Peraturan Menteri Nomor p-40-menhut-ii-2010 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN

(1) Kementerian Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian Kehutanan dipimpin oleh Menteri Kehutanan.

Kementerian Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan dalam pemerintahan untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya Kementerian Kehutanan; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kehutanan; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kehutanan di daerah;dan e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Kementerian Kehutanan terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan; c. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; d. Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial; e. Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan; f. Inspektorat Jenderal;

g. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan; h. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; i. Staf Ahli Menteri Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan; j. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional; k. Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim; l. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga;dan m. Staf Ahli Menteri Bidang Keamanan Hutan.

(1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Kehutanan; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Kehutanan; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Kehutanan; d. pembinaan dan penyelenggaraan Organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kehutanan.

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Kepegawaian; c. Biro Hukum dan Organisasi; d. Biro Keuangan;dan e. Biro Umum.

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama dalam negeri, penyusunan rencana makro, program, anggaran, evaluasi, pelaporan, dan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri di lingkungan Kementerian; b. penyiapan koordinasi penyusunan rencana umum kehutanan, dan program, serta anggaran, termasuk anggaran bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian; c. penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran di lingkungan Kementerian; d. pengelolaan data dan informasi Kementerian;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Perencanaan terdiri atas: a. Bagian Rencana Umum Kehutanan; b. Bagian Program Anggaran; c. Bagian Evaluasi;dan d. Bagian Data dan Informasi.

Bagian Rencana Umum Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri, dan penyusunan rencana umum Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Rencana Umum Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi kerja sama dalam negeri, b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana umum kehutanan;dan c. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Rencana Umum Kehutanan terdiri atas: a. Subbagian Rencana Pembangunan; b. Subbagian Rencana Umum Kehutanan;dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Rencana Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. (2) Subbagian Rencana Umum Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana umum dan rencana kehutanan lintas sektor serta rencana tindak lanjut komitmen internasional. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Biro.

Bagian Program Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, dan anggaran di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Program Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program anggaran Kementerian; b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program anggaran bantuan luar negeri;dan c. penyiapan koordinasi penyusunan dokumen anggaran Kementerian.

Bagian Program Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Program Anggaran I; b. Subbagian Program Anggaran II;dan c. Subbagian Program Anggaran Bantuan Luar Negeri.

(1) Subbagian Program Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktorat Jenderal Planologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. (2) Subbagian Program Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan. (3) Subbagian Program Anggaran Bantuan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program anggaran bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian.

Bagian Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta penyiapan bahan rapat koordinasi pimpinan di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan kinerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal; b. penyiapan bahan rapat pimpinan;dan c. penyiapan bahan koordinasi evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan bantuan luar negeri.

Bagian Evaluasi terdiri atas: a. Subbagian Evaluasi I; b. Subbagian Evaluasi II; c. Subbagian Evaluasi III.

(1) Subbagian Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas, laporan di lingkungan Sekretariat Jenderal, pidato kenegaraan, laporan sidang kabinet dan rapat koordinasi pimpinan bidang perekonomian. (2) Subbagian Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas, laporan di lingkungan Kementerian dan rapat koordinasi pimpinan bidang kesejahteraan rakyat. (3) Subbagian Evaluasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kementerian serta evaluasi agenda program nasional, dan rapat koordinasi pimpinan bidang politik hukum dan keamanan.

Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan analisis data Kementerian; b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan statistik Kementerian;dan c. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan sistem informasi kehutanan.

Bagian Data dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data; b. Subbagian Statistik;dan c. Subbagian Sistem Informasi.

(1) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Kementerian. (2) Subbagian Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan statistik Kementerian. (3) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan sistem informasi kehutanan.

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengembangan, tata usaha, dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengembangan pegawai; b. penyiapan bahan koordinasi dan pengembangan sistem penilaian kompetensi pengembangan karier analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, serta penyusunan formasi, pengadaan pegawai di lingkungan Kementerian; c. pelaksanaan administrasi kepangkatan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Kementerian; d. pengelolaan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian; e. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian;dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Kepegawaian terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian; b. Bagian Mutasi Kepegawaian; c. Bagian Tata Usaha Kepegawaian;dan d. Bagian Administrasi Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan serta penyusunan formasi, pengadaan pegawai, dan pengembangan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, serta evaluasi dan pelaporan kepegawaian; b. penyiapan bahan koordinasi dan pengembangan sistem penilaian kompetensi, pengembangan karier, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;dan c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan formasi, pengadaan pegawai.

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Rencana Formasi dan Pengadaan; b. Subbagian Rencana Karier;dan c. Subbagian Pengembangan Kepegawaian.

(1) Subbagian Rencana Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kepegawaian, rencana pengadaan, penempatan dan pembekalan calon pegawai, dan pemantauan pasca penempatan pegawai. (2) Subbagian Rencana Karier mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengembangan karier, pengembangan standar kompetensi kerja kepegawaian serta penyelenggaraan Personal Assessment Centre (PAC). (3) Subbagian Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan pegawai, penyelenggaraan ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah.

Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi mutasi, pengangkatan, kepangkatan, dan pemberhentian serta pemensiunan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi kepangkatan; b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi alih jabatan dan pemindahan pegawai;dan c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai.

Bagian Mutasi Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Kepangkatan; b. Subbagian Mutasi Jabatan;dan c. Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemensiunan.

(1) Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat dan urusan kepangkatan. (2) Subbagian Mutasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi pemindahan dan alih jabatan. (3) Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemensiunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai.

Bagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Tata Usaha Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan tata naskah pegawai; b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian; c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi hukuman dan disiplin serta kesejahteraan dan pelayanan kesehatan pegawai;dan

Bagian Tata Usaha Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Tata Naskah Pegawai; b. Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian;dan c. Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.

(1) Subbagian Tata Naskah Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi penyusunan dan pemeliharaan naskah kepegawaian, penyusunan DP3, daftar riwayat pekerjaan, arsip pegawai serta pengurusan kartu pegawai, kartu isteri dan kartu suami pegawai serta pengurusan laporan kekayaan penyelenggara negara. (2) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengembangan system informasi kepagawaian dan database kepegawaian, serta penyajian data kepegawaian. (3) Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberian penghargaan dan hukuman disiplin, serta kesejahteraan dan pelayanan kesehatan pegawai.

Bagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Administrasi Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi penilaian angka jabatan fungsional; b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan evaluasi jabatan fungsional;dan c. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Bagian Administrasi Jabatan Fungsional terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Penilaian Angka Kredit; b. Subbagian Evaluasi Jabatan Fungsional;dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Administrasi Penilaian Angka Kredit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan telaahan usul pengangkatan, pembebasan, dan pemberhentian jabatan fungsional, serta administrasi angka kredit.

(2) Subbagian Evaluasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Biro.

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan pelaksanaan peraturan perundang- undangan, pengelolaan dokumentasi hukum dan pemberian bantuan hukum serta pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; b. evaluasi, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; c. pelaksanaan penanganan perkara dan bantuan hukum; d. pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian, serta pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas: a. Bagian Peraturan Perundang-undangan; b. Bagian Penelaahan Hukum; c. Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum; d. Bagian Kelembagaan.

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang bina usaha kehutanan dan bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kehutanan dan planologi kehutanan;dan c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kehutanan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan I; b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan II;dan c. Subbagian Peraturan Perundang-undangan III.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan di bidang bina usaha kehutanan dan bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial. (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan di bidang administrasi kehutanan dan planologi kehutanan. (3) Subbagian Peraturan Perundang-undangan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kehutanan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Bagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerja sama di bidang kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Penelaahan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, evaluasi dan penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perjanjian kerja sama di bidang bina usaha kehutanan dan bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial; b. penyiapan bahan koordinasi, evaluasi dan penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perjanjian kerja sama di bidang administrasi kehutanan dan planologi kehutanan;dan c. penyiapan bahan koordinasi, evaluasi dan penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perjanjian kerja sama di bidang pengawasan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kehutanan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Bagian Penelaahan Hukum terdiri atas: a. Subbagian Penelahaan Hukum I; b. Subbagian Penelahaan Hukum II;dan c. Subbagian Penelaahan Hukum III.

(1) Subbagian Penelaahan Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, evaluasi, dan penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perjanjian kerja sama di bidang bina usaha kehutanan dan bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial. (2) Subbagian Penelaahan Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, evaluasi, dan penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perjanjian kerja sama di bidang administrasi kehutanan dan planologi kehutanan.

(3) Subbagian Penelaahan Hukum III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, evaluasi, dan penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perjanjian kerja sama di bidang pengawasan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kehutanan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara baik di peradilan (ligitasi) maupun di luar pengadilan (non ligitasi).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan perkara perdata, tata usaha negara dan pidana;dan b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan bantuan hukum di luar pengadilan.

Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum terdiri atas: a. Subbagian Bantuan Hukum I; b. Subbagian Bantuan Hukum II;dan c. Subbagian Bantuan Hukum III.

(1) Subbagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan gugatan perdata dan pemulihan hak-hak negara dari pihak ketiga. (2) Subbagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan gugatan tata usaha negara dan pidana. (3) Subbagian Bantuan Hukum III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, identifikasi, perumusan, evaluasi dan penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian; b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi prosedur kerja, tata hubungan kerja, serta pembakuan prasarana dan sarana kerja kelembagaan di lingkungan Kementerian;dan c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan biro, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Kelembagaan terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana I; b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana II;dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, identifikasi, perumusan, evaluasi dan penataan kelembagaan, serta perumusan prosedur kerja dan tata hubungan kerja unit-unit organisasi tingkat pusat di lingkungan Kementerian. (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, identifikasi, perumusan, evaluasi dan penataan kelembagaan, serta perumusan prosedur kerja dan tata hubungan kerja unit-unit organisasi tingkat unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian, termasuk dengan pemerintah daerah. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan biro serta melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi teknis urusan keuangan, pembinaan teknis Badan Usaha Milik Negara dan pengelolaan investasi pemerintah di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan pembinaan rencana anggaran pendapatan dan belanja, serta investasi pemerintah di lingkungan Kementerian; b. penyiapan koordinasi dan pembinaan badan usaha milik negara dan badan layanan umum di lingkungan Kementerian; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemungutan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak dan dana bagi hasil sumberdaya alam kehutanan; d. penyiapan koordinasi dan pembinaan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, serta pelaksanaan tata laksana keuangan di lingkungan Kementerian; e. penyiapan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian;dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Keuangan terdiri atas: a. Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran; b. Bagian Penerimaan Negara; c. Bagian Perbendaharaan;dan d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan investasi pemerintah, kerja sama perdagangan, badan usaha milik negara dan badan layanan umum serta rencana anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 69, Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan pengelolaan investasi pemerintah di lingkungan Kementerian; b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan badan usaha milik negara, dan badan layanan umum di lingkungan Kementerian; c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian utang piutang yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak lainnya;dan d. penyiapan bahan koordinasi pembinaan rencana anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian.

Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Pengelolaan Investasi; b. Subbagian Penyelesaian Utang Piutang;dan c. Subbagian Pelaksanaan Anggaran.

(1) Subbagian Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan pengelolaan investasi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan layanan umum di lingkungan Kementerian. (2) Subbagian Penyelesaian Utang Piutang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian utang piutang dan penyiapan bahan pelaporan penyelesaian utang piutang yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

(3) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penelaahan alokasi akun anggaran Kementerian, serta penyusunan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Bagian Penerimaan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta penatausahaan dana bagi hasil penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 73, Bagian Penerimaan Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penatausahaan meliputi penerimaan, pembukuan, penyetoran dan pelaporan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara bukan pajak lainnya; b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penerimaan negara bukan pajak dari sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak lainnya; c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penatausahaan dana bagi hasil yang berkaitan dengan perimbangan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam kehutanan;dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Penerimaan Negara terdiri atas: a. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Kayu; b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kayu;dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Kayu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pencatatan, penyetoran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam kayu berikut penatausahaan dana bagi hasil di lingkungan Kementerian.

(2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kayu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pencatatan, penyetoran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam non kayu berikut penatausahaan dana bagi hasil di lingkungan Kementerian. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan laporan biro.

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta administrasi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 77, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan ketatalaksanaan keuangan, dan pengelolaan perbendaharaan; b. pelaksanaan pengujian keuangan dan penerbitan surat perintah pembayaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;dan c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Bagian Perbendaharaan terdiri atas: a. Subbagian Tata Laksana Keuangan; b. Subbagian Verifikasi;dan c. Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara.

(1) Subbagian Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan ketatalaksanaan, dan pengelolaan perbendaharaan di lingkungan Kementerian.

(2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengujian keuangan dan perintah pembayaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal serta pemantauan, evaluasi dan pembinaan pengujian, perintah pembayaran di lingkungan Kementerian. (3) Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan koordinasi pelaporan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian; b. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian;dan c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Sekretariat Jenderal serta konsolidasi laporan keuangan tingkat Kementerian;

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas: a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I; b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II;dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III.

(1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan laporan keuangan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan dan badan layanan umum, rekonsiliasi data akuntansi, pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, serta satuan kerja unit pelaksana teknis di pulau- pulau Sumatera dan Kalimantan.

(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan laporan konsolidasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal, rekonsiliasi data akuntansi, pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, serta satuan kerja unit pelaksana teknis di pulau- pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi pembinaan laporan konsolidasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan di lingkungan Kementerian, rekonsiliasi data akuntansi, pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, serta satuan kerja unit pelaksana teknis di pulau-pulau Sulawesi, Maluku dan Papua.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Kementerian, serta pelayanan administrasi pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi Kementerian; b. pelaksanaan pelayanan administrasi pimpinan; c. pelaksanaan urusan keprotokolan; d. pelaksanaan urusan rumah tangga Kementerian;dan e. pelaksanaan urusan perlengkapan di lingkungan Kementerian.

Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha Kementerian; b. Bagian Tata Usaha Pimpinan; c. Bagian Rumah Tangga;dan d. Bagian Perlengkapan.

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, penggandaan, ketatausahaan, kepustakaan, kearsipan dan pengembangan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan persuratan; b. pelaksanaan urusan karya cetak dan kepustakaan;dan c. pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi.

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas: a. Subbagian Persuratan; b. Subbagian Pengelolaan Karya Cetak dan Kepustakaan;dan c. Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi;

(1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pelaporan di lingkungan Kementerian. (2) Subbagian Pengelolaan Karya Cetak dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan, penyaluran dan pengendalian karya cetak serta kepustakaan. (3) Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penataan sistem kearsipan, pelayanan jasa kearsipan pembinaan, pengelolaan kearsipan, pengumpulan dan penyimpanan dokumentasi kementerian.

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha unsur pimpinan;dan b. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Menteri; b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;dan c. Subbagian Protokol.

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri dan staf ahli Menteri. (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal. (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan Kementerian.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, gaji, pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal, pengelolaan Barang Milik Negara dan keamanan kantor di lingkungan Kementerian, serta angkutan pegawai di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal; b. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal;dan c. pelaksanaan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan angkutan pegawai dan keamanan kantor di lingkungan Kementerian.

Bagian Rumah Tangga terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Urusan Dalam;dan c. Subbagian Kendaraan Dinas.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal. (2) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan keamanan kantor di lingkungan Kementerian, pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal. (3) Subbagian Kendaraan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan pengelolaan angkutan pegawai di lingkungan Kementerian.

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian; b. penyiapan perencanaan kebutuhan pengadaan barang milik negara di lingkungan Kementerian; c. penyiapan koordinasi pembinaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan Kementerian;dan d. penyiapan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian.

Bagian Perlengkapan terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan; b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara;dan c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang milik negara di lingkungan Kementerian. (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara, dan penyiapan bahan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan Kementerian. (3) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaporan barang milik negara di lingkungan Kementerian.

(1) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan. (2) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan; c. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; d. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan; e. Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan;dan f. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 108, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, evaluasi dan pelaporan di bidang planologi kehutanan; b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang planologi kehutanan; c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang planologi kehutanan; d. koordinasi dan penyiapan telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang planologi kehutanan;dan e. koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, perlengkapan dan administrasi keuangan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Evaluasi; b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; c. Bagian Keuangan dan Umum;dan d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, informasi dan statistik serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data serta penyajian informasi c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan statistik dan kehumasan;dan d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Data dan Informasi;dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi, penyusunan statistik, serta kehumasan.

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional;dan c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Kepegawaian; b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, dan administrasi kepegawaian. (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 119, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha; b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Administrasi Keuangan;dan c. Subbagian Perlengkapan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan. (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, bantuan hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 123, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;dan c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum;dan c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelahaan peraturan perundang- undangan. (2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan bantuan permasalahan hukum. (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan kawasan hutan dan jaringan komunikasi data kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 127, Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan makro kawasan hutan, penataan ruang kehutanan, statistik kehutanan dan jaringan komunikasi data kehutanan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan makro kawasan hutan, penataan ruang kehutanan, statistik kehutanan dan jaringan komunikasi data kehutanan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan makro kawasan hutan, penataan ruang kehutanan, statistik kehutanan dan jaringan komunikasi data kehutanan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan makro kawasan hutan, penataan ruang kehutanan, statistik kehutanan serta jaringan komunikasi data kehutanan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan Makro Kawasan Hutan; b. Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah I; c. Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah II; d. Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Perencanaan Makro Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, rencana kehutanan nasional, perencanaan wilayah pengelolaan hutan, evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan serta fasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto hijau sektor kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Subdirektorat Perencanaan Makro Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, harmonisasi, rencana kehutanan nasional, dan evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan serta fasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto hijau sektor kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, harmonisasi, rencana kehutanan nasional, dan evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan

hutan serta fasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto hijau sektor kehutanan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, harmonisasi, rencana kehutanan nasional, dan evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan serta fasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto hijau sektor kehutanan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, harmonisasi, rencana kehutanan nasional, dan evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan serta fasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto hijau sektor kehutanan.

Subdirektorat Perencanaan Makro Kawasan Hutan terdiri atas: a. Seksi Penyusunan Rencana Kawasan Hutan;dan b. Seksi Evaluasi Rencana Kawasan Hutan.

(1) Seksi Penyusunan Rencana Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana makro kawasan hutan nasional dan rencana kehutanan nasional, perencanaan wilayah pengelolaan hutan di bidang pemanfaatan, rehabilitasi, konservasi dan perlindungan hutan. (2) Seksi Evaluasi Rencana Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemanfaatan, rehabilitasi, konservasi dan perlindungan hutan serta memfasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto hijau sektor kehutanan.

Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Sumatera;dan b. Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

(1) Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Sumatera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera; (2) Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi;dan b. Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Maluku dan Papua.

(1) Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan dan Sulawesi; (2) Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Maluku dan Papua mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Maluku dan Papua.

Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan penyajian statistik kehutanan serta jaringan komunikasi data kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan penyajian statistik kawasan hutan serta jaringan komunikasi data kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan penyajian statistik kawasan hutan serta jaringan komunikasi data kehutanan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan penyajian statistik kawasan hutan serta jaringan komunikasi data kehutanan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan penyajian statistik kawasan hutan serta jaringan komunikasi data kawasan hutan.

Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan terdiri atas: a. Seksi Statistik Kehutanan;dan b. Seksi Jaringan Komunikasi Data Kehutanan.

(1) Seksi Statistik Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang statistik kehutanan; (2) Seksi Jaringan Komunikasi Data Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang sistem jaringan komunikasi data kehutanan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat; (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan.

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I;

b. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II; c. Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I; d. Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah II; e. Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan;dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I terdiri atas:

a. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera;dan b. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

(1) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan fungsi kawasan hutan, serta penunjukan kawasan hutan di wilayah Sumatera. (2) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan fungsi kawasan hutan, serta penunjukan kawasan hutan di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi; b. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Maluku dan Papua.

(1) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penataan batas, pengukuran, pemetaan dan pelaksanaan penetapan fungsi kawasan hutan, serta penunjukan kawasan hutan wilayah Kalimantan dan Sulawesi. (2) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Maluku dan Papua mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penataan batas, pengukuran, pemetaan dan pelaksanaan penetapan fungsi kawasan hutan, serta penunjukan kawasan hutan wilayah Maluku dan Papua.

Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi, perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan Wilayah I;dan b. Seksi Perubahan Fungsi dan Penyediaan Areal Transmigrasi Wilayah I.

(1) Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelepasan, tukar menukar serta mutasi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. (2) Seksi Perubahan Fungsi dan Penyediaan Areal Transmigrasi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi kawasan hutan dan penyediaan areal transmigrasi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi, perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;dan

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan Wilayah II;dan b. Seksi Perubahan Fungsi dan Penyediaan Areal Transmigrasi Wilayah II.

(1) Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelepasan, tukar menukar serta mutasi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. (2) Seksi Perubahan Fungsi dan Penyediaan Areal Transmigrasi Wilayah II mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi kawasan hutan dan penyediaan areal transmigrasi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan;dan

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan.

Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan terdiri atas: a. Seksi Informasi Kawasan Hutan; b. Seksi Dokumentasi Kawasan Hutan.

(1) Seksi Informasi Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengolahan data dan informasi kawasan hutan. (2) Seksi Dokumentasi Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengolahan dokumen kawasan hutan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan.

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan jaringan data spasial sumber daya hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan jaringan data spasial sumber daya hutan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan jaringan data spasial sumber daya hutan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan jaringan data spasial sumber daya hutan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan; b. Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan; c. Subdirektorat Pemetaan Sumber Daya Hutan; d. Subdirektorat Jaringan Data Spasial;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat

wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.

Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan terdiri atas: a. Seksi Inventarisasi Hutan; b. Seksi Inventarisasi Sosial Budaya.

(1) Seksi Inventarisasi Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang inventarisasi flora berupa kayu, bukan kayu, inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan. (2) Seksi Inventarisasi Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan serta penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan sumber daya hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan sumber daya hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan sumber daya hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan.

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri atas: a. Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional dan Wilayah; b. Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Unit Pengelolaan.

(1) Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional dan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat nasional dan wilayah. (2) Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat unit pengelolaan.

Subdirektorat Pemetaan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Subdirektorat Pemetaan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan.

Subdirektorat Pemetaan Sumber Daya Hutan terdiri atas: a. Seksi Informasi Peta Sumber Daya Hutan; b. Seksi Dokumentasi Peta Sumber Daya Hutan.

(1) Seksi Informasi Peta Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan dan penyajian informasi peta sumber daya hutan. (2) Seksi Dokumentasi Peta Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang dokumentasi, pelayanan, dan distribusi peta sumber daya hutan.

Subdirektorat Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang jaringan data spasial kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Subdirektorat Jaringan Data Spasial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jaringan data spasial kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan data spasial kehutanan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jaringan data spasial kehutanan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang jaringan data spasial kehutanan.

Subdirektorat Jaringan Data Spasial terdiri atas: a. Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial;dan b. Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial.

(1) Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembangunan basis dan aliran data spasial kehutanan. (2) Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan data spasial kehutanan berbasis GIS dan jaringan, mengembangkan kemampuan jaringan dalam mendukung akses basis data secara lebih meluas, mengatur keamanan akses dalam rangka pembangunan basis data spasial, monitoring dan evaluasi kemampuan jaringan sesuai kebutuhan dan teknologi dan melaksanakan fungsi sebagai unit kliring data spasial kehutanan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Jaringan Data Spasial.

Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan, PNBP, dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan, PNBP, dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penggunaan kawasan hutan, PNBP, dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan, PNBP, dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I; b. Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II; c. Subdirektorat PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; d. Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan;dan b. Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan.

(1) Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. (2) Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan untuk non pertambangan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan;dan b. Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan.

(1) Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. (2) Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan untuk Non pertambangan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat PNBP Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Subdirektorat PNBP Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan.

Subdirektorat PNBP Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas: a. Seksi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan;dan b. Seksi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan.

(1) Seksi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan. (2) Seksi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan untuk non pertambangan.

Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi penggunaan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi penggunaan kawasan hutan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi penggunaan kawasan hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi penggunaan kawasan hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi penggunaan kawasan hutan.

Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas: a. Seksi Informasi Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I;dan b. Seksi Informasi Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II.

(1) Seksi Informasi Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang informasi penggunaan kawasan hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. (2) Seksi Informasi Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang informasi penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan.

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang wilayah pengelolaan dan penyiapan areal pemanfaatan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyiapan areal pemanfaatan hutan dan informasi wilayah pengelolaan kawasan hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyiapan areal pemanfaatan hutan dan informasi wilayah pengelolaan kawasan hutan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyiapan areal pemanfaatan hutan dan informasi wilayah pengelolaan kawasan hutan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyiapan areal pemanfaatan hutan dan informasi wilayah pengelolaan kawasan hutan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; b. Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah I; c. Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah II; d. Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Subdirektorat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan terdiri atas:

a. Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah I;dan b. Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah II.

(1) Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. (2) Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Alam Wilayah I;dan b. Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Tanaman Wilayah I.

(1) Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Alam Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan alam, hutan kemasyarakatan, hutan desa, usaha pariwisata alam, usaha jasa lingkungan dan kawasan hutan dengan tujuan khusus di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. (2) Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Tanaman Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Alam Wilayah II;dan b. Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Tanaman Wilayah II.

(1) Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Alam Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan alam, hutan kemasyarakatan, hutan desa, usaha pariwisata alam, usaha jasa lingkungan dan kawasan hutan dengan tujuan khusus di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. (2) Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Tanaman Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan tanaman, dan hutan tanaman rakyat di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan terdiri atas: a. Seksi Informasi Wilayah Pengelolaan;dan b. Seksi Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan.

(1) Seksi Informasi Wilayah Pengelolaan mempuyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan informasi pembentukan wilayah. (2) Seksi Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang informasi geografis pemanfaatan kawasan hutan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.

(1) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan. (2) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Direktorat Jenderal Perlindungan hutan dan Konservasi Alam terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan; c. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan; d. Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung; e. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati;dan f. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 235, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam; b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam; c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam; d. koordinasi dan penyiapan telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam;dan e. koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, perlengkapan dan administrasi keuangan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Evaluasi; b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; c. Bagian Keuangan dan Umum;dan d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, informasi dan statistik serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 238, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data serta penyajian informasi c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan statistik dan kehumasan;dan d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Data dan Informasi;dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi, penyusunan statistik, serta kehumasan.

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 242, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional;dan c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Kepegawaian; b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional;dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, dan administrasi kepegawaian. (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 246, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha; b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Administrasi Keuangan;dan c. Subbagian Perlengkapan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan. (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, bantuan hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 250, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;dan c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum;dan c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelahaan peraturan perundang- undangan. (2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan bantuan permasalahan hukum. (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, pembalakan dan peredaran hasil hutan ilegal, perambahan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, perburuan liar, pengelolaan polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta sarana prasarana penyidikan dan pengamanan hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, pembalakan dan peredaran hasil hutan ilegal, perambahan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, perburuan liar, pengelolaan polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta sarana prasarana penyidikan dan pengamanan hutan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, pembalakan dan peredaran hasil hutan ilegal, perambahan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, perburuan liar, pengelolaan polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta sarana prasarana penyidikan dan pengamanan hutan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan, pembalakan dan peredaran hasil hutan ilegal, perambahan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, perburuan liar, pengelolaan polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta sarana prasarana penyidikan dan pengamanan hutan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Program dan Evaluasi Penyidikan dan Pengamanan; b. Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah I; c. Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah II; d. Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah III; e. Subdirektorat Dukungan Operasi;dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Program dan Evaluasi Penyidikan dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan evaluasi penyidikan dan pengamanan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Subdirektorat Program dan Evaluasi Penyidikan dan Pengamanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program dan evaluasi penyidikan dan pengamanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan evaluasi penyidikan dan pengamanan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program dan evaluasi penyidikan dan pengamanan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan evaluasi penyidikan dan pengamanan.

Subdirektorat Program dan Evaluasi Penyidikan dan Pengamanan terdiri atas: a. Seksi Program;dan b. Seksi Evaluasi.

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program dan rencana penyidikan dan pengamanan hutan. (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang evaluasi penyidikan dan pengamanan hutan.

Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali;dan

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.

Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Pembalakan Ilegal dan Tumbuhan dan Satwa Liar Wilayah I;dan b. Seksi Perambahan Hutan dan Kebakaran Wilayah I.

(1) Seksi Pembalakan Ilegal dan Tumbuhan dan Satwa Liar Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan pembalakan ilegal, peredaran tumbuhan dan satwa liar ilegal, hama penyakit, dan perburuan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali. (2) Seksi Perambahan Hutan dan Kebakaran Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan perambahan hutan dan kebakaran di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.

Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara;dan

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Pembalakan Ilegal dan Tumbuhan dan Satwa Liar Wilayah II;dan b. Seksi Perambahan Hutan dan Kebakaran Wilayah II.

(1) Seksi Pembalakan Ilegal dan Tumbuhan dan Satwa Liar Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan pembalakan ilegal dan penanggulangan peredaran tumbuhan dan satwa liar ilegal, hama penyakit, perburuan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara. (2) Seksi Perambahan Hutan dan Kebakaran Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan perambahan hutan dan kebakaran di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah III terdiri atas: a. Seksi Pembalakan Ilegal dan Tumbuhan dan Satwa Liar Wilayah III;dan b. Seksi Perambahan Hutan dan Kebakaran Wilayah III.

(1) Seksi Pembalakan Ilegal dan Tumbuhan dan Satwa Liar Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan pembalakan ilegal, peredaran tumbuhan dan satwa liar ilegal, hama penyakit, dan perburuan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. (2) Seksi Perambahan Hutan dan Kebakaran Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan perambahan hutan dan kebakaran di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Dukungan Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengamanan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Subdirektorat Dukungan Operasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengamanan hutan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengamanan hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengamanan hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengamanan hutan.

Subdirektorat Dukungan Operasi terdiri atas: a. Seksi Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;dan b. Seksi Sarana dan Prasarana.

(1) Seksi Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan dan pembinaan Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan, tertib administrasi dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengamanan hutan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Dukungan Operasi.

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian kebakaran hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang monitoring hotspot, pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran, serta tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring hotspot, pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran, serta tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang monitoring hotspot, pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran, serta tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring hotspot, pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran, serta tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Program dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan; b. Subdirektorat Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran Hutan; c. Subdirektorat Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan; d. Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Program dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Subdirektorat Program dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan.

Subdirektorat Program dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan terdiri atas: a. Seksi Program;dan b. Seksi Evaluasi.

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program dan rencana pengendalian kebakaran hutan. (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang evaluasi pengendalian kebakaran hutan.

Subdirektorat Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring hotspot dan pencegahan kebakaran hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Subdirektorat Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring hotspot dan pencegahan kebakaran hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring hotspot dan pencegahan kebakaran hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang monitoring hotspot dan pencegahan kebakaran hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring hotspot dan pencegahan kebakaran hutan.

Subdirektorat Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran Hutan terdiri atas: a. Seksi Monitoring Hotspot; b. Seksi Pencegahan Kebakaran Hutan.

(1) Seksi Monitoring Hotspot mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang monitoring dan analisis hotspot, sistem informasi pemantauan hotspot, dan sistem peringatan bahaya kebakaran. (2) Seksi Pencegahan Kebakaran Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pencegahan kebakaran hutan.

Subdirektorat Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Subdirektorat Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan.

Subdirektorat Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan terdiri atas: a. Seksi Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan Wilayah I;dan b. Seksi Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan Wilayah II.

(1) Seksi Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan wilayah I di Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi. (2) Seksi Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan wilayah II di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemadaman kebakaran hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan.

Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan terdiri atas: a. Seksi Tenaga;dan b. Seksi Sarana dan Prasarana.

(1) Seksi Tenaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang tenaga pengendalian kebakaran hutan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan.

Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang konservasi kawasan dan pembinaan hutan lindung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan dan pengembangan, pembinaan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hutan lindung, lahan basah, kawasan konservasi perairan, kawasan ekosistem esensial dan bina daerah penyangga; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan pengembangan, pembinaan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hutan lindung, lahan basah, kawasan konservasi perairan, kawasan ekosistem esensial dan bina daerah penyangga; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan dan pengembangan, pembinaan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hutan lindung, lahan basah, kawasan konservasi perairan, kawasan ekosistem esensial dan bina daerah penyangga; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan dan pengembangan, pembinaan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hutan lindung, lahan basah, kawasan konservasi perairan, kawasan ekosistem esensial dan bina daerah penyangga;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung terdiri atas: a. Subdirektorat Pemolaan dan Pengembangan; b. Subdirektorat Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru; c. Subdirektorat Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung; d. Subdirektorat Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial;

e. Subdirektorat Bina Daerah Penyangga;dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemolaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan dan pengembangan kawasan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Subdirektorat Pemolaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemolaan dan pengembangan kawasan konservasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan pengembangan kawasan konservasi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan dan pengembangan kawasan konservasi;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan dan pengembangan kawasan konservasi.

Subdirektorat Pemolaan dan Pengembangan terdiri atas: a. Seksi Pemolaan;dan b. Seksi Pengembangan dan Perpetaan.

(1) Seksi Pemolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang persiapan pembentukan kawasan konservasi, pemantapan dan penataan kawasan, evaluasi fungsi, perubahan fungsi, tumpang tindih peruntukan kawasan konservasi. (2) Seksi Pengembangan dan Perpetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana pengelolaan, penataan zonasi/blok, rencana pengembangan dan perubahan kawasan.

Subdirektorat Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kawasan pelestarian alam dan taman buru.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Subdirektorat Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan pelestarian alam dan taman buru; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di pengelolaan kawasan pelestarian alam dan taman buru; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kawasan pelestarian alam dan taman buru;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kawasan pelestarian alam dan taman buru.

Subdirektorat Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru terdiri atas: a. Seksi Taman Nasional;dan b. Seksi Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.

(1) Seksi Taman Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pengelolaan ekosistem/habitat, rehabilitasi dan restorasi ekosistem/habitat, pemanfaatan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan untuk pendidikan dan kesadaran konservasi, pemanfaatan untuk menunjang budidaya dan pengembangan kolaborasi di Taman Nasional. (2) Seksi Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pengelolaan ekosistem/habitat, pemanfaatan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan untuk pendidikan dan kesadaran konservasi, pemanfaatan untuk menunjang budidaya dan pengembangan kolaborasi di taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Subdirektorat Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan suaka alam dan hutan lindung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Subdirektorat Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan suaka alam dan hutan lindung; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan suaka alam dan hutan lindung; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kawasan suaka alam dan hutan lindung;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kawasan suaka alam dan hutan lindung.

Subdirektorat Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung terdiri atas: a. Seksi Cagar Alam;dan b. Seksi Suaka Margasatwa dan Hutan Lindung.

(1) Seksi Cagar Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pengelolaan ekosistem/ habitat, pemanfaatan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan untuk pendidikan dan kesadaran konservasi, pemanfaatan untuk menunjang budidaya dan pengembangan kolaborasi. (2) Seksi Suaka Margasatwa dan Hutan Lindung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan masalah pengelolaan ekosistem/habitat, pemanfaatan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan untuk pendidikan dan kesadaran konservasi, pemanfaatan untuk menunjang budidaya dan pengembangan kolaborasi serta penyelesaian masalah penggunaan suaka margasatwa dan hutan lindung.

Subdirektorat Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi perairan serta ekosistem esensial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Subdirektorat Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi perairan serta ekosistem esensial; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi perairan serta ekosistem esensial; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi perairan serta ekosistem esensial;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi perairan serta ekosistem esensial.

Subdirektorat Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial terdiri atas: a. Seksi Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial Wilayah I;dan b. Seksi Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial Wilayah II.

(1) Seksi Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi laut dan ekosistem esensial di Wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. (2) Seksi Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial Wilayah II mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi laut dan ekosistem esensial di Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Bina Daerah Penyangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di sekitar kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, Subdirektorat Bina Daerah Penyangga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di sekitar kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di sekitar kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di sekitar kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di sekitar kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.

Subdirektorat Bina Daerah Penyangga terdiri atas: a. Seksi Bina Daerah Penyangga Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru; b. Seksi Bina Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam.

(1) Seksi Bina Daerah Penyangga Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di kawasan pelestarian alam dan taman buru. (2) Seksi Bina Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di kawasan suaka alam.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung.

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang konservasi keanekaragaman hayati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 322, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang program dan peningkatan pelaksanaan konvensi, pengawetan dan pemanfaatan jenis, penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan lembaga konservasi dan perburuan, serta tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar di bidang konservasi keanekaragaman hayati; b. pelaksanaan kebijakan di bidang program dan peningkatan pelaksanaan konvensi, pengawetan dan pemanfaatan jenis, penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan lembaga konservasi dan perburuan, serta tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar di bidang konservasi keanekaragaman hayati; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program dan peningkatan pelaksanaan konvensi, pengawetan dan pemanfaatan jenis, penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan lembaga konservasi dan perburuan, serta tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar di bidang konservasi keanekaragaman hayati; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan peningkatan pelaksanaan konvensi, pengawetan dan pemanfaatan jenis, penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan lembaga konservasi dan perburuan, serta tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar di bidang konservasi keanekaragaman hayati;dan e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati terdiri atas: a. Subdirektorat Program dan Konvensi; b. Subdirektorat Pengawetan dan Pemanfaatan Jenis; c. Subdirektorat Penangkaran Jenis; d. Subdirektorat Lembaga Konservasi dan Perburuan; e. Subdirektorat Tertib Peredaran;dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Program dan Konvensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program serta konvensi dan kerja sama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Subdirektorat Program dan Konvensi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program serta konvensi dan kerja sama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program serta konvensi dan kerja sama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program serta konvensi dan kerja sama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program serta konvensi dan kerja sama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Subdirektorat Program dan Konvensi terdiri atas: a. Seksi Program;dan b. Seksi Konvensi.

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program dan rencana konservasi keanekaragaman hayati. (2) Seksi Konvensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang konvensi dan kerja sama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Subdirektorat Pengawetan dan Pemanfaatan Jenis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawetan dan pemanfaatan jenis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Subdirektorat Pengawetan dan Pemanfaatan Jenis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawetan dan pemanfaatan jenis; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawetan dan pemanfaatan jenis; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawetan dan pemanfaatan jenis;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawetan dan pemanfaatan jenis.

Subdirektorat Pengawetan dan Pemanfaatan Jenis terdiri atas: a. Seksi Pembinaan Populasi dan Habitat; b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Genetik.

(1) Seksi Pembinaan Populasi dan Habitat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program pemulihan, pengawetan, penyelamatan serta pengembangan populasi dan habitat. (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program, pemulihan, pengawetan, penyelamatan serta pengembangan Sumber Daya genetik.

Subdirektorat Penangkaran Jenis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Subdirektorat Penangkaran Jenis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar.

Subdirektorat Penangkaran Jenis terdiri atas: a. Seksi Penangkaran Vertebrata;dan b. Seksi Penangkaran Avertebrata dan Tumbuhan Liar.

(1) Seksi Penangkaran Vertebrata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang produktivitas dan kemurnian hasil pengembangan penangkaran vertebrata.

(2) Seksi Penangkaran Avertebrata dan Tumbuhan Liar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang produktivitas dan kemurnian hasil pengembangan penangkaran avertebrata dan tumbuhan liar.

Subdirektorat Lembaga Konservasi dan Perburuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan lembaga konservasi dan perburuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Subdirektorat Lembaga Konservasi dan Perburuan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan lembaga konservasi dan perburuan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan lembaga konservasi dan perburuan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan lembaga konservasi dan perburuan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan lembaga konservasi dan perburuan.

Subdirektorat Lembaga Konservasi dan Perburuan terdiri atas: a. Seksi Lembaga Konservasi;dan b. Seksi Perburuan.

(1) Seksi Lembaga Konservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan satwa di lembaga konservasi. (2) Seksi Perburuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan satwa buru di taman buru, kebun buru dan areal buru.

Subdirektorat Tertib Peredaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tertib peredaran pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Subdirektorat Tertib Peredaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tertib peredaran pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tertib peredaran pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tertib peredaran pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tertib peredaran pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Subdirektorat Tertib Peredaran terdiri atas: a. Seksi Peredaran Dalam Negeri;dan b. Seksi Peredaran Luar Negeri.

