Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA

(1) Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri Agama.

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan; b. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional dan daerah; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; dan e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;

(1) Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas 10 (sepuluh) unit kerja, sebagai berikut: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen; f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik; g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; i. Inspektorat Jenderal; dan j. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan. (2) Selain unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Agama dibantu oleh 5 (lima) staf ahli dan 2 (dua) pusat. (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Staf Ahli Bidang Kehidupan Beragama; b. Staf Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama; c. Staf Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan; d. Staf Ahli Bidang Pendidikan; dan e. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. (4) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Pusat Kerukunan Umat Beragama; dan b. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat.

(1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Agama; b. koordinasi penyusunan rencana dan program Kementerian Agama; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Agama; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; e. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Agama.

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Kepegawaian; c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; d. Biro Organisasi dan Tata Laksana; e. Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri; dan f. Biro Umum.

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem dan data perencanaan, koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, evaluasi dan pelaporan perencanaan di lingkungan Kementerian Agama serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengembangan sistem dan data perencanaan; b. penyusunan rencana, program, dan anggaran; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri atas: a. Bagian Pengembangan Sistem dan Data Perencanaan; b. Bagian Perencanaan dan Anggaran I; c. Bagian Perencanaan dan Anggaran II; dan d. Bagian Perencanaan dan Anggaran III.

Bagian Pengembangan Sistem dan Data Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem dan evaluasi program, pengelolaan data perencanaan, kerja sama lintas sektoral, pinjaman dan hibah luar negeri, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Pengembangan Sistem dan Data Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. pengembangan sistem dan evaluasi program; b. pengumpulan dan pengolahan data perencanaan; c. pelaksanaan kerja sama lintas sektoral, administrasi pinjaman dan hibah luar negeri; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Pengembangan Sistem dan Data Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Sistem dan Evaluasi Program; b. Subbagian Data Perencanaan, Kerja sama Lintas Sektoral, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Pengembangan Sistem dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan dan analisis bahan pengembangan sistem dan evaluasi program. (2) Subbagian Data Perencanaan, Kerja sama Lintas Sektoral, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, koordinasi dan penyiapan bahan kerja sama lintas sektoral, administrasi pinjaman dan hibah luar negeri. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga pada Biro Perencanaan.

Bagian Perencanaan dan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Perencanaan dan Anggaran I menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan; b. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran; dan c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Anggaran I terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I.1; b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I.2; dan c. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I.3.

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Aceh, Bali, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, dan Sekretariat Jenderal. (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan. (3) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I.3 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Bangka Belitung, Jawa Barat, Papua, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Perencanaan dan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Perencanaan dan Anggaran II menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan; b. pelaksanaan penyusunan program, dan anggaran; dan c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Anggaran II terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II.1; b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II.2; dan c. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II.3.

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta penyiapan dan analisis bahan evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Kepulauan Riau, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan rencana program, dan anggaran, serta penyiapan dan analisis bahan evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Jambi, D.I Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (3) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II.3 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta penyiapan dan analisis bahan evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Bagian Perencanaan dan Anggaran III mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran yang meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Perencanaan dan Anggaran III menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan; b. pelaksanaan penyusunan program, dan anggaran; dan c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Anggaran III terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.1; b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.2; dan c. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.3.

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur, Banten, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. (3) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.3 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran yang meliputi wilayah Lampung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi kepegawaian, perencanaan, penghargaan dan hukuman disiplin, mutasi, assesment dan pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian Agama serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan data dan informasi kepegawaian; b. pelaksanaan perencanaan pegawai; c. pelaksanaan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai; d. pengelolaan mutasi pegawai; e. pengelolaan assesment dan pengembangan pegawai; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Susunan organisasi Biro Kepegawaian terdiri atas: a. Bagian Data dan Informasi Kepegawaian; b. Bagian Perencanaan dan Penghargaan; c. Bagian Mutasi; dan d. Bagian Assesment dan Pengembangan Pegawai.

Bagian Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan dan analisis data, sistem informasi, dan tata naskah kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Data dan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, pengelolaan, dan analisis data kepegawaian; b. pengelolaan sistem informasi kepegawaian; dan c. pengelolaan tata naskah kepegawaian.

Bagian Data dan Informasi Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Pengelolaan Data Kepegawaian; b. Subbagian Sistem Informasi Kepegawaian; dan c. Subbagian Tata Naskah.

(1) Subbagian Pengelolaan Data Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, pengelolaan, dan analisis data kepegawaian. (2) Subbagian Sistem Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sistem informasi kepegawaian. (3) Subbagian Tata Naskah mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan tata naskah kepegawaian.

Bagian Perencanaan dan Penghargaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan kepegawaian, kesejahteraan, penghargaan dan hukuman disiplin pegawai serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Perencanaan dan Penghargaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan penghargaan, kesejahteraan, dan hukuman disiplin pegawai; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Perencanaan dan Penghargaan terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Kepegawaian; b. Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Perencanaan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan kepegawaian.

(2) Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian penghargaan, kesejahteraan, dan hukuman disiplin pegawai. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Mutasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengangkatan, pemindahan, kepangkatan, serta pemberhentian dan pemensiunan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Mutasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengangkatan pegawai; b. pelaksanaan pemindahan dan kepangkatan pegawai; dan c. pelaksanaan pemberhentian dan pemensiunan pegawai.

Bagian Mutasi terdiri atas: a. Subbagian Pengangkatan; b. Subbagian Pemindahan dan Kepangkatan; dan c. Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan.

(1) Subbagian Pengangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan pengangkatan pegawai. (2) Subbagian Pemindahan dan Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan pemindahan dan kepangkatan pegawai. (3) Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai.

Bagian Assesment dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan assesment jabatan struktural, jabatan fungsional, dan pengembangan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Assesmen dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan assesment jabatan struktural; b. pelaksanaan assesment jabatan fungsional; dan c. pelaksanaan pengembangan pegawai.

Bagian Assesment dan Pengembangan Pegawai terdiri atas: a. Subbagian Assesment Jabatan Struktural; b. Subbagian Assesment Jabatan Fungsional; dan c. Subbagian Pengembangan Pegawai.

(1) Subbagian Assesment Jabatan Struktural mempunyai tugas melakukan penyiapan assesment dan pengangkatan jabatan struktural. (2) Subbagian Assesment Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan assesment dan pengangkatan jabatan fungsional. (3) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai.

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan perbendaharaan, pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum, barang milik/kekayaan negara, akuntansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Agama serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perbendaharaan; b. pengelolaan pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan d. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Susunan organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Bagian Perbendaharaan; b. Bagian Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum; c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, verifikasi, serta penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan; b. penyiapan pelaksanaan verifikasi; dan c. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan Sekretariat Jenderal.

Bagian Perbendaharaan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Jenderal.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan. (2) Subbagian Verifikasi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan verifikasi. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan akuntansi dan pelaporan Sekretariat Jenderal.

Bagian Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan dan koordinasi pengelolaan pendapatan negara bukan pajak; dan b. pembinaan dan koordinasi pengelolaan badan layanan umum.

Bagian Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum terdiri atas: a. Subbagian Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Wilayah I; b. Subbagian Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Wilayah II; dan c. Subbagian Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Wilayah III.

(1) Subbagian Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum meliputi wilayah Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektorat Jenderal. (2) Subbagian Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum meliputi wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. (3) Subbagian Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Tengah,

Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan koordinasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan b. urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah I; b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah II; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara meliputi wilayah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektorat Jenderal. (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara meliputi wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, Direktorat

Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan dan koordinasi urusan penyusunan akuntansi; dan b. pembinaan dan koordinasi urusan penyusunan pelaporan keuangan.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah I; b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah II; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah III.

(1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan koordinasi urusan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan meliputi wilayah Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektorat Jenderal. (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan koordinasi urusan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan meliputi wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah,

Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan koordinasi urusan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Biro Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, tata laksana, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan naskah dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan penataan organisasi; b. pelaksanaan urusan penataan tata laksana; c. penyusunan naskah dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; dan d. pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi.

Susunan organisasi Biro Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Bagian Organisasi; b. Bagian Tata Laksana; c. Bagian Penyusunan Naskah dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan; dan d. Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi.

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan organisasi dan analisis jabatan, serta evaluasi dan pembinaan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan urusan analisis penataan organisasi; b. penyiapan urusan analisis jabatan; dan c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pembinaan organisasi.

Bagian Organisasi terdiri atas: a. Subbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan I; b. Subbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan II; dan c. Subbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan III.

(1) Subbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan I mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penataan organisasi dan analisis jabatan, serta evaluasi dan pembinaan organisasi meliputi wilayah Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan, dan Inspektorat Jenderal. (2) Subbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan II mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penataan organisasi dananalisis jabatan, serta evaluasi dan pembinaan organisasi meliputi wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. (3) Subbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan III mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penataan organisasi dan analisis jabatan, serta evaluasi dan pembinaan organisasi meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan standar pelayanan minimum, sistem dan prosedur kerja di lingkungan kementerian, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penataan standar pelayanan minimum; b. penyiapan penataan sistem dan prosedur kerja; dan c. urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Standar Pelayanan Minimum; b. Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Standar Pelayanan Minimum mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penataan standar pelayanan minimum. (2) Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penataan sistem dan prosedur kerja. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Penyusunan Naskah dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah rapat pimpinan, monitoring, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Penyusunan Naskah dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan naskah rapat pimpinan; b. penyiapan monitoring pelaksanaan kebijakan; dan c. penyiapan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Penyusunan Naskah dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan terdiri atas: a. Subbagian Penyiapan Naskah Rapat Pimpinan; b. Subbagian Monitoring Pelaksanaan Kebijakan; dan c. Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan.

(1) Subbagian Penyiapan Naskah Rapat Pimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan naskah rapat pimpinan. (2) Subbagian Monitoring Pelaksanaan Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan monitoring pelaksanaan kebijakan. (3) Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi mempunyai tugas monitoring pelaksanaan kebijakan kinerja dan penyelesaian hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan kementerian; dan b. penyiapan penyelesaian administrasi hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat.

Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi terdiri atas: a. Subbagian Evaluasi Kinerja; b. Subbagian Penyelesaian Hasil Pengawasan Internal; dan c. Subbagian Penyelesaian Hasil Pengawasan Eksternal.

(1) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan kementerian. (2) Subbagian Penyelesaian Hasil Pengawasan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penyelesaian administrasi hasil audit Inspektorat Jenderal dan pengawasan melekat.

(3) Subbagian Penyelesaian Hasil Pengawasan Eksternal mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penyelesaian administrasi hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pengaduan masyarakat.

Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan keputusan menteri dan rancangan peraturan perundang- undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, serta kerja sama luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; b. penyusunan rancangan keputusan menteri; c. penyuluhan dan bantuan hukum; dan d. pengelolaan kerja sama luar negeri.

Susunan organisasi Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas: a. Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan; b. Bagian Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri; c. Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum; dan d. Bagian Kerja Sama Luar Negeri.

Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, serta urusan administrasi dan dokumentasi peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan; dan b. penyiapan administrasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Subbagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan I; b. Subbagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan II; dan c. Subbagian Administrasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan.

(1) Subbagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan rancangan UNDANG-UNDANG dan peraturan lain setingkat UNDANG-UNDANG. (2) Subbagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan peraturan PRESIDEN serta peraturan lain yang sejenis. (3) Subbagian Administrasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan administrasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Bagian Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan keputusan dan peraturan menteri serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rancangan peraturan dan keputusan menteri; dan b. urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri terdiri atas: a. Subbagian Perancangan Peraturan Menteri; b. Subbagian Perancangan Keputusan Menteri; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Perancangan Keputusan Menteri mempunyai tugas melakukan penyiapan rancangan keputusan menteri dan keputusan lain yang sejenis.

(2) Subbagian Perancangan Peraturan Menteri mempunyai tugas melakukan penyiapan rancangan peraturan menteri dan peraturan lain yang sejenis. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan bantuan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyuluhan hukum; dan b. pelaksanaan bantuan hukum.

Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum terdiri atas: a. Subbagian Penyuluhan Hukum; b. Subbagian Bantuan Hukum I; dan c. Subbagian Bantuan Hukum II.

(1) Subbagian Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penyuluhan hukum. (2) Subbagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan bantuan hukum bidang tata usaha negara, pidana dan pengujian UNDANG-UNDANG. (3) Subbagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan bantuan hukum bidang perdata, agama dan pengujian peraturan di bawah UNDANG-UNDANG.

Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan administrasi dan fasilitasi kerja sama luar negeri serta dokumen perjalanan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi dan fasilitasi kerja sama luar negeri; dan b. pelaksanaan urusan dokumen perjalanan luar negeri.

Bagian Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas: a. Subbagian Administrasi dan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri; b. Subbagian Dokumen Perjalanan Luar Negeri.

(1) Subbagian Administrasi dan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan administrasi dan fasilitasi kerja sama luar negeri. (2) Subbagian Dokumen Perjalanan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan dokumen perjalanan luar negeri.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha kementerian, tata usaha pimpinan, perlengkapan sekretariat jenderal, dan rumah tangga Kementerian Agama pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha kementerian; b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan sekretariat jenderal; dan d. pelaksanaan urusan rumah tangga Kementerian Agama pusat.

Susunan organisasi Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha Kementerian; b. Bagian Tata Usaha Pimpinan; c. Bagian Perlengkapan; dan d. Bagian Rumah Tangga.

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kearsipan dan persuratan, keprotokolan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kearsipan dan persuratan; b. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas: a. Subbagian Kearsipan dan Persuratan; b. Subbagian Protokol; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Kearsipan dan Persuratan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kearsipan dan persuratan. (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum.

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha menteri, tata usaha Sekretaris Jenderal dan tata usaha Staf Ahli Menteri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha menteri; b. pelaksanaan urusan tata usaha sekretaris jenderal; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha staf ahli menteri.

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Menteri; b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; dan c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri.

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha menteri. (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal. (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha Staf Ahli Menteri.

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan, penyimpanan dan distribusi, serta penyusunan akuntansi dan pelaporan barang milik/kekayaan negara Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pengelolaan urusan pengadaan barang dan jasa; b. urusan penyimpanan dan distribusi barang pengadaan; dan c. penyusunan akuntansi dan pelaporan barang milik/kekayaan negara pada Sekretariat Jenderal.

Bagian Perlengkapan terdiri atas: a. Subbagian Pengadaan; b. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal.

(1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan pengadaan di lingkungan Sekretariat Jenderal. (2) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan distribusi barang pengadaan di lingkungan Sekretariat Jenderal. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan dalam dan pelayanan kesehatan, perjalanan dinas dan pengangkutan, serta pelayanan keamanan dan ketertiban.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan urusan dalam dan pelayanan kesehatan; b. pelayanan urusan perjalanan dinas dan pengangkutan; dan c. pelayanan keamanan dan ketertiban.

Bagian Rumah Tangga terdiri atas: a. Subbagian Urusan Dalam dan Pelayanan Kesehatan; b. Subbagian Perjalanan Dinas dan Pengangkutan; dan c. Subbagian Keamanan dan Ketertiban.

(1) Subbagian Urusan Dalam dan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan dalam dan kesehatan pegawai. (2) Subbagian Perjalanan Dinas dan Pengangkutan mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan perjalanan dinas dan pengangkutan. (3) Subbagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pelayanan keamanan dan ketertiban serta daftar kehadiran pegawai Kementerian Agama.

(1) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan Islam; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan Islam; c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam yang meliputi pendidikan madrasah, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, pendidikan agama Islam, serta pendidikan tinggi Islam. d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan Islam; e. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pendidikan Islam; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; b. Direktorat Pendidikan Madrasah; c. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Direktorat Pendidikan Agama Islam; dan e. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pelayanan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana dan program di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; b. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; c. penyusunan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; d. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; e. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; f. pengelolaan sistem informasi dan pelaporan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian; dan d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan anggaran, pengembangan sistem informasi, evaluasi program, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program dan anggaran; b. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi; dan c. pelaksanaan evaluasi program dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; b. Subbagian Sistem Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan program dan anggaran. (2) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan evaluasi program dan pelaporan.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, verifikasi, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan; b. pelaksanaan verifikasi; dan c. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan. (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan verifikasi. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan kepegawaian, penyelesaian hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian; dan c. penyelesaian hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan kepegawaian. (3) Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelesaian hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha; b. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan c. pengelolaan perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara.

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan tata usaha. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan rumah tangga. (3) Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara.

Direktorat Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan pendidikan madrasah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Direktorat Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional pendidikan madrasah: Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan; b. pelaksanaan program pendidikan madrasah yang meliputi pengembangan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, kelembagaan, dan kesiswaan; c. penyusunan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan madrasah; d. pemberian bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan madrasah; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Susunan organisasi Direktorat Pendidikan Madrasah terdiri atas: a. Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi; b. Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan; c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana; d. Subdirektorat Kelembagaan; e. Subdirektorat Kesiswaan; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan madrasah; b. pelaksanaan program di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pengembangan kurikulum dan evaluasi pendidikan madrasah; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi kurikulum pendidikan madrasah.

Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Raudhatul Athfal; b. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Madrasah Ibtidaiyah; c. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Madrasah Tsanawiyah; dan d. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Madrasah Aliyah.

(1) Seksi Kurikulum dan Evaluasi Raudhatul Athfal mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan Raudhatul Athfal dan/atau pendidikan lain yang sejenis. (2) Seksi Kurikulum dan Evaluasi Madrasah Ibtidaiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. (3) Seksi Kurikulum dan Evaluasi Madrasah Tsanawiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan Madrasah Tsanawiyah. (4) Seksi Kurikulum dan Evaluasi Madrasah Aliyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis mengenai pendidik dan tenaga kependidikan; b. pelaksanaan program di bidang pendidik dan tenaga kependidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidik dan tenaga kependidikan; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan.

Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas: a. Seksi Pendidik Madrasah; b. Seksi Kepala Madrasah; c. Seksi Pengawas Madrasah; dan d. Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah.

(1) Seksi Pendidik Madrasah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidik Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan (2) Seksi Kepala Madrasah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kepala Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan; (3) Seksi Pengawas Madrasah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengawas pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. (4) Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang tenaga kependidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana; b. pelaksanaan program di bidang sarana dan prasarana Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas: a. Seksi Sarana dan Prasarana Raudhatul Athfal; b. Seksi Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah; c. Seksi Sarana dan Prasarana Madrasah Tsanawiyah; dan d. Seksi Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah.

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Raudhatul Athfal mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sarana dan prasarana raudhatul athfal dan/atau pendidikan lain yang sejenis. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sarana dan prasarana madrasah ibtidaiyah. (3) Seksi Sarana dan Prasarana Madrasah Tsanawiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sarana dan prasarana madrasah tsanawiyah. (4) Seksi Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sarana dan prasarana madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

Subdirektorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan; b. pelaksanaan program di bidang kelembagaan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pengembangan kelembagaan; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan; dan e. pelaksanaan kerja sama kelembagaan.

Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan Raudhatul Athfal; b. Seksi Kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah; c. Seksi Kelembagaan Madrasah Tsanawiyah; dan d. Seksi Kelembagaan Madrasah Aliyah;

(1) Seksi Kelembagaan Raudhatul Athfal mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan dan kerjasama kelembagaan raudhatul athfal dan pendidikan sejenis. (2) Seksi Kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan dan kerjasama kelembagaan madrasah ibtidaiyah. (3) Seksi Kelembagaan Madrasah Tsanawiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan dan kerjasama kelembagaan madrasah tsanawiyah. (4) Seksi Kelembagaan Madrasah Aliyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan dan kerjasama kelembagaan madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

Subdirektorat Kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi kesiswaan serta pengelolaan beasiswa dan bantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Subdirektorat Kesiswaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang kesiswaan; b. pelaksanaan program di bidang kesiswaan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan. c. pelaksanaan pengembangan potensi kesiswaan; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesiswaan; dan e. pengelolaan beasiswa dan bantuan operasional madrasah.

Subdirektorat Kesiswaan terdiri atas: a. Seksi Kesiswaan Raudhatul Athfal; b. Seksi Kesiswaan Madrasah Ibtidaiyah; c. Seksi Kesiswaan Madrasah Tsanawiyah; dan d. Seksi Kesiswaan Madrasah Aliyah;

(1) Seksi Kesiswaan Raudhatul Athfal mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesiswaan dan bantuan raudhatul athfal dan/atau pendidikan lain yang sejenis. (2) Seksi Kesiswaan Madrasah Ibtidaiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kesiswaan, beasiswa dan bantuan madrasah ibtidaiyah. (3) Seksi Kesiswaan Madrasah Tsanawiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kesiswaan, beasiswa dan bantuan madrasah tsanawiyah.

(4) Seksi Kesiswaan Madrasah Aliyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kesiswaan beasiswa dan bantuan madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Pendidikan Madrasah. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Pendidikan Madrasah.

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional pendidikan diniyah yang meliputi diniyah takmiliyah, diniyah formal, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al Qur’an; b. pelaksanaan program di bidang pendidikan diniyah yang meliputi pengembangan kurikulum, ketenagaan, kesantrian, sarana dan prasarana, serta kelembagaan dan kerjasama; c. penyusunan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian penilaian pendidikan diniyah dan pondok pesantren. d. pemberian bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penilaian pendidikan diniyah dan pondok pesantren; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Susunan organisasi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren terdiri atas: a. Subdirektorat Kurikulum; b. Subdirektorat Ketenagaan; c. Subdirektorat Kesantrian; d. Subdirektorat Sarana dan Prasarana; e. Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja sama; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi kurikulum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Kurikulum menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan evaluasi; b. pelaksanaan program di bidang kurikulum yang meliputi pengembangan kurikulum pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al Qur’an c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pengembangan kurikulum; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi kurikulum.

Subdirektorat Kurikulum terdiri atas: a. Seksi Diniyah Takmiliyah; b. Seksi Diniyah Formal dan Pendidikan Dasar Salafiyah; c. Seksi Pondok Pesantren; dan d. Seksi Pendidikan Al Qur’an.

(1) Seksi Diniyah Takmiliyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan diniyah takmiliyah.

(2) Seksi Diniyah Formal dan Pendidikan Dasar Salafiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi diniyah formal dan pendidikan dasar salafiyah. (3) Seksi Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Al Qur’an mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan Al Qur’an.

Subdirektorat Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Ketenagaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang ketenagaan; b. pelaksanaan program di bidang ketenagaan pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al Qur’an. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan pengembangan ketenagaan; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagaan.

Subdirektorat Ketenagaan terdiri atas: a. Seksi Diniyah Formal; b. Seksi Takmiliyah; c. Pendidikan Dasar Salafiyah; dan d. Seksi Pondok Pesantren dan Pendidikan Al Qur’an.

(1) Seksi Diniyah Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang ketenagaan pendidikan diniyah formal. (2) Seksi Diniyah Takmiliyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang ketenagaan pendidikan diniyah takmiliyah. (3) Seksi Pendidikan Dasar Salafiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang ketenagaan pendidikan dasar salafiyah. (4) Seksi Pondok Pesantren dan Pendidikan Al Qur’an mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang ketenagaan pendidikan pondok pesantren dan pendidikan al Qur’an.

Subdirektorat Kesantrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi santri pada pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al-Qur’an.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Subdirektorat Kesantrian menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan potensi santri; b. pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan potensi santri pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al-Qur’an; dan c. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi.

Subdirektorat Kesantrian terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah; b. Seksi Pendidikan Diniyah Formal, Pondok Pesantren, dan Pendidikan Dasar Salafiyah; dan c. Seksi Pendidikan Al Qur’an;

(1) Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi santri, bimbingan teknis, serta evaluasi pengelolaan dan pengembangan potensi santri pada pendidikan diniyah takmiliyah. (2) Seksi Pendidikan Diniyah Formal, Pondok Pesantren, dan Pendidikan Dasar Salafiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi santri, bimbingan teknis, serta evaluasi pengelolaan dan pengembangan potensi santri pada pendidikan diniyah formal, pondok pesantren, dan pendidikan dasar salafiyah. (3) Seksi Pendidikan Al Qur’an mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi santri, bimbingan teknis, serta evaluasi pengelolaan dan pengembangan potensi santri pada pendidikan al Qur’an.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan sarana prasarana pada pendidikan diniyah formal, diniyah takmiliyah, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al-Qur’an.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan sarana dan prasarana pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al-Qur’an. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas:

a. Seksi Diniyah Takmiliyah; b. Seksi Diniyah Formal dan Pendidikan Dasar Salafiyah; c. Seksi Pondok Pesantren; dan d. Seksi Pendidikan Al Qur’an.

(1) Seksi Diniyah Takmiliyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pada diniyah takmiliyah. (2) Seksi Diniyah Formal dan Pendidikan Dasar Salafiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pada diniyah formal dan pendidikan dasar salafiyah. (3) Seksi Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang sarana prasarana pada pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Al Qur’an mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang sarana prasarana pada pendidikan al Qur’an.

Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengembangan kerja sama kelembagaan pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al Qur’an.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja sama menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan kerja sama; b. pelaksanaan program di bidang kelembagaan dan kerja sama kelembagaan pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al-Qur’an.

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan pengembangan kelembagaan dan kerja sama; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan dan kerja sama.

Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja sama terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan; b. Seksi Kerja Sama Dalam Negeri; c. Seksi Kerja Sama Luar Negeri.

(1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kelembagaan pada pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, pendidikan dasar salafiyah, pesantren, dan pendidikan Al-Qur’an. (2) Seksi Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam negeri. (3) Seksi Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan luar negeri.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

Direktorat Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta

evaluasi pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Direktorat Pendidikan Agama Islam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan agama Islam; b. pelaksanaan program di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama Islam; d. pemberian bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang pendidikan agama Islam; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Direktorat Pendidikan Agama Islam terdiri atas: a. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK); b. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD); c. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama (SMP); d. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas (SMA); e. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan TK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan agama pada PAUD dan TK.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan TK menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada PAUD dan TK; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa; c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pendidikan agama Islam pada PAUD dan TK; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada PAUD dan TK.

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan TK terdiri atas; a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi pada PAUD dan TK; b. Seksi Ketenagaan PAUD dan TK; dan c. Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa PAUD dan TK.

(1) Seksi Kurikulum dan Evaluasi pada PAUD dan TK mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi PAUD dan TK. (2) Seksi Ketenagaan PAUD dan TK mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan PAUD dan TK. (3) Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa PAUD dan TK mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan keagamaan siswa PAUD dan TK.

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah dasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar; dan d. pemberian bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar;

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar terdiri atas: a. Seksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar; b. Seksi Ketenagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar; dan c. Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa pada Sekolah Dasar.

(1) Seksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kurikulum pendidikan agama Islam pada sekolah dasar. (2) Seksi Ketenagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan pendidikan agama Islam pada sekolah dasar. (3) Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa pada Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan keagamaan siswa pada sekolah dasar.

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah menengah pertama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama.

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama terdiri atas: a. Seksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama; b. Seksi Ketenagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama; dan c. Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa pada Sekolah Menengah Pertama.

(1) Seksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kurikulum pendidikan agama Islam pada sekolah menengah pertama. (2) Seksi Ketenagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan pendidikan agama Islam pada sekolah menengah pertama. (3) Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa pada Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan keagamaan siswa pada sekolah menengah pertama.

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah menengah atas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Atas; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa; c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Atas; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Atas.

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas terdiri atas: a. Seksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas; b. Seksi Ketenagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas; dan c. Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa pada Sekolah Menengah Atas.

(1) Seksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kurikulum pendidikan agama Islam pada sekolah menengah atas. (2) Seksi Ketenagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan pendidikan agama Islam pada sekolah menengah atas.

(3) Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa pada Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan keagamaan siswa pada sekolah menengah atas.

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah menengah kejuruan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan terdiri atas: a. Seksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan; b. Seksi Ketenagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan; dan c. Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan.

(1) Seksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kurikulum pendidikan agama Islam pada sekolah menengah kejuruan.

(2) Seksi Ketenagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan pendidikan agama Islam pada sekolah menengah kejuruan. (3) Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa pada Sekolah Menengah kejuruan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan keagamaan siswa pada sekolah menengah kejuruan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Pendidikan Agama Islam. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Pendidikan Agama Islam

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan tinggi Islam.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan tinggi Islam; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan mutu akademik, ketenagaan, sarana prasarana, kemahasiswaan, kelembagaan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan tinggi Islam; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan tinggi Islam; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam terdiri atas: a. Subdirektorat Pengembangan Akademik; b. Subdirektorat Ketenagaan; c. Subdirektorat Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan; d. Subdirektorat Kelembagaan; e. Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pengembangan Akademik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan akademik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Subdirektorat Pengembangan Akademik menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan akademik; b. pelaksanaan program di bidang pembinaan program studi, pengembangan mutu akademik, dan evaluasi akademik; c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengembangan akademik; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang pengembangan akademik.

Subdirektorat Pengembangan Akademik terdiri atas: a. Seksi Pembinaan Program Studi; b. Seksi Mutu Akademik; dan c. Seksi Evaluasi Akademik.

(1) Seksi Pembinaan Program Studi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan program studi.

(2) Seksi Mutu Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang mutu akademik. (3) Seksi Evaluasi Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang evaluasi akademik.

Subdirektorat Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Subdirektorat Ketenagaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagaan; b. pelaksanaan program di bidang ketenagaan pada pendidikan tinggi Islam dan tenaga pendidik pendidikan agama Islam pada pendidikan tinggi umum. c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang ketenagaan; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagaan.

Subdirektorat Ketenagaan terdiri atas: a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Ketenagaan; b. Seksi Pengembangan Profesi; dan c. Seksi Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Tinggi Umum.

(1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perencanaan dan evaluasi ketenagaan. (2) Seksi Pengembangan Profesi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan profesi.

(3) Seksi Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Tinggi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan tinggi umum.

Subdirektorat Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sarana prasarana dan kemahasiswaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Subdirektorat Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana serta kemahasiswaan; b. pelaksanaan program di bidang sarana prasarana dan kemahasiswaan pada pada perguruan tinggi agama Islam negeri dan perguruan tinggi agama Islam swasta; c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang sarana dan prasarana serta kemahasiswaan; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana prasarana serta kemahasiswaan.

Subdirektorat Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan terdiri atas: a. Seksi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri; b. Seksi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta; dan c. Seksi Kemahasiswaan.

(1) Seksi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sarana prasarana perguruan tinggi agama Islam negeri.

(2) Seksi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sarana prasarana perguruan tinggi agama Islam swasta. (3) Seksi Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kemahasiswaan.

Subdirektorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan; b. pelaksanaan program di bidang kelembagaan yang meliputi kerja sama, penjaminan mutu, dan pembinaan kelembagaan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan; d. pelaksanaan bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kelembagaan; dan

Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas: a. Seksi Penjaminan Mutu Kelembagaan; b. Seksi Kerjasama; dan c. Seksi Pembinaan Kelembagaan.

(1) Seksi Penjaminan Mutu Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang penjaminan mutu kelembagaan. (2) Seksi Kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengelolaan dan pengembangan kerja sama kelembagaan.

(3) Seksi Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan kelembagaan.

Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat; b. pelaksanaan program penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Penelitian; b. Seksi Publikasi Ilmiah; dan c. Seksi Pengabdian pada Masyarakat.

(1) Seksi Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang penelitian. (2) Seksi Publikasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang publikasi ilmiah.

(3) Seksi Pengabdian pada Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengabdian pada masyarakat.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

(1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. (2) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 243, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; b. pelaksanaan program penyelenggaraan haji dan umrah yang meliputi pembinaan haji dan umrah, pelayanan haji, dan pengelolaan dana haji;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah; b. Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah; c. Direktorat Pelayanan Haji; dan d. Direktorat Pengelolaan Dana Haji.

Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan tugas pelayanan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan keuangan; c. pengelolaan kepegawaian; d. penataan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat; e. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi haji terpadu; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara.

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Keuangan; b. Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian; c. Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu; dan d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi program, anggaran dan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan dan evaluasi program; b. penyusunan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan; dan c. penyusunan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program; b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan; dan c. Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan dan evaluasi program di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (3) Subbagian Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan verifikasi, penyusunan akuntansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan kepegawaian serta penyusunan hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian; dan c. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (3) Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem jaringan, pengembangan database haji, dan pelayanan informasi haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan sistem jaringan; b. pelaksanaan pengembangan database haji; dan c. pelaksanaan pelayanan informasi haji.

Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu terdiri atas: a. Subbagian Pengelolaan Sistem Jaringan; b. Subbagian Pengembangan Database Haji; dan c. Subbagian Informasi Haji.

(1) Subbagian Pengelolaan Sistem Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sistem jaringan sistem informasi haji terpadu. (2) Subbagian Pengembangan Database Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan dan pengembangan database haji. (3) Subbagian Informasi Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan pelayanan informasi haji.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha; b. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan c. pengelolaan perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara.

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan pelayanan urusan tata usaha di lingkungan Sekretariat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pelayanan urusan rumah tangga di lingkungan Sekretariat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (3) Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisai dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan haji dan umrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan haji dan umrah; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan haji dan umrah; c. pelaksanaan program di bidang pembinaan haji dan umrah yang meliputi bimbingan jemaah haji, pembinaan petugas haji, pembinaan haji khusus dan umrah d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan haji dan umrah; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Susunan organisasi Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah terdiri atas:

a. Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji; b. Subdirektorat Pembinaan Petugas Haji; c. Subdirektorat Pembinaan Haji Khusus; d. Subdirektorat Pembinaan Umrah; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang bimbingan jemaah haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bimbingan jemaah haji; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bimbingan jemaah haji; c. pelaksanaan kegiatan di bidang bimbingan haji yang meliputi pengembangan materi, pelaksanaan bimbingan, dan pembinaan kelompok bimbingan jemaah haji; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan jemaah haji.

Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Materi Bimbingan; b. Seksi Pelaksanaan Bimbingan; dan c. Seksi Pembinaan Kelompok Bimbingan Jemaah Haji.

(1) Seksi Pengembangan Materi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi pengembangan materi bimbingan jemaah haji. (2) Seksi Pelaksanaan Bimbingan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi pelaksanaan bimbingan jemaah haji. (3) Seksi Pembinaan Kelompok Bimbingan Jemaah Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi pembinaan kelompok bimbingan Jemaah haji.

Subdirektorat Pembinaan Petugas Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan petugas haji yang meliputi rekrutmen, pelatihan dan penilaian kinerja petugas haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Subdirektorat Pembinaan Petugas Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang petugas haji; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang petugas haji; c. pelaksanaan tugas di bidang pembinaan petugas haji yang meliputi rekrutmen petugas, pelatihan petugas, dan penilaian kinerja petugas; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan petugas haji.

Subdirektorat Pembinaan Petugas Haji terdiri atas: a. Seksi Rekrutmen Petugas; b. Seksi Pelatihan Petugas; dan c. Seksi Penilaian Kinerja Petugas.

(1) Seksi Rekrutmen Petugas mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang rekrutmen petugas haji. (2) Seksi Pelatihan Petugas mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pelatihan petugas haji.

(3) Seksi Penilaian Kinerja Petugas mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang penilaian kinerja petugas haji.

Subdirektorat Pembinaan Haji Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan haji khusus yang meliputi perizinan, akreditasi, dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Subdirektorat Pembinaan Haji Khusus menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pembinaan ibadah haji khusus; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan ibadah haji khusus; c. pelaksanaan tugas di bidang pembinaan haji khusus yang meliputi perizinan penyelenggaraan ibadah haji khusus, akreditasi penyelenggaraan ibadah haji khusus, dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan ibadah haji khusus.

Subdirektorat Pembinaan Haji Khusus terdiri atas: a. Seksi Perizinan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; b. Seksi Akreditasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; dan c. Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

(1) Seksi Perizinan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perizinan penyelenggaraan ibadah haji khusus. (2) Seksi Akreditasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang akreditasi penyelenggaraan ibadah haji khusus. (3) Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Subdirektorat Pembinaan Umrah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan umrah yang meliputi perizinan, akreditasi, dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Subdirektorat Pembinaan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan umrah; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan umrah; c. pelaksanaan tugas di bidang pembinaan umrah yang meliputi perizinan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, akreditasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, dan pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan umrah.

Subdirektorat Pembinaan Umrah terdiri atas: a. Seksi Perizinan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah; b. Seksi Akreditasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah; dan c. Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

(1) Seksi Perizinan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perizinan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. (2) Seksi Akreditasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang akreditasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. (3) Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah.

Direktorat Pelayanan Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan haji yang meliputi pendaftaran, pengelolaan dokumen perlengkapan, pelayanan akomodasi dan katering, serta transportasi dan perlindungan jemaah haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Direktorat Pelayanan Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan haji; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan haji; c. pelaksanaan program pelayanan haji yang meliputi pendaftaran, pengelolaan dokumen dan perlengkapan, pelayanan akomodasi dan katering, serta transportasi dan perlindungan jemaah haji. d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan haji; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat pelayanan haji.

Susunan organisasi Direktorat Pelayanan Haji terdiri atas: a. Subdirektorat Pendaftaran Haji; b. Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji; c. Subdirektorat Akomodasi dan Katering Haji; d. Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pendaftaran Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendaftaran haji yang meliputi haji reguler dan haji khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Subdirektorat Pendaftaran Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran haji; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran haji; c. pelaksanaan program pendaftaran haji yang meliputi pendaftaran haji reguler dan haji khusus, serta pembatalan pendaftaran haji; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendaftaran haji.

Subdirektorat Pendaftaran Haji terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran Haji Reguler; b. Seksi Pendaftaran Haji Khusus; dan c. Seksi Pembatalan Pendaftaran Haji.

(1) Seksi Pendaftaran Haji Reguler mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendaftaran haji reguler.

(2) Seksi Pendafataran Haji Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendaftaran haji khusus. (3) Seksi Pembatalan Pendaftaran Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembatalan pendaftaran haji.

Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang dokumen dan perlengkapan haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang dokumen dan perlengkapan haji; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dokumen dan perlengkapan haji; c. pelaksanaan tugas di bidang dokumen dan perlengkapan haji yang meliputi dokumen jemaah haji, penvisaan, dan perlengkapan jemaah haji; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dokumen dan perlengkapan haji.

Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan terdiri atas: a. Seksi Dokumen Jemaah Haji; b. Seksi Pemvisaan; dan c. Seksi Perlengkapan Jemaah Haji.

(1) Seksi Dokumen Jemaah Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang dokumen Jemaah haji.

(2) Seksi Pemvisaan mempunya tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pemvisaan haji. (3) Seksi Perlengkapan Jemaah Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perlengkapan Jemaah haji.

Subdirektorat Akomodasi dan Katering Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang akomodasi dan katering haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Subdirektorat Akomodasi dan Katering Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang akomodasi dan katering; b. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang akomodasi dan katering; c. pelaksanaan tugas di bidang akomodasi dan katering haji yang meliputi akomodasi di Arab Saudi, katering jemaah haji, dan asrama haji; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akomodasi dan katering.

Subdirektorat Akomodasi dan Katering Haji terdiri atas: a. Seksi Akomodasi di Arab Saudi; b. Seksi Katering Jemaah Haji; dan c. Seksi Asrama Haji.

(1) Seksi Akomodasi di Arab Saudi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang akomodasi di Arab Saudi.

(2) Seksi Katering Jemaah Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang katering Jemaah haji. (3) Seksi Asrama Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang asrama haji.

Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang transportasi dan perlindungan jemaah haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi dan perlindungan jemaah haji; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang transportasi dan perlindungan jemaah haji; c. pelaksanaan program transportasi dan perlindungan jemaah haji yang meliputi transportasi udara, transportasi darat, dan perlindungan serta keamanan jemaah haji; dan d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transportasi dan perlindungan jemaah haji.

Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji terdiri atas: a. Seksi Transportasi Udara; b. Seksi Transportasi Darat; dan c. Seksi Perlindungan dan Keamanan Jemaah Haji.

(1) Seksi Transportasi Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang transportasi udara.

(2) Seksi Transportasi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang transportasi darat. (3) Seksi Perlindungan dan Keamanan Jemaah Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perlindungan dan keamanan Jemaah haji.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Pelayanan Haji. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Pelayanan Haji.

Direktorat Pengelolaan Dana Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengelolaan dana haji termasuk Dana Abadi Umat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Direktorat Pengelolaan Dana Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dana haji termasuk dana abadi umat; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengelolaan dana haji termasuk dana abadi umat; c. pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dana haji yang meliputi biaya penyelenggaraan ibadah haji, pelaksanaan anggaran operasional haji, pengembangan dan pengelolaan dana haji. d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang pengelolaan dana haji termasuk dana abadi umat; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengelolaan Dana Haji.

Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan Dana Haji terdiri atas: a. Subdirektorat Biaya Penyelenggara Ibadah Haji; b. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji; c. Subdirektorat Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji; d. Subdirektorat Fasilitasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Biaya Penyelenggara Ibadah Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang biaya penyelenggara ibadah haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Subdirektorat Biaya Penyelenggara Ibadah Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang biaya penyelenggara ibadah haji; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang biaya penyelenggara ibadah haji; c. pelaksanaan tugas di bidang biaya penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi biaya penyelenggaraan ibadah haji, pengendalian bank penerima setoran BPIH, dan akutansi dan pelaporan setoran awal; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi bidang biaya penyelenggara ibadah haji.

Subdirektorat Biaya Penyelenggara Ibadah Haji terdiri atas: a. Seksi Biaya Penyelenggara Ibadah Haji; b. Seksi Pengendalian Bank Penerima Setoran BPIH; dan c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Setoran Awal.

(1) Seksi Biaya Penyelenggara Ibadah Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang biaya penyelenggara ibadah haji.

(2) Seksi Pengendalian Bank Penerima Setoran BPIH mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan dan evaluasi bank penerima setoran BPIH. (3) Seksi Akuntansi dan Pelaporan Setoran Awal mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan setoran awal penyelenggara ibadah haji.

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran operasional haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran operasional haji; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran operasional haji; c. pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan anggaran operasional yang meliputi perbendaharaan operasional haji, verifikasi, dan akuntansi dan pelaporan pelaksanaan; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran operasional haji.

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji terdiri atas: a. Seksi Perbendaharaan Operasional Haji; b. Seksi Verifikasi; dan c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Pelaksanaan.

(1) Seksi Perbendaharaan Operasional Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengelolaan perbendaharaan anggaran operasional haji.

(2) Seksi verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pelaksanaan verifikasi operasional haji. (3) Seksi Akuntansi dan Pelaporan pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang penyusunan akuntansi dan pelaporan pelaksanaan anggaran operasional haji.

Subdirektorat Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan dan pengelolaan dana haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdirektorat Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan dana haji; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan pengembangan dana haji; dan c. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana haji yang meliputi perbendaharaan, pengembangan dan portofolio dana haji, serta akuntansi dan pelaporan.

Subdirektorat Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji terdiri atas: a. Seksi Perbendaharaan Dana Haji; b. Seksi Pengembangan dan Portofolio Dana Haji; dan c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.

(1) Seksi Perbendaharaan Dana Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi perbendaharaan dana dan aset haji.

(2) Seksi Pengembangan dan Portofolio Dana Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan dan portofolio dana haji. (3) Seksi Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan pengelolaan dan pengembangan dana haji.

Subdirektorat Fasilitasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang fasilitasi badan pengelola dana abadi umat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Subdirektorat Fasilitasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat; b. pelaksanaan program fasilitasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang meliputi perbendaharaan, program dan portofolio, serta administrasi, akuntansi dan pelaporan badan pengelola dana abadi umat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi badan pengelola dana abadi umat; dan d. penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi badan pengelola dana abadi umat.

Subdirektorat Fasilitasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat terdiri atas: a. Seksi Perbendaharaan Dana Abadi Umat; b. Seksi Program dan Portofolio; dan c. Seksi Administrasi, Akuntansi, dan Pelaporan.

(1) Seksi Perbendaharaan Dana Abadi Umat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perbendaharaan dana abadi umat.

(2) Seksi Program dan Portofolio mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang program dan portofolio Badan Pengelola Dana Abadi Umat; (3) Seksi Administrasi, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang administrasi, akuntansi, dan pelaporan dana abadi umat.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Pengelolaan Dana Haji. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah secara operasional bertanggung jawab kepada Direktoran Pengelolaan Dana Haji.

(1) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. (2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 326, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam; b. pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan agama Islam dan pembinaan syari’ah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Islam; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Islam; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; b. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; c. Direktorat Penerangan Agama Islam; d. Direktorat Pemberdayaan Zakat; dan e. Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan tugas pelayanan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan keuangan; c. pengelolaan kepegawaian;

d. penataan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat; e. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara.

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian; dan d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi serta pelaksanaan evaluasi program dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan program dan anggaran; b. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi; dan c. pelaksanaan evaluasi program dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; b. Subbagian Sistem Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi Program dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan program dan anggaran.

(2) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan sistem informasi. (3) Subbagian Evaluasi Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi program dan pelaporan.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, verifikasi, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan; b. pelaksanaan verifikasi; dan c. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan. (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan verifikasi. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan kepegawaian serta penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian; dan c. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan kepegawaian. (3) Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bantuan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, serta pengelolaan, perlengkapan, dan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha; b. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan c. pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara.

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan tata usaha. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan rumah tangga. (3) Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengelolaan, perlengkapan, dan barang milik negara serta perpustakaan.

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syari’ah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional di bidang urusan agama islam dan pembinaan syariah; b. pelaksanaan program di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syari’ah yang meliputi kepenghuluan, pemberdayaan kantor urusan agama, kemesjidan, produk halal serta pembinaan syari’ah dan hisab rukyat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang urusan agama islam dan pembinaan syariah; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang urusan agama islam dan pembinaan syariah; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah terdiri atas: a. Subdirektorat Kepenghuluan; b. Subdirektorat Pemberdayaan Kantor Urusan Agama; c. Subdirektorat Kemasjidan;

d. Subdirektorat Produk Halal; e. Subdirektorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Kepenghuluan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kepenghuluan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Subdirektorat Kepenghuluan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepenghuluan; b. pelaksanaan program di bidang kepenghuluan yang meliputi pembinaan administrasi perkawinan, tenaga kepenghuluan, dan pra perkawinan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepenghuluan; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepenghuluan.

Subdirektorat Kepenghuluan terdiri atas: a. Seksi Pembinaan Administrasi Perkawinan; b. Seksi Pembinaan Tenaga Kepenghuluan; dan c. Seksi Pembinaan Pra Perkawinan.

(1) Seksi Pembinaan Administrasi Perkawinan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan administrasi perkawinan. (2) Seksi Pembinaan Tenaga Kepenghuluan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan tenaga penghulu, pembantu penghulu dan tenaga lain yang terkait dengan kepenghuluan. (3) Seksi Pembinaan Pra Perkawinan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan pra perkawinan atau pembinaan calon pengantin.

Subdirektorat Pemberdayaan Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pemberdayaan Kantor Urusan Agama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Subdirektorat Pemberdayaan Kantor Urusan Agama menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kantor urusan agama; b. pelaksanaan program di bidang pemberdayaan kantor urusan agama yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana, pembinaan keluarga sakinah, dan pengembangan sistem informasi perkawinan; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan kantor urusan agama;dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan kantor urusan agama.

Subdirektorat Pemberdayaan Kantor Urusan Agama terdiri atas: a. Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana. b. Seksi Pembinaan Keluarga Sakinah; dan c. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Perkawinan;

(1) Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan sarana dan prasarana. (2) Seksi Pembinaan Keluarga Sakinah mempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan keluarga sakinah. (3) Seksi Pengembangan Sistem Informasi Perkawinan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang Pengembangan Sistem Informasi Perkawinan.

Subdirektorat Kemasjidan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kemasjidan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Subdirektorat Kemasjidan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kemasjidan; b. pelaksanaan program di bidang kemasjidan yang meliputi pembinaan manajemen masjid, kemakmuran dan standarisasi masjid, dan pemberdayaan masjid. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemasjidan; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kemasjidan.

Subdirektorat Kemasjidan terdiri atas: a. Seksi Pembinaan Manajemen Masjid; b. Seksi Pembinaan Kemakmuran dan Standardisasi Masjid; dan c. Seksi Pemberdayaan Masjid.

(1) Seksi Pembinaan Manajemen Masjid mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan manajemen masjid. (2) Seksi Pembinaan Kemakmuran dan Standardisasi Masjid mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan kemakmuran dan standardisasi masjid. (3) Seksi Pemberdayaan Masjid mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan masjid.

Subdirektorat Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang produk halal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Subdirektorat Produk Halal menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang produk halal; b. pelaksanaan program di bidang produk halal yang meliputi registrasi dan sertifikasi, pemeriksaan, laboratorium dan auditor, serta informasi dan publikasi halal. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produk halal; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk halal.

Subdirektorat Produk Halal terdiri atas: a. Seksi Registrasi dan Sertifikasi; b. Seksi Pemeriksaan, Laboratorium dan Auditor; dan c. Seksi Informasi dan Publikasi Halal.

(1) Seksi Registrasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang registrasi dan sertifikasi produk halal. (2) Seksi Pemeriksaan, Laboratorium, dan Auditor mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemeriksaan, laboratorium dan pembinaan auditor halal. (3) Seksi Informasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang informasi dan publikasi halal.

Subdirektorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan syariah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Subdirektorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan syariah; b. pelaksanaan program di bidang penyuluhan dan pengembangan syari’ah, pembinaan faham keagamaan, dan hisab rukyat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan syariah; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan syariah.

Subdirektorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat terdiri atas: a. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Syariah; b. Seksi Pembinaan Faham Keagamaan; dan c. Seksi Hisab Rukyat.

(1) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan penyuluhan dan pengembangan syariah. (2) Seksi Pembinaan Faham Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan faham keagamaan. (3) Seksi Hisab Rukyat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan hisab rukyat.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari’ah.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah koordinasi bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Mayarakat Islam dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah.

Direktorat Penerangan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang Penerangan Agama Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Direktorat Penerangan Agama Islam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional di bidang penerangan Agama Islam; b. pelaksanaan program di bidang penerangan agama Islam yang meliputi bimbingan dan penyuluhan agama Islam, pengembangan kemitraan umat Islam, pengembangan musabaqah al Qur’an dan al Hadits, publikasi dakwah dan hari besar Islam, dan pengembangan seni budaya Islam; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerangan Agama Islam; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerangan Agama Islam; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penerangan Agama Islam.

Direktorat Penerangan Agama Islam terdiri atas: a. Subdirektorat Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam; b. Subdirektorat Pengembangan Kemitraan Umat Islam; c. Subdirektorat Pengembangan Musabaqoh Al Qur’an dan Al Hadits; d. Subdirektorat Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam; e. Subdirektorat Pengembangan Seni Budaya Islam; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang bimbingan dan penyuluhan agama Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Subdirektorat Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan agama Islam; b. pelaksanaan program di bidang bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang meliputi pembinaan ketenagaan lembaga dakwah dan majelis taklim, permberdayaan lembaga dakwah dan majelis taklim serta pengembangan materi dan metode penyuluhan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan dan penyuluhan agama Islam; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan dan penyuluhan agama Islam.

Subdirektorat Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam terdiri atas: a. Seksi Pembinaan Ketenagaan Lembaga Dakwah dan Majelis Taklim; b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Dakwah dan Majelis Taklim; dan c. Seksi Pengembangan Materi dan Metode Penyuluhan.

(1) Seksi Pembinaan Ketenagaan Lembaga Dakwah dan Majelis Taklim mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan ketenagaan lembaga dakwah dan majelis taklim. (2) Seksi Pemberdayaan Lembaga Dakwah dan Majelis Taklim mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan lembaga dakwah dan majelis taklim.

(3) Seksi Pengembangan Materi dan Metode Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan materi dan metode penyuluhan.

Subdirektorat Pengembangan Kemitraan Umat Islam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan kemitraan umat Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Subdirektorat Pengembangan Kemitraan Umat Islam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kemitraan umat Islam; b. pelaksanaan program di bidang kemitraan umat Islam yang meliputi inventarisasi dan pendataan, pembinaan dan pengembangan kemitraan serta pengendalian masalah umat. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kemitraan umat Islam; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan kemitraan umat Islam.

Subdirektorat Pengembangan Kemitraan Umat Islam terdiri atas: a. Seksi Inventarisasi dan Pendataan; b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan; dan c. Seksi Pengendalian Masalah Umat.

(1) Seksi Inventarisasi dan Pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang inventarisasi dan pendataan. (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan kemitraan umat Islam.

(3) Seksi Pengendalian Masalah Umat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengendalian masalah umat Islam.

Subdirektorat Pengembangan Musabaqah Al Qur’an dan Al Hadits mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan musabaqah Al Qur’an dan Al Hadits.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Subdirektorat Pengembangan Musabaqoh Al Qur’an dan Al Hadits menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan musabaqah Al Qur’an dan Al Hadits; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan musabaqah Al Qur’an dan Al-Hadits yang meliputi Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawah Al Qur’an, Pembinaan Musabaqoh Al Qur’an dan Al Hadits, Pembinaan Qori dan Qoriah; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan musabaqah Al Qur’an dan Al Hadits; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan musabaqah Al Qur’an dan Al Hadits.

Subdirektorat Pengembangan Musabaqoh Al Qur’an dan Al Hadits terdiri atas: a. Seksi Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawah Al Qur’an; b. Seksi Pembinaan Musabaqoh Al Qur’an dan Al Hadits; dan c. Seksi Pembinaan Qori dan Hafizh Al Qur’an.

(1) Seksi Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawah Al Qur’an mempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan lembaga pengembangan tilawah Al-Qur’an. (2) Seksi Pembinaan Musabaqah Al Qur’an dan Al Hadits mempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan musabaqah Al Qur’an dan Al Hadits. (3) Seksi Pembinaan Qori dan Hafizh Al Qur’an mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan qori,qoriah, hafizh, hafizhah, mufassir, mufassirah dan semua cabang musabaqah Al Qur’an.

Subdirektorat Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang publikasi dakwah dan hari besar Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Subdirektorat Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang publikasi dakwah dan hari besar Islam; b. pelaksanaan program di bidang publikasi dakwah dan hari besar Islam yang meliputi rekaman dan siaran keagamaan, penerbitan naskah dakwah dan hari besar Islam. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang publikasi dakwah dan hari besar Islam; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang publikasi dakwah dan hari besar Islam.

Subdirektorat Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam terdiri atas: a. Seksi Rekaman dan Siaran Keagamaan; b. Seksi Penerbitan Naskah Dakwah; dan c. Seksi Hari Besar Islam.

(1) Seksi Rekaman dan Siaran Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang rekaman dan siaran keagamaan.

(2) Seksi Penerbitan Naskah Dakwah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang penerbitan naskah dakwah. (3) Seksi Hari Besar Islam mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelaksanaan hari besar Islam.

Subdirektorat Pengembangan Seni Budaya Islam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan seni budaya Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Subdirektorat Pengembangan Seni Budaya Islam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan seni dan budaya Islam; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan seni dan budaya Islam yang meliputi pembinaan seni, pelestarian budaya, serta pustaka dan museum keagamaan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan seni dan budaya Islam; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni dan budaya Islam;

Subdirektorat Pengembangan Seni Budaya Islam terdiri atas: a. Seksi Pembinaan Seni Keagamaan; b. Seksi Pelestarian Budaya Keagamaan; dan c. Seksi Pustaka dan Museum Keagamaan.

(1) Seksi Pembinaan Seni Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan seni keagamaan Islam.

(2) Seksi Pelestarian Budaya Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelestarian budaya keagamaan Islam. (3) Seksi Pustaka dan Museum Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengelolaan pustaka dan museum keagamaan Islam.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Penerangan Agama Islam. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah koordinasi bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional bertanggungjawab kepada Direktur Penerangan Agama Islam.

Direktorat Pemberdayaan Zakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Direktorat Pemberdayaan Zakat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan zakat; b. pelaksanaan program di bidang pemberdayaan zakat yang meliputi sistem informasi zakat, penyuluhan dan kerja sama zakat, pemberdayaan dan pengawasan lembaga zakat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan zakat; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan zakat; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Direktorat Pemberdayaan Zakat terdiri atas: a. Subdirektorat Sistem Informasi Zakat; b. Subdirektorat Penyuluhan dan Kerja Sama Zakat; c. Subdirektorat Pemberdayaan Lembaga Zakat; d. Subdirektorat Pengawasan Lembaga Zakat; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Sistem Informasi Zakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang sistem informasi zakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Subdirektorat Sistem Informasi Zakat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem informasi zakat; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan sistem informasi zakat yang meliputi pengelolaan data zakat, pengembangan sistem, dan pengembangan regulasi zakat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem informasi zakat; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sistem informasi zakat.

Subdirektorat Sistem Informasi Zakat terdiri atas: a. Seksi Pengelolaan Data Zakat; b. Seksi Pengembangan Sistem; dan c. Seksi Pengembangan Regulasi.

(1) Seksi Pengelolaan Data Zakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengelolaan data zakat.

(2) Seksi Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan sistem informasi zakat. (3) Seksi Pengembangan Regulasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan regulasi zakat.

Subdirektorat Penyuluhan dan Kerja sama Zakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang penyuluhan dan kerja sama zakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Subdirektorat Penyuluhan dan Kerja sama Zakat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan kerja sama zakat; b. pelaksanaan program di bidang penyuluhan dan kerja sama zakat yang meliputi pengembangan materi penyuluhan, publikasi dan promosi zakat, dan pengembangan kerja sama zakat. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan zakat;dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyuluhan dan kerja sama zakat.

Subdirektorat Penyuluhan dan Kerja sama Zakat terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Materi Penyuluhan; b. Seksi Penyuluhan, Publikasi dan Promosi Zakat; dan c. Seksi Pengembangan Kerja sama Zakat.

(1) Seksi Pengembangan Materi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan materi penyuluhan zakat.

(2) Seksi Penyuluhan, Publikasi dan Promosi Zakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang penyuluhan, publikasi dan promosi zakat. (3) Seksi Pengembangan Kerja sama Zakat mempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan kerja sama zakat.

Subdirektorat Pemberdayaan Lembaga Zakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pemberdayaan lembaga zakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Subdirektorat Pemberdayaan Lembaga Zakat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan lembaga zakat; b. pelaksanaan program di bidang pemberdayaan lembaga zakat yang meliputi pembinaan amil zakat, pengembangan sistem manajemen zakat, dan pengembangan lembaga zakat c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pemberdayaan lembaga zakat; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan lembaga zakat.

Subdirektorat Pemberdayaan Lembaga Zakat terdiri atas: a. Seksi Pembinaan Amil Zakat; b. Seksi Pengembangan Sistem Manajemen Zakat; dan c. Seksi Pengembangan Lembaga Zakat.

(1) Seksi Pembinaan Amil Zakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan amil zakat.

(2) Seksi Pengembangan Sistem Manajemen Zakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan sistem manajemen zakat. (3) Seksi Pengembangan Lembaga Zakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan lembaga zakat.

Subdirektorat Pengawasan Lembaga Zakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengawasan lembaga zakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Subdirektorat Pengawasan Lembaga Zakat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan lembaga zakat; b. pelaksanaan program di bidang pengawasan lembaga zakat yang meliputi akreditasi, pelaporan akuntabilitas, dan evaluasi pendayagunaan lembaga zakat. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan lembaga zakat; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan lembaga zakat.

Subdirektorat Pengawasan Lembaga Zakat terdiri atas: a. Seksi Akreditasi Lembaga Zakat; b. Seksi Pelaporan Akuntabilitas Lembaga Zakat; dan c. Seksi Evaluasi Pendayagunaan Lembaga Zakat.

(1) Seksi Akreditasi Lembaga Zakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang akreditasi lembaga zakat.

(2) Seksi Pelaporan Akuntabilitas Lembaga Zakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelaporan akuntabilitas lembaga zakat. (3) Seksi Evaluasi Pendayagunaan Lembaga Zakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendayagunaan lembaga zakat.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah koordinasi bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktur Pemberdayaan Zakat.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan wakaf.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Direktorat Pemberdayaan Wakaf menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan wakaf; b. pelaksanaan program di bidang pemberdayaan wakaf yang meliputi bidang sistem informasi wakaf, penyuluhan dan kerja sama wakaf, sertifikasi dan mutasi harta benda wakaf, dan pembinaan nazhir dan lembaga wakaf. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan wakaf; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan wakaf; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf terdiri atas: a. Subdirektorat Sistem Informasi Wakaf; b. Subdirektorat Penyuluhan dan Kerja Sama Wakaf; c. Subdirektorat Sertifikasi dan Mutasi Harta Benda Wakaf; d. Subdirektorat Pembinaan Nazhir dan Lembaga Wakaf; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Sistem Informasi Wakaf mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sistem informasi wakaf.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Subdirektorat Sistem Informasi Wakaf menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang sistem informasi wakaf b. pelaksanaan program di bidang sistem informasi wakaf yang meliputi pengembangan sistem, pengelolaan data wakaf, dan pengembangan regulasi; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem informasi wakaf; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem informasi wakaf

Subdirektorat Sistem Informasi Wakaf terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Sistem; b. Seksi Pengelolaan Data Wakaf; dan c. Seksi Pengembangan Regulasi.

(1) Seksi Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan sistem informasi wakaf.

(2) Seksi Pengelolaan Data Wakaf mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengelolaan data wakaf. (3) Seksi Pengembangan Regulasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan regulasi wakaf.

Subdirektorat Penyuluhan dan Kerja sama Wakaf mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang penyuluhan dan kerja sama wakaf.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Subdirektorat Penyuluhan dan Kerja sama Wakaf menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan kerja sama wakaf; b. pelaksanaan program di bidang penyuluhan dan kerja sama wakaf yang meliputi pengembangan materi penyuluhan, publikasi dan promosi serta pengembangan kerja sama wakaf; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan dan kerja sama wakaf; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyuluhan dan kerja sama wakaf.

Subdirektorat Penyuluhan dan Kerja sama Wakaf terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Materi Penyuluhan; b. Seksi Publikasi dan Promosi Wakaf; dan c. Seksi Pengembangan Kerja sama Wakaf.

(1) Seksi Pengembangan Materi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan materi penyuluhan wakaf.

(2) Seksi Publikasi dan Promosi Wakaf mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelaksanaan publikasi dan promosi wakaf. (3) Seksi Pengembangan Kerja sama Wakaf mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan kerja sama wakaf.

Subdirektorat Sertifikasi dan Mutasi Harta Benda Wakaf mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sertifikasi dan mutasi harta benda wakaf.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Subdirektorat Sertifikasi dan Mutasi Harta Benda Wakaf menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang sertifikasi dan mutasi harta benda wakaf; b. pelaksanaan program di bidang sertifikasi dan mutasi harta benda wakaf yang meliputi sertifikasi, mutasi, dan advokasi harta benda wakaf; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi dan mutasi harta benda wakaf; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sertifikasi dan mutasi harta benda wakaf.

Subdirektorat Sertifikasi dan Mutasi Harta Benda Wakaf terdiri atas: a. Seksi Sertifikasi Harta Benda Wakaf; b. Seksi Mutasi Harta Benda Wakaf; dan c. Seksi Advokasi Harta Benda Wakaf.

(1) Seksi Sertifikasi Harta Benda Wakaf mempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang sertifikasi harta benda wakaf.

(2) Seksi Mutasi Harta Benda Wakaf mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang mutasi harta benda wakaf. (3) Seksi Advokasi Harta Benda Wakaf mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang advokasi harta benda wakaf.

Subdirektorat Pembinaan Nadzir dan Lembaga Wakaf mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan nadzir dan lembaga wakaf.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, Subdirektorat Pembinaan Nazhir dan Lembaga Wakaf menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan nazhir dan lembaga wakaf; b. pelaksanaan program di bidang pembinaan nadzir dan lembaga wakaf yang meliputi pembinaan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, nadzir, dan lembaga wakaf. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan nazhir dan lembaga wakaf; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan nazhir dan lembaga wakaf.

Subdirektorat Pembinaan Nadzir dan Lembaga Wakaf terdiri atas: a. Seksi Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; b. Seksi Pembinaan Nazhir; dan c. Seksi Pembinaan Lembaga Wakaf.

(1) Seksi Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan pejabat pembuat akta ikrar wakaf.

(2) Seksi Pembinaan Nadzir mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan nadzir. (3) Seksi Pembinaan Lembaga Wakaf mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan lembaga wakaf.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah koordinasi bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktur Pemberdayaan Wakaf.

(1) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. (2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Kristen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Kristen; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen; dan d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen; b. Direktorat Urusan Agama Kristen; dan c. Direktorat Pendidikan Kristen.

Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pelayanan dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pengelolaan kepegawaian; d. penataan organisasi, tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat; e. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

f. pengelolaan sistem informasi manajemen pendidikan; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara.

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian; dan d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program dan anggaran, pengembangan sistem informasi, serta penyusunan pelaporan dan evaluasi program di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran; b. pelaksanaan pengembangan sistem informasi; dan c. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi program.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; b. Subbagian Sistem Informasi; dan c. Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Program.

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

(2) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan sistem informasi. (3) Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan pelaporan dan evaluasi program di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, verifikasi, serta akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan; b. pelaksanaan verifikasi; dan c. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan verifikasi. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan kepegawaian serta penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penataan organisasi dan tata laksana; b. pengelolaan kepegawaian; dan c. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Peraturan Perundang-undangan.

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. (3) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha; b. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan c. pengelolaan perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara.

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. (3) Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Direktorat Urusan Agama Kristen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang urusan agama Kristen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Direktorat Urusan Agama Kristen menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional di bidang urusan agama kristen; b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang urusan agama Kristen; c. pelaksanaan kegiatan di bidang urusan agama Kristen yang meliputi kelembagaan, penyuluhan dan budaya keagamaan; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Direktorat Urusan Agama Kristen terdiri atas: a. Subdirektorat Kelembagaan; b. Subdirektorat Penyuluhan; c. Subdirektorat Budaya Keagamaan; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kelembagaan agama Kristen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan; b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan; c. pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan yang meliputi penguatan lembaga, bina keesaan gereja dan pemberdayaan lembaga agama Kristen; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dan kelembagaan.

Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas: a. Seksi Penguatan Lembaga; b. Seksi Bina Keesaan Gereja; dan c. Seksi Pemberdayaan Lembaga.

(1) Seksi Penguatan Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang penguatan lembaga. (2) Seksi Bina Keesaan Gereja mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang bina keesaan gereja agama Kristen.

(3) Seksi Pemberdayaan Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pemberdayaan lembaga agama Kristen.

Subdirektorat Penyuluhan mempunyai tugas pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang penyuluhan agama Kristen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Subdirektorat Penyuluhan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan; c. pelaksanaan program di bidang penyuluhan yang meliputi penyuluhan, pembinaan penyuluh, dan pembinaan umat Kristen; dan d. bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyuluhan.

Subdirektorat Penyuluhan terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Program Penyuluhan; b. Seksi Pembinaan Penyuluh; dan c. Seksi Pembinaan Umat.

(1) Seksi Pengembangan Program Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan program penyuluhan agama Kristen. (2) Seksi Pembinaan Penyuluh mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan penyuluh agama Kristen. (3) Seksi Pembinaan Umat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan umat agama Kristen.

Subdirektorat Budaya Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang budaya keagamaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Subdirektorat Budaya Keagamaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang budaya keagamaan; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budaya keagamaan; c. pelaksanaan kegiatan di bidang budaya keagamaan yang meliputi pengembangan budaya keagamaan dan pembinaan pesta paduan suara gerejawi/lembaga pengembangan pesta paduan suara gerejawi nasional; dan d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budaya keagamaan.

Subdirektorat Budaya Keagamaan terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Budaya Keagamaan; dan b. Seksi Pembinaan Pesta Paduan Suara Gerejawi/Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional.

(1) Seksi Pengembangan Budaya Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan budaya keagamaan. (2) Seksi Pembinaan Pesta Paduan Suara Gerejawi/ Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi pembinaan pesta paduan suara gerejawi/lembaga pengembangan pesta paduan suara gerejawi nasional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Urusan Agama Kristen.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Urusan Agama Kristen.

Direktorat Pendidikan Kristen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi pendidikan agama Kristen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Direktorat Pendidikan Kristen menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan Kristen; b. penyusunan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan Kristen; c. pelaksanaan program di bidang pendidikan Kristen yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan Kristen; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pendidikan Kristen.

Susunan organisasi Direktorat Pendidikan Kristen terdiri atas: a. Subdirektorat Pendidikan Dasar; b. Subdirektorat Pendidikan Menengah; c. Subdirektorat Pendidikan Tinggi; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan dasar agama Kristen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Subdirektorat Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan dasar; c. pelaksanaan program di bidang pendidikan dasar yang meliputi kurikulum dan evaluasi, kelembagaan, ketenagaan, dan kesiswaan pendidikan dasar agama Kristen; dan d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan dasar agama Kristen.

Subdirektorat Pendidikan Dasar terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi; b. Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar; dan c. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan.

(1) Seksi Kurikulum dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi pendidikan dasar agama Kristen. (2) Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi pembinaan kelembagaan pendidikan dasar agama Kristen. (3) Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi pembinaan ketenagaan dan kesiswaan pendidikan dasar agama Kristen.

Subdirektorat Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan menengah agama Kristen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Subdirektorat Pendidikan Menengah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan menengah; c. pelaksanaan program di bidang pendidikan yang meliputi kurikulum dan evaluasi kelembagaan, ketenagaan dan kesiswaan pendidikan menengah agama Kristen; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan menengah agama Kristen.

Subdirektorat Pendidikan Menengah terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi; b. Seksi Kelembagaan Pendidikan Menengah; dan c. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan.

(1) Seksi Kurikulum dan Evaluasi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan menengah agama Kristen. (2) Seksi Kelembagaan Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kelembagaan pendidikan menengah agama Kristen. (3) Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan dan kesiswaan pendidikan menengah agama Kristen.

Subdirektorat Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan tinggi agama Kristen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Subdirektorat Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan tinggi; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, di bidang pendidikan tinggi; c. pelaksanaan program di bidang pendidikan tinggi yang meliputi kurikulum dan evaluasi, kelembagaan, ketenagaan, dan kemahasiswaan pendidikan tinggi agama Kristen; dan d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan tinggi agama Kristen;

Subdirektorat Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Akademik dan Akreditasi; b. Seksi Kelembagaan Pendidikan Tinggi; dan c. Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan.

(1) Seksi Pengembangan Akademik dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan akademik dan akreditasi pendidikan tinggi agama Kristen. (2) Seksi Kelembagaan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kelembagaan pendidikan tinggi agama Kristen. (3) Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan dan kemahasiswaan pendidikan tinggi agama Kristen.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Pendidikan Kristen.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Pendidikan Kristen.

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Katolik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Katolik; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Katolik; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Katolik; dan d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik; b. Direktorat Urusan Agama Katolik; dan c. Direktorat Pendidikan Katolik.

Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pelayanan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran. b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pengelolaan kepegawaian; d. penyusunan organisasi, tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat; e. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. pengelolaan sistem informasi manajemen sistem pendidikan; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara.

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian; dan d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program dan anggaran, pengembangan sistem informasi, evaluasi program, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program dan anggaran; b. pengembangan dan pengelolaan sistem sistem informasi; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; b. Subbagian Sistem Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi Program dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. (2) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. (3) Subbagian Evaluasi Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan pelaporan dan evaluasi program di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, verifikasi, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan; b. pelaksanaan verifikasi; dan c. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan terdiri atas:

a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan di lingkungan Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik. (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan verifikasi di lingkungan Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan kepegawaian serta penyusunan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian; dan c. penyelesaian hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan kepegawaian.

(3) Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan hukum dan peraturan perundang- undangan.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha; b. penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga; dan c. penyiapan pengelolaan perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara.

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Bagian Milik Negara.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan rumah tangga. (3) Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara.

Direktorat Urusan Agama Katolik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Urusan Agama Katolik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Direktorat Urusan Agama Katolik menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, penyuluhan dan pemberdayaan umat Katolik; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan, penyuluhan dan pemberdayaan umat Katolik; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan, penyuluhan dan pemberdayaan umat Katolik; d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Susunan organisasi Direktorat Urusan Agama Katolik terdiri atas: a. Subdirektorat Kelembagaan; b. Subdirektorat Penyuluhan; c. Subdirektorat Pemberdayaan Umat; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kelembagaan agama Katolik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan penguatan lembaga agama Katolik; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penguatan dan pemberdayaan lembaga agama Katolik; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan pemberdayaan lembaga agama Katolik; dan d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan penguatan dan pemberdayaan lembaga agama Katolik.

Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas: a. Seksi Penguatan Lembaga; dan b. Seksi Pemberdayan Lembaga.

(1) Seksi Penguatan Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi pembinaan penguatan lembaga agama Katolik. (2) Seksi Pemberdayan Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi pembinaan pemberdayaan lembaga agama Katolik.

Subdirektorat Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang penyuluhan agama Katolik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Subdirektorat Penyuluhan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan; c. pelaksanaan program di bidang penyuluhan yang meliputi pengembangan program penyuluhan dan pembinaan penyuluh;dan d. bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyuluhan.

Subdirektorat Penyuluhan terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Program Penyuluhan; dan b. Seksi Pembinaan Penyuluh.

(1) Seksi Pengembangan Program Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi pengembangan program penyuluhan agama Katolik. (2) Seksi Pembinaan Penyuluh mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi pembinaan penyuluh agama Katolik.

Subdirektorat Pemberdayaan Umat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pemberdayaan umat Katolik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Subdirektorat Pemberdayaan Umat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan umat; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan umat; c. pelaksanaan program di bidang pemberdayaan umat yang meliputi pengembangan program pemberdayaan dan pembinaan umat Katolik; dan d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan umat.

Subdirektorat Pemberdayaan Umat terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Program Pemberdayaan Umat; dan b. Seksi Pembinaan Umat.

(1) Seksi Pengembangan Program Pemberdayaan Umat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan program pemberdayaan umat Katolik. (2) Seksi Pembinaan Umat mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan umat Katolik.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Urusan Agama Katolik. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Urusan Agama Katolik.

Direktorat Pendidikan Katolik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan agama Katolik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Direktorat Pendidikan Katolik menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan Katolik; b. penyusunan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan,standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan Katolik; c. pelaksanaan program di bidang pendidikan Katolik yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan Katolik; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pendidikan Katolik.

Susunan organisasi Direktorat Pendidikan Agama Katolik terdiri atas: a. Subdirektorat Pendidikan Dasar; b. Subdirektorat Pendidikan Menengah; c. Subdirektorat Pendidikan Tinggi; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidikan dasar agama Katolik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Subdirektorat Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan dasar; c. pelaksanaan program di bidang pendidikan dasar yang meliputi pengembangan kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan kesiswaan; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan dasar Agama Katolik.

Subdirektorat Pendidikan Dasar terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi; dan b. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan.

(1) Seksi Kurikulum dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi pendidikan dasar agama Katolik. (2) Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan ketenagaan dan kesiswaan pendidikan dasar agama Katolik.

Subdirektorat Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidikan menengah agama Katolik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, Subdirektorat Pendidikan Menengah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan menengah; c. pelaksanaan program di bidang pendidikan menengah; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan menengah agama Katolik.

Subdirektorat Pendidikan Menengah terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi; dan b. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan.

(1) Seksi Kurikulum dan evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi pengembangan kurikulum dan evaluasi di bidang pendidikan menengah agama Katolik. (2) Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan dan kesiswaan pendidikan menengah agama Katolik.

Subdirektorat Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidikan tinggi agama Katolik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Subdirektorat Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan tinggi; b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan tinggi; c. pelaksanaan program di bidang pendidikan tinggi yang meliputi pengembangan kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan kemahasiswaan pendidikan tinggi; dan d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan tinggi agama Katolik.

Subdirektorat Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Akademik dan Akreditasi; dan b. Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan.

(1) Seksi Pengembangan Akademik dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan akademik dan akreditasi pendidikan tinggi agama Katolik. (2) Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang ketenagaan dan kemahasiswaan pendidikan agama Katolik.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Pendidikan Katolik. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Pendidikan Agama Katolik.

(1) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. (2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Hindu; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Hindu; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu; dan d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; b. Direktorat Urusan Agama Hindu; dan c. Direktorat Pendidikan Hindu.

Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pelayanan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550, Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; b. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;

c. penataan organisasi, tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; d. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; e. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; f. pengelolaan sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;dan g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian; dan d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program dan anggaran, pengembangan sistem informasi, serta penyusunan pelaporan dan evaluasi program di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan dan anggaran; b. pengembangan sistem informasi; dan c. penyusunan pelaporan dan evaluasi program.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; b. Subbagian Sistem Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi Program dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. (2) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. (3) Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan pelaporan dan evaluasi program di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, verifikasi, serta akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan; b. penyiapan pelaksanaan verifikasi; dan c. penyiapan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

(2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan verifikasi. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan kepegawaian serta penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian; dan c. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan kepegawaian. (3) Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha; b. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan c. pengelolaan perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara.

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. (3) Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Direktorat Urusan Agama Hindu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang urusan agama Hindu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Direktorat Urusan Agama Hindu menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional di bidang urusan agama Hindu; b. pelaksanaan program di bidang urusan agama Hindu yang meliputi kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Hindu;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang urusan agama Hindu; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang urusan agama Hindu; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Susunan organisasi Direktorat Urusan Agama Hindu terdiri atas: a. Subdirektorat Kelembagaan; b. Subdirektorat Penyuluhan; c. Subdirektorat Pemberdayaan Umat; dan d. Subbagian Tata Usaha Direktorat.

Subdirektorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kelembagaan agama Hindu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan agama Hindu; b. pelaksanaan program di bidang kelembagaan yang meliputi penguatan dan pemberdayaan lembaga agama Hindu; c. penyusunan norma, standar, prosedur kriteria di bidang kelembagaan agama Hindu; dan d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang kelembagaan agama Hindu.

Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas: a. Seksi Penguatan Lembaga; dan b. Seksi Pemberdayaan Lembaga.

(1) Seksi Penguatan Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan penguatan lembaga agama Hindu.

(2) Seksi Pemberdayaan Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pemberdayaan lembaga agama Hindu.

Subdirektorat Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang penyuluhan agama Hindu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576, Subdirektorat Penyuluhan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan; b. pelaksanaan program di bidang penyuluhan yang meliputi pengembangan program penyuluhan dan pembinaan penyuluh agama Hindu; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan; dan d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyuluhan agama Hindu;

Subdirektorat Penyuluhan terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Program Penyuluhan; dan b. Seksi Pembinaan Penyuluh.

(1) Seksi Pengembangan Program Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan program penyuluhan agama Hindu. (2) Seksi Pembinaan Penyuluh mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan penyuluh agama Hindu.

Subdirektorat Pemberdayaan Umat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan umat Hindu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580, Subdirektorat Pemberdayaan Umat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan umat; b. pelaksanaan program di bidang pemberdayaan umat yang meliputi pengembangan program pemberdayaan umat Hindu; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan umat; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan umat Hindu.

Subdirektorat Pemberdayaan Umat terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Pemberdayaan Umat; dan b. Seksi Pembinaan Pemberdayaan Umat.

(1) Seksi Pengembangan Pemberdayaan Umat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan pemberdayaan umat Hindu. (2) Seksi Pembinaan Pemberdayaan Umat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan pemberdayaan umat Hindu.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Urusan Agama Hindu. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Urusan Agama Hindu.

Direktorat Pendidikan Hindu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan agama Hindu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, Direktorat Pendidikan Hindu menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan Hindu; b. penyusunan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan Hindu; c. pelaksanaan program di bidang pendidikan Hindu yang meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi agama Hindu; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan Hindu;

Susunan organisasi Direktorat Pendidikan Hindu terdiri atas: a. Subdirektorat Pendidikan Dasar; b. Subdirektorat Pendidikan Menengah; c. Subdirektorat Pendidikan Tinggi; dan d. Subbagian Tata Usaha Direktorat.

Subdirektorat Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan dasar agama Hindu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588, Subdirektorat Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar;

2. pelaksanaan program di bidang pendidikan dasar yang meliputi pengembangan kurikulum dan evaluasi serta ketenagaan dan kesiswaan pendidikan dasar agama Hindu;

3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dasar agama Hindu; dan

4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan dasar agama Hindu.

Subdirektorat Pendidikan Dasar terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi; dan b. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan.

(1) Seksi Kurikulum dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi pendidikan dasar agama Hindu. (2) Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang ketenagaan dan kesiswaan pendidikan dasar agama Hindu.

Subdirektorat Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan menengah agama Hindu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592, Subdirektorat Pendidikan Menengah menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah;
2. pelaksanaan program di bidang pendidikan menengah yang meliputi pengembangan kurikulum dan evaluasi serta ketenagaan dan kesiswaan pendidikan menengah agama Hindu;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan menengah agama Hindu; dan
4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan menengah agama Hindu.

Subdirektorat Pendidikan Menengah terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi; dan b. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan.

(1) Seksi Kurikulum dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi pendidikan menengah agama Hindu. (2) Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang ketenagaan dan kesiswaan pendidikan menengah agama Hindu.

Subdirektorat Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan tinggi agama Hindu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596, Subdirektorat Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan tinggi;
2. pelaksanaan program di bidang pendidikan tinggi yang meliputi pengembangan mutu akademik dan akreditasi serta ketenagaan dan kemahasiswaan pendidikan tinggi agama Hindu;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan tinggi agama Hindu; dan
4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan tinggi agama Hindu.

Subdirektorat Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Akademik dan Akreditasi; dan b. Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan.

(1) Seksi Pengembangan Akademik dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan akademik dan akreditasi pendidikan tinggi agama Hindu. (2) Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan dan kemahasiswaan pendidikan tinggi agama Hindu.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat Pendidikan Hindu. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah bagian umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Pendidikan Hindu.

(1) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. (2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang bimbingan masyarakat Buddha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Buddha; b. pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Buddha; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Buddha; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; dan b. Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha.

Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pelayanan dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; b. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; c. penataan organisasi, tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;

d. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; e. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; f. pengelolaan sistem informasi manajemen pendidikan; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi; b. Bagian Keuangan dan Umum; dan c. Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan anggaran, pengembangan sistem informasi, serta penyusunan pelaporan dan evaluasi program di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan program dan anggaran; b. pengembangan sistem informasi; dan c. penyusunan pelaporan dan evaluasi program.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; b. Subbagian Sistem Informasi; dan c. Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Program.

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. (2) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. (3) Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan pelaporan dan evaluasi program di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, dan verifikasi, serta akuntansi dan pelaporan keuangan, serta urusan tata usaha, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan; b. penyiapan pelaksanaan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan; dan c. urusan tata usaha dan rumah tangga, serta pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan; b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan. (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelayanan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan kepegawaian serta penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618, Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian; dan c. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan kepegawaian. (3) Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Direktorat Urusan dan Pendidikan agama Buddha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang urusan dan pendidikan agama Buddha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620, Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional di bidang urusan dan pendidikan agama Buddha; b. pelaksanaan program di bidang urusan dan pendidikan agama Buddha yang meliputi kelembagaan dan penyuluhan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang urusan dan pendidikan agama Buddha; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidangi urusan dan pendidikan agama Buddha; e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha terdiri atas: a. Subdirektorat Kelembagaan; b. Subdirektorat Penyuluhan; c. Subdirektorat Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Menengah; d. Subdirektorat Pendidikan Tinggi; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kelembagaan agama Buddha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan; b. pelaksanaan program di bidang kelembagaan yang meliputi penguatan dan pemberdayaan lembaga agama Buddha; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan agama Buddha; dan d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang kelembagaan agama Buddha.

Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas: a. Seksi Penguatan Lembaga; dan b. Seksi Pemberdayaan Lembaga.

(1) Seksi Penguatan Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang penguatan lembaga agama Buddha. (2) Seksi Pemberdayaan Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pemberdayaan lembaga agama Buddha.

Subdirektorat Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang penyuluhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, Subdirektorat Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan; b. pelaksanaan program di bidang penyuluhan yang meliputi pengembangan program penyuluhan dan pembinaan penyuluh agama Buddha serta program pembinaan umat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan; dan d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyuluhan agama Buddha.

Subdirektorat Penyuluhan terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Program Penyuluhan; dan b. Seksi Pembinaan Penyuluh.

(1) Seksi Pengembangan Program Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan program penyuluhan agama Buddha. (2) Seksi Pembinaan Penyuluh mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan penyuluh agama Buddha.

Subdirektorat Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah agama Buddha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631, Subdirektorat Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan anak usia dini,dasar dan menengah agama Buddha; b. pelaksanaan program di bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah agama Buddha yang meliputi pengembangan kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembinaan dan kesiswaan; c. penyusunan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standdar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah agama Buddha; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah agama Buddha;

Subdirektorat Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi; dan b. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan.

(1) Seksi Kurikulum dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi. (2) Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang ketenagaan dan kesiswaan.

Subdirektorat Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidikan tinggi agama Buddha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, Subdirektorat Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan tinggi agama Buddha; b. penyusunan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan tinggi agama Buddha; c. pelaksanaan program di bidang pendidikan tinggi yang meliputi pengembangan mutu akademik dan akreditasi, serta pembinaan ketenagaan dan kemahasiswaan pendidikan tinggi agama Buddha; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan tinggi agama Buddha;

Subdirektorat Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Akademik dan Akreditasi; dan b. Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan.

(1) Seksi Pengembangan Akademik dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengembangan akademik dan akreditasi pendidikan tinggi agama Buddha. (2) Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan ketenagaan dan kemahasiswaan pendidikan tinggi agama Buddha.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha.

(1) Inspektorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama; b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Agama; d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Agama; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas: a. Sekretariat Inspektorat Jenderal; b. Inspektorat Wilayah I; c. Inspektorat Wilayah II; d. Inspektorat Wilayah III; e. Inspektorat Wilayah IV; f. Inspektorat Investigasi; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran; pengelolaan sistem informasi; b. pengelolaan keuangan; c. penataan organisasi, tata laksana, dan peraturan perundang-undangan; d. pengelolaan kepegawaian; e. pengelolaan laporan hasil pengawasan; dan f. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik negara;

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Keuangan; b. Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian; c. Bagian Laporan Hasil Pengawasan; dan d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan program dan anggaran, pelaporan dan evaluasi program, serta pengelolaan anggaran, perbendaharaan, dan verifikasi, serta penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran; b. pengelolaan anggaran dan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan verifikasi dan penyusunan akuntansi, serta evaluasi dan pelaporan program dan keuangan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan, program dan anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan di lingkungan Inspektorat Jenderal. (3) Subbagian Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan verifikasi dan penyusunan akuntansi, serta evaluasi dan pelaporan program dan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan kepegawaian serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian; dan c. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan kepegawaian. (3) Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan analisis hasil pengawasan serta pengembangan sistem informasi pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan hasil pengawasan; dan b. pengembangan sistem informasi pengawasan.

Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan terdiri atas: a. Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan Internal; b. Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan Eksternal dan Pengaduan Masyarakat; dan c. Subbagian Sistem Informasi Pengawasan.

(1) Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan hasil pengawasan dan audit internal Inspektorat Jenderal. (2) Subbagian Pengelolaan Hasil Pengawasan Eksternal dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi serta pengaduan masyarakat. (3) Subbagian Sistem Informasi Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi hasil pengawasan internal, eksternal, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan pengembangan sistem informasi pengawasan.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan tata usaha; b. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan c. pengelolaan perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara.

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha di lingkungan Inspektorat Jenderal. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelayanan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Jenderal. (3) Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, reviu, evaluasi, serta kegiatan pengawasan lain, dan penyusunan laporan hasil pengawasan yang meliputi wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua serta Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional pengawasan intern Kementerian Agama; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan di bidang pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama;

c. pelaksanaan program pengawasan di bidang pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama yang meliputi wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua serta Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; d. pelaksanaan pengusutan atas pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, atau perilaku negatif pejabat/pegawai Kementerian Agama di daerah kerja Inspektorat Wilayah I; e. pengujian dan penilaian hasil laporan pengawasan Inspektorat Wilayah I; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah I.

Inspektorat Wilayah I terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat wilayah I.

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, reviu, evaluasi, serta kegiatan pengawasan lain, dan penyusunan laporan hasil pengawasan yang meliputi wilayah Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali dan Irian Jaya Barat, serta Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan operasional pengawasan intern Kementerian Agama; b. pelaksanaan program pengawasan di bidang pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama yang meliputi wilayah Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali dan Irian Jaya Barat, serta Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan di bidang pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama; d. pelaksanaan pengusutan atas pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, atau perilaku negatif pejabat/pegawai Kementerian Agama di daerah kerja Inspektorat Wilayah II; e. pengujian dan penilaian hasil laporan pengawasan Inspektorat Wilayah II; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah II.

Inspektorat Wilayah II terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat wilayah II.

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, reviu, evaluasi, serta kegiatan pengawasan lain, dan penyusunan laporan hasil pengawasan yang meliputi wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Banten, serta Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional pengawasan intern Kementerian Agama; b. pelaksanaan program pengawasan di bidang pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama yang meliputi wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Banten, serta Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan di bidang pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama; d. pelaksanaan pengusutan atas pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, atau perilaku negatif pejabat/pegawai Kementerian Agama di daerah kerja Inspektorat Wilayah III; e. pengujian dan penilaian hasil laporan pengawasan Inspektorat Wilayah III; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah III.

Inspektorat Wilayah III terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat wilayah III.

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, reviu, evaluasi, serta kegiatan pengawasan lain, dan penyusunan laporan hasil

pengawasan yang meliputi wilayah Aceh, Riau, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Gorontalo, serta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, Inspektorat Wilayah IV, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional pengawasan intern Kementerian Agama; b. pelaksanaan program pengawasan di bidang pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama yang meliputi wilayah Aceh, Riau, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Gorontalo, serta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan di bidang pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama; d. pelaksanaan pengusutan atas pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, atau perilaku negatif pejabat/pegawai Kementerian Agama di daerah kerja Inspektorat Wilayah IV; e. pengujian dan penilaian hasil laporan pengawasan Inspektorat Wilayah IV; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah IV.

Inspektorat Wilayah IV terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat wilayah IV.

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan pelaksanaan audit investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional pengawasan/audit investigasi di lingkungan Kementerian Agama; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria audit investigasi; c. pelaksanaan koordinasi dan/atau pelaksanaan audit investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agama; d. pengujian dan penilaian hasil laporan audit investigasi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Investigasi.

Inspektorat Investigasi terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Investigasi.

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

(2) Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala.

Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang keagamaan serta pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang keagamaan serta pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agama; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang keagamaan serta pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agama; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan; dan d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.

Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: a. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan; b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan; c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan; d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan; e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi; dan f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pelayanan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaporan; b. pengelolaan urusan keuangan; c. pengelolaan kepegawaian; d. pengelolaan sistem informasi; e. penataan organisasi, tata laksana, dan penyusunan peraturan perundang- undangan; f. pengelolaan perpustakaan; g. urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara.

Susunan organisasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian; dan d. Bagian Umum dan Perpustakaan.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan program dan anggaran, pengembangan sistem informasi serta penyusunan pelaporan dan evaluasi program di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690, Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan program dan anggaran; b. pengembangan sistem informasi; dan c. penyusunan pelaporan dan evaluasi program.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; b. Subbagian Sistem Informasi; dan c. Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Program.

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan. (2) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan. (3) Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan laporan dan evaluasi program di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan; b. pelaksanaan verifikasi keuangan; dan c. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan. (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan verifikasi. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan kepegawaian serta penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698, Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian; dan c. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan kepegawaian. (3) Subbagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Bagian Umum dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan tata usaha, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik/kekayaan negara serta perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, Bagian Umum dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha; b. pengelolaan rumah tangga; c. pengelolaan perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara; dan d. pengelolaan perpustakaan.

Bagian Umum dan Perpustakaan terdiri atas: a. Subbagian Umum dan Tata Usaha; b. Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara; dan c. Subbagian Perpustakaan.

(1) Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan pelayanan umum dan urusan tata usaha di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan. (2) Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik/kekayaan negara.

(3) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kehidupan keagamaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 706, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang kehidupan keagamaan; b. pelaksanaan program penelitian dan pengembangan di bidang kehidupan keagamaan yang meliputi aliran keagamaan, pelayanan keagamaan, dan hubungan antar umat beragama; c. penyelenggaraan administrasi, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan; dan

Susunan organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan terdiri atas: a. Bidang Penelitian dan Pengembangan Aliran dan Pelayanan Keagamaan; b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Hubungan Antar Umat Beragama; dan c. Bidang Administrasi, Evaluasi, Pelaporan, dan publikasi Hasil Penelitian dan Pengembangan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Aliran dan Pelayanan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan aliran dan pelayanan keagamaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 709, Bidang Penelitian dan Pengembangan Aliran dan Pelayanan Keagamaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan bidang kehidupan keagamaan; dan b. pelaksanaan program penelitian dan pengembangan di bidang aliran dan pelayanan keagamaan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Aliran dan Pelayanan Keagamaan terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Aliran dan Pelayanan Keagamaan; dan b. Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Aliran dan Pelayanan Keagamaan.

(1) Subbidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Aliran dan Pelayanan Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan aliran dan pelayanan keagamaan. (2) Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Aliran dan Pelayanan Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aliran dan pelayanan keagamaan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Hubungan Antar Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan hubungan antar umat beragama.

Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713, Penelitian dan Pengembangan Hubungan Antar Umat Beragama menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Hubungan Antar Umat Beragama; dan b. pelaksanaan program penelitian dan pengembangan di bidang aliran dan pelayanan keagamaan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Hubungan Antar Umat Beragama terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Hubungan Antar Umat Beragama; dan b. Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hubungan Antar Umat Beragama.

(1) Subbidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Hubungan Antar Umat Beragama mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan hubungan antar umat beragama. (2) Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hubungan Antar Umat Beragama mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hubungan antar umat beragama.

Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan pusat penelitian dan pengembangan kehidupan keagamaan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan agama dan keagamaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan operasional, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan agama dan keagamaan;

b. pelaksanaan program penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan agama dan keagamaan yang meliputi pendidikan formal, pendidikan nonformal dan informal, pelayanan administrasi, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan; dan c. pelaksanaan administrasi, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan agama dan keagamaan.

Susunan organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan terdiri atas: a. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Formal; b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal; dan c. Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, Pelaporan, dan Publikasi Hasil Penelitian dan Pengembangan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Formal mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan formal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721, Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Formal menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan formal; dan b. pelaksanaan program penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan formal.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Formal terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Formal; dan b. Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Formal.

(1) Subbidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan formal.

(2) Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan formal.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan nonformal dan informal.

Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 725, Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan nonformal dan informal; dan b. pelaksanaan program penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan nonformal dan informal.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal; dan b. Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Nonformal dan Informal.

(1) Subbidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan nonformal dan informal. (2) Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Nonformal dan Informal mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan nonformal dan informal.

Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan pusat penelitian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang lektur dan khazanah keagamaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730, Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan operasional, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan lektur dan khazanah keagamaan; b. pelaksanaan program penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan lektur dan khazanah keagamaan; dan c. pelaksanaan administrasi, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan lektur dan khazanah keagamaan.

Susunan organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan terdiri atas: a. Bidang Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan; b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Khazanah Keagamaan; dan c. Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Penelitian dan Pengembangan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang lektur keagamaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733, Bidang Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang lektur keagamaan; dan b. pelaksanaan program penelitian dan pengembangan di bidang lektur keagamaan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan; dan b. Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan.

(1) Subbidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang lektur keagamaan. (2) Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang lektur keagamaan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Khazanah Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang khazanah keagamaan.

Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 737, Bidang Penelitian dan Pengembangan Khazanah Keagamaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang khazanah keagamaan; dan b. pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang khazanah keagamaan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Khazanah Keagamaan terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Khazanah Keagamaan; dan b. Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Khazanah Keagamaan.

(1) Subbidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Khazanah Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang khazanah keagamaan.

(2) Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Khazanah Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang khazanah keagamaan.

Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang lektur dan khazanah keagamaan.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan operasional, rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan; b. pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi; dan c. pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan hasil pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi.

Susunan organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi terdiri atas: a. Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan; b. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan c. Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan.

Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan anggaran, serta pengembangan sistem dan kurikulum pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 745, Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan; dan b. pelaksanaan pengembangan sistem dan kurikulum pendidikan dan pelatihan.

Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan dan Anggaran; dan b. Subbidang Pengembangan Sistem dan Kurikulum.

(1) Subbidang Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan. (2) Subbidang Pengembangan Sistem dan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan sistem dan kurikulum pendidikan dan pelatihan.

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga struktural, tenaga fungsional, tenaga administrasi, dan prajabatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan tenaga struktural, tenaga fungsional, tenaga administrasi, dan prajabatan; dan b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga struktural, tenaga fungsional, tenaga administrasi, dan prajabatan.

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional; dan b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi dan Prajabatan.

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga struktural, dan tenaga fungsional. (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi dan Prajabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi serta pelatihan prajabatan.

Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, evaluasi, dan pelaporan hasil pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 754, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan operasional, rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan tenaga teknis; b. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis; dan c. penyelenggaraan administrasi, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil pendidikan dan pelatihan.

Susunan organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan terdiri atas: a. Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan; b. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan c. Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan.

Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan sistem, dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 757, Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan; dan b. pelaksanaan pengembangan sistem dan kurikulum pendidikan dan pelatihan.

Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan dan Anggaran; dan b. Subbidang Pengembangan Sistem dan Kurikulum.

(1) Subbidang Perencanaan Kegiatan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. (2) Subbidang Pengembangan Sistem dan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan sistem dan kurikulum pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 761, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga pelayanan keagamaan; dan b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga pelayanan keagamaan.

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pelayanan Keagamaan.

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan. (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pelayanan Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga pelayanan keagamaan.

Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Susunan Organisasi Staf Ahli terdiri atas: a. Staf Ahli Bidang Kehidupan Beragama; b. Staf Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama; c. Staf Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan; d. Staf Ahli Bidang Pendidikan; dan e. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Staf Ahli Bidang Kehidupan Beragama mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama mengenai masalah kehidupan beragama sesuai bidang keahliannya. (2) Staf Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama mengenai masalah kerukunan umat beragama sesuai bidang keahliannya. (3) Staf Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama mengenai masalah lembaga sosial keagamaan sesuai bidang keahliannya. (4) Staf Ahli Bidang Pendidikan mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama mengenai masalah pendidikan sesuai bidang keahliannya. (5) Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama mengenai masalah hukum dan hak asasi manusia sesuai bidang keahliannya.

(1) Pusat Kerukunan Umat Beragama merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Kerukunan Umat Beragama dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusat Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770, Pusat Kerukunan Umat Beragama menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan, rencana, program dan anggaran di bidang kerukunan umat beragama; b. pelaksanaan program di bidang pembinaan lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan, harmonisasi umat beragama, dan bimbingan masyarakat Konghucu; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerukunan umat beragama; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerukunan umat beragama; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Susunan organisasi Pusat Kerukunan Umat Beragama terdiri atas: a. Bidang Pembinaan Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan; b. Bidang Harmonisasi Umat Beragama; c. Bidang Bimbingan Masyarakat Khonghucu; dan d. Subbagian Tata Usaha Pusat.

Bidang Pembinaan Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 773, Bidang Pembinaan Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan lembaga kerukunan beragama dan lembaga keagamaan; b. pelaksanaan program di bidang pembinaan lembaga kerukunan beragama dan lembaga keagamaan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan lembaga kerukunan beragama dan lembaga keagamaan; dan d. penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan lembaga kerukunan beragama dan lembaga keagamaan;

Bidang Pembinaan Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan terdiri atas: a. Subbidang Forum Kerukunan Umat Beragama; dan b. Subbidang Lembaga Keagamaan.

(1) Subbidang Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang forum kerukunan umat beragama. (2) Subbidang Lembaga Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang lembaga keagamaan.

Bidang Harmonisasi Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang harmonisasi umat beragama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777, Bidang Harmonisasi Umat Beragama menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang harmonisasi umat beragama; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan dialog dan wawasan multikultural serta penanganan isu kerukunan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang harmonisasi umat beragama; dan d. penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harmonisasi umat beragama.

Bidang Harmonisasi Umat Beragama terdiri atas: a. Subbidang Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural; dan b. Subbidang Penanganan Isu Kerukunan.

(1) Subbidang Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan dialog dan wawasan multikultural. (2) Subbidang Penanganan Isu Kerukunan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang penanganan isu kerukunan.

Bidang Bimbingan Masyarakat Khonghucu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang urusan dan pendidikan agama Khonghucu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 781, Bidang Bimbingan Masyarakat Khonghucu menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan masyarakat Khonghuchu; b. pelaksanaan program di bidang urusan agama dan pendidikan agama Khonghucu; c. penyusunan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan agama dan keagamaan Khonghuchu; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang urusan agama dan pendidikan agama Khonghucu; dan e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang urusan agama dan pendidikan agama Khonghucu;

Bidang Bimbingan Masyarakat Khonghucu terdiri atas: a. Subbidang Urusan Agama Khonghucu; dan b. Subbidang Pendidikan Khonghucu.

(1) Subbidang Urusan Agama Khonghucu mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang urusan agama Khonghucu. (2) Subbagian Pendidikan Khonghucu mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan agama Khonghucu.

Subbagian Tata Usaha Pusat mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, persuratan, kearsipan, dan dokumentasi serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Kerukunan Umat Beragama.

(1) Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang informasi dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 787, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional di bidang informasi dan hubungan masyarakat; b. pelaksanaan program di bidang data dan informasi, teknologi komunikasi dan informatika, serta hubungan masyarakat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan hubungan masyarakat;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi dan hubungan masyarakat; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Susunan organisasi Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Bidang Data; b. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika; c. Bidang Hubungan Masyarakat; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Bidang Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengelolaan data keagamaan dan pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 790, Bidang Data menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang data keagamaan dan pendidikan; b. pelaksanaan program di bidang data keagamaan dan pendidikan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data keagamaan dan pendidikan; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang data keagamaan dan pendidikan.

Bidang Data terdiri atas: a. Subbidang Data Keagamaan; dan b. Subbidang Data Pendidikan.

(1) Subbidang Data Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang data keagamaan.

(2) Subbidang Data Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang data pendidikan.

Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi; b. pelaksanaan program di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta media informasi elektronik; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas; a. Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan b. Subbidang Media Informasi Elektronik.

(1) Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Subbidang Media Informasi Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan media informasi elektronik.

Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798, Bidang Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan masyarakat; b. pelaksanaan program di bidang hubungan kelembagaan negara dan layanan informasi publik; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hubungan masyarakat; dan d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan masyarakat.

Bidang Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbidang Hubungan Kelembagaan Negara; dan b. Subbidang Layanan Informasi Publik.

(1) Subbidang Hubungan Kelembagaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang hubungan kelembagaan negara. (2) Subbidang Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan informasi publik.

Subbagian Tata Usaha Pusat mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, persuratan, kearsipan, dan dokumentasi serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Informasi dan Hubungan Kemasyarakatan.

Di lingkungan Kementerian Agama dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agama wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam lingkungan kementerian, maupun dengan instansi di luar kementerian sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing- masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan serta petunjuk dan mengendalikan bawahannya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.

(1) Di lingkungan Kementerian Agama dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis tertentu Kementerian Agama. (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, satuan organisasi yang mengalami perubahan nomenklatur struktur organisasi, tugas, dan fungsi, perlu segera melakukan penataan administrasi dan tata laksana di lingkungan masing- masing, dengan ketentuan bahwa proses pengalihan sarana prasarana, ketenagaan, program, dan anggaran pada satuan organisasi yang bersangkutan diatur lebih lanjut oleh masing-masing pimpinan satuan organisasi eselon I dengan koordinasi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. (2) Anggaran personalia dan peralatan kerja bagi satuan kerja/organisasi yang baru akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan koordinasi satuan organisasi eselon I yang bersangkutan.

(1) Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Agama setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis atas Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2) Sejak berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2010 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR