi atas pelaksanaan urusan pembentukan, penetapan, pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial terdiri atas: a. Seksi Pemolaan Kawasan Ekosistem Esensial; dan b. Seksi Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial.

(1) Seksi Pemolaan Kawasan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembentukan dan penetapan kawasan ekosistem esensial. (2) Seksi Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial.

Subdirektorat Konservasi Lahan Basah dan Taman Kehati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang konservasi mangrove, lahan basah, karst dan taman kehati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Subdirektorat Konservasi Lahan Basah dan Taman Kehati menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan konservasi ekosistem mangrove, lahan basah, karst dan pengelolaan taman kehati; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria konservasi ekosistem mangrove, lahan basah, karst dan pengelolaan taman kehati; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis konservasi ekosistem mangrove, lahan basah, karst dan pengelolaan taman kehati; dan d. supervisi atas pelaksanaan urusan konservasi ekosistem mangrove, lahan basah, karst dan pengelolaan taman kehati yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Subdirektorat Konservasi Lahan Basah dan Taman Kehati terdiri atas: a. Seksi Konservasi Lahan Basah dan Mangrove; dan b. Seksi Konservasi Taman Kehati dan Karst.

(1) Seksi Konservasi Lahan Basah dan Mangrove mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang konservasi ekosistem mangrove dan lahan basah. (2) Seksi Konservasi Taman Kehati dan Karst mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang konservasi karst dan pengelolaan taman kehati.

Subdirektorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Subdirektorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi; dan d. supervisi atas pelaksanaan urusan pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Subdirektorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi terdiri atas: a. Seksi Koridor Hidupan Liar; dan b. Seksi Areal Bernilai Konservasi Tinggi.

(1) Seksi Koridor Hidupan Liar mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan koridor hidupan liar. (2) Seksi Areal Bernilai Konservasi Tinggi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan areal bernilai konservasi tinggi.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial.

(1) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air; d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem

perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanan urusan urusan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung terdiri atas : a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai; c. Direktorat Konservasi Tanah dan Air; d. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan; e. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung;dan f. Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung; b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung; c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengendalian daerah aliran dan hutan lindung; d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Evaluasi; b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; c. Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik; dan d. Bagian Keuangan dan Umum.

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas : a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

c. Subbagian Data dan Informasi.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran. (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program. (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional;dan c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas : a. Subbagian Administrasi Kepegawaian; b. Subbagian Adminstrasi Jabatan Fungsional; dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai. (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan

pengembangan pendidikan, pelatihan, serta administrasi jabatan fungsional. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas : a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; dan c. Subbagian Kerjasama Teknik.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelahaan peraturan perundang-undangan. (2) Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan advokasi permasalahan hukum. (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara; b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan c. Subbagian Perlengkapan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan. (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan barang milik negara.

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis,

dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan dan evaluasi pengendalian daerah aliran sungai.

Dalam melakanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengendalian pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengendalian daerah aliran sungai; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengendalian pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengendalian daerah aliran sungai; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengendalian pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengendalian daerah aliran sungai; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengendalian pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengendalian daerah aliran sungai; e. pemberian bimbingan teknik dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknik perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengendalian pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengendalian daerah aliran sungai; f. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengendalian pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengendalian daerah aliran sungai;dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai terdiri atas: a. Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai; b. Subdirektorat Kelembagaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai; c. Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; d. Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;dan

e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan dan sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan dan sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai di daerah.

Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai terdiri atas : a. Seksi Perencanaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai;dan b. Seksi Sistem Informasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai.

(1) Seksi Perencanaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan pengendalian daerah aliran sungai. (2) Seksi Sistem Informasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai.

Subdirektorat Kelembagaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembinaan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Subdirektorat Kelembagaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi dan penguatan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan penguatan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi dan penguatan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai;dan e. supervisi atas urusan identifikasi dan penguatan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai di daerah.

Subdirektorat Kelembagaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai terdiri atas : a. Seksi Identifikasi Kelembagaan;dan b. Seksi Penguatan Kelembagaan.

(1) Seksi Identifikasi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang identifikasi kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai. (2) Seksi Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penguatan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai.

Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan dan daerah aliran sungai yang dipulihkan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan dan daerah aliran sungai yang dipulihkan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan dan daerah aliran sungai yang dipulihkan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan dan daerah aliran sungai yang dipulihkan;dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan dan daerah aliran sungai yang dipulihkan di daerah.

Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas: a. Seksi Daerah Aliran Sungai Yang Dipertahankan;dan b. Seksi Daerah Aliran Sungai Yang Dipulihkan.

(1) Seksi Daerah Aliran Sungai Yang Dipertahankan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan. (2) Seksi Daerah Aliran Sungai Yang Dipulihkan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi

pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan daerah aliran sungai yang dipulihkan.

Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai di daerah.

Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas : a. Seksi Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wilayah I; b. Seksi Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wilayah II.

(1) Seksi Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai wilayah I. (2) Seksi Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan

urusan di daerah bidang evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai wilayah II.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administrasi dan fungsional di bina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai.

Direktorat Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang konservasi tanah dan air.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Direktorat Konservasi Tanah dan Air menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan pemolaan konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air serta reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pemolaan konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air serta reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemolaan konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air serta reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemolaan konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air serta reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemolaan konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air serta reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan; f. supervisi atas pelaksanaan urusan pemolaan konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air serta reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan di daerah;dan

g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Konservasi Tanah dan Air terdiri atas : a. Sub Direktorat Pemolaan Konservasi Tanah dan Air; b. Sub Direktorat Reboisasi; c. Sub Direktorat Penghijauan; d. Sub Direktorat Bangunan Konservasi Tanah dan Air; e. Sub Direktorat Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan;dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemolaan Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan dan sistem informasi konservasi tanah dan air.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Subdirektorat Pemolaan Konservasi Tanah dan Air menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan sistem informasi konservasi tanah dan air; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan sistem informasi konservasi tanah dan air; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan sistem informasi konservasi tanah dan air; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan dan sistem informasi konservasi tanah dan air;dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan sistem informasi konservasi tanah dan air di daerah.

Subdirektorat Pemolaan Konservasi Tanah dan Air terdiri atas : a. Seksi Program Konservasi Tanah dan Air; dan b. Seksi Data dan Informasi.

(1) Seksi Program Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang program konservasi tanah dan air. (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang sistem informasi dan pelaksanaan evaluasi konservasi tanah dan air.

Subdirektorat Reboisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Subdirektorat Reboisasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai;dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai di daerah.

Subdirektorat Reboisasi terdiri atas : a. Seksi Reboisasi Hutan Lindung; dan b. Seksi Reboisasi Hutan Mangrove dan Pantai.

(1) Seksi Reboisasi Hutan Lindung mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung. (2) Seksi Reboisasi Hutan Mangrove dan Pantai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan mangrove dan pantai.

Subdirektorat Penghijauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Subdirektorat Penghijauan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat; c. penyiapan bahan penyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat;dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat di daerah.

Subdirektorat Penghijauan terdiri atas : a. Seksi Hutan Kota dan Penghijauan Lingkungan; dan b. Seksi Hutan Rakyat.

(1) Seksi Hutan Kota dan Penghijauan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang hutan kota dan penghijauan lingkungan. (2) Seksi Hutan Rakyat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan hutan rakyat.

Subdirektorat Bangunan Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang bangunan konservasi tanah dan air.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Subdirektorat Bangunan Konservasi Tanah dan Air menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air di daerah.

Subdirektorat Bangunan Konservasi Tanah dan Air terdiri atas : a. Seksi Bangunan Struktural; dan b. Seksi Bangunan Non Struktural.

(1) Seksi Bangunan Struktural mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air struktural. (2) Seksi Bangunan Non Struktural mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air non struktural.

Subdirektorat Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Subdirektorat Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pengembangan reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengembangan reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan dan pengembangan reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan di daerah.