(1) Seksi Peredaran Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang tertib peredaran, intelijen dan analisis pasar pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar di dalam negeri. (2) Seksi Peredaran Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang tertib peredaran, intelijen dan analisis pasar pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar di luar negeri.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Konvensi.

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 346, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang program pengembangan dan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan, bina cinta alam serta promosi dan pemasaran konservasi alam; b. pelaksanaan kebijakan di bidang program pengembangan dan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan, bina cinta alam serta promosi dan pemasaran konservasi alam; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program pengembangan dan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan, bina cinta alam serta promosi dan pemasaran konservasi alam; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program pengembangan dan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan, bina cinta alam serta promosi dan pemasaran konservasi alam;dan e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung terdiri atas:

a. Subdirektorat Program dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan; b. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan; c. Subdirektorat Pemanfaatan Wisata Alam; d. Subdirektorat Bina Cinta Alam; e. Subdirektorat Promosi dan pemasaran Konservasi Alam;dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Program dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, bina cinta alam, promosi dan pemasaran konservasi alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Subdirektorat Program dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tertib program dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, bina cinta alam, promosi dan pemasaran konservasi alam; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, bina cinta alam, promosi dan pemasaran konservasi alam; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, bina cinta alam, promosi dan pemasaran konservasi alam;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, bina cinta alam, promosi dan pemasaran konservasi alam.

Subdirektorat Program dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan terdiri atas: a. Seksi Program;dan b. Seksi Evaluasi.

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program dan rencana pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, bina cinta alam, promosi dan pemasaran konservasi alam. (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang evaluasi program dan rencana pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, bina cinta alam, promosi dan pemasaran konservasi alam.

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang promosi dan investasi pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi dan hutan lindung.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi dan hutan lindung; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi dan hutan lindung; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi dan hutan lindung;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi dan hutan lindung.

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan terdiri atas: a. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Taman Nasional;dan b. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Taman Nasional dan Hutan Lindung.

(1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Taman Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang promosi dan investasi pemanfaatan jasa lingkungan di taman nasional. (2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Taman Nasional dan Hutan Lindung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang promosi dan investasi pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi non taman nasional dan hutan lindung.

Subdirektorat Pemanfaatan Wisata Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang investasi pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi dan hutan lindung.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Subdirektorat Pemanfaatan Wisata Alam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan wisata alam; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan wisata alam; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan wisata alam;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan wisata alam.

Subdirektorat Pemanfaatan Wisata Alam terdiri atas: a. Seksi Pemanfaatan Wisata Alam Taman Nasional;dan b. Seksi Pemanfaatan Wisata Alam Non Taman Nasional dan Hutan Lindung.

(1) Seksi Pemanfaatan Wisata Alam Taman Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang investasi wisata alam di Taman Nasional.

(2) Seksi Pemanfaatan Wisata Alam Non Taman Nasional dan Hutan Lindung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis di bidang investasi wisata alam di kawasan konservasi non taman nasional dan hutan lindung.

Subdirektorat Bina Cinta Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang bina cinta alam.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Subdirektorat Bina Cinta Alam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bina cinta alam; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bina cinta alam; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina cinta alam;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang bina cinta alam.

Subdirektorat Bina Cinta Alam terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Bina Cinta Alam;dan b. Seksi Pemantauan dan Informasi Bina Cinta Alam.

(1) Seksi Pengembangan Bina Cinta Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang bina cinta alam dan pemberdayaan mitra bina cinta alam. (2) Seksi Pemantauan dan Informasi Bina Cinta Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemantauan, penyajian informasi, serta penyadaran konservasi alam, cinta alam dan bina cinta alam.

Subdirektorat Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Subdirektorat Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam.

Subdirektorat Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam terdiri atas: a. Seksi Data dan Informasi;dan b. Seksi Publikasi.

(1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan data dan informasi dalam rangka promosi dan pemasaran konservasi alam. (2) Seksi Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelaksanaan publikasi dan perawatan jaringan lingkup Direktorat Jenderal.

a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat; b. Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan. (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial.

Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; c. Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan; d. Direktorat Bina Perhutanan Sosial;dan e. Direktorat Bina Perbenihan Tanaman Hutan.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 374, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial; b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial; c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial; d. koordinasi dan penyiapan telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial;dan e. koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, perlengkapan dan administrasi keuangan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Evaluasi; b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; c. Bagian Keuangan dan Umum;dan d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, informasi dan statistik serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 377, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data serta penyajian informasi c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan statistik dan kehumasan;dan d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Data dan Informasi;dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi, penyusunan statistik, serta kehumasan.

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 381, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional;dan c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Kepegawaian; b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, dan administrasi kepegawaian. (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 385 Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha; b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Administrasi Keuangan;dan c. Subbagian Perlengkapan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan. (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, bantuan hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 389, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;dan c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum;dan c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelahaan peraturan perundang- undangan. (2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan bantuan permasalahan hukum. (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri. Bagian Empat Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembinaan kelembagaan, pembinaan teknis dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembinaan kelembagaan, pembinaan teknis dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembinaan kelembagaan, pembinaan teknis dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan pembinaan kelembagaan, pembinaan teknis dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;dan e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas: a. Subdirektorat Pemolaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; b. Subdirektorat Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; c. Subdirektorat Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; d. Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemolaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Subdirektorat Pemolaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai.

Sudirektorat Pemolaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas: a. Seksi Perencanaan;dan b. Seksi Data dan Informasi.

(1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai. (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan data dasar dan informasi pengelolaan daerah aliran sungai.

Subdirektorat Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis,evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, Subdirektorat Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai.

Sudirektorat Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas: a. Seksi Identiifikasi Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;dan b. Seksi Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

(1) Seksi Identifikasi Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang Identiifikasi kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai. (2) Seksi Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang Pengembangan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai.

Subdirektorat Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan pengelolaan daerah aliran sungai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404, Subdirektorat Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Teknik pelaksanaan dan kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Teknik pelaksanaan dan kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai.

Sudirektorat Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas: a. Seksi Identifikasi Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;dan b. Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

(1) Seksi Identifikasi Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang Identifikasi Teknik pengelolaan daerah aliran sungai. (2) Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan Teknik pengelolaan daerah aliran sungai.

Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan dan evaluasi biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan dan evaluasi biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai;

Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas: a. Seksi Evaluasi Biofisik;dan b. Seksi Evaluasi Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan.

(1) Seksi Evaluasi Biofisik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang evaluasi penggunaan lahan, erosi dan sedimentasi serta tata air daerah aliran sungai. (2) Seksi Evaluasi Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang evaluasi sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional di bina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Bagian Lima Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rehabilitasi hutan dan lahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut, dan reklamasi hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut, dan reklamasi hutan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut, dan reklamasi hutan;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut, dan reklamasi hutan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri atas: a. Subdirektorat Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; b. Subdirektorat Rehabilitasi Hutan; c. Subdirektorat Rehabilitasi Lahan; d. Subdirektorat Rehabilitasi Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut; e. Subdirektorat Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah;dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan dan data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Subdirektorat Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan data dan informasi rehabilitasi hutan dan lahan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan data dan informasi rehabilitasi hutan dan lahan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan data dan informasi rehabilitasi hutan dan lahan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan data dan informasi rehabilitasi hutan dan lahan;

Sudirektorat Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;dan b. Seksi Data dan Informasi.

(1) Seksi Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang evaluasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Subdirektorat Rehabilitasi Hutan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Rehabilitasi hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Subdirektorat Rehabilitasi Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Rehabilitasi hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Rehabilitasi hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi.

Sudirektorat Rehabilitasi Hutan terdiri atas: a. Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung dan Hutan Konservasi;dan b. Seksi Rehabilitasi Hutan Produksi.

(1) Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung dan Hutan Konservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Rehabilitasi Hutan Lindung dan Hutan Konservasi. (2) Seksi Rehabilitasi Hutan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Rehabilitasi Hutan Produksi.

Subdirektorat Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Rehabilitasi Lahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Subdirektorat Rehabilitasi Lahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan hutan rakyat, hutan kota dan penghijauan lingkungan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan hutan rakyat, hutan kota dan penghijauan lingkungan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan pengembangan hutan rakyat, hutan kota dan penghijauan lingkungan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pengembangan hutan rakyat, hutan kota dan penghijauan lingkungan.

Sudirektorat Rehabilitasi Lahan terdiri atas: a. Seksi Hutan Rakyat;dan b. Seksi Hutan Kota dan Penghijauan Lingkungan.

(1) Seksi Hutan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang Hutan Rakyat. (2) Seksi Hutan Kota dan Penghijauan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan hutan kota dan Penghijauan Lingkungan.

Subdirektorat Rehabilitasi Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, di bidang rehabilitasi hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Subdirektorat Rehabilitasi Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut di dalam kawasan dan di luar kawasan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut di dalam kawasan dan di luar kawasan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut di dalam kawasan dan di luar kawasan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rehabilitasi hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut di dalam kawasan dan di luar kawasan;

Sudirektorat Rehabilitasi Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut terdiri atas: a. Seksi Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai;dan b. Seksi Rehabilitasi Rawa dan Gambut.

(1) Seksi Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai. (2) Seksi Rehabilitasi Rawa dan Gambut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rehabilitasi rawa dan gambut.

Subdirektorat Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis,evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, di bidang konservasi tanah dan reklamasi hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Subdirektorat Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konservasi tanah di kawasan hutan, pertanian, industri, pemukiman jalan dan reklamasi hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi tanah di kawasan hutan, pertanian, industri, pemukiman jalan dan reklamasi hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konservasi tanah di kawasan hutan, pertanian, industri, pemukiman jalan dan reklamasi hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang konservasi tanah di kawasan hutan, pertanian, industri, pemukiman jalan dan reklamasi hutan.

Subdirektorat Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah terdiri atas: a. Seksi Konservasi Tanah;dan b. Seksi Reklamasi Hutan.

(1) Seksi Konservasi Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang Konservasi Tanah. (2) Seksi Reklamasi Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang reklamasi hutan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Bagian Enam Direktorat Bina Perhutanan Sosial

Direktorat Bina Perhutanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, di bidang perhutanan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Direktorat Bina Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan perhutanan sosial yang meliputi pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan hak, kemitraan, aneka usaha kehutanan, serta pengembangan usaha perhutanan sosial; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan perhutanan sosial yang meliputi pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan hak, kemitraan, aneka usaha kehutanan, serta pengembangan usaha perhutanan sosial;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan perhutanan sosial yang meliputi pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan hak, kemitraan, aneka usaha kehutanan, serta pengembangan usaha perhutanan sosial; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan perhutanan sosial yang meliputi pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan hak, kemitraan, aneka usaha kehutanan, serta pengembangan usaha perhutanan sosial;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Direktorat Bina Perhutanan Sosial terdiri atas: a. Subdirektorat Pemolaan Perhutanan Sosial; b. Subdirektorat Pengembangan Hutan Kemasyarakatan; c. Subdirektorat Pengembangan Hutan Desa; d. Subdirektorat Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan; e. Subdirektorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial;dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemolaan Perhutanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan perhutanan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Subdirektorat Pemolaan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan evaluasi perhutanan sosial; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan evaluasi perhutanan sosial; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan evaluasi perhutanan sosial;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi perhutanan sosial;

Sudirektorat Pemolaan Perhutanan Sosial terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Perhutanan Sosial;dan b. Seksi Data dan Informasi;

(1) Seksi Perencanaan Perhutanan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang perencanaan perhutanan sosial. (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang evaluasi perhutanan sosial.

Subdirektorat Pengembangan Hutan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang hutan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Subdirektorat Pengembangan Hutan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan hutan kemasyarakatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan hutan kemasyarakatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan hutan kemasyarakatan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan hutan kemasyarakatan;

Sudirektorat Pengembangan Hutan Kemasyarakatan terdiri dari : a. Seksi Penyiapan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan;dan b. Seksi Bimbingan Teknis Hutan Kemasyarakatan;

(1) Seksi Penyiapan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan hutan kemasyarakatan. (2) Seksi Bimbingan Teknis Hutan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang teknis hutan kemasyarakatan.

Subdirektorat Pengembangan Hutan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan hutan desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, Subdirektorat Pengembangan Hutan Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan hutan desa; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan hutan desa; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan hutan desa;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan hutan desa;

Subdirektorat Pengembangan Hutan Desa terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Pengembangan Hutan Desa;dan b. Seksi Bimbingan Teknis Hutan Desa.

(1) Seksi Penyiapan Pengembangan Hutan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan hutan desa. (2) Seksi Bimbingan Teknis Hutan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang teknis hutan desa.

Subdirektorat Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan hutan hak dan kemitraan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452, Subdirektorat Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha hutan hak dan kemitraan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha hutan hak dan kemitraan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan usaha hutan hak dan kemitraan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha hutan hak dan kemitraan;

Sudirektorat Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan;dan b. Seksi Bimbingan Teknis Hutan Hak dan Kemitraan;

(1) Seksi Penyiapan Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha hutan hak dan kemitraan. (2) Seksi Bimbingan Teknis Hutan Hak dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang teknis hutan hak dan kemitraan.

Subdirektorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha perhutanan sosial dan aneka usaha kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, Subdirektorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha perhutanan sosial dan aneka usaha kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha perhutanan sosial dan aneka usaha kehutanan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan usaha perhutanan sosial dan aneka usaha kehutanan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha perhutanan sosial dan aneka usaha kehutanan;

Subdirektorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Pengembangan Usaha;dan b. Seksi Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha.

(1) Seksi Penyiapan Pengembangan Usaha mempunyai melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha perhutanan sosial dan aneka usaha kehutanan. (2) Seksi Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang teknis Usaha Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha Kehutanan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan Perhutanan Sosial. Bagian Tujuh Direktorat Bina Perbenihan Tanaman Hutan

Direktorat Bina Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perbenihan tanaman hutan, dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461, Direktorat Bina Perbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pemolaan perbenihan, pengembangan usaha perbenihan, pengendalian peredaran benih, dan pengembangan sumber benih dan Sumber Daya genetik; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pemolaan perbenihan, pengembangan usaha perbenihan, pengendalian peredaran benih, dan pengembangan sumber benih dan Sumber Daya genetik; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan pemolaan perbenihan, pengembangan usaha perbenihan,

pengendalian peredaran benih, dan pengembangan sumber benih dan Sumber Daya genetik; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan pemolaan perbenihan, pengembangan usaha perbenihan, pengendalian peredaran benih, dan pengembangan sumber benih dan Sumber Daya genetik;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Perbenihan Tanaman Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan; b. Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan; c. Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih; d. Subdirektorat Pengembangan Sumber Benih dan Sumber Daya Genetik;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis,evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan serta data dan informasi perbenihan tanaman hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan serta data dan informasi perbenihan tanaman hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan serta data dan informasi perbenihan tanaman hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan serta data dan informasi perbenihan tanaman hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan serta data dan informasi perbenihan tanaman hutan;

Sudirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan terdiri atas: a. Seksi Perencanaan;dan b. Seksi Data dan Informasi.

(1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pembangunan, rencana strategi, rencana tahunan, rencana kinerja tahunan, pembinaan perencanaan pembangunan, evaluasi perencanaan pembangunan perbenihan tanaman hutan. (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelaporan tahunan pembangunan, data dan statistik pembangunan, laporan akuntabilitas kinerja, penyusunan dan penyajian data dan informasi pembangunan, sosialisasi dan penyebarluasan informasi perbenihan tanaman hutan.

Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis,evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha perbenihan tanaman hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perbenihan tanaman hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perbenihan tanaman hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perbenihan tanaman hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perbenihan tanaman hutan;

Sudirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan terdiri atas: a. Seksi Bimbingan Usaha;dan b. Seksi Bimbingan Kelembagaan.

(1) Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang fasilitasi usaha, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi usaha perbenihan tanaman hutan. (2) Seksi Bimbingan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemberdayaan Sumber Daya manusia dan organisasi pelaksana urusan perbenihan tanaman hutan.

Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian peredaran benih tanaman hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian peredaran, sertifikasi, dan ekspor-impor benih/bibit; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian peredaran, sertifikasi, dan ekspor-impor benih/bibit; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian peredaran, sertifikasi, dan ekspor-impor benih/bibit;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pengendalian peredaran, sertifikasi, dan ekspor- impor benih/bibit;

Sudirektorat Pengendalian Peredaran Benih terdiri atas: a. Seksi Perumusan Standar Peredaran;dan b. Seksi Penerapan Standar Peredaran.

(1) Seksi Perumusan Standar Peredaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang sertifikasi mutu benih, sertifikasi mutu bibit, dan penetapan pengada-pengedar terdaftar, ekspor-impor benih/bibit, tata usaha benih dan bibit, pengawasan peredaran benih dan bibit. (2) Seksi Penerapan Standar Peredaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penerapan sertifikasi mutu benih, sertifikasi mutu bibit, dan penetapan pengada-pengedar terdaftar, ekspor- impor benih/bibit, tata usaha benih dan bibit, pengawasan peredaran benih dan bibit.

Subdirektorat Pengembangan Sumber Benih dan Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, di bidang pengembangan sumber benih dan Sumber Daya genetik tanaman hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Subdirektorat Pengembangan Sumber Benih dan Sumber Daya Genetik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber benih dan pengembangan Sumber Daya genetik; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber benih dan pengembangan Sumber Daya genetik; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber benih dan pengembangan Sumber Daya genetik;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan sumber benih dan pengembangan Sumber Daya genetik;

Subdirektorat Pengembangan Sumber Benih dan Sumber Daya Genetik terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Sumber Benih;dan b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Genetik.

(1) Seksi Pengembangan Sumber Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber benih, sertifikasi sumber benih, standar sumber benih, penetapan benih dari sumber benih bersertifikat. (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penetapan jenis prioritas, penetapan areal Sumber Daya genetik, pendaftaran areal sumber daya genetik, pengelolaan areal Sumber Daya genetik, pelaksanaan konservasi Sumber Daya genetik, dan pemantauan benih/varietas unggul.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan.

(1) Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan. (2) Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang bina usaha kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 482, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang bina usaha kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang bina usaha kehutanan sesuai peraturan perundang- undangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina usaha kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteriadi bidang bina usaha kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Dan Usaha Kawasan; c. Direktorat Bina Usaha Hutan Alam; d. Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman; e. Direktorat Bina Iuran dan Peredaran Hasil Hutan;dan f. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 485, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha kehutanan; b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang bina usaha kehutanan; c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang bina usaha kehutanan; d. koordinasi dan penyiapan telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang bina usaha kehutanan;dan e. koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, perlengkapan dan administrasi keuangan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Evaluasi; b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; c. Bagian Keuangan dan Umum;dan d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, informasi dan statistik serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 488, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data serta penyajian informasi c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan statistik dan kehumasan;dan d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Data dan Informasi;dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi, penyusunan statistik, serta kehumasan.

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 492, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional;dan c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Kepegawaian; b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional;dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, dan administrasi kepegawaian. (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 496 Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha; b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Administrasi Keuangan;dan c. Subbagian Perlengkapan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan. (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, bantuan hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 500, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;dan c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum;dan c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelahaan peraturan perundang- undangan. (2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan bantuan permasalahan hukum. (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, di bidang rencana pemanfaatan dan usaha kawasan serta penyiapan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan kawasan serta jasa lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 504, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rencana pemanfaatan dan usaha kawasan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana pemanfaatan dan usaha kawasan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana pemanfaatan dan usaha kawasan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana pemanfaatan dan usaha kawasan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan terdiri atas: a. Subdirektorat Pemolaan Pemanfaatan Kawasan Hutan; b. Subdirektorat Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; c. Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan; d. Subdirektorat Penilaian Kinerja Rencana Usaha Kawasan dan Jasa Lingkungan;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemolaan Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan pemanfaatan kawasan hutan serta penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan kawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507, Subdirektorat Pemolaan Pemanfaatan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemolaan pemanfaatan kawasan hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan pemanfaatan kawasan hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan pemanfaatan kawasan hutan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan pemanfaatan kawasan hutan;dan e. penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan.

Subdirektorat Pemolaan Pemanfaatan Kawasan Hutan terdiri atas: a. Seksi Pemanfaatan Kawasan Wilayah I;dan b. Seksi Pemanfaatan Kawasan Wilayah II.

(1) Seksi Pemanfaatan Kawasan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan pemanfaatan kawasan hutan serta penyiapan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan kawasan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Pemanfaatan Kawasan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan pemanfaatan kawasan hutan serta penyiapan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan kawasan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan penyiapan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511, Subdirektorat Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;dan e. penilaian permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

Subdirektorat Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu terdiri atas: a. Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Wilayah I;dan b. Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Wilayah II.

(1) Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan penyiapan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan penyiapan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha jasa lingkungan dan penyiapan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan jasa lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515, Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan jasa lingkungan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan jasa lingkungan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang usaha pemanfaatan jasa lingkungan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha pemanfaatan jasa lingkungan;dan e. penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;

Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan terdiri atas: a. Seksi Usaha Jasa Lingkungan Wilayah I;dan b. Seksi Usaha Jasa Lingkungan Wilayah II.

(1) Seksi Usaha Jasa Lingkungan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan penyiapan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Usaha Jasa Lingkungan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan penyiapan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Penilaian Kinerja Rencana Usaha Kawasan dan Jasa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja rencana pemanfaatan dan usaha kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan usaha jasa lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519, Subdirektorat Penilaian Kinerja Rencana Usaha Kawasan dan Jasa Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja rencana pemanfaatan dan usaha kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan usaha jasa lingkungan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja rencana pemanfaatan dan usaha kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan usaha jasa lingkungan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kinerja rencana pemanfaatan dan usaha kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan usaha jasa lingkungan;dan

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja rencana pemanfaatan dan usaha kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan usaha jasa lingkungan;

Subdirektorat Penilaian Kinerja Rencana Usaha Kawasan dan Jasa Lingkungan terdiri atas: a. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah I;dan b. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah II.

(1) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja rencana pemanfaatan dan usaha kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan usaha jasa lingkungan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja rencana pemanfaatan dan usaha kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan usaha jasa lingkungan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penilaian Kinerja Rencana Usaha Kawasan dan Jasa Lingkungan.

Direktorat Bina Usaha Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha hutan alam serta penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, Direktorat Bina Usaha Hutan Alam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang usaha hutan alam; b. pelaksanaan kebijakan di bidang usaha hutan alam; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang usaha hutan alam; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha hutan alam;dan e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Usaha Hutan Alam terdiri atas: a. Subdirektorat Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam; b. Subdirektorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam; c. Subdirektorat Produksi Hutan Alam; d. Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, Subdirektorat Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyiapan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam;dan e. penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam;

Subdirektorat Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam terdiri atas:

a. Seksi Penyiapan Wilayah I;dan b. Seksi Penyiapan Wilayah II.

(1) Seksi Penyiapan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Penyiapan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531, Subdirektorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.

Subdirektorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam terdiri atas: a. Seksi Rencana Kerja Wilayah I;dan b. Seksi Rencana Kerja Wilayah II.

(1) Seksi Rencana Kerja Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Rencana Kerja Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Produksi Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, di bidang produksi hasil hutan kayu hutan alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535, Subdirektorat Produksi Hutan Alam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produksi hasil hutan kayu hutan alam; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi hasil hutan kayu hutan alam; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi hasil hutan kayu hutan alam;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang produksi hasil hutan kayu hutan alam.

Subdirektorat Produksi Hutan Alam, terdiri atas: a. Seksi Produksi Wilayah I;dan b. Seksi Produksi Wilayah II.

(1) Seksi Produksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang produksi hasil hutan kayu hutan alam di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Produksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang produksi hasil hutan kayu hutan alam di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis,evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam, terdiri atas: a. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah I;dan b. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah II.

(1) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam.

Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha hutan tanaman serta penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang usaha hutan tanaman; b. pelaksanaan kebijakan di bidang usaha hutan tanaman; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang usaha hutan tanaman; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha hutan tanaman;dan e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman terdiri atas: a. Subdirektorat Hutan Tanaman Industri; b. Subdirektorat Hutan Tanaman Rakyat; c. Subdirektorat Rencana Kerja dan Produksi; d. Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Hutan Tanaman Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang hutan tanaman industri dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Subdirektorat Hutan Tanaman Industri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang hutan tanaman industri; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang hutan tanaman industri; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hutan tanaman industri; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang hutan tanaman industri;dan e. penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri.

Subdirektorat Hutan Tanaman Industri terdiri atas:

a. Seksi Hutan Tanaman Industri Wilayah I; b. Seksi Hutan Tanaman Industri Wilayah II.

(1) Seksi Hutan Tanaman Industri Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang hutan tanaman industri dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Hutan Tanaman Industri Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang hutan tanaman industri dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Hutan Tanaman Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dibidang hutan tanaman rakyat dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Subdirektorat Hutan Tanaman Rakyat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang hutan tanaman rakyat; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang hutan tanaman rakyat; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hutan tanaman rakyat; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang hutan tanaman rakyat;dan e. penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat.

Subdirektorat Hutan Tanaman Rakyat terdiri atas: a. Seksi Hutan Tanaman Rakyat Wilayah I;dan b. Seksi Hutan Tanaman Rakyat Wilayah II.

(1) Seksi Hutan Tanaman Rakyat Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang hutan tanaman rakyat dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Hutan Tanaman Rakyat Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang hutan tanaman rakyat dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Rencana Kerja dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja dan produksi hasil hutan kayu hutan tanaman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555, Subdirektorat Rencana Kerja dan Produksi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja dan produksi hasil hutan kayu hutan tanaman; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kerja dan produksi hasil hutan kayu hutan tanaman; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana kerja dan produksi hasil hutan kayu hutan tanaman;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja dan produksi hasil hutan kayu hutan tanaman.

Subdirektorat Rencana Kerja dan Produksi terdiri atas: a. Seksi Rencana Kerja dan Produksi Wilayah I;dan b. Seksi Rencana Kerja dan Produksi Wilayah II.

(1) Seksi Rencana Kerja dan Produksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana kerja dan produksi hasil hutan kayu hutan tanaman di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Rencana Kerja dan Produksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana kerja dan produksi hasil hutan kayu hutan tanaman di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman terdiri atas: a. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah I;dan b. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah II.

(1) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman.

Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, di bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564, Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;dan e. pelaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan; c. Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan; d. Subdirektorat Penertiban Peredaran Hasil Hutan;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas: a. Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Wilayah I;dan b. Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Wilayah II.

(1) Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

(2) Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan mempunyai melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peredaran hasil hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571, Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peredaran hasil hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang peredaran hasil hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peredaran hasil hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peredaran hasil hutan.

Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan terdiri atas: a. Seksi Tata Usaha Hasil Hutan;dan b. Seksi Tanda Legalitas Hasil Hutan.

(1) Seksi Tata Usaha Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang tata usaha hasil hutan. (2) Seksi Tanda Legalitas Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang tanda legalitas hasil hutan.

Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575, Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan.

Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan terdiri atas: a. Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu;dan b. Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu.

(1) Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu. (2) Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu.

Subdirektorat Penertiban Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penertiban peredaran hasil hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, Subdirektorat Penertiban Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penertiban peredaran hasil hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penertiban peredaran hasil hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penertiban peredaran hasil hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penertiban peredaran hasil hutan.

Subdirektorat Penertiban Peredaran Hasil Hutan terdiri atas: a. Seksi Penertiban Peredaran Hasil Hutan Wilayah I;dan b. Seksi Penertiban Peredaran Hasil Hutan Wilayah II.

(1) Seksi Penertiban Peredaran Hasil Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penertiban peredaran hasil hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Penertiban Peredaran Hasil Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penertiban peredaran hasil hutan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penertiban Peredaran Hasil Hutan.

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha industri primer hasil hutan kayu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan;dan e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan; b. Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer; c. Subdirektorat Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan;dan d. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha industri primer hasil hutan kayu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemolaan dan revitalisasi industri primer hasil hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan revitalisasi industri primer hasil hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan dan revitalisasi industri primer hasil hutan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan dan revitalisasi industri primer hasil hutan;dan e. pemberian perizinan industri primer hasil hutan dengan kapasitas produksi >6.000m3/tahun dan persetujuan revitalisasi industri primer hasil hutan;

Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Pengolahan Industri Primer;dan b. Seksi Pengolahan Industri Primer.

(1) Seksi Penyiapan Pengolahan Industri Primer mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang perizinan, investasi/divestasi, re-engineering, pemantauan pengelolaan lingkungan, ketenagakerjaan dan pengolahan industri primer hasil hutan. (2) Seksi Pengolahan Industri Primer mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan, revitalisasi, pemberdayaan dan kemitraan industri primer.

Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian bahan baku dan industri primer hasil hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591, Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan standardisasi produk industri primer hasil hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan standardisasi produk industri primer hasil hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan standardisasi produk industri primer hasil hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan standardisasi produk industri primer hasil hutan.

Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer terdiri atas: a. Seksi Pengendalian Bahan Baku;dan b. Seksi Produksi Industri Primer.

(1) Seksi Pengendalian Bahan Baku mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian bahan baku dan efisiensi penggunaan bahan baku industri primer hasil hutan. (2) Seksi Produksi Industri Primer mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengolahan, produksi dan standardisasi produk industri primer hasil hutan.

Subdirektorat Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja industri primer hasil hutan, verifikasi legalitas dan pemasaran hasil hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, Subdirektorat Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja, kesehatan finansial, evaluasi, pemeriksaan dan tindak lanjut hasil evaluasi industri hasil hutan, verifikasi legalitas serta pemasaran hasil hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja, kesehatan finansial, evaluasi, pemeriksaan dan tindak lanjut hasil evaluasi industri hasil hutan, verifikasi legalitas serta pemasaran hasil hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kinerja, kesehatan finansial, evaluasi, pemeriksaan dan tindak lanjut hasil evaluasi industri hasil hutan, verifikasi legalitas serta pemasaran hasil hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja, kesehatan finansial, evaluasi, pemeriksaan dan tindak lanjut hasil evaluasi industri hasil hutan, verifikasi legalitas serta pemasaran hasil hutan.

Subdirektorat Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri atas: a. Seksi Pemasaran Hasil Hutan;dan b. Seksi Kinerja Industri.

(1) Seksi Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemasaran hasil hutan serta verifikasi legalitas. (2) Seksi Kinerja Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja, kesehatan finansial, evaluasi dan pemeriksaan serta tindak lanjut hasil evaluasi industri hasil hutan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan.

(1) Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan. (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan; b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kehutanan; d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kehutanan;dan e. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Jenderal terdiri atas: a. Sekretariat Inspektorat Jenderal; b. Inspektorat I; c. Inspektorat II;

d. Inspektorat III; e. Inspektorat IV;dan f. Inspektorat Investigasi.

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, serta pelaporan; b. pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan; c. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana;dan e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Pelaporan; b. Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan; c. Bagian Pemantauan Tindak Lanjut;dan d. Bagian Umum.

Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program pengawasan, dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program pengawasan, serta pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607, Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program pengawasan dan anggaran;dan b. penyiapan bahan koordinasi pengumpulan, pengolahan data serta penyajian informasi, pemantauan pelaksanaan rencana dan program pengawasan, dan penyusunan laporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Program dan Pelaporan terdiri atas: a. Subbagian Program;dan b. Subbagian Data dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan, dan anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal. (2) Subbagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, pemantauan pelaksanaan rencana dan program pengawasan, dan penyiapan bahan pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah dan laporan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian, serta penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611, Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, dan laporan pengawasan lainnya;dan b. pelaksanaan penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi.

Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan terdiri atas: a. Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan I;dan b. Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan II.

(1) Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, dan laporan pengawasan lainnya di lingkungan kerja Inspektorat I dan Inspektorat II, dan Inspektorat Investigasi, serta penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi. (2) Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, dan laporan pengawasan lainnya di lingkungan kerja Inspektorat III dan Inspektorat IV, dan Inspektorat Investigasi, serta penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi.

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut mempunyai tugas melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, laporan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, Bagian Pemantauan Tindak Lanjut menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, serta laporan pengawasan lainnya;dan b. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut.

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut terdiri atas: a. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut I;dan b. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut II.

(1) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, serta laporan pengawasan lainnya di lingkungan kerja Inspektorat I dan Inspektorat II, dan Inspektorat Investigasi serta penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut. (2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, serta laporan pengawasan lainnya di lingkungan kerja Inspektorat III dan Inspektorat IV serta penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, administrasi keuangan, rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata persuratan, pelaksanaan administrasi dan pemantauan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan;dan b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Persuratan dan Keuangan;dan b. Subbagian Rumah Tangga dan Kepegawaian.

(1) Subbagian Tata Persuratan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, pelaksanaan administrasi dan pemantauan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan. (2) Subbagian Rumah Tangga dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Inspektorat Jenderal, serta instansi kehutanan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi; b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi; c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;dan d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat I.

Inspektorat I terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha;dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat I. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Inspektur I.

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, serta instansi kehutanan di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi; b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi; c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;dan d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat II.

Inspektorat II terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha;dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat II. (2) Subbagian Tata Usaha administratif dan fungsional dibina Inspektur II.

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, serta instansi kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua, dan Irian Jaya Barat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi; b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;

c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;dan d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat III.

Inspektorat III terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha;dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat III. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Inspektur III.

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Planologi kehutanan, Sekretariat Jenderal, serta instansi kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri; b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri; c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;dan

d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat IV.

Inspektorat IV terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha;dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat IV. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Inspektur IV.

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program dibidang pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat; b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;

c. pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat; d. pengawasan atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran administrasi; e. pelaksanaan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal;dan f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Investigasi.

Inspektorat Investigasi terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat Investigasi. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Inspektur Investigasi.

(1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan. (2) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya manusia kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, programa, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan; b. pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyuluhan kehutanan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;dan e. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan terdiri atas: a. Sekretariat Badan; b. Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan; c. Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan;dan d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, serta pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama; b. koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan anggaran; c. koordinasi dan pengelolaan data, informasi, publikasi dan diseminasi hasil penyuluhan serta pengelolaan urusan perpustakaan;dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan terdiri atas: a. Bagian Program dan Kerja Sama; b. Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan; c. Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana;dan d. Bagian Keuangan dan Umum.

Bagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, serta administrasi kerjasama di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650, Bagian Program dan Kerja sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran di lingkungan Badan;dan b. pelaksanaan administrasi dan bahan kerja sama di lingkungan Badan.

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Program; b. Subbagian Anggaran;dan c. Subbagian Kerja Sama.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja. (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, revisi atau perubahan anggaran. (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan naskah kerja sama, dan perjanjian/perikatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan rencana, program dan kegiatan, serta pengelolaan data informasi, urusan perpustakaan dan diseminasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654, Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan rencana, program dan kegiatan; b. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi serta penyusunan statistik;dan c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perpustakaan, publikasi dan diseminasi.

Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan terdiri atas: a. Subbagian Data dan Informasi; b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;dan c. Subbagian Diseminasi, Publikasi dan Perpustakaan.

(1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi pengelolaan data dan informasi serta penyusunan statistik di lingkungan Badan. (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantuan, evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan kegiatan. (3) Subbagian Diseminasi, Publikasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan, publikasi dan diseminasi.

Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658, Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian umum; b. pelaksanaan urusan administrasi jabatan fungsional;dan c. penyiapan bahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan, pertimbangan dan bantuan hukum, serta organisasi ketatalaksanaan.

Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Kepegawaian; b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional;dan c. Subbagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, dan administrasi kepegawaian. (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional. (3) Subbagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, administrasi keuangan, serta pengelolaan rumah tangga dan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 662, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan; b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;dan c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan barang milik negara;

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Administrasi Keuangan;dan c. Subbagian Perlengkapan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.

(2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666, Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan kehutanan; b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan kehutanan; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan kehutanan; d. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan kehutanan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan terdiri atas: a. Bidang Metode, Materi dan Alat Bantu Penyuluhan; b. Bidang Programa Penyuluhan;dan c. Subbagian Tata Usaha.

Bidang Metode, Materi dan Alat Bantu Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang metode, materi dan alat bantu penyuluhan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669, Bidang Metode, Materi dan Alat Bantu Penyuluhan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan metode, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan; b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan metode, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan kehutanan;dan d. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan kehutanan

Bidang Metode, Materi dan Alat Bantu Penyuluhan terdiri atas: a. Subbidang Metode dan Materi Penyuluhan;dan b. Subbidang Sarana dan Alat Bantu Penyuluhan.

(1) Subbidang Metode dan Materi Penyuluhan mempunyai melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang metode dan materi penyuluhan kehutanan. (2) Subbidang Sarana dan Alat Bantu Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sarana dan alat bantu penyuluhan.

Bidang Programa Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang programa penyuluhan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 673, Bidang Programa Penyuluhan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang programa penyuluhan kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang programa penyuluhan kehutanan; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang programa penyuluhan kehutanan;dan d. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang programa penyuluhan kehutanan.

Bidang Programa Penyuluhan terdiri atas: a. Subbidang Penyusunan Programa;dan b. Subbidang Bimbingan Teknis Penyusunan Programa.

(1) Subbidang Penyusunan Programa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan dan evaluasi programa penyuluhan kehutanan di tingkat pusat. (2) Subbidang Bimbingan Teknis Penyusunan Programa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bimbingan teknis penyusunan programa penyuluhan kehutanan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Programa Penyuluhan.

Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan penyuluhan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678, Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan personil penyuluh; b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan personil penyuluh; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan personil penyuluh; d. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan personil penyuluh;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan terdiri atas: a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; b. Bidang Pembinaan Tenaga Penyuluh;dan c. Subbagian Tata Usaha.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat; b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;dan d. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas: a. Subbidang Bimbingan Teknis;dan b. Subbidang Pembinaan Kelembagaan.

(1) Subbidang Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat. (2) Subbidang Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kelembagaan masyarakat.

Bidang Pembinaan Tenaga Penyuluh mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan tenaga penyuluh kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 685, Bidang Pembinaan Penyuluh menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan tenaga penyuluh kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan tenaga penyuluh kehutanan; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembinaan tenaga penyuluh kehutanan;dan d. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan tenaga penyuluh kehutanan.

Bidang Pembinaan Tenaga Penyuluh terdiri atas: a. Subbidang Penyuluh Swasta dan Swadaya;dan b. Subbidang Aparatur Penyuluh.

(1) Subbidang Penyuluh Swasta dan Swadaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan penyuluh kehutanan swasta dan swadaya. (2) Subbidang Aparatur Penyuluh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang aparatur penyuluh kehutanan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Penyuluh.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 690, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, kerja sama dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur dan sumberdaya manusia kehutanan; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kehutanan meliputi tenaga, sistem, tata cara, serta sarana pendidikan dan pelatihan; c. pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan kehutanan meliputi tenaga, sistem, tata cara, serta sarana pendidikan dan pelatihan; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan kehutanan meliputi tenaga, sistem, tata cara, serta sarana pendidikan dan pelatihan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan terdiri atas: a. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan; b. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; c. Bidang Pengelolaan Pendidikan;dan d. Bagian Tata Usaha.

Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang program dan rencana kegiatan pengembangan pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 693, Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan kerja sama pendidikan dan pelatihan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan; c. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan;dan e. penyiapan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan pendidikan dan pelatihan.

Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;dan b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan.

(1) Subbidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang identifikasi kebutuhan, metode, kurikulum silabus, dan program pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan. (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kerja sama, dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan.

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, serta teknis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 697, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, dan teknis; b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, dan teknis; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, dan teknis; d. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, dan teknis.

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis;dan b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan.

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan teknis kehutanan. (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan teknis kepemimpinan dan teknis fungsional.

Bidang Pengelolaan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan menengah kehutanan, dan pendidikan lanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 701, Bidang Pengelolaan Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan menengah kehutanan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan lanjutan; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pendidikan menengah kehutanan;dan d. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pendidikan.

Bidang Pengelolaan Pendidikan terdiri atas: a. Subbidang Pendidikan Menengah;dan b. Subbidang Pendidikan Lanjutan.

(1) Subbidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan menengah kehutanan. (2) Subbidang Pendidikan Lanjutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi pendidikan lanjutan.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 705, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan keuangan, tata usaha dan rumah tangga; b. pengelolaan urusan barang milik negara;dan c. pengelolaan urusan kepegawaian dan kehumasan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan dan Umum;dan b. Subbagian Kepegawaian.

(1) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, kehumasan, pengelolaan barang milik negara, tata laksana keuangan, penggajian, perbendaharaan, pembinaan kebendaharawanan, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi, administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, pendisiplinan, penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional.

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan. (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan termasuk penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan kepada pengguna baik internal maupun eksternal Kementerian Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan; b. pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan;dan d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan terdiri atas: a. Sekretariat Badan; b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi; c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktifitas Hutan;

d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan;dan e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, serta pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama; b. koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan anggaran; c. koordinasi dan pengelolaan data, informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian serta pengelolaan urusan perpustakaan;dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan terdiri atas: a. Bagian Program dan Kerja sama; b. Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan; c. Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana;dan d. Bagian Keuangan dan Umum.

Bagian Program dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, serta administrasi kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 716, Bagian Program dan Kerja sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran;dan b. penyiapan administrasi dan bahan kerja sama.

Bagian Program dan Kerjasama terdiri atas: a. Subbagian Program; b. Subbagian Anggaran;dan c. Subbagian Kerja sama.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian dan pengembangan. (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana, revisi atau perubahan anggaran. (3) Subbagian Kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan naskah kerja sama, dan perjanjian/perikatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Bagian Evaluasi, Diseminasi, dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan rencana, program dan kegiatan, serta pengelolaan data informasi, urusan perpustakaan dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720, Bagian Evaluasi, Diseminasi, dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan rencana, program dan kegiatan; b. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi serta penyusunan statistik;dan c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perpustakaan, publikasi dan diseminasi.

Bagian Evaluasi, Diseminasi, dan Perpustakaan terdiri atas: a. Subbagian Data dan Informasi; b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;dan c. Subbagian Diseminasi, Publikasi dan Perpustakaan.

(1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi pengelolaan data dan informasi serta penyusunan statistik di lingkungan Badan. (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantuan, evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan kegiatan. (3) Subbagian Diseminasi, Publikasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan, publikasi dan diseminasi.

Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi, ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724, Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian umum; b. pelaksanaan urusan administrasi jabatan fungsional;dan c. penyiapan penyusunan bahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, bantuan hukum, dan organisasi ketatalaksanaan.

Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Kepegawaian; b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional;dan c. Subbagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, dan administrasi kepegawaian. (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional. (3) Subbagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi, ketatalaksanaan.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, administrasi keuangan, serta pengelolaan rumah tangga dan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan; b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;dan c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan barang milik negara;

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Administrasi Keuangan;dan c. Subbagian Perlengkapan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan. (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang konservasi dan rehabilitasi berdasarkan kebijakan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732, Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam; b. pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam; d. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam oleh unit pelaksana teknis;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi terdiri atas: a. Bidang Program dan Evaluasi Penelitian; b. Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian;dan c. Bagian Tata Usaha.

Bidang Program dan Evaluasi Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan kegiatan, serta penyiapan evaluasi, sintesa hasil penelitian serta pelaporan kegiatan penelitian di bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735, Bidang Program dan Evaluasi Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program penelitian di bidang konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam; b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana dan program penelitian konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam;dan c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam.

Bidang Program dan Evaluasi Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Program dan Anggaran Penelitian;dan b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Program dan Anggaran Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan penelitian di bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam. (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi termasuk evaluasi umpan balik pemanfaatan iptek, sintesa penelitian serta pelaporan Pusat.

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian, kerja sama, fasilitasi uji coba tindak lanjut hasil penelitian dan perakitan teknologi, difusi dan pemanfaatan iptek, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam pada unit pelaksana teknis, serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam serta pengelolaan hutan dengan tujuan khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 739, Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian di bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam; b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam; c. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam; d. penyiapan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam pada unit pelaksana teknis;dan e. fasilitasi uji coba tindak lanjut hasil penelitian dan perakitan teknologi, pengelolaan kerja sama serta pengelolaan hutan dengan tujuan khusus.

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Data, Informasi dan Diseminasi;dan b. Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian.

(1) Subbidang Data, Informasi dan diseminasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan data, informasi, publikasi, dokumentasi, dan diseminasi hasil penelitian, serta seminar dan pameran. (2) Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi uji coba tindak lanjut hasil penelitian, perakitan teknologi, pengurusan perlindungan hak kekayaan intelektual hasil penelitian, kerja sama dan pengelolaan hutan dengan tujuan khusus, serta pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam pada unit pelaksana teknis.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan dan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 743, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan;dan b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

(1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan laporan serta urusan kepegawaian. (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan laboratorium penelitian.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Produktivitas Hutan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang produktivitas hutan berdasarkan kebijakan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747, Pusat Penelitian dan Pengembangan Produktivitas Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang produktivitas hutan; b. pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan produktivitas hutan; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan produktivitas hutan; d. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian produktivitas hutan oleh unit pelaksana teknis;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Produktivitas Hutan terdiri atas: a. Bidang Program dan Evaluasi Penelitian; b. Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian;dan c. Bagian Tata Usaha.

Bidang Program dan Evaluasi Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan kegiatan, serta penyiapan evaluasi, sintesa hasil penelitian serta pelaporan kegiatan penelitian di bidang produktivitas hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, Bidang Program dan Evaluasi Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program penelitian di bidang produktivitas hutan; b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana dan program penelitian produktivitas hutan;dan c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang produktivitas hutan.

Bidang Program dan Evaluasi Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Program dan Anggaran Penelitian;dan b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Program dan Anggaran Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan penelitian di bidang produktivitas hutan. (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi termasuk evaluasi umpan balik pemanfaatan iptek, sintesa penelitian serta pelaporan Pusat.

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian, kerja sama, fasilitasi uji coba tindak lanjut hasil penelitian dan perakitan teknologi, difusi dan pemanfaatan iptek, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan produktivitas hutan pada unit pelaksana teknis, serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual di bidang produktivitas hutan serta pengelolaan hutan dengan tujuan khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 754, Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian di bidang produktivitas hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis urusan pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian di bidang produktivitas hutan; c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian di bidang produktivitas hutan; d. penyiapan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian produktivitas hutan oleh unit pelaksana teknis;dan e. fasilitasi uji coba tindak lanjut hasil penelitian dan perakitan teknologi, pengelolaan kerja sama serta pengelolaan hutan dengan tujuan khusus.

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Data, Informasi dan Diseminasi;dan b. Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian.

(1) Subbidang Data, Informasi dan diseminasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan data, informasi, publikasi, dokumentasi, dan diseminasi hasil penelitian, serta seminar dan pameran. (2) Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi uji coba tindak lanjut hasil penelitian, perakitan teknologi, pengurusan perlindungan hak kekayaan intelektual hasil penelitian, kerja sama dan pengelolaan hutan dengan tujuan khusus, serta pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian produktivitas hutan oleh unit pelaksana teknis.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan dan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 758, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan;dan b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

(1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan laporan serta urusan kepegawaian. (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan laboratorium penelitian.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan berdasarkan kebijakan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 762, Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan; b. pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan; d. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan oleh unit pelaksana teknis;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan terdiri atas: a. Bidang Program dan Evaluasi Penelitian; b. Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian;dan c. Bagian Tata Usaha.

Bidang Program dan Evaluasi Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan kegiatan, serta penyiapan evaluasi, sintesa hasil penelitian serta pelaporan kegiatan penelitian di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765, Bidang Program dan Evaluasi Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program penelitian di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan; b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang penelitian keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan;dan c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan.

Bidang Program dan Evaluasi Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Program dan Anggaran Penelitian;dan b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Program dan Anggaran Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan penelitian di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan. (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi termasuk evaluasi umpan balik pemanfaatan iptek, sintesa penelitian serta pelaporan Pusat.

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian, kerja sama, fasilitasi uji coba tindak lanjut hasil penelitian dan perakitan teknologi, difusi dan pemanfaatan iptek, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan pada unit pelaksana teknis, serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan serta pengelolaan hutan dengan tujuan khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 769, Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian di bidang keteknikan dan pengolahan hasil hutan; b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian keteknikan dan pengolahan hasil hutan; c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian keteknikan dan pengolahan hasil hutan; d. penyiapan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan pada unit pelaksana teknis;dan e. fasilitasi uji coba tindak lanjut hasil penelitian dan perakitan teknologi, kerja sama serta pengelolaan hutan dengan tujuan khusus.

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Data, Informasi dan Diseminasi;dan b. Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian

(1) Subbidang Data, Informasi dan diseminasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan data dan informasi, publikasi dan dokumentasi, diseminasi hasil penelitian serta pelaksanaan seminar dan pameran. (2) Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi uji coba tindak lanjut hasil penelitian, perakitan teknologi, pengurusan perlindungan hak kekayaan intelektual hasil penelitian, kerja sama dan pengelolaan hutan dengan tujuan khusus, serta pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan pada unit pelaksana teknis.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan dan pengeloaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 773, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian serta ketatalaksanaan;dan b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

(1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan laporan serta urusan kepegawaian. (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan penyusunan, laporan keuangan dan pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan laboratorium penelitian.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perubahan iklim dan kebijakan berdasarkan kebijakan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 777, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan; b. pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan; d. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian perubahan iklim dan kebijakan kehutanan oleh unit pelaksana teknis;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan terdiri atas: a. Bidang Program dan Evaluasi Penelitian; b. Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian;dan c. Bagian Tata Usaha.

Bidang Program dan Evaluasi Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan kegiatan, serta penyiapan evaluasi, sintesa hasil penelitian serta pelaporan kegiatan penelitian di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 780, Bidang Program dan Evaluasi Penelitian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program serta kerja sama penelitian di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan; b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana dan program serta kerja sama penelitian perubahan iklim dan kebijakan kehutanan;dan c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian perubahan iklim dan kebijakan kehutanan.

Bidang Program dan Evaluasi Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Program dan Anggaran;dan b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Program dan Anggaran Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan penelitian di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan. (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi termasuk evaluasi umpan balik pemanfaatan iptek, sintesa penelitian serta pelaporan Pusat.

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian, kerja sama, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan pada unit pelaksana teknis, serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 784, Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan; b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian perubahan iklim dan kebijakan kehutanan; c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian perubahan iklim dan kebijakan kehutanan;dan

d. penyiapan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan pada unit pelaksana teknis.

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian terdiri atas: a. Subbidang Data, Informasi dan Diseminasi;dan b. Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian.

(1) Subbidang Data, Informasi dan diseminasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan data dan informasi, publikasi dan dokumentasi, diseminasi hasil penelitian serta pelaksanaan seminar dan pameran. (2) Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengurusan perlindungan hak kekayaan intelektual hasil penelitian, kerja sama, serta pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan pada unit pelaksana teknis.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan dan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 788, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian serta ketatalaksanaan;dan b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

(1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan laporan serta urusan kepegawaian. (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

(1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal. (3) Staf Ahli terdiri atas: a. Staf Ahli Menteri Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan; b. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional; c. Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim; d. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga;dan e. Staf Ahli Menteri Bidang Keamanan Hutan. (4) Staf Ahli mempunyai tugas : a. Staf Ahli Menteri Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan berkaitan dengan penguatan struktur dan sumberdaya industri kehutanan; b. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional memberikan telaahan berkaitan dengan kontribusi sektor kehutanan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan kontribusi sektor kehutanan dalam perdagangan internasional yang berkaitan dengan konvensi internasional antara lain WTO, GATT dan AFTA; c. Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan berkaitan dengan isu lingkungan dan percepatan program pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca bidang Kehutanan melalui upaya-upaya mitigasi, adaptasi dan alih teknologi; d. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan berkaitan dengan upaya peningkatan hubungan kerjasama Kementerian Kehutanan dengan lembaga pemerintahan, swasta, organisasi nirlaba, masyarakat baik lokal maupun internasional, serta peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat;dan e. Staf Ahli Menteri Bidang Keamanan Hutan memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan pengamanan hutan dan hasil hutan.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Staf Ahli dapat membangun jejaring kerja dan koordinasi dengan unit kerja terkait. (6) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

(1) Pusat Standardisasi dan Lingkungan adalah unsur penunjang pelaksana tugas Kementerian di bidang standardisasi dan lingkungan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Standardisasi dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusat Standardisasi dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan standardisasi, sertifikasi, pengelolaan dan evaluasi dampak lingkungan, serta penanganan perubahan iklim di bidang kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, Pusat Standardisasi dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang standardisasi produk, jasa kehutanan, serta pengelolaan, evaluasi dampak lingkungan, dan penanganan perubahan iklim kehutanan; b. pelaksanaan tugas di bidang standardisasi produk, jasa kehutanan, serta pengelolaan, evaluasi dampak lingkungan, dan penanganan perubahan iklim kehutanan; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang standardisasi produk, jasa kehutanan, serta pengelolaan, evaluasi dampak lingkungan, dan penanganan perubahan iklim kehutanan;dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Standardisasi dan Lingkungan terdiri atas:

a. Bidang Standardisasi; b. Bidang Lingkungan Kehutanan; c. Bidang Perubahan Iklim;dan d. Subbagian Tata Usaha.

Bidang Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan penerapan kebijakan standardisasi produk, jasa kehutanan, dan pengelolaan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 797, Bidang Standardisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang standardisasi produk, jasa kehutanan, dan standardisasi proses pengelolaan hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang standardisasi produk, jasa kehutanan, dan standardisasi proses pengelolaan hutan;dan c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang standardisasi produk, jasa kehutanan, dan standardisasi proses pengelolaan hutan.

Bidang Standardisasi terdiri atas: a. Subbidang Perumusan Standar;dan b. Subbidang Penerapan Standar.

(1) Subbidang Perumusan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perumusan standardisasi produk dan jasa kehutanan serta standardisasi proses pengelolaan hutan. (2) Subbidang Penerapan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penerapan standardisasi produk dan jasa kehutanan serta standardisasi proses pengelolaan hutan.

Bidang Lingkungan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan di bidang kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801, Bidang Lingkungan Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan, pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan kehutanan;dan c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan, pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan kehutanan.

Bidang Lingkungan Kehutanan terdiri atas: a. Subbidang Pelayanan Pengelolaan Lingkungan;dan b. Subbidang Evaluasi Pengelolaan Dampak Lingkungan.

(1) Subbidang Pelayanan Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pengelolaan lingkungan kehutanan. (2) Subbidang Evaluasi Pengelolaan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan kehutanan.

Bidang Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan penanganan perubahan iklim di bidang kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805, Bidang Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penanganan perubahan iklim kehutanan yang meliputi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang penanganan perubahan iklim kehutanan yang meliputi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;dan c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penanganan perubahan iklim kehutanan yang meliputi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Bidang Perubahan Iklim terdiri atas: a. Subbidang Pelayanan Penanganan Perubahan Iklim;dan b. Subbidang Evaluasi Penanganan Perubahan Iklim.

(1) Subbidang Pelayanan Penanganan Perubahan Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penilaian usulan kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan perubahan iklim kehutanan. (2) Subbidang Evaluasi Penanganan Perubahan Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perubahan iklim kehutanan termasuk pengembangan kerja sama.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Pusat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Standardisasi.

(1) Pusat Hubungan Masyarakat adalah unsur penunjang pelaksana tugas Kementerian di bidang hubungan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusat Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan publikasi kehutanan serta hubungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 811, Pusat Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang publikasi serta hubungan masyarakat; b. pelaksanaan tugas di bidang publikasi serta hubungan masyarakat; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang publikasi serta hubungan masyarakat;dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Bidang Pemberitaan dan Publikasi; b. Bidang Hubungan Antar Lembaga;dan c. Subbagian Tata Usaha.

Bidang Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan pemberitaan dan publikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814, Bidang Pemberitaan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberitaan dan publikasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang pemberitaan dan publikasi;dan c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberitaan dan publikasi.

Bidang Pemberitaan dan Publikasi terdiri atas: a. Subbidang Pemberitaan;dan b. Subbidang Analisis Berita dan Publikasi.

(1) Subbidang Pemberitaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberitaan. (2) Subbidang Analisis Berita dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang analisis berita dan publikasi.

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan hubungan dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, riset dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 818, Bidang Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang hubungan dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, riset dan teknologi;

b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, riset dan teknologi;dan c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hubungan dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, riset dan teknologi.

Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri atas: a. Subbidang Hubungan Lembaga Negara dan Pemerintah;dan b. Subbidang Hubungan Lembaga Non Pemerintah.

(1) Subbidang Hubungan Lembaga Negara dan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hubungan dengan lembaga negara dan pemerintah serta fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara dan pemerintah. (2) Subbidang Hubungan Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas hubungan dengan lembaga non pemerintah serta fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga non pemerintah.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Pusat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberitaan dan Publikasi.

(1) Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian di bidang kerja sama luar negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Kerja Sama Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusat Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan hubungan dan kerja sama luar negeri. Pasal 825 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824, Pusat Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang hubungan dan kerja sama luar negeri bilateral dan multilateral serta kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (NGO) internasional; b. pelaksanaan tugas di bidang hubungan dan kerja sama luar negeri bilateral dan multilateral serta kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (NGO) internasional; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hubungan dan kerja sama luar negeri bilateral dan multilateral serta kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (NGO) internasional;dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas: a. Bidang Bilateral dan Regional; b. Bidang Multilateral; c. Bidang Kerja sama Teknik;dan d. Subbagian Tata Usaha.

Bidang Bilateral dan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan di bidang negosiasi, pengkajian dan pelaksanaan hubungan dan kerja sama bilateral dan regional, serta pemantauan tindak lanjut kerja sama bilateral dan regional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 827, Bidang Bilateral dan Regional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang hubungan kerja sama bilateral dan regional; b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan kerja sama bilateral dan regional; c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hubungan kerja sama bilateral dan regional; d. penyusunan naskah perjanjian luar negeri dalam rangka kerja sama bilateral dan regional; e. pemantauan dan penilaian hubungan kerja sama bilateral dan regional;dan f. koordinasi hubungan kerja sama bilateral dan regional.

Bidang Bilateral dan Regional terdiri atas: a. Subbidang Bilateral Amerika dan Eropa;dan b. Subbidang Bilateral Asia, Afrika, Australia dan Regional.

(1) Subbidang Bilateral Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penilaian pelaksanaan kerja sama bilateral wilayah Amerika dan Eropa. (2) Subbidang Bilateral Asia, Afrika, Australia dan Regional mempunyai melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penilaian pelaksanaan kerja sama wilayah Asia, Afrika, Australia dan Regional.

Bidang Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan di bidang negosiasi, pengkajian dan pelaksanaan hubungan dan kerja sama multirateral serta pemantauan tindak lanjut hasil-hasil konvensi internasional terkait dengan sektor kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831, Bidang Multilateral menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang hubungan kerja sama multilateral; b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan kerja sama multilateral; c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hubungan kerja sama multilateral; d. koordinasi penyusunan naskah perjanjian luar negeri dalam rangka kerja sama multilateral; e. pemantauan dan penilaian hubungan kerja sama multilateral;dan f. koordinasi hubungan kerja sama multilateral.

Bidang Multilateral terdiri atas: a. Subbidang Konvensi dan Organisasi Internasional;dan b. Subbidang Organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa.

(1) Subbidang Konvensi dan Organisasi Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang tindak lanjut konvensi dan organisasi internasional. (2) Subbidang Organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas kerja sama organisasi perserikatan bangsa-bangsa.

Bidang Kerja sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan di bidang urusan proyek-proyek kerja sama luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 835, Bidang Kerja sama Teknik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kerja sama teknik luar negeri; b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang kerja sama teknik luar negeri; c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kerja sama teknik luar negeri, serta pelaksanaan proyek kerja sama luar negeri dan NGO internasional;dan d. fasilitasi perizinan perjalanan dinas ke luar negeri;

Bidang Kerja sama Teknik terdiri atas: a. Subbidang Kerja sama Teknik Luar Negeri I;dan b. Subbidang Kerja sama Teknik Luar Negeri II.

(1) Subbidang Kerja sama Teknik Luar Negeri I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan proyek-proyek kerja sama bilateral dan regional. (2) Subbidang Kerja sama Teknik Luar Negeri II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan proyek-proyek kerja sama multirateral dan LSM internasional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan serta pelaporan kegiatan Pusat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bilateral dan Regional.

(1) Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional dipimpin oleh seorang Kepala. (3) Wilayah kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional terdiri atas: a. wilayah kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I meliputi Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan sekitarnya; b. wilayah kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan sekitarnya; c. wilayah kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III meliputi Pulau Kalimantan dan sekitarnya;dan d. wilayah kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua dan sekitarnya.

Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan evaluasi perencanaan kehutanan di tingkat regional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 841, Pusat Pengendalian Kehutanan Regional menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan kehutanan di tingkat regional; b. pelaksanaan tugas di bidang perencanaan kehutanan di tingkat regional; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan kehutanan di tingkat regional;dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional, terdiri atas: a. Bidang Perencanaan Kehutanan Regional; b. Bidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan Regional;dan c. Subbagian Tata Usaha.

Bidang Perencanaan Kehutanan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan di bidang penyusunan rencana kehutanan regional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844, Bidang Perencanaan Kehutanan Regional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kehutanan regional serta penyusunan rencana dan program pusat; b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana kehutanan regional;dan c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana kehutanan regional.

Bidang Perencanaan Kehutanan terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan Kehutanan I;dan b. Subbidang Perencanaan Kehutanan II.

(1) Subbidang Perencanaan Kehutanan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, dan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di tingkat regional serta penyusunan rencana dan program pusat.

(2) Subbidang Perencanaan Kehutanan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan Planologi Kehutanan, Usaha Kehutanan, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan di tingkat regional.

Bidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan Regional mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi perencanaan kehutanan di tingkat regional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848, Bidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan Regional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemantauan, evaluasi perencanaan kehutanan di tingkat regional; b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang pemantauan, evaluasi perencanaan kehutanan di tingkat regional; c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemantauan, evaluasi perencanaan kehutanan di tingkat regional;dan d. penyiapan bahan pelaporan kinerja pembangunan kehutanan di tingkat regional.

Bidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan Regional terdiri atas: a. Subbidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan I;dan b. Subbidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan II.

(1) Subbidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan I tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan kehutanan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, serta Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. (2) Subbidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan II tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kehutanan bidang Planologi Kehutanan, Usaha Kehutanan, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan Pusat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan Regional.

(1) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Kehutanan, yang secara teknis dibina oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan secara administratif dibina oleh Sekretariat Jenderal. (2) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penyaluran dan pengembalian dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 854, Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman; b. pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman; c. analisis kredit dan pengendalian resiko pembiayaan; d. penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan keuangan.

Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan terdiri atas: a. Bidang Analisis dan Evaluasi; b. Bidang Operasional;dan c. Bagian Keuangan dan Umum.

Bidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana makro pinjaman dana bergulir, penyusunan penganggaran dalam rangka pengeluaran jangka menengah, melaksanakan analisis kredit dan evaluasi kinerja debitur dan pelaporan serta data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 857, Bidang Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rencana makro, pelaksanaan analisa, penilaian atas kolektibilitas, dan pengkajian skema-skema pinjaman dana bergulir; b. melaksanakan evaluasi kinerja peminjam dana bergulir;dan c. pengendalian resiko pembiayaan, penyelamatan, penyelesaian pinjaman dana bergulir dan restrukturisasi pinjaman dana bergulir bermasalah.

Bidang Analisis dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Analisis Pinjaman;dan b. Subbidang Evaluasi Pinjaman.

(1) Subbidang Analisis Pinjaman mempunyai tugas melakukan pengkajian skema-skema pinjaman, analisa pinjaman, penyiapan rencana makro pinjaman dan penyusunan rencana penganggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dana bergulir. (2) Subbidang Evaluasi Pinjaman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja peminjam dana bergulir dan pengendalian resiko pembiayaan, penyelamatan, penyelesaian pinjaman dana bergulir dan restrukturisasi pinjaman dana bergulir bermasalah, serta penilaian kualitas atas kolektibilitas pinjaman dana bergulir.

Bidang Operasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyaluran, pengembalian, dan penagihan dana pinjaman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 861, Bidang Operasional menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pelaksanaan penyaluran pinjaman dana bergulir; b. perencanaan pengembalian pinjaman dana bergulir; c. penyusunan dan pengadministrasian perjanjian pinjaman dana bergulir; d. pengurusan kenotariatan; e. pembinaan dan pelatihan kepada penerima pinjaman dan pendamping; f. penyelesaian agunan kredit bagi penerima pinjaman Hutan Tanaman Industri;dan g. pemantauan penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembalian pinjaman.

Bidang Operasional terdiri atas: a. Subbidang Operasional I;dan b. Subbidang Operasional II.

(1) Subbidang Operasional I mempunyai tugas melakukan perencanaan pengembalian dan pengembalian pinjaman dana bergulir, penyusunan dan pengadministrasian perjanjian pinjaman dana bergulir, pengurusan kenotariatan, pembinaan dan pelatihan kepada penerima pinjaman dan pendamping, dan penyelesaian agunan kredit bagi penerima pinjaman di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. (2) Subbidang Operasional II mempunyai tugas perencanaan pengembalian dan pengembalian pinjaman dana bergulir, penyusunan dan pengadministrasian perjanjian pinjaman dana bergulir, pengurusan kenotariatan, pembinaan dan pelatihan kepada penerima pinjaman dan pendamping, dan penyelesaian agunan kredit bagi penerima pinjaman di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya Barat dan Papua.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja, perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, administrasi pengelola keuangan, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, penyelesaian utang piutang, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta melaksanakan urusan ketatausahaan dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 865, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana penganggaran dalam rangka pengeluaran jangka menengah; b. penyusunan rencana bisnis anggaran; c. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat; d. pengelolaan kas, dan pendapatan dan belanja; e. penyelesaian utang piutang; f. penyusunan kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi Pusat; g. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; h. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan;dan i. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Keuangan;dan b. Subbagian Umum;

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana bisnis dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, evaluasi, pelaporan pelaksanaan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, sistem informasi manajemen keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan Pusat, serta penyelesaian utang piutang. (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan.

Pada lingkungan Kementerian Kehutanan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 870, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Unit Organisasi. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam Kementerian serta dengan instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas, wajib mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Para Kepala Biro/Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan, menyampaikan laporan kepada pimpinan unit Eselon I masing- masing, selanjutnya Sekretaris Jenderal menyusun laporan Kementerian.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam melakukan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

(1) Di lingkungan Kementerian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan yang telah diubah lima kali yang terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2010 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 405