Pasal 210
BAB 4 — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