Subdirektorat Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas : a. Seksi Reklamasi; dan b. Seksi Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan.

(1) Seksi Reklamasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembangunan dan pengembangan reklamasi. (2) Seksi Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembangunan dan pengembangan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administrasi dan fungsional di bina oleh Subdirektorat Bangunan Konservasi Tanah dan Air.

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional.

Dalam melakanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional; f. supervisi atas pelaksanaan urusan perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional;dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan; b. Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan; c. Subdirektorat Pengendalian Peredaran Perbenihan; d. Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Benih dan Sumber Daya Genetik;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan serta data dan informasi perbenihan tanaman hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan data dan informasi perbenihan tanaman hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan data dan informasi perbenihan tanaman hutan;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan data dan informasi perbenihan tanaman hutan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan dan data dan informasi perbenihan tanaman hutan;dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan data dan informasi perbenihan tanaman hutan di daerah.

Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan terdiri atas : a. Seksi Perencanaan Perbenihan;dan b. Seksi Data dan Informasi.

(1) Seksi Perencanaan Perbenihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang rencana pembangunan, rencana strategi, rencana tahunan, rencana kinerja tahunan, pembinaan perencanaan pembangunan dan evaluasi perencanaan pembangunan perbenihan tanaman hutan. (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan data dasar dan informasi perbenihan tanaman hutan.

Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan usaha perbenihan tanaman hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi usaha perbenihan tanaman hutan, peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan satuan kerja perangkat daerah pengawasan peredaran perbenihan tanaman hutan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi usaha perbenihan tanaman hutan, peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan satuan kerja perangkat daerah pengawasan peredaran perbenihan tanaman hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi usaha perbenihan tanaman hutan, peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan satuan kerja perangkat daerah pengawasan peredaran perbenihan tanaman hutan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi usaha perbenihan tanaman hutan, peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan satuan kerja perangkat daerah pengawasan peredaran perbenihan tanaman hutan; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan usaha perbenihan tanaman hutan di daerah.

Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan terdiri atas : a. Seksi Usaha Perbenihan Tanaman Hutan; dan b. Seksi Kelembagaan Perbenihan Tanaman Hutan.

(1) Seksi Usaha Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang fasilitasi usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi usaha perbenihan tanaman hutan. (2) Seksi Kelembagaan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan fasilitasi satuan kerja perangkat daerah pengawasan peredaran perbenihan tanaman hutan.

Subdirektorat Pengendalian Peredaran Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Subdirektorat Pengendalian Peredaran Perbenihan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan di daerah.

Subdirektorat Pengendalian Peredaran Perbenihan terdiri atas: a. Seksi Pengendalian Peredaran Benih; dan b. Seksi Pengendalian Peredaran Bibit.

(1) Seksi Pengendalian Peredaran Benih mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang sertifikasi mutu benih, tata usaha benih, penetapan pengada- pengedar terdaftar, ekspor impor benih dan pengawasan peredaran benih. (2) Seksi Pengendalian Peredaran Bibit mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang sertifikasi mutu bibit, tata usaha bibit, penetapan pengada pengedar terdaftar, ekspor impor bibit, dan pengawasan peredaran bibit.

Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Benih dan Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Benih dan Sumber Daya Genetik menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik di daerah.

Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Benih dan Sumber Daya Genetik terdiri atas : a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Benih; dan b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Genetik Tanaman Hutan.

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Benih mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembangunan sumber benih bersertifikat, pengelolaan, pemanfaatan sumber dan perlindungan sumber benih, sertifikasi sumber benih, standar sumber benih, dan penetapan benih dari sumber benih bersertifikat. (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Genetik Tanaman Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang identifikasi dan inventarisasi penetapan jenis prioritas, penetapan areal sumber daya genetik dan pendaftaran areal sumber daya genetik tanaman hutan serta pembangunan dan

pengelolaan areal sumber daya genetik, pelaksanaan konservasi sumber daya genetik, dan pemantauan benih/ varietas unggul.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan.

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang operasionalisasi, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan Lindung.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan

f. supervisi dan pelaksanaan urusan kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terdiri atas : a. Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung; b. Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung; c. Subdirektorat Bina Kelembagaan; d. Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah.

Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terdiri atas: a. Seksi Pemolaan I; dan b. Seksi Pemolaan II.

(1) Seksi Pemolaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. (2) Seksi Pemolaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penataan areal kerja kesatuan pengelolaan hutan lindung.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah.

Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terdiri atas : a. Seksi Penataan I; dan b. Seksi Penataan II.

(1) Seksi Penataan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. (2) Seksi Penataan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Bina Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan lindung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Subdirektorat Bina Kelembagaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung.

Subdirektorat Bina Kelembagaan terdiri atas : a. Seksi Kelembagaan I; dan b. Seksi Kelembagaan II.

(1) Seksi Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. (2) Seksi Kelembagaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan hutan kesatuan pengelolaan hutan lindung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah.

Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung terdiri atas : a. Seksi Pemanfaatan I; dan b. Seksi Pemanfaatan II.

(1) Seksi Pemanfaatan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. (2) Seksi Pemanfaatan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak

dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung.

Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;

e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat terdiri atas: a. Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat; b. Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Sungai; c. Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Danau; d. Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang perencanaan dan data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi perencanaan dan data dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi perencanaan dan data dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi perencanaan dan data dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi perencanaan dan data dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta

pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah; dan d. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi perencanaan dan data dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah di daerah.

Subdirektorat PemolaanPengendalian Kerusakan Perairan Darat terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat; dan b. Seksi Data dan Informasi Pengendalian Kerusakan Perairan Darat;

(1) Seksi Perencanaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi penyusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah. (2) Seksi Data dan Informasi Pengendalian Kerusakan Perairan Darat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan data dasar dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi penyusunan data dasar dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah.

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503, Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Sungai menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai;dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai di daerah.

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Sungai terdiri atas: a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Sungai; dan b. Seksi Pemulihan Fungsi Sungai.

(1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Sungai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kerusakan ekosistem sungai. (2) Seksi Pemulihan Fungsi Sungai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan fungsi ekosistem sungai.

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Danau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507, Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Danau menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau di daerah.

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Danau terdiri atas: a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Danau; dan b. Seksi Pemulihan Fungsi Danau.

(1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Danau mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kerusakan ekosistem danau. (2) Seksi Pemulihan Fungsi Danau mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan fungsi ekosistem danau.

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511, Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air dan air tanah; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air dan air tanah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air dan air tanah; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air dan air tanah; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air dan air tanah di daerah.

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah terdiri atas: a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Mata Air dan Air Tanah;dan b. Seksi Pemulihan Fungsi Mata Air dan Air Tanah.

(1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Mata Air dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kerusakan mata air dan air tanah. (2) Seksi Pemulihan Fungsi Mata Air dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan fungsi mata air dan air tanah.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat; dan (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; c. Direktorat Usaha Hutan Produksi; d. Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi; e. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; dan f. Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengelolaan hutan produksi lestari; b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari; c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengelolaan hutan produksi lestari; d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pengelolaan hutan produksi lestari; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretaris Direktorat Jenderal terdiri atas : a. Bagian Program dan Evaluasi; b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; c. Bagian Keuangan dan Umum; dan d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas : a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan c. Subbagian Data dan Informasi.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran. (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan. (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi Kepegawaian; b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai. (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pengembangan pendidikan, pelatihan, serta administrasi jabatan fungsional. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja serta pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan c. Subbagian Perlengkapan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan pembinaan tata persuratan.

(2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan Barang Milik Negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan Barang Milik Negara.

Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Hukum dan Kerja sama Teknik terdiri atas : a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; dan c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan. (2) Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, penelaahan, dan penanganan permasalahan, pertimbangan dan advokasi permasalahan hukum.

(3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas : a. Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; b. Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; c. Subdirektorat Bina Kelembagaan; d. Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Produksi; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542, Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;dan d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas : a. Seksi Pemolaan I; dan b. Seksi Pemolaan II.

(1) Seksi Pemolaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. (2) Seksi Pemolaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang penataan areal kerja kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546, Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas: a. Seksi Penataan I; dan b. Seksi Penataan II.

(1) Seksi Penataan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. (2) Seksi Penataan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Bina Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550, Subdirektorat Bina Kelembagaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi; c. penyiapan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi;dan d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Subdirektorat Bina Kelembagaan terdiri atas : a. Seksi Kelembagaan I; dan b. Seksi Kelembagaan II.

(1) Seksi Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. (2) Seksi Kelembagaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemanfaatan hutan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi;dan d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Produksi terdiri atas : a. Seksi Pemanfaatan I; dan b. Seksi Pemanfaatan II.

(1) Seksi Pemanfaatan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. (2) Seksi Pemanfaatan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Direktorat Usaha Hutan Produksi mempunyai melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang usaha hutan produksi serta penyusunan bahan evaluasi kinerja terhadap perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan poduksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, Direktorat Usaha Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan bahan kebijakan rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi; b. penyiapan pelaksanaan bahan kebijakan rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi;dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Bina Usaha Hutan Produksi terdiri atas : a. Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam;

b. Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman; c. Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam; d. Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan;dan d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan.

Subdirektorat Rencana Kerja Hutan Alam terdiri atas : a. Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam I; dan b. Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman II.

(1) Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

(2) Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566, Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rencana kerja hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kerja hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan; dan d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kerja hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan.

Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman terdiri atas : a. Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman I; dan b. Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman II.

(1) Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kerja hasil hutan kayu pada areal pemanfaatan hutan dan produksi hutan tanaman di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

(2) Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis Rencana Kerja Hasil Hutan Kayu pada areal pemanfaatan hutan dan produksi hutan tanaman di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang penilaian kinerja usaha hutan alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja usaha hutan alam; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja usaha hutan alam; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kinerja usaha hutan alam; d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja usaha hutan alam;dan e. penyiapan bahan pengelolaan informasi kinerja dan pengambilalihan saham usaha pemanfaatan hutan alam.

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam, terdiri atas : a. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam I; dan b. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam II.

(1) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam serta informasi kinerja Usaha Hutan Alam di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis evaluasi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam serta informasi kinerja Usaha Hutan Alam di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang penilaian kinerja usaha hutan tanaman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574, Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja usaha hutan tanaman; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja usaha hutan tanaman; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja usaha hutan tanaman; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja usaha hutan tanaman; dan e. penyiapan pengelolaan informasi kinerja dan pengambilalihan saham usaha pemanfaatan hutan tanaman.

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman, terdiri atas : a. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman I; dan b. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman II.

(1) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja usaha hutan tanaman serta informasi kinerja usaha hutan tanaman di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja usaha hutan

tanaman serta informasi kinerja usaha hutan tanaman di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat; dan (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam.

Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang usaha pemanfaatan aneka usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi; d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi terdiri atas : a. Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan; b. Subdirektorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan; c. Subdirektorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu; d. Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582, Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan; d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan e. penilaian terhadap rencana kerja di bidang pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan.

Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan terdiri atas : a. Seksi Usaha Jasa Lingkungan I; dan b. Seksi Usaha Jasa Lingkungan II.

(1) Seksi Usaha Jasa Lingkungan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Usaha Jasa Lingkungan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan di wilayah Sulawesi dan Kalimantan.

Subdirektorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang ng restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, Subdirektorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur; d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya

tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur; dan e. penilaian terhadap rencana kerja di bidang restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur.

Subdirektorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan terdiri atas : a. Seksi Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan I; dan b. Seksi Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan II.

(1) Seksi Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang usaha hasil hutan bukan kayu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, Subdirektorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan usaha hasil hutan bukan kayu; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan usaha hasil hutan bukan kayu; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria usaha hasil hutan bukan kayu; dan

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis usaha hasil hutan bukan kayu.

Subdirektorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu terdiri atas : a. Seksi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu I; dan b. Seksi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu II.

(1) Seksi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu; dan d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu.

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha terdiri atas :

a. Seksi Penilaian Kinerja Usaha I; dan b. Seksi Penilaian Kinerja Usaha II.

(1) Seksi Penilaian Kinerja Usaha I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Penilaian Kinerja Usaha II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu di wilayah Sulawesi dan Kalimantan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perijinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perijinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer

hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perijinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan; c. penyusunan norma standar dan prosedur pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perijinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan; d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perijinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri atas : a. Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan; b. Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan; c. Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan; d. Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produksi Industri Hasil Hutan;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja industri primer hasil hutan dan kemitraan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perijinan usaha industri primer hasil hutan kayu, evaluasi atau pemeriksaan dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja industri primer hasil hutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan; d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan; dan e. penyiapan bahan penilaian perizinan industri primer hasil hutan dengan kapasitas produksi >6.000 m3/tahun.

Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan terdiri atas : a. Seksi Penilaian Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan; dan b. Seksi Evaluasi Kinerja Industri Pengolahan Hasil Hutan.

(1) Seksi Penilaian Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian usaha industri pengolahan hasil hutan dan bahan penilaian perijinan industri primer hasil hutan. (2) Seksi Evaluasi Kinerja Industri Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis evaluasi kinerja industri pengolahan hasil hutan, pemberdayaan dan kemitraan industri primer hasil hutan.

Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan

bimbingan teknis bidang pengendalian bahan baku dan produksi industri primer hasil hutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku dan diversifikasi bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standardisasi produk industri primer hasil hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian bahan baku, efisiensi penggunaan dan diversifikasi bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standardisasi produk industri primer hasil hutan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian dan diversifikasi bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standardisasi produk industri primer hasil hutan; dan d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian dan diversifikasi bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standardisasi produk industri primer hasil hutan.

Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan terdiri atas : a. Seksi Pengendalian Bahan Baku; dan b. Seksi Produksi Industri Pengolahan Hasil Hutan.

(1) Seksi Pengendalian Bahan Baku mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian bahan baku. (2) Seksi Produksi Industri Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis efisiensi penggunaan bahan baku, diversifikasi bahan baku, pengolahan dan inovasi teknologi standarisasi produk industri pengolahan hasil hutan.

Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang sertifikasi dan pemasaran hasil hutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610, Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sertifikasi dan pemasaran hasil hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan sertifikasi dan pemasaran hasil hutan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sertifikasi dan pemasaran hasil hutan; dan d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis sertifikasi dan pemasaran hasil hutan.

Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri atas : a. Seksi Sertifikasi Hasil Hutan; dan b. Seksi Pemasaran Hasil Hutan.

(1) Seksi Sertifikasi Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis sertifikasi hasil hutan. (2) Seksi Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemasaran hasil hutan.

Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang notifikasi ekspor dan impor produk industri hasil hutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614, Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan notifikasi ekspor dan impor produk industri hasil hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang notifikasi ekspor dan impor produk industri hasil hutan; c. penyiapan penyusunan data dan informasi terkait dokumen v-legal, deklarasi impor dan rekomendasi impor, norma, standar, prosedur, dan kriteria notifikasi ekspor dan impor produk industri hasil hutan;dan d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis notifikasi ekspor dan impor produk industri hasil hutan.

Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produksi Industri Hasil Hutan terdiri atas : a. Seksi Lisensi Ekspor dan Impor; dan b. Seksi Informasi Ekspor dan Impor.

(1) Seksi Lisensi Ekspor dan Impor mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis lisensi ekspor dan impor. (2) Seksi Informasi Ekspor dan Impor mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis informasi ekspor dan impor.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan.

Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan;dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan terdiri atas : a. Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan; c. Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan; d. Subdirektorat Tertib Peredaran Hasil Hutan; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang penerimaan negara bukan pajak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622, Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penerimaan negara bukan pajak;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penerimaan negara bukan pajak; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penerimaan negara bukan pajak; dan d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerimaan negara bukan pajak.

Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas : a. Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak I; dan b. Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak II.

(1) Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerimaan negara bukan pajak wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerimaan negara bukan pajak wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang peredaran hasil hutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 626, Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peredaran hasil hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peredaran hasil hutan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peredaran hasil hutan;dan d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis peredaran hasil hutan.

Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan terdiri atas : a. Seksi Peredaran Hasil Hutan I; dan

b. Seksi Peredaran Hasil Hutan II.

(1) Seksi Peredaran Hasil Hutan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis peredaran hasil hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Peredaran Hasil Hutan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis peredaran hasil hutan wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengukuran dan pengujian hasil hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengukuran dan pengujian hasil hutan; c. penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria pengukuran dan pengujian hasil hutan; dan d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan.

Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan terdiri atas : a. Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan I; dan b. Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan II.

(1) Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi

pelaksanaan bimbingan teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Tertib Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang tertib peredaran hasil hutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634, Subdirektorat Tertib Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan tertib peredaran hasil hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan tertib peredaran hasil hutan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria tertib peredaran hasil hutan; dan d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis tertib peredaran hasil hutan.

Subdirektorat Tertib Peredaran Hasil Hutan terdiri atas : a. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan I; dan b. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan II.

(1) Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis tertib peredaran hasil hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis tertib peredaran hasil hutan wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(1) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;

d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut; c. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut; d. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air; e. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara; dan f. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melakanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 643, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Evaluasi; b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; c. Bagian Keuangan dan Umum; dan d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik, data, pengelolaan sistem informasi dan kehumasan direktorat jenderal;

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas : a. Subbagian Program dan Anggaran; dan

b. Subbagian Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran. (2) Subbagian Evaluasi, Pelaporan, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program dan sistem informasi dan kehumasan;

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan b. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; dan b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan Jabatan Fungsional bahan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta pengembangan pendidikan, pelatihan, disiplin pegawai dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional. (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi

kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja serta pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan; dan b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Perlengkapan; dan c. Subbagian Administrasi Keuangan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan pembinaan tata persuratan serta urusan rumah tangga. (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan barang milik negara. (3) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan Barang Milik Negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, penelaahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan advokasi hukum; dan b. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Hukum dan Kerja sama Teknik terdiri atas : a. Subbagian Hukum; dan b. Subbagian Kerja Sama Teknik.

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan serta koordinasi, penelaahan, dan penanganan permasalahan, pertimbangan dan advokasi permasalahan hukum. (2) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 662, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;

c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut; f. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut di daerah; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri dari : a. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan; b. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut; c. Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut;dan d. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 665, Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut; c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;

d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut; dan f. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan terdiri dari : a. Seksi Inventarisasi Fungsi Kesatuan Hidrologi Gambut; dan b. Seksi Penetapan Fungsi Kesatuan Hidrologi Gambut.

(1) Seksi Inventarisasi Fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan verifikasi fungsi kesatuan hidrologis gambut. (2) Seksi Penetapan Fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penetapan fungsi kesatuan hidrologis gambut.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan pengendalian kerusakan gambut.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 669, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut di daerah.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri dari: a. Seksi Penyusunan Rencana; dan b. Seksi Evaluasi Rencana.

(1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana pengendalian kerusakan gambut. (2) Seksi Evaluasi Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidangng evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut.

Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pelestarian ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pasal 673, Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian ekosistem gambut; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelestarian ekosistem gambut; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian ekosistem gambut;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelestarian ekosistem gambut;dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pelestarian ekosistem gambut di daerah.

Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut terdiri dari : a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; dan b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.

(1) Seksi Pencegahan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan dan pemantauan kerusakan ekosistem gambut. (2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan.

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 678, Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; f. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan; b. Subdirektorat Inventarisasi dan Status Mutu; c. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I; d. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah II; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 681, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di daerah.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan terdiri atas: a. Seksi Penyusun Baku Mutu: dan b. Seksi Program dan Kerja Sama.

(1) Seksi Penyusun Baku Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan pesisir dan laut. (2) Seksi Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan, program dan kerja sama.

Subdirektorat Inventarisasi dan Status Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi ekosistem pesisir dan laut, dan penetapan status mutu laut.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 685, Subdirektorat Inventarisasi dan Status Mutu menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi ekosistem pesisir dan laut, dan penetapan status mutu laut; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inventarisasi ekosistem pesisir dan laut, dan penetapan status mutu laut; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi ekosistem pesisir dan laut, dan penetapan status mutu laut; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi ekosistem pesisir dan laut, dan penetapan status mutu laut; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi ekosistem pesisir dan laut, dan penetapan status mutu laut di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Status Mutu terdiri atas: a. Seksi Inventarisasi Ekosistem; dan b. Seksi Status Mutu.

(1) Seksi Inventarisasi Ekosistem mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi ekosistem pesisir dan laut. (2) Seksi Status Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penetapan status mutu laut.

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 689, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; dan b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.

(1) Seksi Pencegahan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan, serta menyiapkan bahan penetapan ijin pembuangan limbah dan dumping ke laut di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. (2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 693, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah II menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembuangan limbah dan dumping di wilayah pesisir dan laut di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; dan f. supervisi atas pelaksanaan urusan pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; dan b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.

(1) Seksi Pencegahan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan,

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan, serta penyiapan bahan penilaian pemberian izin pembuangan limbah dan dumping di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. (2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan.

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 698, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air menyelenggarakan fungsi; a. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran air; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran air; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian pencemaran air; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pencemaran air; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran air;

f. supervisi atas pelaksanaan pengendalian pencemaran air di daerah; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air; b. Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran; c. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri; d. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik; e. Subdirektorat Pengedalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan pengendalian pencemaran air.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 701, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran air; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran air; c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran air; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran air; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran air; f. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran air di daerah.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air terdiri atas: a. Seksi Penyusunan Baku Mutu; dan

b. Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama.

1. Seksi Penyusunan Baku Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan baku mutu.
2. Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelaporan program jangka panjang, menengah dan tahunan, serta kerja sama pengendalian pencemaran air.

Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan alokasi beban pencemaran.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 705, Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan alokasi beban pencemaran; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyusunan alokasi beban pencemaran; c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan alokasi beban pencemaran; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan inventarisasi dan alokasi beban pencemaran; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan alokasi beban pencemaran; dan f. supervisi atas pelaksanaan inventarisasi dan alokasi beban pencemaran di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran terdiri atas: a. Seksi Inventarisasi dan Status Kualitas Air; dan b. Seksi Alokasi Beban Pencemaran.

(1) Seksi inventarisasi dan Status Kualitas Air mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan status mutu air. (2) Seksi Alokasi Beban Pencemaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penetapan daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air.

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 709, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri;dan e. supervisi atas pelaksanaan pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri di daerah.

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri terdiri atas: a. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Industri Ekstraktif; dan b. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Industri Pengolahan.

(1) Seksi Pengendalian Pencemaran Air Industri Ekstraktif mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan

perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air industri ekstraktif. (2) Seksi Pengendalian Pencemaran Air Industri Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air industri pengolahan.

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air limbah domestik.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 713, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran limbah domestik; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah domestik; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pencemaran limbah domestik; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran limbah domestik; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran limbah domestik di daerah.

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik terdiri atas: a. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Prasarana dan Jasa; dan b. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Rumah Tangga.

(1) Seksi Pengendalian Pencemaran Air Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan

supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian air prasarana dan jasa. (2) Seksi Pengendalian Pencemaran Air Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air rumah tangga.

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air usaha kecil dan non institusi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 717, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari sumber usaha kecil dan non institusi; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari sumber usaha kecil dan non institusi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari sumber usaha kecil dan non institusi; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari sumber usaha kecil dan non institusi;dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari sumber usaha kecil dan non institusi di daerah.

