Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

(1) Kementerian Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri.

Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin; b. penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;

c. penetapan standar rehabilitasi sosial; d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial; e. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial; f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial; g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah; h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Kementerian Sosial terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; d. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial; e. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin; f. Inspektorat Jenderal; g. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial; h. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial; i. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial; j. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial; dan k. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Sosial; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Sosial; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Sosial; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Keuangan; c. Biro Organisasi dan Kepegawaian; d. Biro Hukum; e. Biro Umum; dan f. Biro Hubungan Masyarakat.

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sama luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama luar negeri; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas: a. Bagian Analisis Rencana Strategis;

b. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran; c. Bagian Kerja Sama Luar Negeri; dan d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Analisis Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Analisis Rencana Strategis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis perlindungan dan jaminan sosial; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis rehabilitasi sosial, pendidikan, penelitian dan penyuluhan sosial; dan c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Bagian Analisis Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Analisis Rencana Strategis Perlindungan dan Jaminan Sosial; b. Subbagian Analisis Rencana Strategis Rehabilitasi Sosial dan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial; dan c. Subbagian Analisis Rencana Strategis Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

(1) Subbagian Analisis Rencana Strategis Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis perlindungan dan jaminan sosial. (2) Subbagian Analisis Rencana Strategis Rehabilitasi Sosial dan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis rehabilitasi sosial serta pendidikan, penelitian, dan penyuluhan sosial. (3) Subbagian Analisis Rencana Strategis Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi serta penyusunan perencanaan program dan anggaran teknis; b. penyiapan bahan koordinasi serta penyusunan perencanaan program dan anggaran untuk daerah; dan c. penyiapan bahan koordinasi serta penyusunan perencanaan program dan anggaran generik.

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran Teknis;

b. Subbagian Program dan Anggaran Daerah; dan c. Subbagian Program dan Anggaran Generik.

(1) Subbagian Program dan Anggaran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi serta penyusunan perencanaan program dan anggaran teknis. (2) Subbagian Program dan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi serta penyusunan perencanaan program dan anggaran untuk daerah. (3) Subbagian Program dan Anggaran Generik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi serta penyusunan perencanaan program dan anggaran generik.

Bagian Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama nonpemerintah; dan c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral.

Bagian Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:

a. Subbagian Kerja Sama Bilateral; b. Subbagian Kerja Sama Non Pemerintah; dan c. Subbagian Kerja Sama Multilateral.

(1) Subbagian Kerja Sama Bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral. (2) Subbagian Kerja Sama Non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama nonpemerintah. (3) Subbagian Kerja Sama Multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan dan evaluasi; b. penyusunan laporan; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas: a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; b. Subbagian Pelaporan; dan

c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi. (2) Subbagian Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan. (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. urusan tata laksana keuangan; b. urusan perbendaharaan; c. urusan verifikasi dan akuntansi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas: a. Bagian Tata Laksana Keuangan; b. Bagian Perbendaharaan; dan c. Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

Bagian Tata Laksana Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a mempunyai tugas melaksanakan analisis dan tata laksana keuangan, penerimaan negara bukan pajak, dan urusan tata usaha Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Tata Laksana Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. urusan analisis dan tata laksana keuangan; b. urusan penerimaan negara bukan pajak; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Tata Laksana Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Analisis dan Penyiapan Tata Laksana Keuangan; b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Analisis dan Penyiapan Tata Laksana Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan tata laksana keuangan. (2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan penerimaan negara bukan pajak. (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, serta urusan gaji dan perjalanan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan perbendaharaan; b. urusan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; dan c. urusan gaji dan perjalanan dinas.

Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas: a. Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan; b. Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi; dan c. Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas.

(1) Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan. (2) Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi. (3) Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan gaji dan perjalanan dinas.

Bagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan akuntansi anggaran pusat, anggaran untuk daerah, serta penyusunan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi: a. urusan verifikasi dan akuntansi anggaran pusat; b. urusan verifikasi dan akuntansi anggaran untuk daerah; dan c. penyusunan laporan keuangan.

Bagian Verifikasi dan Akuntansi terdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c atas: a. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Anggaran Pusat; b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Anggaran Daerah; dan c. Subbagian Pelaporan Keuangan.

(1) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Anggaran Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mempunyai tugas melakukan verifikasi dan akuntansi penyelenggaraan anggaran pusat. (2) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b mempunyai tugas melakukan verifikasi dan akuntansi penyelenggaraan anggaran untuk daerah. (3) Subbagian Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan keuangan.

Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melaksanakan

penataan organisasi dan tata laksana serta urusan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan; b. penyiapan perencanaan dan formasi pegawai; c. penyiapan pengembangan pegawai; d. penyiapan urusan mutasi kepegawaian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas: a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; b. Bagian Perencanaan dan Formasi Pegawai; c. Bagian Pengembangan Pegawai; dan d. Bagian Mutasi Kepegawaian.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penataan organisasi; b. penyiapan bahan ketatalaksanaan; dan c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Organisasi; b. Subbagian Tata Laksana; dan c. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

(1) Subbagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, penyusunan analisis beban kerja organisasi, penyusunan uraian tugas, dan pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. (2) Subbagian Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem, prosedur, dan tata hubungan kerja organisasi. (3) Subbagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan organisasi dan kepegawaian.

Bagian Perencanaan dan Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan formasi pegawai serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Perencanaan dan Formasi Pegawai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan analisis, formasi, peta jabatan, dan perencanaan kebutuhan pegawai;

b. penyiapan bahan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai; dan c. penyiapan bahan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Perencanaan dan Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Pegawai; b. Subbagian Formasi dan Pengadaan Pegawai; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Perencanaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan analisis jabatan, formasi dan peta jabatan, serta susunan dan uraian jabatan. (2) Subbagian Formasi dan Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b bmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai. (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;

b. penyiapan bahan penegakan disiplin, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi; dan c. penyiapan bahan pengembangan karir jabatan struktural, jabatan fungsional angka kredit, dan jabatan fungsional non angka kredit, atau nomenklatur/istilah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c terdiri atas: a. Subbagian Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai; b. Subbagian Disiplin, Penilaian Kinerja, dan Penghargaan; dan c. Subbagian Pengembangan Karir.

(1) Subbagian Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai. (2) Subbagian Disiplin, Penilaian Kinerja, dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penegakan disiplin, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi. (3) Subbagian Pengembangan Karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan karir jabatan struktural, jabatan fungsional angka kredit, dan jabatan fungsional nonangka kredit.

Bagian Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan mutasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan urusan kepangkatan, pengangkatan, dan pemindahan pegawai; b. penyiapan bahan urusan pemberhentian dan pensiun pegawai; dan c. penyiapan bahan urusan pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian.

Bagian Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d terdiri atas: a. Subbagian Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai; b. Subbagian Pemberhentian Pegawai; dan c. Subbagian Data dan Dokumentasi.

(1) Subbagian Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepangkatan, pengangkatan, dan pemindahan pegawai. (2) Subbagian Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pemberhentian dan pensiun pegawai. (3) Subbagian Data dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan dokumentasi pegawai.

Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penelahaan, penyusunan, pengharmonisasian naskah hukum, serta evaluasi peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan pertimbangan dan advokasi hukum; c. urusan dokumentasi, informasi dan jaringan hukum, serta pengadministrasian peraturan perundang- undangan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas: a. Bagian Penyusunan Naskah Hukum; b. Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; dan c. Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Penyusunan Naskah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penelaahan, penyusunan, pengharmonisasian naskah hukum, serta evaluasi peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Penyusunan Naskah Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penelaahan naskah hukum bidang kesejahteraan sosial; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan, perumusan, pembahasan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi naskah hukum di bidang kesejahteraan sosial; dan c. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan naskah hukum di bidang kesejahteraan sosial.

Bagian Penyusunan Naskah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Naskah Hukum I; dan b. Subbagian Penyusunan Naskah Hukum II.

(1) Subbidang Penyusunan Naskah Hukum I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penelahaan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengharmonisasian dan pengsinkronisasian, serta pemantauan dan evaluasi terhadap UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, peraturan PRESIDEN, keputusan PRESIDEN, dan instruksi PRESIDEN. (2) Subbidang Penyusunan Naskah Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penelahaan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri, surat edaran, nota kesepahaman, dan perjanjian kerja sama.

Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pertimbangan dan advokasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bidang Pertimbangan dan Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pemberian pertimbangan dan konsultasi hukum; dan b. pelayanan, pendampingan, dan pemberian advokasi hukum.

Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: a. Subbagian Pertimbangan dan Konsultasi Hukum; dan b. Subbagian Advokasi Hukum.

(1) Subbagian Pertimbangan dan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pertimbangan terhadap konsultasi hukum. (2) Subbagian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan, pendampingan, dan pemberian advokasi hukum.

Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan dokumentasi, informasi, dan jaringan hukum, kodifikasi hukum serta urusan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan dokumentasi; b. pengelolaan informasi, penyuluhan, dan jaringan hukum, serta kodifikasi hukum; dan c. pelaksanaan urusan rumah tangga Biro.

Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c terdiri atas: a. Subbagian Dokumentasi Hukum; b. Subbagian Informasi dan Penyuluhan Hukum; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro

(1) Subbagian Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan dokumentasi hukum. (2) Subbagian Informasi dan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b mempunyai tugas melakukan penyebaran informasi, penyuluhan, dan jaringan hukum, serta kodifikasi hukum. (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan kementerian, tata usaha pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, dan layanan pengadaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha kementerian; b. penyiapan pelaksanaan tata usaha pimpinan; c. penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga; dan d. penyiapan pelaksanaan urusan perlengkapan dan layanan pengadaan.

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha Kementerian; b. Bagian Tata Usaha Pimpinan; c. Bagian Rumah Tangga; dan d. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan.

Bagian Tata Usaha Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan persuratan, kearsipan, dan tata usaha Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan persuratan; b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Tata Usaha Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Persuratan; b. Subbagian Kearsipan; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata persuratan. (2) Subbagian Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan kearsipan.

(3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan tata usaha menteri, tata usaha sekretaris jenderal, protokol, dan tata usaha staf ahli menteri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha menteri; b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha sekretaris jenderal; c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan protokol; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha staf ahli menteri.

Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Menteri; b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; c. Subbagian Protokol; dan d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri.

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha Menteri. (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal.

(3) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan keprotokolan. (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha staf ahli Menteri.

Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan dalam, pelayanan kesehatan, pengamanan, dan pemeliharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan dalam dan pelayanan kesehatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengamanan; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pemeliharaan.

Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c terdiri atas: a. Subbagian Urusan Dalam dan Pelayanan Kesehatan; b. Subbagian Pengamanan; dan c. Subbagian Pemeliharaan.

(1) Subbagian Urusan Dalam dan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan dalam dan pelayanan kesehatan. (2) Subbagian Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pengamanan.

(3) Subbagian Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pemeliharaan.

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan barang milik negara dan layanan pengadaan, pengelolaan barang milik negara, serta penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan rencana kebutuhan barang milik negara dan layanan pengadaan; b. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara.

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d terdiri atas: a. Subbagian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan; b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan barang milik negara dan layanan pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial.

(2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Sosial. (3) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Sosial.

Biro Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f mempunyai tugas melaksanakan urusan publikasi dan pemberitaan, hubungan antarlembaga, serta perpustakaan dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan urusan publikasi dan pemberitaan; b. penyiapan pelaksanaan urusan hubungan antarlembaga; dan c. penyiapan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi.

Biro Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri atas: a. Bagian Publikasi dan Pemberitaan; b. Bagian Hubungan Antar Lembaga; dan c. Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi.

Bagian Publikasi dan Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan publikasi, pemberitaan, dan opini publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bagian Publikasi dan Pemberitaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan publikasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pemberitaan; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan analisis opini publik.

Bagian Publikasi dan Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Publikasi; b. Subbagian Pemberitaan; dan c. Subbagian Opini Publik.

(1) Subbagian Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan publikasi dan promosi. (2) Subbagian Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pemberitaan. (3) Subbagian Opini Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan analisis opini publik.

Bagian Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan hubungan dengan lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga masyarakat, dan dunia usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan hubungan dengan lembaga legislatif; b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan hubungan dengan lembaga eksekutif; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan hubungan dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b terdiri atas: a. Subbagian Hubungan Antar Lembaga Legislatif; b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga Eksekutif; dan c. Subbagian Hubungan Antar Lembaga Masyarakat.

(1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hubungan dengan lembaga legislatif. (2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hubungan dengan lembaga eksekutif. (3) Subbagian Hubungan Antar Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hubungan dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi, pameran, urusan tata usaha, dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan; b. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan pameran; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c terdiri atas: a. Subbagian Perpustakaan; b. Subbagian Dokumentasi dan Pameran; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan perpustakaan. (2) Subbagian Dokumentasi dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan dokumentasi dan pameran. (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

(1) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil, atau rentan serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(2) Fungsi di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, berdasarkan kesesuaian fungsi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. (3) Fungsi di bidang penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan, berdasarkan kesesuaian fungsi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam; c. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan d. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan; c. penataan organisasi dan tata laksana, urusan hukum, dan hubungan masyarakat; dan d. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pergudangan, dan tata usaha.

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a terdiri atas: a. Bagian Program dan Pelaporan; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat; dan d. Bagian Umum.

Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pemantauan dan evaluasi; dan c. penyusunan laporan dan pengelolaan data.

Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; dan c. Subbagian Pelaporan.

(1) Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi. (3) Subbagian Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan laporan, serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji; dan c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b terdiri atas: a. Subbagian Tata Laksana Keuangan; b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Tata Laksana Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan urusan tata laksana keuangan. (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan urusan perbendaharaan, tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, serta ganti rugi serta urusan gaji. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan urusan pembukuan, verifikasi, dan akuntansi.

Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, urusan hukum, serta hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penataan organisasi dan tata laksana; b. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang- undangan, penelaahan, dan advokasi hukum; dan c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; b. Subbagian Hukum; dan c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a mempunyai tugas melakukan penataan organisasi dan tata laksana. (2) Subbagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, kajian naskah hukum, dan bantuan hukum. (3) Subbagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pergudangan, dan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan kepegawaian; b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pergudangan; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian. (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan pergudangan. (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan.

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b terdiri atas: a. Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi; b. Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Alam; c. Subdirektorat Pemulihan dan Penguatan Sosial; d. Subdirektorat Tata Kelola Logistik Bencana; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi perlindungan sosial korban bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi perlindungan sosial korban bencana alam; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi perlindungan sosial korban bencana alam; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi perlindungan sosial korban bencana alam; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi perlindungan sosial korban bencana alam; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan mitigasi perlindungan sosial korban bencana alam.

Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a terdiri atas: a. Seksi Kesiapsiagaan Sumber Daya; dan b. Seksi Mitigasi.

(1) Seksi Kesiapsiagaan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan sumber daya perlindungan sosial korban bencana alam. (2) Seksi Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mitigasi perlindungan sosial korban bencana alam.

Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan korban bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Alam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan korban bencana alam; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan korban bencana alam; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan korban bencana alam; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan korban bencana alam; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan korban bencana alam.

Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b terdiri atas: a. Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar; dan b. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya.

(1) Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan sosial korban bencana alam. (2) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan sumber daya perlindungan sosial korban bencana alam.

Subdirektorat Pemulihan dan Penguatan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemulihan dan penguatan sosial perlindungan sosial korban bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Subdirektorat Pemulihan dan Penguatan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemulihan dan penguatan sosial perlindungan sosial korban bencana alam;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan dan penguatan sosial perlindungan sosial korban bencana alam; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan dan penguatan sosial perlindungan sosial korban bencana alam; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemulihan dan penguatan sosial perlindungan sosial korban bencana alam; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan dan penguatan sosial perlindungan sosial korban bencana alam.

Subdirektorat Pemulihan dan Penguatan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf c terdiri atas: a. Seksi Pemulihan Sosial; dan b. Seksi Penguatan Sosial.

(1) Seksi Pemulihan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemulihan sosial. (2) Seksi Penguatan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan sosial.

Subdirektorat Tata Kelola Logistik Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola logistik bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Subdirektorat Tata Kelola Logistik Bencana menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata kelola logistik bencana; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola logistik bencana; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola logistik bencana; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola logistik bencana; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola logistik bencana.

Subdirektorat Tata Kelola Logistik Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf d terdiri atas: a. Seksi Penatausahaan Logistik; dan b. Seksi Pemanfaatan Logistik.

(1) Seksi Penatausahaan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatausahaan logistik bencana.

(2) Seksi Pemanfaatan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan logistik bencana.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran Direktorat.

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c terdiri atas: a. Subdirektorat Pencegahan; b. Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Sosial, dan Politik; c. Subdirektorat Penanganan Korban Bencana ekonomi; d. Subdirektorat Pemulihan dan Reintegrasi Sosial; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan perlindungan sosial korban bencana sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Subdirektorat Pencegahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan perlindungan sosial korban bencana sosial; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan perlindungan sosial korban bencana sosial; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan perlindungan sosial korban bencana sosial; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan perlindungan sosial korban bencana sosial; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan perlindungan sosial korban bencana sosial.

Subdirektorat Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf a terdiri atas: a. Seksi Pemetaan Sosial; dan b. Seksi Penguatan Sumber Daya.

(1) Seksi Pemetaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan sosial. (2) Seksi Penguatan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan sumber daya.

Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Sosial, dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan korban bencana sosial, dan politik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Sosial, dan Politik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan korban bencana sosial, dan politik; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan korban bencana sosial, dan politik; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan korban bencana sosial, dan politik; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan korban bencana sosial, dan politik; dan e. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan korban bencana sosial, dan politik.

Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Sosial, dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf b terdiri atas: a. Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar; dan b. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya.

(1) Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial, dan politik. (2) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan sumber daya korban bencana sosial, dan politik.

Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan korban bencana ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Ekonomi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan korban bencana ekonomi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan korban bencana ekonomi;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan korban bencana ekonomi; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan korban bencana ekonomi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan korban bencana ekonomi.

Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c terdiri atas: a. Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar; dan b. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya.

(1) Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana ekonomi. (2) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan sumber daya korban bencana ekonomi.

Subdirektorat Pemulihan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf d mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemulihan dan reintegrasi sosial korban bencana sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Subdirektorat Pemulihan dan Reintegrasi Sosial menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemulihan dan reintegrasi sosial; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan dan reintegrasi sosial; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan dan reintegrasi sosial; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemulihan dan reintegrasi sosial; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan dan reintegrasi sosial.

Subdirektorat Pemulihan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf d terdiri atas: a. Seksi Pemulihan Sosial; dan b. Seksi Reintegrasi Sosial.

(1) Seksi Pemulihan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemulihan sosial korban bencana sosial.

(2) Seksi Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang reintegrasi sosial korban bencana sosial.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran Direktorat.

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan sosial keluarga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang seleksi dan verifikasi, kemitraan, penyaluran bantuan, serta pendampingan jaminan sosial keluarga;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, serta sumber daya jaminan sosial keluarga; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf d terdiri atas: a. Subdirektorat Validasi dan Terminasi; b. Subdirektorat Bantuan Sosial; c. Subdirektorat Kepesertaan; d. Subdirektorat Sumber Daya; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Validasi dan Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang validasi dan terminasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Validasi dan Terminasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang validasi dan terminasi;

b. penyiapan bahan pelaksanaaan kebijakan di bidang validasi dan terminasi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang validasi dan terminasi; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang validasi dan terminasi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang validasi dan terminasi.

Subdirektorat Validasi dan Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf a terdiri atas: a. Seksi Validasi; dan b. Seksi Terminasi.

(1) Seksi Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang validasi. (2) Seksi Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang terminasi.

Subdirektorat Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bantuan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Subdirektorat Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bantuan sosial; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan sosial; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bantuan sosial; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bantuan sosial; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial.

Subdirektorat Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf b terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Kebutuhan Bantuan Sosial; dan b. Seksi Pemanfaatan Bantuan Sosial.

(1) Seksi Perencanaan Kebutuhan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan bantuan sosial. (2) Seksi Pemanfaatan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan bantuan sosial.

Subdirektorat Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepesertaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Subdirektorat Kepesertaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepesertaan; b. penyiapan bahan pelaksanaaan kebijakan di bidang kepesertaan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepesertaan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepesertaan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepesertaan.

Subdirektorat Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf c terdiri atas: a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Kepesertaan; dan b. Seksi Peningkatan Kapasitas Kepesertaan.

(1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan evaluasi kepesertaan. (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas kepesertaan.

Subdirektorat Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Sumber Daya menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya; b. penyiapan bahan pelaksanaaan kebijakan di bidang sumber daya; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya.

Subdirektorat Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf d terdiri atas: a. Seksi Analisis dan Pemetaan Potensi Sumber Daya; dan b. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya.

(1) Seksi Analisis dan Pemetaan Potensi Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis dan pemetaan potensi sumber daya. (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas sumber daya.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus; b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit

kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kesesuaian fungsi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial juga menyelenggarakan fungsi di bidang pelayanan sosial lanjut usia.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak; c. Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; d. Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; e. Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA; dan f. Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaporan; b. pengelolaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana, hukum, dan hubungan masyarakat; dan d. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, tata persuratan, dan kearsipan.

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf a terdiri atas: a. Bagian Program dan Pelaporan; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat; dan d. Bagian Umum.

Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; b. pemantauan dan evaluasi; dan c. penyiapan bahan penyusunan laporan dan pengelolaan data.

Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; dan c. Subbagian Pelaporan.

(1) Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran. (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 203 huruf b mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi. (3) Subbagian Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan; b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf b terdiri atas: a. Subbagian Tata Laksana Keuangan; b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Tata Laksana Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan. (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan perbendaharaan,

tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan ganti rugi serta urusan gaji. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pembukuan, verifikasi, dan akuntansi.

Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan dan pelaksanaaan penataan organisasi dan tata laksana, hukum, dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana; b. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang- undangan, penelaahan, dan bantuan hukum; dan c. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf c terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; b. Subbagian Hukum; dan c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana.

(2) Subbagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan kajian naskah hukum serta bantuan hukum. (3) Subbagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf d mempunyai tugas melaksanakan dan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian, kerumahtanggaan, dan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian; b. penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf d terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

(3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata persuratan dan kearsipan.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, danpengembangan kelembagaan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf b terdiri atas: a. Subdirektorat Pelayanan Sosial Anak Balita; b. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar; c. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum; d. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus; e. Subdirektorat Kelembagaan Rehabilitasi Sosial Anak; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pelayanan Sosial Anak Balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan sosial anak balita.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Subdirektorat Pelayanan Sosial Anak Balita menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengangkatan anak dan pengasuhan anak balita; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengangkatan anak dan pengasuhan anak balita; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengangkatan anak dan pengasuhan anak balita; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengangkatan anak dan pengasuhan anak balita; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengangkatan anak dan pengasuhan anak balita.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Anak Balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf a terdiri atas: a. Seksi Pengangkatan Anak; dan b. Seksi Pengasuhan Anak Balita.

(1) Seksi Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengangkatan anak. (2) Seksi Pengasuhan Anak Balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervis, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengasuhan anak balita.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak terlantar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak terlantar di dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak terlantar di dalam keluarga, masyarakat dan lembaga; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak terlantar di dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak terlantar di dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak terlantar di dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf b terdiri atas: a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Keluarga dan Masyarakat; dan b. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Lembaga.

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Keluarga dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak terlantar dalam keluarga dan masyarakat. (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak terlantar dalam lembaga.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak korban tindak pidana dan anak berkonflik dengan hukum;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak korban tindak pidana dan anak berkonflik dengan hukum; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak korban tindak pidana dan anak berkonflik dengan hukum; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak korban tindak pidana dan anak berkonflik dengan hukum; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak korban tindak pidana dan anak berkonflik dengan hukum.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf c terdiri atas: a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Korban Tindak Pidana; dan b. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Berkonflik Dengan Hukum.

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Korban Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak korban tindak pidana. (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak berkonflik dengan hukum.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak korban tindak kekerasan, anak korban situasi darurat, minoritas, dan terisolasi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak korban tindak kekerasan, anak korban situasi darurat, minoritas, dan terisolasi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteriarehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus di bidang rehabilitasi sosial anak korban tindak kekerasan, anak korban situasi darurat, minoritas, dan terisolasi; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak korban tindak kekerasan, anak korban situasi darurat, minoritas, dan terisolasi.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf d terdiri atas: a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Korban Tindak Kekerasan; dan b. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Korban Situasi Darurat, Minoritas, dan Terisolasi.

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Korban Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak korban tindak kekerasan. (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Korban Situasi Darurat, Minoritas, dan Terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak korban situasi darurat, minoritas, dan terisolasi.

Subdirektorat Kelembagaan Rehabilitasi Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan rehabilitasi sosial anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Kelembagaan Rehabilitasi Sosial Anak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis dan pemetaan kelembagaan serta pemantauan dan evaluasi kelembagaan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan pemetaan kelembagaan serta pemantauan dan evaluasi kelembagaan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan pemetaan kelembagaan serta pemantauan dan evaluasi kelembagaan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang analisis dan pemetaan kelembagaan serta pemantauan dan evaluasi kelembagaan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dan pemetaan kelembagaan serta pemantauan dan evaluasi kelembagaan.

Subdirektorat Kelembagaan Rehabilitasi Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf e terdiri atas: a. Seksi Analisis dan Pemetaan Kelembagaan ; dan b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan.

(1) Seksi Analisis dan Pemetaan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan pemetaan kelembagaan.

(2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi kelembagaan.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf f mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran Direktorat.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual dan disabilitas ganda;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual dan disabilitas ganda; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual dan disabilitas ganda; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, serta intelektual dan disabilitas ganda; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf c terdiri atas: a. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik; b. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental; c. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik; d. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial bahan Penyandang Disabilitas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas ganda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas ganda dalam panti dan luar panti; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas ganda dalam panti dan luar panti; c. penyiapan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas ganda dalam panti dan luar panti; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas ganda dalam panti dan luar panti; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas ganda dalam panti dan luar panti.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf a terdiri atas: a. Seksi Rehabilitasi Sosial Dalam Panti; dan b. Seksi Rehabilitasi Sosial Luar Panti.

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Dalam Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas ganda dalam panti. (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Luar Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas ganda luar panti.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang rehabilitasi sosial orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa; dan

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf b terdiri atas: a. Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Masalah Kejiwaan; dan b. Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Gangguan Jiwa.

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Masalah Kejiwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial orang dengan masalah kejiwaan. (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Gangguan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas sensorik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf c terdiri atas: a. Seksi Pemenuhan Aksesibilitas Dasar; dan b. Seksi Monitoring dan Evaluasi

(1) Seksi Pemenuhan Aksesibilitas Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemenuhan aksesibilitas dasar.

(2) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf d terdiri atas: a. Seksi Pendampingan Sosial; dan b. Seksi Pelayanan Sosial.

(1) Seksi Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendampingan sosial. (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan sosial.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran Direktorat.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA); b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA); c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA); d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA); e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA); dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf d terdiri atas: a. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis; b. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan; c. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan; d. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Tuna Susila, dan Orang Dengan HIV AIDS; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf a terdiri atas: a. Seksi Pemulihan; dan b. Seksi Pengembangan Kemampuan.

(1) Seksi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemulihan. (2) Seksi Pengembangan Kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemampuan.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang rehabilitasi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf b terdiri atas: a. Seksi Reintegrasi Sosial; dan b. Seksi Pengembangan Kapasitas.

(1) Seksi Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang reintegrasi sosial.

(2) Seksi Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan; dan

f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf c terdiri atas: a. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang; dan b. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan.

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial korban perdagangan orang. (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial korban tindak kekerasan.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Tuna Susila, dan Orang Dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang rehabilitasi sosial tuna susila, dan orang dengan HIV/AIDS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Tuna Susila, dan Orang Dengan HIV/AIDS menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila, kelompok minoritas, dan orang dengan HIV/AIDS; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila, kelompok minoritas, dan orang dengan HIV/AIDS; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila, kelompok minoritas, dan orang dengan HIV/AIDS; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila, kelompok minoritas, dan orang dengan HIV/AIDS; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila, kelompok minoritas, dan orang dengan HIV/AIDS.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Tuna Susila, dan Orang Dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf d terdiri atas: a. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Kelompok Minoritas; dan b. Seksi Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV/AIDS.

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Kelompok Minoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial tuna susila dan kelompok minoritas. (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial orang dengan HIV AIDS.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran Direktorat.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan

pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf e terdiri atas: a. Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi; b. Subdirektorat Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA; c. Subdirektorat Reintegrasi dan Pembinaan Lanjut; d. Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Identifikasi dan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf a mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Identifikasi dan Rencana Intervensi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 284, Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis dan identifikasi, serta rencana intervensi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan identifikasi, serta rencana intervensi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan identifikasi, serta rencana intervensi; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis dan identifikasi, serta rencana intervensi; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan identifikasi, serta rencana intervensi.

Subdirektorat Identifikasi dan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf a terdiri atas : a. Seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan; dan b. Seksi Rencana Intervensi.

(1) Seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis dan identifikasi permasalahan. (2) Seksi Rencana Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rencana intervensi.

Sub Direktorat Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Sub Direktorat Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA mernyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA dalam dan luar institusi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di hidang Pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA dalam dan luar institusi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pemulihan korban penyalahgunan NAPZA dalam dan luar institusi; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA dalam dan luar institusi dan;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA dalam dan luar institusi.

Subdirektorat Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf b terdiri atas: a. Seksi Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA Dalam Institusi; dan b. Seksi Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA Luar Institusi.

(1) Seksi Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA Dalam Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, sytandar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemulihan penyalahgunaan NAPZA dalam institusi. (2) Seksi Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA Luar Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, sytandar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemulihan penyalahgunaan NAPZA luar institusi.

Subdirektorat Reintegrasi dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang reintegrasi dan pembinaan lanjut bekas korban penyalahgunaan NAPZA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 292, Subdirektorat Reintegrasi dan Pembinaan Lanjut menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang reintegrasi dan pembinaan lanjut bekas korban penyalahgunaan NAPZA; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang reintegrasi dan pembinaan lanjut bekas korban penyalahgunaan NAPZA; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang reintegrasi dan pembinaan lanjut bekas korban penyalahgunaan NAPZA; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang reintegrasi dan pembinaan lanjut bekas korban penyalahgunaan NAPZA; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang reintegrasi dan pembinaan lanjut bekas korban penyalahgunaan NAPZA.

Subdirektorat Reintegrasi dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf c terdiri atas: a. Seksi Reintegrasi; dan b. Seksi Pembinaan Lanjut.

(1) Seksi Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang reintegrasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA.

(2) Seksi Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan lanjut bekas korban penyalahgunaan NAPZA.

Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan dan sumber daya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Subdirektorat Sumber Daya menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bidang pemetaan dan analisis serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bidang pemetaan dan analisis serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang pemetaan dan analisis serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bidang pemetaan dan analisis serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya.

Sub Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf d terdiri atas: a. Seksi Pemetaan dan Analisis Kelembagaan dan Potensi Sumber Daya; dan b. Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya.

(1) Seksi Pemetaan dan Analisis Kelembagaan dan Potensi Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis kelembagaan dan potensi sumber daya. (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran Direktorat.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf e mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya; b. penyiapan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf f terdiri atas: a. Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi; b. Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia; c. Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut;

d. Subdirektorat Sumber Daya; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi dan rencana intervensi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis dan identifikasi serta rencana intervensi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan identifikasi serta rencana intervensi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan identifikasi serta rencana intervensi; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis dan identifikasi serta rencana intervensi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan identifikasi serta rencana intervensi.

Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf a terdiri atas: a. Seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan; dan b. Seksi Rencana Intervensi.

(1) Seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis dan identifikasi permasalahan. (2) Seksi Rencana Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rencana intervensi. Pasal 308 Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 308, Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam dan luar institusi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam dan luar institusi;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam dan luar institusi; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supevisi di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam dan luar institusi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam dan luar institusi.

Subdirektorat Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf b terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia Dalam Institusi; dan b. Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia Luar Institusi.

(1) Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia Dalam Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia dalam institusi. (2) Seksi Pengembangan Kemampuan Lanjut Usia Luar Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia luar institusi.

Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang reintegrasi dan bimbingan lanjut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang reintegrasi dan bimbingan lanjut; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang reintegrasi dan bimbingan lanjut; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang reintegrasi dan bimbingan lanjut; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang reintegrasi dan bimbingan lanjut; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang reintegrasi dan bimbingan lanjut.

Subdirektorat Reintegrasi dan Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf c terdiri atas: a. Seksi Reintegrasi; dan b. Seksi Bimbingan Lanjut.

(1) Seksi Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang reintegrasi.

(2) Seksi Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bimbingan lanjut.

Subdirektorat Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdit Sumber Daya menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis, serta peningkatan kapasitas sumber daya; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis, serta peningkatan kapasitas sumber daya; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan analisis, serta peningkatan kapasitas sumber daya; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan analisis, serta peningkatan kapasitas sumber daya; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis, serta peningkatan kapasitas sumber daya.

Subdirektorat Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf d terdiri atas:

a. Seksi Pemetaan dan Analisis Potensi Sumber Daya; dan b. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya.

(1) Seksi Pemetaan dan Analisis Potensi Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis potensi sumber daya. (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas sumber daya.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok

dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kesesuaian fungsi, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial juga menyelenggarakan fungsi di bidang kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat; c. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; d. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial; dan e. Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaporan; b. pengelolaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana, hukum, dan hubungan masyarakat; dan d. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, tata persuratan, dan kearsipan.

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf a terdiri atas: a. Bagian Program dan Pelaporan; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat; dan d. Bagian Umum.

Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; b. pemantauan dan evaluasi; dan c. penyiapan bahan penyusunan laporan dan pengelolaan data.

Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; dan c. Subbagian Pelaporan.

(1) Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran. (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 huruf b mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi. (3) Subbagian Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan; b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf b terdiri atas: a. Subbagian Tata Laksana Keuangan; b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Tata Laksana Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan. (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan perbendaharaan, tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan ganti rugi serta urusan gaji. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pembukuan, verifikasi, dan akuntansi.

Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan organisasi dan tata laksana, hukum, dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana; b. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang- undangan, penelaahan, dan bantuan hukum; dan c. pelaksanaan bahan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf c terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; b. Subbagian Hukum; dan c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana. (2) Subbagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan kajian naskah hukum serta bantuan hukum. (3) Subbagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian, kerumahtanggaan, dan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian; b. penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf d terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan rumah tangga dan perlengkapan. (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata persuratan dan kearsipan.

Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Direktorat Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Keluarga dan Kelembagaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf b terdiri atas: a. Subdirektorat Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat; b. Subdirektorat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Karang Taruna; c. Subdirektorat Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan Peduli Keluarga; d. Subdirektorat Lembaga Kesejahteraan Sosial; e. Subdirektorat Potensi Dunia Usaha; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Subdirektorat Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat; dan

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat.

Subdirektorat Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf a terdiri atas: a. Seksi Pekerja Sosial; dan b. Seksi Pekerja Sosial Masyarakat.

(1) Seksi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerja sosial. (2) Seksi Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerja sosial masyarakat.

Subdirektorat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan karang taruna.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Subdirektorat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Karang Taruna menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan karang taruna; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan karang taruna; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan karang taruna; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan karang taruna; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan karang taruna.

Subdirektorat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf b terdiri atas: a. Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; dan b. Seksi Karang Taruna.

(1) Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (2) Seksi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang karang taruna.

Subdirektorat Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan Peduli Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Subdirektorat Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan Peduli Keluarga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga.

Subdirektorat Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan Peduli Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf c terdiri atas: a. Seksi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; dan b. Seksi Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga.

(1) Seksi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga. (2) Seksi Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga konsultasi peduli keluarga.

Subdirektorat Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Subdirektorat Lembaga Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan kapasitas daya; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan kapasitas daya; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan dan kapasitas daya; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan kapasitas daya; dan e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan kapasitas daya.

Subdirektorat Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf c terdiri atas: a. Seksi Kapasitas Kelembagaan; dan b. Seksi Kapasitas Sumber Daya.

(1) Seksi Kapasitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kapasitas kelembagaan. (2) Seksi Kapasitas Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kapasitas sumber daya .

Subdirektorat Potensi Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penggalian potensi dan pemanfaatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Subdirektorat Potensi Dunia Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penggalian potensi dan pemanfaatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penggalian potensi dan pemanfaatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penggalian potensi dan pemanfaatan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penggalian potensi dan pemanfaatan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penggalian potensi dan pemanfaatan.

Subdirektorat Potensi Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf d terdiri atas: a. Seksi Penggalian Potensi; dan b. Seksi Pemanfaatan.

(1) Seksi Penggalian Potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penggalian potensi. (2) Seksi Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran direktorat.

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan supervisi serta evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 368, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya

ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi, dan evaluasi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi, dan evaluasi; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi, dan evaluasi; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi, dan evaluasi; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan dan terminasi;dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf c terdiri atas : a. Subdirektorat Persiapan Pemberdayaan; b. Subdirektorat Pelaksanaan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; c. Subdirektorat Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan; d. Subdirektorat Rujukan, Terminasi dan Evaluasi; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Persiapan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang persiapan pemberdayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 371, Subdirektorat Persiapan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi komunitas adat terpencil dan analisis lingkungan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi komunitas adat terpencil dan analisis lingkungan; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi komunitas adat terpencil dan analisis lingkungan; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi komunitas adat terpencil dan analisis lingkungan.

Subdirektorat Persiapan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf a terdiri atas : a. Seksi Identifikasi Komunitas Adat Terpencil; dan b. Seksi Analisis Lingkungan.

(1) Seksi Identifikasi Komunitas Adat Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi komunitas adat terpencil. (2) Seksi Analisis Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis lingkungan.

Subdirektorat Pelaksanaan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia komunitas adat terpencil dan pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 375, Subdirektorat Pelaksanaan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia komunitas adat terpencil dan pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia komunitas adat terpencil dan pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sumber daya manusia komunitas adat terpencil dan pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil; dan d. pemantauan, evaluasi di bidang pemberdayaan sumber daya manusia komunitas adat terpencil dan

pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil.

Subdirektorat Pelaksanaan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf b terdiri atas : a. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Komunitas Adat Terpencil; dan b. Seksi Pemberdayaan Pendamping Sosial Komunitas Adat Terpencil.

(1) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Komunitas Adat Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia komunitas adat terpencil. (2) Seksi Pemberdayaan Pendamping Sosial Komunitas Adat Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil.

Subdirektorat Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 379, Subdirektorat Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan; dan d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Subdirektorat Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf c terdiri atas: a. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Budaya; dan b. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan.

(1) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan budaya. (2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi dan lingkungan.

Subdirektorat Rujukan, Terminasi, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rujukan, terminasi, dan evaluasi pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 383, Subdirektorat Rujukan, Terminasi, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rujukan, terminasi, dan evaluasi pemberdayaan komunitas adat terpencil; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rujukan, terminasi, dan evaluasi pemberdayaan komunitas adat terpencil; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rujukan, terminasi, dan evaluasi pemberdayaan komunitas adat terpencil; dan b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rujukan, terminasi, dan evaluasi pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Subdirektorat Rujukan, Terminasi, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf d terdiri atas: a. Seksi Rujukan dan Terminasi; dan b. Seksi Pemantauan, dan Evaluasi.

(1) Seksi Rujukan dan Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rujukan dan terminasi. (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran Direktorat.

Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan supervisi, serta evaluasi dan pemantauan di bidang kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawanan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawanan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawanan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai- nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawanan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional; e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman

makam pahlawanan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf d terdiri atas: a. Subdirektorat Penghargaan dan Tunjangan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan, dan Perintis Kemerdekaan; b. Subdirektorat Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Keperintisan; c. Subdirektorat Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial; d. Subdirektorat Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Makam Pahlawan Nasional dan Taman Makam Pahlawan Nasional; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Penghargaan dan Tunjangan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang seleksi dan identifikasi penghargaan dan pengelolaan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Subdirektorat Penghargaan dan Tunjangan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang seleksi dan identifikasi penghargaan dan pengelolaan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang seleksi dan identifikasi penghargaan dan pengelolaan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang seleksi dan identifikasi penghargaan dan pengelolaan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan; dan d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang seleksi dan identifikasi penghargaan dan pengelolaan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.

Subdirektorat Penghargaan dan Tunjangan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan, dan Perintis Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 huruf a terdiri atas: a. Seksi Seleksi dan Identifikasi Penghargaan; dan b. Seksi Pengelolaan Tunjangan.

(1) Seksi Seleksi dan Identifikasi Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang seleksi dan identifikasi penghargaan. (2) Seksi Pengelolaan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan tunjangan.

Subdirektorat Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penggalian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Subdirektorat Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penggalian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penggalian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penggalian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penggalian dan penanaman nilai- nilai kepahlawanan dan keperintisan.

Subdirektorat Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 huruf b terdiri atas: a. Seksi Penggalian Nilai-Nilai; dan b. Seksi Penanaman Nilai-Nilai.

(1) Seksi Penggalian Nilai-Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penggalian nilai-nilai. (2) Seksi Penanaman Nilai-Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman nilai-nilai.

Subdirektorat Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Subdirektorat Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesetiakawanan dan restorasi sosial; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetiakawanan dan restorasi sosial; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesetiakawanan dan restorasi sosial; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Subdirektorat Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 huruf c terdiri atas: a. Seksi Kesetiakawanan Sosial; dan b. Seksi Restorasi Sosial.

(1) Seksi Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetiakawanan sosial. (2) Seksi Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang restorasi sosial.

Subdirektorat Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Makam Pahlawan Nasional dan Taman Makam Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang taman makam pahlawan nasional utama, makam pahlawan nasional, dan taman makam pahlawan nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Subdirektorat Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Makam Pahlawan Nasional, dan Taman Makam Pahlawan Nasional menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang taman makam pahlawan nasional utama, makam pahlawan nasional, dan taman makam pahlawan nasional; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang taman makam pahlawan nasional utama, makam pahlawan nasional, dan taman makam pahlawan nasional; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang taman makam pahlawan nasional utama, makam pahlawan nasional, dan taman makam pahlawan nasional; dan d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang taman makam pahlawan nasional utama, makam pahlawan nasional, dan taman makam pahlawan nasional.

Subdirektorat Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Makam Pahlawan Nasional dan Taman Makam Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 huruf d terdiri atas: a. Seksi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama; dan b. Seksi Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional.

(1) Seksi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang taman makam pahlawan nasional utama. (2) Seksi Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran Direktorat.

Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan, dan penyidikan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan, dan penyidikan; c. penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan, dan penyidikan;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan dan penyidikan; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan, dan penyidikan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 terdiri atas: a. Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kebutuhan; b. Subdirektorat Perizinan dan Pengumpulan; c. Subdirektorat Pemanfaatan Sumber Dana Bantuan Sosial; d. Subdirektorat Pemantauan dan Penyidikan; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kebutuhan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengelolaan sumber dana bantuan sosial; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengelolaan sumber dana bantuan sosial; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

Subdirektorat Bimbingan dan Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf a terdiri atas: a. Seksi Identifikasi; dan b. Seksi Analisis Kebutuhan.

(1) Seksi Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi. (2) Seksi Analisis Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebutuhan.