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi terdiri atas: a. Seksi Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil; dan b. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Non Institusi.

(1) Seksi Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air dari kegiatan usaha kecil. (2) Seksi Pengendalian Pencemaran Air Non Institusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air dari kegiatan non institusi.

(1) Subbagian Tata mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air.

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran udara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 722, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan; f. supervisi atas pelaksanaan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan di daerah;dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara; b. Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara; c. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak; d. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak; e. Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan pengendalian pencemaran udara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 725, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara;dan

e. supervisi atas pelaksanaan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara di daerah.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara terdiri atas: a. Seksi Penyusunan Baku Mutu; dan b. Seksi Program dan Kerja Sama.

(1) Seksi Penyusunan Baku Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan baku mutu. (2) Seksi Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang program jangka panjang, menengah, tahunan, dan kerja sama pengendalian pencemaran udara.

Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 729, Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara terdiri dari : a. Seksi Inventarisasi dan Status Kualitas Udara; dan b. Seksi Penetapan Wilayah Pengelolaan Kualitas Udara.

(1) Seksi Inventarisasi dan Status Kualitas Udara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan status kualitas udara. (2) Seksi Penetapan Wilayah Pengelolaan Kualitas Udara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara.

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran udara sumber bergerak.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 733, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pencemaran udara sumber bergerak; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran udara sumber bergerak; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak di daerah.

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak terdiri atas: a. Seksi Pengendalian Emisi Transportasi Darat; dan b. Seksi Pengendalian Transportasi Udara, Laut dan Alat Berat.

(1) Seksi Pengendalian Emisi Transportasi Darat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian emisi transportasi darat dan kereta api. (2) Seksi Pengendalian Transportasi Udara, Laut dan Alat Berat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian transportasi udara, air dan alat berat.

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 737, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pencemaran udara sumber tidak bergerak; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pencemaran udara sumber tidak bergerak; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencemaran udara sumber tidak bergerak; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pencemaran udara sumber tidak bergerak di daerah.

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak terdiri atas: a. Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Energi, Migas, dan Pertambangan; dan b. Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Manufaktur, Prasarana, dan Jasa.

(1) Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Energi, Migas, dan Pertambangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang Energi, Migas, dan Pertambangan. (2) Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Manufaktur, Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang manufaktur, prasarana dan jasa.

Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 741, Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemantauan kualitas udara; c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi;

e. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi; dan f. supervisi atas pelaksanaan pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaraan non institusi di daerah.

Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi terdiri atas: a. Seksi Pemantauan Kualitas Udara Ambien; dan b. Seksi Pemantauan Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Gangguan.

(1) Seksi Pemantauan Kualitas Udara Ambien mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan kualitas udara ambien. (2) Seksi Pemantauan Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Gangguan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan kualitas udara dalam ruangan dan gangguan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi. Bagian Delapan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; f. supervisi atas pelaksanaan urusan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka di daerah; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan; b. Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan; c. Subdirektorat Pemulihan Kerusakan; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749, Subdirektorat Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka di daerah.

Subdirektorat Perencanaan terdiri atas: a. Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama; dan b. Seksi Evaluasi Rencana.

(1) Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan dan kerja sama pemulihan kerusakan lahan akses terbuka. (2) Seksi Evaluasi Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pelembagaan pemulihan lahan akses terbuka.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753, Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan pelembagaan lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan pelembagaan lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan pelembagaan lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan pelembagaan lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan pelembagaan lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan terdiri atas: a. Seksi Inventarisasi; dan b. Seksi Pelembagaan.

(1) Seksi Inventarisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventariasi pemulihan kerusakan lahan akses terbuka. (2) Seksi Pelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelembagaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Subdirektorat Pemulihan Kerusakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 757, Subdirektorat Pemulihan Kerusakan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pencegahan dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka di daerah.

Subdirektorat Pemulihan Kerusakan terdiri atas: a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; dan b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.

(1) Seksi Pencegahan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan dan pemantauan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka. (2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan.

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan serta pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi kebijakan di bidang sampah, bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah; d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanan urusan penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah di daerah; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pengelolaan Sampah; c. Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun; d. Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan limbah Non Bahan Berbahaya Beracun; e. Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun;dan f. Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknis, pemantauan, evaluasi, statistik dan pelaporan kinerja di bidang pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya; b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya; c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya; d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya;dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretaris Direktorat Jenderal terdiri atas : a. Bagian Program dan Evaluasi; b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; c. Bagian Keuangan dan Umum;dan d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, statistik, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 769, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal;dan c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas : a. Subbagian Program dan Anggaran; dan b. Subbagian Evaluasi, Pelaporan Data, dan Informasi.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran; (2) Subbagian Evaluasi, Pelaporan, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai

dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 773, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional;dan c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian;dan b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta pengembangan pendidikan, pelatihan, serta administrasi jabatan fungsional. (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan analis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja serta pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Perlengkapan; dan c. Subbagian Administrasi Keuangan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan pembinaan tata persuratan serta urusan rumah tangga. (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan barang milik negara. (3) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, penyelenggaraan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, penelaahan, pertimbangan, advokasi hukum, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 781, Bagian Hukum dan Informasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum;dan c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas : a. Subbagian Hukum;dan b. Subbagian Kerja Sama Teknik.

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan serta melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, dan penanganan permasalahan, pertimbangan dan advokasi permasalahan hukum. (2) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Direktorat Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 785, Direktorat Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan; d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan;

f. supervisi atas pelaksanaan urusan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan di daerah;dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pengelolaan Sampah terdiri atas : a. Subdirektorat Barang dan Kemasan; b. Subdirektorat Sampah Spesifik dan Daur Ulang; c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana; d. Subdirektorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Barang dan Kemasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan sampah barang dan kemasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 788, Subdirektorat Barang dan Kemasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan sampah barang dan kemasan; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah barang dan kemasan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah barang dan kemasan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sampah barang dan kemasan;dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengelolaan sampah barang dan kemasan di daerah.

Subdirektorat Barang dan Kemasan terdiri atas: a. Seksi Bina Manufaktur; dan b. Seksi Bina Peritel.

(1) Seksi Bina Manufaktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembatasan sampah dan fasilitas tanggung jawab produsen yang diperluas pada sektor manufaktur. (2) Seksi Bina Peritel mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembatasan sampah dan fasilitas tanggung jawab produsen yang diperluas pada sektor peritel.

Subdirektorat Sampah Spesifik dan Daur Ulang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang sampah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792, Subdirektorat Aplikasi dan Daur Ulang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang sampah; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang sampah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang sampah; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang sampah;dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang sampah di daerah.

Subdirektorat Sampah Spesifik dan Daur Ulang terdiri atas : a. Seksi Sampah Spesifik ;dan b. Seksi Daur Ulang.

(1) Seksi Sampah Spesifik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan sampah spefisik dari sumber buatan dan alami. (2) Seksi Daur Ulang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang daur ulang dan pemanfaatan sampah.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang sarana prasarana penanganan dan tempat pemrosesan akhir sampah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 796, Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana prasarana penanganan dan tempat pemrosesan akhir sampah; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sarana prasarana penanganan dan tempat pemrosesan akhir sampah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sarana prasarana penanganan dan tempat pemrosesan akhir sampah; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis sarana prasarana penanganan dan tempat pemrosesan akhir sampah;dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan sarana prasarana penanganan dan tempat pemrosesan akhir sampah di daerah.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas : a. Seksi Penanganan; dan b. Seksi Tempat Pemrosesan Akhir.

(1) Seksi Penanganan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanganan sarana prasarana penanganan sampah. (2) Seksi Tempat Pemrosesan Akhir mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang tempat pemrosesan akhir sampah.

Subdirektorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan sampah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 800, Subdirektorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah;dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah.

Subdirektorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah terdiri atas: a. Seksi Pemantauan; dan b. Seksi Evaluasi.

(1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah. (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah.

Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 805, Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;

d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun; f. supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun di daerah; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas: a. Subdirektorat Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya dan Beracun; b. Subdirektorat Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun; c. Subdirektorat Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun; d. Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penerapan konvensi bahan berbahaya dan beracun.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808, Subdirektorat Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penerapan konvensi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penerapan perjanjian dan konvensi, dan aksi nasional tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penerapan konvensi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasipelaksanaan bimbingan teknis penerapan konvensi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan konvensi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Subdirektorat Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas: a. Seksi Pelaksanaan Konvensi;dan b. Seksi Pengembangan.

(1) Seksi Pelaksanaan Konvensi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelaksanaan konvensi internasional pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. (2) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan pelaksanaan konvensi internasional pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Subdirektorat Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian bahan berbahaya dan beracun.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 812, Subdirektorat Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian bahan berbahaya dan beracun; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengendalian bahan berbahaya dan beracun; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian bahan berbahaya dan beracun;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian bahan berbahaya dan beracun; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Subdirektorat Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas : a. Seksi Kategorisasi;dan b. Seksi Verifikasi.

(1) Seksi Kategorisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang kategorisasi bahan berbahaya dan beracun. (2) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang verifikasi pengendalian bahan berbahaya dan beracun.

Subdirektorat Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 816, Subdirektorat Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inventarisasi penggunaan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi bahan berbahaya dan beracun; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun;dan

e. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas : a. Seksi Manufaktur, Jasa, Kesehatan dan Pertanian;dan b. Seksi Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas.

(1) Seksi Manufaktur, Jasa, Kesehatan dan Pertanian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun pada sektor manufaktur, jasa, kesehatan dan pertanian. (2) Seksi Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun pada sektor sektor pertambangan, energi, minyak dan gas.

Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanganan bahan berbahaya dan beracun.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820, Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan bahan berbahaya dan beracun; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembatasan dan penghapusan bahan berbahaya dan beracun; c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penanganan bahan berbahaya dan beracun;

d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penanganan bahan berbahaya dan beracun; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penanganan bahan berbahaya dan beracun;dan f. supervisi atas pelaksanaan urusan penanganan bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas: a. Seksi Pembatasan;dan b. Seksi Penghapusan.

(1) Seksi Pembatasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembatasan peredaran dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun. (2) Seksi Penghapusan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penghapusan peredaran dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 825, Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa; f. supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa di daerah; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas: a. Subdirektorat Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas; b. Subdirektorat Manufaktur; c. Subdirektorat Agroindustri;

d. Subdirektorat Prasarana dan Jasa; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828, Subdirektorat Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas; dan f. supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pertambangan, energi, minyak dan gas di daerah.

Subdirektorat Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas terdiri atas: a. Seksi Pertambangan dan Energi;dan b. Seksi Minyak dan Gas.

(1) Seksi Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan dan energi. (2) Seksi Minyak dan Gas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang minyak dan gas.

Subdirektorat Manufaktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832, Subdirektorat Manufaktur menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur; c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur;

d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur;dan f. supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur di daerah.

Subdirektorat Manufaktur terdiri atas: a. Seksi Industri Hulu;dan b. Seksi Industri Hilir.

(1) Seksi Industri Hulu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang industri hulu. (2) Seksi Industri Hilir mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang industri hilir.

Subdirektorat Agroindustri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836, Subdirektorat Agroindustri menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri;dan f. supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri di daerah.

Subdirektorat Agroindustri terdiri atas: a. Seksi Pangan;dan b. Seksi Non Pangan.

(1) Seksi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pangan. (2) Seksi Non Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang non pangan.

Subdirektorat Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 840, Subdirektorat Prasarana dan Jasa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana dan jasa; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana dan jasa; c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana dan jasa; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana dan jasa; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang sektor prasarana dan jasa;dan f. supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana dan jasa di daerah.

Subdirektorat Prasarana dan Jasa terdiri atas: a. Seksi Prasarana;dan b. Seksi Jasa.

(1) Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi

pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana. (2) Seksi Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang jasa.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Sektor Prasarana dan Jasa.

Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang verifikasi, dan penerapan konvensi internasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 845, Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta rekomendasi limbah lintas batas; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan notifikasi

limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta rekomendasi limbah lintas batas; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta rekomendasi limbah lintas batas; d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta rekomendasi limbah lintas batas; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta rekomendasi limbah lintas batas; f. supervisi atas pelaksanaan urusan pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta rekomendasi limbah lintas batas di daerah;dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas: a. Subdirektorat Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; b. Subdirektorat Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; c. Subdirektorat Penimbunan dan Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; d. Subdirektorat Penetapan dan Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah

bidang pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun serta penerapan ketentuan perjanjian dan konvensi internasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848, Subdirektorat Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Subdirektorat Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas: a. Seksi Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan b. Seksi Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

(1) Seksi Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun. (2) Seksi Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Subdirektorat Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun serta penerapan ketentuan perjanjian dan konvensi internasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852, Subdirektorat Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Subdirektorat Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas: a. Seksi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;dan b. Seksi Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

(1) Seksi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun. (2) Seksi Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan

supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Subdirektorat Penimbunan dan Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penimbunan dan dumping llimbah bahan berbahaya dan beracun serta penerapan ketentuan perjanjian dan konvensi internasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 856, Subdirektorat Penimbunan dan Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun;dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Subdirektorat Penimbunan dan Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas: a. Seksi Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;dan b. Seksi Dumping Limbah Bahan Berbahaya Beracun Berbahaya.

(1) Seksi Penimbunan Limbah Bahan Beracun Berbahaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun. (2) Seksi Dumping Limbah Bahan Beracun Berbahaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan

perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang dumping limbah bahan berbahaya dan beracun.

Subdirektorat Penetapan Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang notifikasi dan penerapan konvensi internasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860, Subdirektorat Penetapan Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun; c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun; dan f. supervisi atas pelaksanaan urusan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Subdirektorat Penetapan Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dan Non Bahan Berbahaya Beracun terdiri atas :

a. Seksi Penetapan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun;dan b. Seksi Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun.

(1) Seksi Penetapan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penetapan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun. (2) Seksi Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penetapan Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun serta tanggap darurat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 865, Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana, jasa dan non institusi serta tanggap darurat; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun pada bidang non institusi, pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana, jasa serta tanggap darurat; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana, jasa dan non institusi serta tanggap darurat; d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana, jasa dan non institusi serta tanggap darurat; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana, jasa dan non institusi serta tanggap darurat; f. supervisi atas pelaksanaan urusan pemulihan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana, jasa dan non institusi serta tanggap darurat di daerah; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas: a. Subdirektorat Pemulihan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas; b. Subdirektorat Pemulihan Manufaktur, Agroindustri dan Jasa; c. Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pemulihan Non Institusi; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemulihan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pertambangan, energi, minyak dan gas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 868, Subdirektorat Pemulihan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemulihan kontaminasi limbah berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas di daerah.

Subdirektorat Pemulihan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas terdiri atas: a. Seksi Pertambangan dan Energi; dan b. Seksi Minyak dan Gas.

(1) Seksi Pertambangan dan Energi mempunyai melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun sektor pertambangan dan energi. (2) Seksi Minyak dan Gas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan,

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun sektor minyak dan gas.

Subdirektorat Pemulihan Manufaktur, Agroindustri dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang manufaktur, agroindustri dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 872, Subdirektorat Pemulihan Manufaktur, Agroindustri dan Jasa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemulihan kontaminasi limbah berbahaya dan beracun di bidang manufaktur, agroindustri dan jasa; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemulihan kontaminasi limbah berbahaya dan beracun di bidang manufaktur, agroindustri dan jasa; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur, agroindustri dan Jasa; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur, agroindustri dan Jasa;dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur, agroindustri dan Jasa yang dilakukan di daerah.

Subdirektorat Pemulihan Manufaktur dan Agroindustri terdiri atas: a. Seksi Manufaktur; dan b. Seksi Agroindustri dan Jasa.

(1) Seksi Manufaktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan

pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun bidang manufaktur. (2) Seksi Agroindustri dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun bidang agroindustri dan jasa.

Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pemulihan Non Institusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang tanggap darurat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya beracun di bidang non institusi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876, Subdirektorat Tanggap darurat dan Pemulihan Non Institusi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan tanggap darurat dan pemulihan kontaminasi dan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun di bidang non institusi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan tanggap darurat pengelolaan dan pemulihan kontaminasi limbah berbahaya beracun di bidang non institusi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria tanggap darurat pengelolaan dan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya beracun di bidang non institusi; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis tanggap darurat pengelolaab dan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya beracun di bidang non institusi;dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan tanggap darurat pengelolaan dan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya beracun di bidang non institusi di daerah.

Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pemulihan Non Institusi terdiri atas: a. Seksi Tanggap Darurat;dan b. Seksi Pemulihan Non Institusi.

(1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun bidang sistem tanggap darurat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. (2) Seksi Pemulihan Non Institusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun pada lahan tak bertuan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pemulihan Non Institusi.

(1) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi,

penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan; d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanan urusan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim; c. Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim; d. Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi; e. Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional; dan f. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 885, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian perubahan iklim; b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang pengendalian perubahan iklim; c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengendalian perubahan iklim; d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengendalian perubahan iklim; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Evaluasi; b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; c. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik; dan d. Bagian Keuangan dan Umum.

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 888, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan c. Subbagian Data dan Informasi.

(1) Subbagian Program dan anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran. (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program. (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 892, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional;dan c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Kepegawaian; b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai. (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pengembangan pendidikan, pelatihan, administrasi jabatan fungsional. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknis dalam negeri dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 896, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;

b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknis terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; dan c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelahaan peraturan perundang-undangan. (2) Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan advokasi permasalahan hukum. (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 900, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara; b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan c. Subbagian Perlengkapan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan. (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan barang milik negara.

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang adaptasi perubahan iklim.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan analisis kerentanan, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan adaptasi ekologis dan buatan; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan identifikasi dan analisis kerentanan, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis identifikasi dan analisis kerentanan, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan; e. supervisi atas pelaksanaan urusan identifikasi dan analisis kerentanan, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan di daerah; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim terdiri atas: a. Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan; b. Subdirektorat Perencanaan Adaptasi; c. Subdirektorat Adaptasi Ekologi Alami; d. Subdirektorat Adaptasi Ekologi Buatan;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang identifikasi dan analisis kerentanan ekologis dan buatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 907, Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim ekologis dan buatan; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan identifikasi dan analisis kerentanan ekologis dan buatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan analisis kerentanan ekologis dan buatan;dan d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi urusan identifikasi dan analisis kerentanan ekologis dan buatan di daerah.

Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan terdiri atas: a. Seksi Analisis Ekologi Alami; dan b. Seksi Analisis Ekologi Buatan.

(1) Seksi Analisis Ekologis Alami mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang identifikasi dan analisis kerentanan ekologi alami akibat perubahan iklim.

(2) Seksi Analisis Ekologi Buatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang identifikasi dan analisis kerentanan ekologi buatan akibat perubahan iklim.

Subdirektorat Perencanaan Adaptasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan adaptasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 911, Subdirektorat Perencanaan Adaptasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan adaptasi ekologi alami dan ekologi buatan atas perubahan iklim; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan adaptasi ekologi alami dan ekologi buatan atas perubahan iklim; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan adaptasi ekologi alami dan ekologi buatan atas perubahan iklim;dan d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi urusan perencanaan adaptasi ekologi alami dan ekologi buatan atas perubahan iklim di daerah.

Subdirektorat Perencanaan Adaptasi terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Adaptasi Ekologi Alami; dan b. Seksi Perencanaan Adaptasi Ekologi Buatan.

(1) Seksi Perencanaan Adaptasi Ekologi Alami mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan adaptasi ekologi alami atas perubahan iklim. (2) Seksi Perencanaan Adaptasi Ekologi Buatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, serta penyiapan bahan

supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang adaptasi ekologi buatan atas perubahan iklim.

Subdirektorat Adaptasi Ekologi Alami mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksaan urusan di daerah bidang adaptasi ekologi alami.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 915, Subdirektorat Adaptasi Ekologi Alami menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan adaptasi perubahan iklim ekosistem darat, pesisir dan laut; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan adaptasi perubahan iklim ekosistem darat, pesisir dan laut; c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan adaptasi perubahan iklim ekosistem darat, pesisir dan laut; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria adaptasi perubahan iklim ekosistem darat, pesisir dan laut;dan e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi urusan adaptasi perubahan iklim pada ekosistem darat, pesisir dan laut di daerah.

Subdirektorat Adaptasi Ekologi Alami terdiri atas: a. Seksi Ekosistem Darat; dan b. Seksi Ekosistem Pesisir dan Laut.

(1) Seksi Ekosistem Darat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang adaptasi perubahan iklim pada ekosistem darat. (2) Seksi Ekosistem Pesisir dan Laut mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang adaptasi perubahan iklim pada ekosistem pesisir dan laut.

Subdirektorat Adaptasi Ekologi Buatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksaan urusan di daerah bidang adaptasi ekologi buatan di perkotaan dan pedesaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 919, Subdirektorat Adaptasi Ekologi Buatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan adaptasi perubahan iklim perkotaan dan pedesaan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan adaptasi perubahan iklim perkotaan dan pedesaan; c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan adaptasi perubahan iklim perkotaan dan pedesaan; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria adaptasi perubahan iklim perkotaan dan pedesaan; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis adaptasi perubahan iklim perkotaan dan pedesaan; dan f. supervisi atas pelaksanaan urusan adaptasi perubahan iklim perkotaan dan pedesaan di daerah.

Subdirektorat Adaptasi Ekologi Buatan terdiri atas: a. Seksi Perkotaan; dan b. Seksi Pedesaan.

(1) Seksi Perkotaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang adaptasi perubahan iklim di perkotaan. (2) Seksi Pedesaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang adaptasi perubahan iklim di pedesaan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Indentifikasi dan Analisis Kerentanan.

Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang mitigasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 924, Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan mitigasi, perangkat mitigasi, pemantauan pelaksanaan mitigasi, REDD+, dan pengendalian bahan perusak ozon; b. pelaksanaan kebijakan pengendalian bahan perusak ozon; c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan mitigasi, perangkat mitigasi, pemantauan pelaksanaan mitigasi, REDD+, dan pengendalian bahan perusak ozon; d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria mitigasi, perangkat mitigasi, pemantauan pelaksanaan mitigasi, REDD+, dan pengendalian bahan perusak ozon; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis mitigasi, perangkat mitigasi, pemantauan pelaksanaan mitigasi, REDD+, dan pengendalian bahan perusak ozon; f. supervisi atas pelaksanaan urusan mitigasi, perangkat mitigasi, pemantauan pelaksanaan mitigasi, REDD+, dan pengendalian bahan perusak ozon; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi; b. Subdirektorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi;

c. Subdirektorat REDD+; d. Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon; dan e. Subbagian Tata Usaha

Subdirektorat Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan dan perangkat mitigasi perubahan iklim.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 927, Subdirektorat Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan perangkat mitigasi perubahan iklim; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan perangkat mitigasi perubahan iklim; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan perangkat mitigasi perubahan iklim;dan d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan, kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim di daerah.

Subdirektorat Perencanaan, kebijakan dan Perangkat Mitigasi terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Mitigasi; dan b. Seksi Perangkat Mitigasi.

(1) Seksi Perencanaan Mitigasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan mitigasi perubahan iklim. (2) Seksi Perangkat Mitigasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang mitigasi perubahan iklim.

Subdirektorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan pelaksanaan mitigasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 931, Subdirektorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan pelaksanaan mitigasi berbasis lahan dan berbasis non lahan; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemantauan pelaksanaan mitigasi berbasis lahan dan berbasis non lahan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan pelaksanaan mitigasi berbasis lahan dan berbasis non lahan;dan d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemantauan pelaksanaan mitigasi berbasis lahan dan berbasis non lahan di daerah.

Subdirektorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi terdiri atas: a. Seksi Pemantauan Aksi Mitigasi Berbasis Lahan; dan b. Seksi Pemantauan Aksi Mitigasi Berbasis Non Lahan.

(1) Seksi Pemantauan Aksi Mitigasi Berbasis Lahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan aksi mitigasi berbasis lahan. (2) Seksi Pemantauan Aksi Mitigasi Berbasis Non Lahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan aksi mitigasi berbasis non lahan.

Subdirektorat REDD+ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang REDD+.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 935, Subdirektorat REDD+ menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan REDD+; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan REDD+; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria REDD+;dan d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan REDD+ di daerah.

Subdirektorat REDD+ terdiri atas: a. Seksi Tata Kelola REDD+;dan b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi REDD+.

(1) Seksi Tata Kelola REDD+ mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang tata kelola REDD+. (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi REDD+ mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan dan evaluasi REDD+.

Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksaan urusan di daerah bidang pengendalian bahan perusak ozon.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 939, Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian bahan perusak ozon; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian bahan perusak ozon;

c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian bahan perusak ozon; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian bahan perusak ozon;dan e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian bahan perusak ozon di daerah.

Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon terdiri atas: a. Seksi Perangkat Pengendalian Bahan Perusak Ozon;dan b. Seksi Pemantauan Bahan Perusak Ozon.

(1) Seksi Perangkat Pengendalian Bahan Perusak Ozon mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perangkat pengendalian bahan perusak ozon. (2) Seksi Pemantauan Bahan Perusak Ozon mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan bahan perusak ozon.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi.

Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi gas rumah kaca dan monitoring, pelaporan, dan verifikasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 944, Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan, inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi pemerintah dan non pemerintah, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mekanisme pasar, dan registri dan pengelolaan data; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan, inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi pemerintah dan non pemerintah, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mekanisme pasar, dan registri dan pengelolaan data; d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan, inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi pemerintah dan non pemerintah, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mekanisme pasar, dan registri dan pengelolaan data; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan, inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi pemerintah dan non pemerintah, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mekanisme pasar, dan registri dan pengelolaan data; f. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan, inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi pemerintah dan non pemerintah, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mekanisme pasar, dan registri dan pengelolaan data di daerah; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi terdiri atas: a. Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan; b. Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Non Lahan;

c. Subdirektorat Monitoring, Pelaporan Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Lahan; d. Subdirektorat Monitoring, Pelaporan Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 947, Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan; c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan;dan e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan terdiri atas: a. Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan;dan b. Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian.

(1) Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi

pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor kehutanan. (2) Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor pertanian.

Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Non Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 951, Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Non Lahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan; c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan;dan e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Non Lahan terdiri atas: a. Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi dan Industri;dan b. Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah.

(1) Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi dan Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor energi dan industri. (2) Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor limbah.

Subdirektorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 955, Subdirektorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Lahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan monitoring, pelaporan verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan; c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan;dan e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan daerah.

Subdirektorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Lahan terdiri atas: a. Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Kehutanan;dan b. Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Pertanian.

(1) Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri sektor kehutanan. (2) Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Pertanian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri sektor pertanian.

Subdirektorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 959, Subdirektorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan; c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan;dan e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan di daerah.

Subdirektorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan terdiri atas: a. Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Energi dan Industri;dan b. Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Limbah.

(1) Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Energi dan Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri sektor energi dan industri. (2) Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Limbah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri sektor limbah.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan.

Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang mobilisasi sumber daya sektoral dan regional.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 964, Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, dan fasilitasi perundingan perubahan iklim; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, dan fasilitasi perundingan perubahan iklim; d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon; f. supervisi atas pelaksanaan urusan sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon di daerah;dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional terdiri atas: a. Subdirektorat Sumber Daya Pendanaan; b. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon; c. Subdirektorat Fasilitasi Perundingan Perubahan Iklim;dan d. Sub Bagian Tata Usaha.

Subdirektorat Sumber Daya Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis bidang sumber daya pendanaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 967, Subdirektorat Sumber Daya Pendanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan skema pembiayaan, skema insentif dan pengembangan jejaring mitra REDD+; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan skema pembiayaan, skema insentif dan pengembangan jejaring mitra REDD+; c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan skema pembiayaan, skema insentif dan pengembangan jejaring mitra REDD+; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

skema pembiayaan, skema insentif dan pengembangan jejaring mitra REDD+;dan e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis skema pembiayaan, skema insentif dan pengembangan jejaring mitra REDD+.

Subdirektorat Sumber Daya Pendanaan terdiri atas: a. Seksi Skema Pembiayaan dan Skema Insentif;dan b. Seksi Jejaring Mitra REDD+.

(1) Seksi Skema Pembiayaan dan Skema Insentif mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang skema pembiayaan dan insentif upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. (2) Seksi Jejaring Mitra REDD+ mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang jejaring mitra REDD+.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis bidang peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 971, Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon; c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon;dan

e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon terdiri atas: a. Seksi Peningkatan Kapasitas Sains;dan b. Seksi Informasi Teknologi Rendah Karbon.

(1) Seksi Peningkatan Kapasitas Sains mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang peningkatan kapasitas sains adaptasi, mitigasi, monitoring, pelaporan, verifikasi dan perubahan iklim. (2) Seksi Informasi Teknologi Rendah Karbon mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang informasi teknologi rendah karbon.

Subdirektorat Fasilitasi Perundingan Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis bidang fasilitasi perundingan perubahan iklim.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975, Subdirektorat Perundingan Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan fasilitasi perundingan perubahan iklim; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fasilitasi perundingan perubahan iklim; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria fasilitasi perundingan perubahan iklim;dan d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang fasilitasi perundingan perubahan iklim.

Subdirektorat Fasilitasi Perundingan Perubahan Iklim terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Perundingan UNFCCC; b. Seksi Fasilitasi Perundingan Non UNFCCC.

(1) Seksi Fasilitasi Perundingan UNFCCC mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang fasilitasi perundingan UNFCCC. (2) Seksi Fasilitasi Perundingan Non UNFCCC mempunyai melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang fasilitasi perundingan non UNFCCC.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Sumber Daya Pendanaan.

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Dalam melakanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 980, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; f. supervisi atas pelaksanaan urusan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah;dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; b. Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; c. Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan; d. Subdirektorat Sistem Kemitraan dan Masyarakat Peduli Api; e. Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana;dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 983, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

perencanaan dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;dan d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri atas : a. Seksi Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan b. Seksi Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

(1) Seksi Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. (2) Seksi Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 987, Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan keteknikan, kampanye, penyadartahuan, dan peningkatan kapasitas pencegahan, dan pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan keteknikan, kampanye, penyadartahuan, dan peningkatan kapasitas pencegahan, dan pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan keteknikan, kampanye, penyadartahuan, peningkatan

kapasitas pencegahan, dan pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan;dan d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan keteknikan, kampanye, penyadartahuan, dan peningkatan kapasitas pencegahan, dan pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan di daerah.

Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri atas: a. Seksi Keteknikan Pencegahan Kebakaran; dan b. Seksi Kampanye Pencegahan Kebakaran.

(1) Seksi Keteknikan Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang pengembangan teknik dan metode pencegahan, dan pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan. (2) Seksi Kampanye Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang pengembangan kampanye, penyadartahuan, dan peningkatan kapasitas pencegahan kebakaran hutan dan lahan.