Subdirektorat Perizinan dan Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan di bidang perizinan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Subdirektorat Perizinan dan Pengumpulan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perizinan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perizinan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial; dan d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial.

Subdirektorat Perizinan dan Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf b terdiri atas: a. Seksi Perizinan; dan b. Seksi Pengumpulan.

(1) Seksi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan. (2) Seksi Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengumpulan.

Subdirektorat Pemanfaatan Sumber Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan barang dan uang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Subdirektorat Pemanfaatan Sumber Dana Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan barang dan uang; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan barang dan uang; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan barang dan uang; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan barang dan uang.

Subdirektorat Pemanfaatan Sumber Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf c terdiri atas: a. Seksi Pemanfaatan Barang; dan b. Seksi Pemanfaatan Uang.

(1) Seksi Pemanfaatan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan barang.

(2) Seksi Pemanfaatan Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan uang.

Subdirektorat Pemantauan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan dan penyidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Subdirektorat Pemantauan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan penyidikan pengelolaan sumber dana bantuan sosial; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan dan penyidikan pengelolaan sumber dana bantuan sosial; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan dan penyidikan pengelolaan sumber dana bantuan sosial; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan dan penyidikan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

Subdirektorat Pemantauan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf d terdiri atas: a. Seksi Pemantauan; dan b. Seksi Penyidikan.

(1) Seksi Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan. (2) Seksi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan/atau perbatasan antar negara; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan/atau perbatasan antar negara; c. penyusunan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan/atau perbatasan antar negara; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan/atau perbatasan antar negara; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan/atau perbatasan antar negara; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan; c. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan d. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara.

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaporan; b. pengelolaan urusan keuangan; dan c. pelaksanaan urusan organisasi dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, hukum, dan hubungan masyarakat.

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a terdiri atas: a. Bagian Program dan Pelaporan; b. Bagian Keuangan; dan c. Bagian Umum, Hukum, dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; b. pemantauan dan evaluasi; dan c. penyiapan bahan penyusunan laporan dan pengelolaan data.

Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Program; b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; dan c. Subbagian Pelaporan.

(1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran. (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 huruf b mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi. (3) Subbagian Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan; b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf b terdiri atas: a. Subbagian Tata Laksana Keuangan; b. Subbagian Perbendahaaraan dan Gaji; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Tata Laksana Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tatalaksana keuangan. (2) Subbagian Perbendahaaraan dan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan perbendaharaan, tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan ganti rugi serta urusan gaji. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pembukuan, verifikasi, dan akuntansi.

Bagian Umum, Hukum, dan Hubungan Masyrakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan

kepegawaian, kerumahtanggaan, urusan tata usaha, hukum, dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Bagian Umum, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengelolaan organisasi dan kepegawaian; b. penyiapan bahan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan; dan c. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang- undangan, penelaahan, dan bantuan hukum serta pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Umum, Hukum, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf c terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian; b. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan c. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana serta urusan kepegawaian. (2) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan. (3) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan penelaahan, kajian naskah hukum, bantuan hukum, dan urusan hubungan masyarakat.

Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin Perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b terdiri atas: a. Subdirektorat Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; b. Subdirektorat Pendampingan dan Pemberdayaan; c. Subdirektorat Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan, dan penguatan kapasitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Subdirektorat Identifikasi dan Penguatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan serta penguatan kapasitas; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan serta penguatan kapasitas; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan pemetaan serta penguatan kapasitas; dan d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan, dan penguatan kapasitas.

Subdirektorat Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf a terdiri atas: a. Seksi Identifikasi dan Pemetaan; dan b. Seksi Penguatan Kapasitas.

(1) Seksi Identifikasi dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan. (2) Seksi Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan kapasitas.

Subdirektorat Pendampingan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan dan pemberdayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Subdirektorat Pendampingan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendampingan dan pemberdayaan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan dan pemberdayaan: c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendampingan dan pemberdayaan; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan dan pemberdayaan.

Subdirektorat Pendampingan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf b terdiri atas: a. Seksi Pendampingan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

(1) Seksi Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 huruf a mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan (2) Seksi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 huruf b mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan.

Subdirektorat Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan stimulan dan penataan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Subdirektorat Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bantuan stimulan dan penataan lingkungan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan stimulan dan penataan lingkungan:

c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bantuan stimulan dan penataan lingkungan; dan d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan stimulan dan penataan lingkungan.

Subdirektorat Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf c terdiri atas: a. Seksi Bantuan Stimulan; dan b. Seksi Penataan Lingkungan Sosial.

(1) Seksi Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan stimulan. (2) Seksi Penataan Lingkungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan sosial.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran Direktorat.

Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin Perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c terdiri atas: a. Subdirektorat Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; b. Subdirektorat Pendampingan dan Pemberdayaan; c. Subdirektorat Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan, dan penguatan kapasitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Subdirektorat Identifikasi dan Penguatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan serta penguatan kapasitas; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan serta penguatan kapasitas; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan pemetaan serta penguatan kapasitas; dan d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan serta penguatan kapasitas.

Subdirektorat Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 huruf a terdiri atas: a. Seksi Identifikasi dan Pemetaan; dan b. Seksi Penguatan Kapasitas.

(1) Seksi Identifikasi dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan. (2) Seksi Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan kapasitas.

Subdirektorat Pendampingan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan dan pemberdayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Subdirektorat Pendampingan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendampingan dan pemberdayaan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan dan pemberdayaan; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendampingan dan pemberdayaan; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan dan pemberdayaan.

Subdirektorat Pendampingan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 huruf b terdiri atas: a. Seksi Pendampingan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

(1) Seksi Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf a mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan (2) Seksi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf b mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan.

Subdirektorat Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan stimulan dan penataan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Subdirektorat Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bantuan stimulan dan penataan lingkungan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan stimulan dan penataan lingkungan;

c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bantuan stimulan dan penataan lingkungan; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan stimulan dan penataan lingkungan.

Subdirektorat Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 huruf c terdiri atas: a. Seksi Bantuan Stimulan; dan b. Seksi Penataan Lingkungan Sosial.

(1) Seksi Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan stimulan. (2) Seksi Penataan Lingkungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan sosial.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran Direktorat.

Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau- Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan

kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf d terdiri atas: a. Subdirektorat Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; b. Subdirektorat Pendampingan dan Pemberdayaan; c. Subdirektorat Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan, dan penguatan kapasitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Subdirektorat Identifikasi dan Penguatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan, dan penguatan kapasitas; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan, dan penguatan kapasitas; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan pemetaan, dan penguatan kapasitas; dan

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan, dan penguatan kapasitas.

Subdirektorat Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 huruf a terdiri atas: a. Seksi Identifikasi dan Pemetaan; dan b. Seksi Penguatan Kapasitas.

(1) Seksi Identifikasi dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan. (2) Seksi Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan kapasitas.

Subdirektorat Pendampingan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 huruf b melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan dan pemberdayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Subdirektorat Pendampingan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendampingan dan pemberdayaan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan dan pemberdayaan; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendampingan dan pemberdayaan; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan dan pemberdayaan.

Subdirektorat Pendampingan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 huruf b terdiri atas: a. Seksi Pendampingan; dan b. Seksi Pemberdayaan.

(1) Seksi Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 huruf a mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan. (2) Seksi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 huruf b mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan.

Subdirektorat Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan stimulan dan penataan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Subdirektorat Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bantuan stimulan dan penataan lingkungan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan stimulan dan penataan lingkungan; c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bantuan stimulan dan penataan lingkungan; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan stimulan dan penataan lingkungan.

Subdirektorat Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 huruf c terdiri atas: a. Seksi Bantuan Stimulan; dan b. Seksi Penataan Lingkungan Sosial.

(1) Seksi Bantu Stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan stimulan. (2) Seksi Penataan Lingkungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan sosial.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran Direktorat.

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial; b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 terdiri atas: a. Sekretariat Inspektorat; b. Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; c. Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial; d. Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; e. Inspektorat Bidang Penunjang; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaporan; b. pengelolaan urusan keuangan; c. pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan d. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga.

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 huruf a terdiri atas: a. Bagian Program dan Pelaporan; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan d. Bagian Umum.

Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran, dan pengembangan program pengawasan; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan serta pelayanan informasi pengawasan.

Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; dan b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan

rencana program dan anggaran, dan pengembangan program pengawasan. (2) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501 huruf b terdiri atas: a. Subbagian Tata Laksana Keuangan; dan b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji.

(1) Subbagian Tata Laksana Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatalaksanaan keuangan, perjalanan dinas, verifikasi akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan. (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan perbendaharaan, tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan ganti rugi serta urusan gaji.

Bagian Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan analisis laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510, Bagian Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan; dan b. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501 huruf c terdiri atas: a. Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan; dan b. Subbagian Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

(1) Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, penyusunan laporan analisis hasil laporan pengawasan serta penyusunan kompilasi laporan hasil pengawasan dan pengelolaan pengaduan. (2) Subbagian Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut dan penyajian laporan hasil pengawasan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian, Hukum, hubungan masyarakat, urusan tata usaha , kerumahtanggaan, dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian dan hukum; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501 huruf d terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; dan b. Subbagian Hubungan Masyarakat, Tata Usaha dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepegawaian dan hukum. (2) Subbagian Hubungan Masyarakat, Tata Usaha, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hubungan masyarakat, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf b mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518, Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern; b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; c. penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; d. penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan; e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan; f. penyiapan pelaksanaan investigasi; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf b terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520 huruf b secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengawasan intern, melaksanakan pengawasan intern, melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu dan pelaksanaan fungsi lainnya pada lingkup Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial serta investigasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522, Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern; b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; c. penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; d. penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan; e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan; f. penyiapan pelaksanaan investigasi; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf c terdiri atas : a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524 huruf b secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengawasan intern, melaksanakan pengawasan intern, melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu dan pelaksanaan fungsi lainnya pada lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin serta investigasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;

b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; c. penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; d. penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan; f. penyiapan pelaksanaan investigasi; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf d terdiri atas : a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf b secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Inspektorat Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap melaksanakan kebijakan teknis

pengawasan intern, melaksanakan pengawasan intern, melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu dan pelaksanaan fungsi lainnya pada lingkup lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, serta investigasi.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Inspektorat Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern; b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; c. penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; d. penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan; e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan; f. penyiapan pelaksanaan investigasi; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

Inspektorat Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf d terdiri atas : a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Bidang Penunjang. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 huruf b secara fungsional bertanggung jawab

kepada Inspektur Bidang Penunjang dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

(1) Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas membantu inspektur bidang dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah tenaga fungsional auditor dalam jenjang jabatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan. (3) Kelompok jabatan fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh pejabat fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur. (4) Jumlah tenaga fungsional auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Jenjang jabatan tenaga fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial. (2) Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535 mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesejahteraan sosial serta penyuluhan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial; d. pelaksanaan penyuluhan sosial; e. pelaksanaan kegiatan pemrosesan sertifikasi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial serta akreditasi lembaga kesejahteraan sosial; f. pembinaan jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial; g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; h. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan, Penelitian. dan Penyuluhan Sosial; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535 terdiri atas: a. Sekretariat Badan;

b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial; c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial; d. Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial; dan e. Pusat Penyuluhan Sosial.

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 539, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; b. pengelolaan urusan administrai keuangan; c. pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana, hukum, dan hubungan masyarakat; dan d. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, tata persuratan, dan kearsipan.

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf a terdiri atas: a. Bagian Program dan Pelaporan; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat; dan d. Bagian Umum.

Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542, Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; b. pemantauan dan evaluasi; dan c. penyiapan bahan penyusunan laporan dan pengelolaan data.

Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; dan c. Subbagian Pelaporan.

(1) Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran. (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 huruf b mempunyai tugas melakukan pemantauan, dan evaluasi. (3) Subbagian Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan; b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf b terdiri atas: a. Subbagian Tata Laksana Keuangan; b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Tata Laksana Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan. (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan perbendaharaan, tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan ganti rugi serta urusan gaji. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pembukuan, verifikasi, dan akuntansi.

Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan penataan organisasi dan tata laksana, hukum, dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550, Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana; b. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan, penelaahan, dan bantuan hukum; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf c terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; b. Subbagian Hukum; dan c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana. (2) Subbagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan kajian naskah hukum, serta bantuan hukum. (3) Subbagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian, kerumahtanggaan, dan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian; b. penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf d terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan rumah tangga dan perlengkapan. (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata persuratan dan kearsipan.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf b mempunyai

tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; e. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; f. penyiapan penetapan kebutuhan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; g. penyiapan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; h. penyiapan pengendalian program pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf b terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Program dan Penjaminan Mutu; c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah; dan d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kehumasan, hukum, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan, dan kepustakaan.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan; dan b. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan administrasi kepegawaian dan administrasi pengelolaan keuangan. (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Bidang Program dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, Bidang Program dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi serta penyusunan rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; b. penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data program pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; c. penyiapan bahan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; d. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama pendidikan tinggi; e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pedoman pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; dan g. pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.

Bidang Program dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560 huruf b terdiri atas: a. Subbidang Program; dan b. Subbidang Penjaminan Mutu, Evaluasi, dan Pelaporan.

(1) Subbidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567 huruf a mempunyai tugas melakunan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, koordinasi,

pengumpulan, pengolahan serta penyajian data program pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial. (2) Subbidang Penjaminan Mutu, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penjaminan mutu, kerja sama pendidikan tinggi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560 huruf c mempunyai tugas melaknakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial aparatur pemerintah berskala nasional maupun internasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah; b. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama serta pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pedoman pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560 huruf c terdiri atas: a. Subbidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan b. Subbidang Kerja Sama dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.

(1) Subbidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah pada skala nasional maupun internasional. (2) Subbidang Kerja Sama dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama serta pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial masyarakat pada skala nasional maupun internasional;

b. penyiapan bahan kerja sama pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial masyarakat pada skala nasional maupun internasional; c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan jarak jauh; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial masyarakat; e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial masyarakat; dan f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial masyarakat.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560 huruf d terdiri atas: a. Subbidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan b. Subbidang Kerja Sama dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.

(1) Subbidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial masyarakat pada skala nasional maupun internasional. (2) Subbidang Kerja Sama dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama serta pengembangan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan penunjang. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan penunjang; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pedoman di bidang penelitian dan pengembangan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan penunjang; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian dan pengembangan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan penunjang; e. penyiapan pelaksanaan penetapan kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang penelitian dan pengembangan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan penunjang;

f. penyiapan pelaksanaan penetapan jaminan mutu di bidang penelitian dan pengembangan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan penunjang; g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan penunjang; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf c terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Penanganan Fakir Miskin; c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial; dan d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, dan Penunjang.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan perencanaan program dan anggaran, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; dan b. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran. (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan penanganan fakir miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584, Bidang Penelitian dan Pengembangan Penanganan Fakir Miskin, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan analisis kebutuhan di bidang penelitian dan pengembangan penanganan fakir miskin; b. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan penanganan fakir miskin;

c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan penanganan fakir miskin; d. penyiapan bahan penjaminan mutu, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan penanganan fakir miskin; e. penyiapan bahan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan penanganan fakir miskin; f. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pedoman penelitian dan pengembangan penanganan fakir miskin; g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian dan pengembangan penanganan fakir miskin; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan penanganan fakir miskin.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 huruf b terdiri atas : a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan; dan b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, dan Perbatasan Antar negara.

(1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan, kerja sama, pelaksanaan, penjaminan mutu, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian dan pengembangan penanganan fakir miskin perdesaan dan perkotaan. (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Perbatasan Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 huruf b

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan, kerja sama, pelaksanaan, penjaminan mutu, evaluasi, pelaporan dan diseminasi penelitian dan pengembangan penanganan fakir miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Perbatasan Antar Negara.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan analisis kebutuhan di bidang penelitian dan pengembangan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial; b. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial; d. penyiapan bahan pelaksanaan penjaminan mutu, evaluasi, dan pelaporan penelitian serta pengembangan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial; e. penyiapan bahan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;

f. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pedoman penelitian dan pengembangan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial; g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian dan pengembangan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 huruf c terdiri atas: a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Rehabilitasi Sosial; dan b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Sosial.

(1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan, kerja sama, pelaksanaan, penjaminan mutu, evaluasi, pelaporan serta diseminasi penelitian dan pengembangan rehabilitasi sosial. (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan, kerja sama, pelaksanaan, penjaminan mutu, evaluasi, pelaporan serta diseminasi penelitian dan pengembangan pemberdayaan sosial.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 579 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan perlindungan sosial, jaminan sosial, dan penunjang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592, Bidang Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dan Penunjang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan analisis kebutuhan penelitian dan pengembangan perlindungan sosial jaminan sosial dan penunjang; penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan perlindungan sosial, jaminan sosial dan penunjang. b. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan perlindungan sosial, jaminan sosial dan penunjang; c. penyiapan bahan pelaksanaan penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan perlindungan sosial, jaminan sosial dan penunjang; d. Penyiapan bahan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan perlindungan sosial, jaminan sosial dan penunjang; e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman penelitian dan pengembangan perlindungan sosial, jaminan sosial dan penunjang; f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian dan pengembangan perlindungan sosial, jaminan sosial dan penunjang; dan g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan perlindungan sosial, jaminan sosial dan penunjang.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 huruf d terdiri atas: a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Sosial, dan Jaminan Sosial; dan b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penunjang.

(1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan, kerja sama, pelaksanaan, penjaminan mutu, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian dan pengembangan perlindungan sosial dan jaminan sosial. (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan, kerja sama, pelaksanaan, penjaminan mutu, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian dan pengembangan bidang penunjang.

Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi serta pelaksanaan di bidang pengembangan profesi pekerja sosial, dan penyuluh sosial, serta pelaksanaan sertifikasi profesi pekerja sosial, penyuluh sosial dan tenaga

kesejahteraan sosial, serta pemberian akreditasi lembaga kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596, Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan profesi pekerja sosial, penyuluh sosial, dan sertifikasi pekerja sosial, penyuluh sosial dan tenaga kesejahteraan sosial serta akreditasi lembaga kesejahteraan sosial; b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan profesi pekerja sosial, penyuluh sosial, dan sertifikasi pekerja sosial, penyuluh sosial dan tenaga kesejahteraan sosial, serta pemberian akreditasi lembaga kesejahteraan sosial; c. penyiapan penyusunan standardisasi dan prosedur pengembangan profesi pekerja sosial, dan penyuluh sosial, dan sertifikasi pekerja sosial, penyuluh sosial dan tenaga kesejahteraan sosial serta pemberian akreditasi lembaga kesejahteraan sosial; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman di bidang pengembangan profesi pekerja sosial, dan penyuluh sosial; e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan profesi pekerja sosial, dan penyuluh sosial; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan profesi pekerja sosial, penyuluh sosial, dan sertifikasi pekerja sosial, penyuluh sosial dan tenaga kesejahteraan sosial serta pemberian akreditasi lembaga kesejahteraan sosial pemberian akreditasi lembaga kesejahteraan sosial; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Pusat.

Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf d terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Peningkatan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial; dan c. Bidang Akreditasi dan Sertifikasi.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan perencanaan program dan anggaran, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; dan b. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran.

(2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Bidang Peningkatan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peningkatan profesi pekerja sosial dan penyuluh sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603, Bidang Peningkatan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas profesi pekerja sosial; b. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh sosial; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pengembangan kerja sama.

Bidang Peningkatan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf b terdiri atas: a. Subbidang Peningkatan Profesi Pekerja Sosial; dan b. Subbidang Peningkatan Penyuluh Sosial.

(1) Subbidang Peningkatan Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, kerja sama, dan admistrasi profesi pekerja sosial.

(2) Subbidang Peningkatan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerja sama, dan administrasi penyuluh sosial.

Bidang Akreditasi dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan standardisasi dan fasilitasi pelaksanaan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial dan sertifikasi profesi pekerja sosial, penyuluh sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607, Bidang Akreditasi dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi akreditasi lembaga kesejahteraan sosial dan sertifikasi profesi pekerja sosial, penyuluh sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial; b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi akreditasi lembaga kesejahteraan sosial; c. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi profesi pekerja sosial, penyuluh sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman standarisasi sertifikasi dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial dan profesi pekerja sosial, penyuluh sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial; e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi dan standarisasi akreditasi lembaga kesejahteraan sosial dan profesi pekerja sosial, penyuluh sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial; dan

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi sertifikasi dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial dan profesi pekerja sosial, penyuluh sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial.

Bidang Akreditasi dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf c terdiri atas: a. Subbidang Akreditasi; dan b. Subbidang Sertifikasi.

(1) Subbidang Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga kesejahteraan sosial. (2) Subbidang Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sertifikasi tenaga kesejahteraan sosial.

Pusat Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611, Pusat Penyuluhan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyuluhan sosial; b. penyiapan pelaksanaan penyuluhan sosial; c. penyiapan pelaksanaan perumusan kebijakan dan program penyuluhan sosial; d. penyiapan pelaksanaan kebijakan dan program penyuluhan sosial; e. penyiapan pelaksanaan penetapan kebutuhan dan sarana penyuluhan sosial; f. penyiapan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman di bidang penyuluhan sosial; g. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan sosial h. pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan sosial; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf e terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Analisis Kebutuhan dan Sarana Penyuluhan Sosial; dan c. Bidang Pelaksanaan dan Kerja Sama Penyuluhan Sosial.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan perencanaan program dan anggaran, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; dan b. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran. (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Bidang Analisis Kebutuhan dan Sarana Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan analisis kebutuhan dan sarana penyuluhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618, Bidang Analisis Kebutuhan dan Sarana Penyuluhan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan analisis kebutuhan penyuluhan sosial; dan b. penyiapan bahan penyediaan dan pengembangan sarana penyuluhan sosial.

Bidang Analisis Kebutuhan dan Sarana Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf b terdiri atas: a. Subbidang Analisis Kebutuhan Penyuluhan Sosial; dan b. Subbidang Sarana Penyuluhan Sosial.

(1) Subbidang Analisis Kebutuhan Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan analisis kebutuhan penyuluhan sosial. (2) Subbidang Sarana Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan standardisasi dan pengembangan sarana penyuluhan sosial.

Bidang Pelaksanaan dan Kerja Sama Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyuluhan sosial dan kerja sama penyuluhan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622, Bidang Pelaksanaan dan Kerja Sama Penyuluhan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan sosial; b. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama penyuluhan sosial; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan mutu penyuluhan sosial.

Bidang Pelaksanaan dan Kerja Sama Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf c terdiri atas:

a. Subbidang Pelaksanaan Penyuluhan Sosial; dan b. Subbidang Kerja Sama.

(1) Subbidang Pelaksanaan Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyuluhan sosial. (2) Subbidang Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama dan pengembangan mutu penyuluhan sosial.

(1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 626 terdiri atas: a. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial; b. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial; dan c. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial.

(1) Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627 huruf a mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang perubahan dan dinamika sosial. (2) Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627 huruf b mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap

isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi kesejahteraan sosial. (3) Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627 huruf c mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang aksesibilitas sosial.

(1) Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengumpulan dan pengelolaan data, pelayanan informasi, kerja sama, dan pengembangan sistem informasi; b. pelaksanaan di bidang pengumpulan dan pengelolaan data, pelayanan informasi, kerja sama, dan pengembangan sistem informasi;

c. pelaksanaan verifikasi dan validasi data program Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. d. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan, pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data, pelayanan informasi, kerja sama, dan pengembangan sistem informasi; dan e. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 terdiri atas: a. Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data; b. Bidang Pelayanan Informasi dan Penyimpanan Data; c. Bidang Pengembangan Sistem Informasi; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data, serta penyajian data.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pengumpulan data; dan b. penyiapan pengelolaan dan penyajian data.

Bidang Pegumpulan dan Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf a terdiri atas: a. Subbidang Pengumpulan Data; dan b. Subbidang Pengelolaan dan Penyajian Data.

(1) Subbidang Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data. (2) Subbidang Pengelolaan dan Penyajian Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan, penyajian dan penyebaran data.

Bidang Pelayanan Informasi dan Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi dan penyimpanan data di bidang informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637, Bidang Pelayanan Informasi dan Penyimpanan Data menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelayanan informasi; dan b. penyiapan penyimpanan data di bidang informasi.

Bidang Pelayanan Informasi dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf b terdiri atas: a. Subbidang Pelayanan Informasi; dan b. Subbidang Penyimpanan Data.

(1) Subbidang Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan informasi. (2) Subbidang Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan data di bidang informasi.

Bidang Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641, Bidang Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan bidang pengembangan sistem informasi; b. penyiapan identifikasi kondisi dan kebutuhan jaringan sistem informasi; c. penyiapan analisis dan rancangan sistem aplikasi jaringan informasi; d. penyiapan pelaksanaan program sistem aplikasi jaringan; e. penyiapan analisis kelayakan jaringan sistem informasi; dan f. penyiapan pembinaan terhadap administrator dan operator jaringan sistem informasi.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran Pusat.

(1) Di lingkungan Kementerian Sosial dapat dibentuk jabatan fungsional tertentu yang bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kecuali Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam satuan kerja unit eselon II. (3) Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam satuan kerja unit eselon III Bidang Pengembangan Sistem Informasi pada Direktorat Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644 ayat (2) terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan Kepala Satuan Organisasi. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Di lingkungan Kementerian Sosial dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu Direktorat Jenderal/Badan/Pusat sesuai dengan kebutuhan. (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Sosial harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Menteri menyampaikan laporan kepada PRESIDEN mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial secara berkala atau sesuai kebutuhan.

Kementerian Sosial harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Sosial.

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Sosial dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Sosial maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian internpemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Sosial. (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi kepala unit layanan pengadaan

barang/jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Sosial. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengembangan sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan Kementerian Sosial. (2) Kepala Bidang yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi kepala unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Sosial. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala Biro yang menangani fungsi hubungan masyarakat, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian Sosial. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagan organisasi Kementerian Sosial dan satuan organisasi di bawah Kementerian Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka : (1) Seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Kementerian Sosial berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, tetap berlaku dan pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2015 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA