the Organization of

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang

1 / 155

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

1. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.

2. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

3. Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

4. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

5. Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.

6. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

7. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

8. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.

9. Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.

10. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap.

11. Hutan Tetap adalah Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan yang terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi Tetap.

12. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekeragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

13. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

14. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan Hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

15. Sistem Informasi Kehutanan adalah kegiatan pengelolaan data yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta tata caranya.

16. Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, pemetaan Kawasan Hutan, dan Penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas Kawasan Hutan.

17. Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan.

18. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi, dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran, dan pemetaan, serta pembuatan berita acara tata batas.

19. Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas

2 / 155

dan luas suatu Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Tetap.

1. Trayek Batas adalah uraian arah Penataan Batas Kawasan Hutan yang memuat jarak dan azimut dari titik ke titik ukur dan di lapangan ditandai dengan rintis batas dan patok batas atau tanda-tanda lainnya.

2. Penatagunaan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan Penggunaan Kawasan Hutan.

3. Unit Pengelolaan Hutan adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien, efektif, dan lestari.

4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan, dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.

5. Taman Buru adalah Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

6. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.

7. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan Yang lain.

8. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan.

9. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan adalah persetujuan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan yang diterbitkan Oleh Menteri.

10. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan.

11. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut.

12. Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) yang dilakukan bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.

13. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien, efektif, dan lestari.

14. Kepala KPH adalah pimpinan pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan Hutan dalam wilayah yang dikelolanya.

15. Tata Hutan adalah kegiatan menata ruang Hutan dalam rangka pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang intensif, efisien, dan efektif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan.

16. Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan Masyarakat di dalam Kawasan Hutan.

17. Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan Tata Hutan yang antara lain meliputi pembagian Kawasan Hutan menjadi unit-unit manajemen Hutan terkecil (blok dan petak) berdasarkan satuan ekosistem, kesamaan umur tanaman, tipe, fungsi, dan rencana Pemanfaatan Hutan.

18. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil Hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil Hutan kayu dan bukan kayu, serta

3 / 155

mengolah dan memasarkan hasil Hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan Masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

1. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

3. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

4. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

5. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil Hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu.

6. Peta Arahan Pemanfaatan Hutan adalah peta indikatif Pemanfaatan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjadi acuan pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Lindung dan Pemanfaatan Hutan Produksi.

7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

8. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.

9. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan.

10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disingkat Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan Oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

11. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya Hutan atau sistem teknik bercocok tanaman Hutan mulai dari memilih benih atau bibit, penyemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman, perlindungan hama, dan penyakit serta pemanenan.

12. Multiusaha Kehutanan adalah penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutanan berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

13. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

14. Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan.

15. luran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IPBPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

16. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara.

4 / 155

1. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara.

2. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam Kehutanan.

3. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Perseorangan adalah Warga Negara Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.

5. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil Hutan pada setiap segmen kegiatan dalam PUHH.

6. Pengolahan Hasil Hutan adalah kegiatan mengolah hasil Hutan menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi.

7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

8. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.

9. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.

10. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal Kawasan Hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.

11. Hutan Kemasyarakatan adalah Kawasan Hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan Masyarakat.

12. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah Hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya Hutan.

13. Hutan Desa adalah Kawasan Hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

14. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil Hutan di wilayah Hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.

15. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun- temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.

16. Wilayah Indikatif Hutan Adat adalah wilayah Hutan Adat yang berada pada Kawasan Hutan Negara yang belum memperoleh produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah namun wilayahnya telah ditetapkan oleh bupati/walikota.

17. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.

18. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan dan hasil Hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-

5 / 155

daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, Masyarakat, dan perorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, hasil Hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan.

1. Pengawasan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dan/atau pengawas Kehutanan untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Kehutanan.

2. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan dan/atau ketentuan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah yang terkait dengan Kehutanan.

3. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha Perlindungan Hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang Kehutanan.

4. Masyarakat adalah Perseorangan, kelompok orang, termasuk MHA atau badan hukum.

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur:

• Perencanaan Kehutanan;

• Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;

• Penggunaan Kawasan Hutan;

• Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

• Pengelolaan Perhutanan Sosial;

• Perlindungan Hutan;

• Pengawasan; dan

• Sanksi Administratif.

6 / 155

Bagian Kesatu

Umum

(1) Perencanaan Kehutanan meliputi kegiatan:

• inventarisasi Hutan;

• Pengukuhan Kawasan Hutan;

• Penatagunaan Kawasan Hutan;

• pembentukan wilayah pengelolaan Hutan; dan

• penyusunan rencana Kehutanan.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung peta Kehutanan dan/atau data numerik.

Bagian Kedua

Inventarisasi Hutan

Paragraf 1

Umum

(1) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk

mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam Hutan serta lingkungannya secara lengkap.

(2) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• inventarisasi Hutan tingkat nasional;

• inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi;

• inventarisasi Hutan tingkat DAS; dan

• inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan.

(3) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan terhadap Hutan

Negara, Hutan Adat, dan Hutan Hak.

(4) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan pada tingkat:

• nasional mencakup areal Hutan di seluruh Indonesia;

• wilayah provinsi mencakup areal Hutan di provinsi;

• DAS mencakup areal Hutan pada DAS; dan

• Unit Pengelolaan Hutan mencakup areal Hutan pada Unit Pengelolaan Hutan.

7 / 155

Paragraf 2

Inventarisasi Hutan Tingkat Nasional

Inventarisasi Hutan tingkat nasional mengacu pada kriteria dan standar yang tertuang dalam pedoman inventarisasi Hutan yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Menteri menyelenggarakan inventarisasi Hutan tingkat nasional.

(2) Penyelenggaraan inventarisasi Hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di

seluruh wilayah Indonesia untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(3) Inventarisasi Hutan tingkat nasional dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan

menjadi acuan pelaksanaan inventarisasi pada tingkat yang lebih rendah.

(4) Menteri dapat melimpahkan dan/atau menugaskan pelaksanaan kegiatan inventarisasi Hutan tingkat

nasional kepada gubernur sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3

Inventarisasi Hutan Tingkat Wilayah Provinsi

Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi mengacu pada kriteria dan standar yang tertuang dalam pedoman inventarisasi Hutan yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Gubernur menyelenggarakan inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi dengan mengacu pada

pedoman penyelenggaraan inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Penyelenggaraan inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi Hutan di seluruh wilayah provinsi untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(3) Penyelenggaraan inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan dengan mengacu hasil inventarisasi Hutan tingkat nasional.

(4) Dalam hal hasil inventarisasi Hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia,

maka gubernur dapat menyelenggarakan inventarisasi Hutan untuk mengetahui potensi sumber daya Hutan terbaru yang ada di wilayahnya.

(5) Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 4

8 / 155

Inventarisasi Hutan Tingkat Daerah Aliran Sungai

(1) Inventarisasi Hutan tingkat DAS diselenggarakan oleh:

• Menteri pada DAS yang wilayahnya meliputi lintas provinsi; dan

• gubernur pada DAS yang wilayahnya di dalam provinsi.

(2) Inventarisasi Hutan tingkat DAS dimaksudkan sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS

yang bersangkutan.

(3) Inventarisasi Hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan

mengacu hasil inventarisasi tingkat nasional.

(4) Inventarisasi Hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan

mengacu pada:

• pedoman inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan

• hasil inventarisasi Hutan tingkat nasional dan tingkat provinsi.

(5) Inventarisasi Hutan tingkat DAS dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 5

Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan

(1) Gubernur menyelenggarakan inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh

KPH.

(2) Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan

rencana pengelolaan Hutan pada Unit Pengelolaan Hutan yang bersangkutan.

(3) Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh pengelola dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(4) Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima)

tahun.

(5) Inventarisasi Hutan untuk menyusun rencana kegiatan tahunan pada blok operasional dilaksanakan

setiap tahun.

(6) Hasil Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan dikompilasi secara nasional melalui suatu

Sistem Informasi Kehutanan.

(1) Pengendalian inventarisasi Hutan meliputi kegiatan:

• monitoring; dan/atau

• evaluasi.

9 / 155

(2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk

memperoleh data dan informasi pelaksanaan inventarisasi Hutan.

(3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk menilai

pelaksanaan inventarisasi Hutan secara periodik sesuai dengan tingkat inventarisasi.

(1) Hasil inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dikelola dalam suatu Sistem

Informasi Kehutanan.

(2) Sistem Informasi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi spasial dan tabular

serta informasi lainnya.

(1) Pemerintah melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Hutan dan penutupan Hutan melalui Sistem

Informasi Kehutanan yang merupakan bagian dari jaringan informasi spasial Kehutanan.

(2) Sistem Informasi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi sistem informasi

Kehutanan pada tingkatan sub-nasional.

Bagian Ketiga

Pengukuhan Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pengukuhan Kawasan Hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas, dan luas Kawasan Hutan.

(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas:

• Hutan Negara;

• Hutan Adat; dan

• Hutan Hak.

(2) Kawasan Hutan terdiri atas:

• Hutan Negara; dan

• Hutan Adat.

10 / 155

(1) Berdasarkan hasil inventarisasi Hutan, Menteri menyelenggarakan Pengukuhan Kawasan Hutan dengan

memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

(2) Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses:

• Penunjukan Kawasan Hutan;

• Penataan Batas Kawasan Hutan;

• pemetaan Kawasan Hutan; dan

• Penetapan Kawasan Hutan.

(3) Penyelenggaraan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

• memanfaatkan koordinat geografis atau satelit dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh pada seluruh tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan;

• penggunaan teknologi penginderaan jauh sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan pada seluruh tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan;

• pemancangan batas sementara yang lebih rapat dan/atau membuat lorong batas dan parit, pada wilayah yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk dan berpotensi tinggi terjadi perambahan terhadap Kawasan Hutan; dan

• mengumumkan rencana batas Kawasan Hutan yang tertuang pada peta Penunjukan Kawasan Hutan secara digital, terutama pada lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.

(4) Menteri memprioritaskan percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan pada daerah strategis meliputi:

• program strategis nasional;

• kegiatan pemulihan ekonomi nasional;

• kegiatan pengadaan ketahanan pangan (food estate) dan energi;

• pengadaan tanah obyek reforma agraria;

• Hutan Adat;

• kegiatan rehabilitasi Kawasan Hutan pada DAS yang memberikan perlindungan; dan

• pada wilayah yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk dan berpotensi tinggi terjadi perambahan Kawasan Hutan.

Paragraf 2

Penunjukan Kawasan Hutan

Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi Kawasan Hutan.

(1) Penunjukan Kawasan Hutan meliputi:

• wilayah provinsi; dan

11 / 155

• wilayah tertentu secara parsial.

(2) Penunjukan Kawasan Hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh

Menteri dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi.

(3) Penunjukan wilayah tertentu secara parsial menjadi Kawasan Hutan harus memenuhi syarat:

• usulan atau rekomendasi gubernur; dan

• secara teknis dapat dijadikan Hutan.

(4) Penunjukan wilayah tertentu secara parsial untuk dapat dijadikan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri.

(5) Penunjukan Kawasan Hutan wilayah provinsi dan/atau secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Menteri.

(6) Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilampiri peta Penunjukan

Kawasan Hutan.

Paragraf 3

Penataan Batas Kawasan Hutan

(1) Berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a

dilakukan Penataan Batas Kawasan Hutan.

(2) Tahapan pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup

kegiatan:

• penyusunan rencana Trayek Batas yang memuat koordinat titik-titik batas yang akan dilakukan pemancangan patok batas sementara dan/atau koordinat yang ditetapkan secara virtual hasil pembahasan panitia tata batas;

• pemancangan patok batas sementara;

• pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara;

• inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang Trayek Batas Kawasan Hutan;

• penyusunan berita acara pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara;

• pemasangan pal batas;

• pemetaan hasil penataan batas;

• pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas; dan

• pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur.

(3) Penyelesaian hak-hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang berada di dalam

Kawasan Hutan diselesaikan melalui Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan.

(4) Tahapan pelaksanaan kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikecualikan bagi Penataan Batas Kawasan Hutan daerah strategis untuk:

12 / 155

• program strategis nasional;

• kegiatan pemulihan ekonomi nasional;

• kegiatan ketahanan pangan (food estate) dan energi; dan /atau

• kegiatan pengadaan tanah obyek reforma agraria.

(5) Penataan Batas Kawasan Hutan daerah strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup

kegiatan:

• penyusunan rencana Trayek Batas yang memuat koordinat titik-titik batas yang akan dilakukan pemancangan patok batas sementara dan/atau koordinat yang ditetapkan secara virtual hasil pembahasan panitia tata batas;

• pengumuman Trayek Batas;

• pemasangan pal batas;

• pemetaan hasil Penataan Batas Kawasan Hutan;

• pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas; dan

• pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur.

(6) Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan daerah strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(7) Penataan Batas Kawasan Hutan dapat ditetapkan menggunakan batas virtual yang digambarkan pada

peta dengan memanfaatkan citra dan pendekatan koordinat geografis.

(8) Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan

mempertimbangkan:

• kondisi alam; atau

• kondisi keamanan.

(1) Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat

(6) dilakukan oleh panitia tata batas Kawasan Hutan.

(2) Panitia tata batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

• melakukan persiapan dan pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan;

• menyelesaikan masalah hak atas tanah/lahan disepanjang Trayek Batas;

• memantau pekerjaan dan memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas; dan

• membuat dan menandatangani berita acara tata batas Kawasan Hutan dan peta tata batas Kawasan Hutan.

(3) Hasil Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (6)

dituangkan dalam berita acara tata batas Kawasan Hutan dan peta tata batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh panitia tata batas Kawasan Hutan.

(4) Hasil Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Menteri.

13 / 155

Paragraf 4

Pemetaan Kawasan Hutan

Pemetaan dalam rangka kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta:

• Penunjukan Kawasan Hutan;

• rencana Trayek Batas;

• pemancangan patok batas sementara;

• Penataan Batas Kawasan Hutan; dan

• Penetapan Kawasan Hutan.

Paragraf 5

Penetapan Kawasan Hutan

(1) Menteri menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas:

• berita acara tata batas Kawasan Hutan; dan

• peta tata batas Kawasan Hutan yang telah temu gelang.

(2) Dalam hal tata batas Kawasan Hutan telah temu gelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

namun masih terdapat hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, Kawasan Hutan ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak pihak ketiga yang ada di dalamnya.

(3) Hasil Penetapan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk diketahui

Masyarakat.

(4) Setiap Kawasan Hutan yang sudah ditetapkan wajib diberi nomor register oleh Menteri.

Paragraf 6

Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan

Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan melalui kegiatan:

• pengadaan tanah obyek reforma agraria;

• pengelolaan Perhutanan Sosial;

• Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Peru bahan Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau

• Penggunaan Kawasan Hutan.

14 / 155

(1) Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib

memenuhi kriteria:

• penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan Negara oleh Masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

• dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;

• dikuasai oleh Perseorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar;

• bidang tanah telah dikuasai secara fisik dengan iktikad baik secara terbuka; dan

• bidang tanah yang tidak bersengketa.

(2) Pihak yang menguasai bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

• Perseorangan;

• instansi; dan/atau

• badan sosial/keagamaan.

(3) Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

• fasilitas sosial dan fasilitas umum;

• permukiman;

• lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau

• bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.

(4) Kategori penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau

• bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan.

Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(4) huruf a, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui

perubahan batas Kawasan Hutan.

(1) Penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut

ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Negara di dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (4) huruf b, diawali dengan inventarisasi dan verifikasi.

(2) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut

15 / 155

ditunjuk sebagai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;

• pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;

• memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau

• Penggunaan Kawasan Hutan.

(1) Pola penyelesaian penguasaan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang

dikuasai oleh instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah:

• di dalam Kawasan Hutan Produksi, diselesaikan dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;

• di dalam Kawasan Hutan Lindung, diselesaikan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau

• di dalam Hutan Konservasi, diselesaikan dengan mekanisme kerja sama konservasi.

(2) Dalam hal penyelesaian bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat

diselesaikan dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, didahului dengan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

(3) Pola penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memperhitungkan kecukupan luas

Kawasan Hutan dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi.

Pola penyelesaian penguasaan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang dikuasai oleh Perseorangan atau badan sosial/keagamaan:

• di dalam Kawasan Hutan Konservasi, dilakukan dengan kemitraan konservasi dengan tanpa memperhitungkan kecukupan luas Kawasan Hutan dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi.

• di dalam Kawasan Hutan Lindung, dalam hal:

1. mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan lebih dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, maka:

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut memenuhi atau tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut memenuhi

16 / 155

atau tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

1. mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan kurang dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau dan/atau provinsi, maka:

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan, pertanian, perkebunan, tambak dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

• di dalam Hutan Produksi, dalam hal:

1. mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan lebih dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, maka:

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan; atau

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, dilakukan dengan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

1. mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan kurang dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, maka:

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman, dilakukan dengan Pelepasan Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak, dilakukan dengan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

(1) Apabila di wilayah Perizinan Berusaha terdapat permukiman dan penyelesaiannya dapat dilakukan

melalui perubahan batas Kawasan Hutan, diselesaikan melalui:

• penataan permukiman dengan program tanah obyek reforma agraria; atau

• penataan permukiman dengan secara langsung dikeluarkan dari Kawasan Hutan melalui proses

17 / 155

Penataan Batas Kawasan Hutan, dengan memperhatikan fungsi Kawasan Hutan.

(2) Dalam hal di wilayah Perizinan Berusaha terdapat permukiman dan penyelesaiannya tidak dapat

dilakukan melalui perubahan batas Kawasan Hutan, Pelepasan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, diselesaikan melalui Perhutanan Sosial dengan pola kemitraan Kehutanan dengan pemegang Perizinan Berusaha.

(3) Penataan permukiman di dalam wilayah MHA mengikuti ketentuan penetapan status Hutan Adat.

Bagian Keempat

Penatagunaan Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

(1) Berdasarkan hasil Pengukuhan Kawasan Hutan, Menteri menyelenggarakan Penatagunaan Kawasan

Hutan.

(2) Penatagunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:

• penetapan fungsi Kawasan Hutan; dan

• Penggunaan Kawasan Hutan.

Paragraf 2

Penetapan Fungsi Kawasan Hutan

(1) Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ditetapkan fungsinya menjadi:

• Hutan Konservasi terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Suaka Alam terdiri atas:

• cagar alam; dan

• suaka margasatwa;

1. Kawasan Hutan Pelestarian Alam terdiri atas:

• taman nasional;

• taman Hutan raya; dan

• taman wisata alam;

1. Taman Buru;

• Hutan Lindung; dan

• Hutan Produksi terdiri atas:

18 / 155

1. Hutan Produksi Tetap; dan

2. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

(2) Kriteria penetapan fungsi Kawasan Hutan Suaka Alam dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

(3) Kawasan Hutan ditetapkan fungsinya menjadi:

• Taman Buru, apabila memenuhi kriteria:

1. mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan/atau

2. terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.

• Hutan Lindung, apabila memenuhi kriteria:

1. Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing- masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima);

2. Kawasan Hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh persen) atau lebih;

3. Kawasan Hutan yang berada pada ketinggian 2.000 m (dua ribu meter) atau lebih di atas permukaan laut;

4. Kawasan Hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas persen);

5. Kawasan Hutan yang merupakan daerah resapan air; dan/atau

6. Kawasan Hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

• Hutan Produksi Tetap, apabila memenuhi kriteria Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang atau sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima), di luar Kawasan lindung, Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Hutan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

• Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, apabila memenuhi kriteria:

1. Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang dari 124 (seratus dua puluh empat), di luar kawasan lindung, Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Hutan Pelestarian Alam, dan Taman Buru; dan

2. Kawasan Hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan:

• transmigrasi;

• permukiman;

• pertanian;

• perkebunan;

• industri;

• infrastruktur proyek strategis nasional;

• pemulihan ekonomi nasional;

• ketahanan pangan (food estate) dan energi; dan/atau

19 / 155

• tanah obyek reforma agraria.

(4) Menteri menetapkan fungsi Kawasan Hutan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3).

Paragraf 3

Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung.

Bagian Kelima

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Paragraf 1

Umum

(1) Pembentukan wilayah pengelolaan Hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Hutan yang efisien

dan lestari.

(2) Pembentukan wilayah pengelolaan Hutan dilaksanakan untuk tingkat:

• provinsi; dan

• Unit Pengelolaan Hutan.

Paragraf 2

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tingkat Provinsi

(1) Wilayah pengelolaan Hutan tingkat provinsi terbentuk dari himpunan Unit Pengelolaan Hutan dalam

provinsi.

(2) Wilayah pengelolaan Hutan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan

kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3

Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan

20 / 155

(1) Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan dilakukan pada seluruh Kawasan Hutan meliputi:

• Hutan Konservasi;

• Hutan Lindung; dan

• Hutan Produksi.

(2) Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• KPH Konservasi pada Hutan Konservasi;

• KPH Lindung pada Hutan Lindung; dan

• KPH Produksi pada Hutan Produksi.

(3) Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam 1 (satu) atau lebih fungsi

pokok Hutan dan 1 (satu) wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan.

(4) Dalam hal 1 (satu) Unit Pengelolaan Hutan terdiri lebih dari 1 (satu) fungsi pokok Hutan, penetapan Unit

Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan fungsi Kawasan Hutan yang luasnya dominan.

(5) Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kriteria dan standar

yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam

Prosedur Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

(1) Unit Kementerian di daerah yang bertanggung jawab di bidang konservasi mengusulkan rancang bangun

Unit Pengelolaan Hutan konservasi berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan arahan pencadangan

Unit Pengelolaan Hutan konservasi.

(3) Menteri menetapkan Unit Pengelolaan Hutan konservasi berdasarkan arahan pencadangan Unit

Pengelolaan Hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Gubernur menyusun rancang bangun Unit Pengelolaan Hutan lindung dan Unit Pengelolaan Hutan

produksi.

(2) Rancang bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan

kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Rancang bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh gubernur

kepada Menteri.

(4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan arahan pencadangan

Unit Pengelolaan Hutan lindung dan Unit Pengelolaan Hutan produksi.

(5) Berdasarkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

21 / 155

gubernur membentuk Unit Pengelolaan Hutan lindung dan Unit Pengelolaan Hutan produksi.

(6) Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada

Menteri untuk ditetapkan sebagai Unit Pengelolaan Hutan.

Dalam hal terdapat Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan/atau Hutan Produksi yang tidak layak untuk dikelola menjadi 1 (satu) Unit Pengelolaan Hutan berdasarkan kriteria dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (2), pengelolaannya disatukan dengan Unit Pengelolaan Hutan yang terdekat tanpa mengubah fungsi pokoknya.

(1) Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk organisasi KPH, yang menjadi bagian dari penguatan

sistem pengurusan Hutan nasional dan Pemerintah Daerah provinsi.

(2) KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• KPH konservasi;

• KPH lindung; dan

• KPH produksi.

(3) Wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat terdiri 1 (satu) atau lebih Unit

Pengelolaan Hutan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Hutan.

(4) Dalam hal wilayah KPH akan dilakukan perubahan Unit Pengelolaan Hutan dengan mempertimbangkan

efektifitas dan efisiensi pengelolaan Hutan, gubernur dapat mengajukan perubahan penetapan wilayah KPH.

(5) Hutan di luar Kawasan Hutan dapat menjadi bagian wilayah KPH yang terdekat dengan

mempertimbangkan kesamaan ekosistem, batas administrasi, dan jangkauan pelayanan pengelolaan Hutan.

(6) Pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada Hutan Konservasi ditetapkan oleh

Menteri.

(7) Pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi

ditetapkan oleh gubernur.

(8) Pembentukan organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan Hutan, meliputi:

• perencanaan pengelolaan;

• pengorganisasian;

• pelaksanaan pengelolaan; dan

• pengendalian dan Pengawasan.

22 / 155

Bagian Ketujuh

Kecukupan Luas Kawasan Hutan

(1) Menteri menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan

berdasarkan kondisi fisik dan geografis pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional.

(2) Kawasan Hutan dan penutupan Hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperhatikan sebaran yang proporsional dengan mempertimbangkan:

• biogeofisik;

• daya dukung dan daya tampung lingkungan;

• karakteristik DAS; dan

• keanekaragaman flora dan fauna.

(3) Dalam rangka optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial dan budaya, dan manfaat ekonomi dan

produksi, Menteri menetapkan dan mempertahankan fungsi Kawasan Hutan.

(4) Dalam rangka mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan serta fungsi

Kawasan Hutan, Menteri dapat melakukan upaya pemulihan lingkungan.

(5) Pemulihan lingkungan dalam rangka kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan dapat

dilakukan dengan rehabilitasi Hutan termasuk penerapan teknik konservasi tanah dan air di dalam dan di luar Kawasan Hutan.

(6) Penutupan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penutupan di dalam Kawasan Hutan dan

di luar Kawasan Hutan.

(7) Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota terdapat Kawasan Hutan dan penutupan Hutan yang

fungsinya sangat penting bagi perlindungan lingkungan, Pemerintah Daerah harus mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan sesuai dengan fungsinya.

(8) Pemerintah Daerah sesuai ketetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur penutupan

Hutan di luar Kawasan Hutan untuk optimalisasi manfaat lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya.

(9) Rehabilitasi Hutan termasuk penerapan teknik konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pihak lain dapat

memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan Hutan di dalam Kawasan Hutan dan di luar Kawasan Hutan.

(11) Kecukupan Kawasan Hutan dan penutupan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi bahan arahan untuk diintegrasikan ke dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Kedelapan

Penyusunan Rencana Kehutanan

Paragraf 1

Umum

23 / 155

Penyusunan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas:

• jenis rencana Kehutanan;

• tata cara penyusunan rencana Kehutanan, proses perencanaan, koordinasi, dan penilaian;

• sistem Perencanaan Kehutanan; dan

• evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana Kehutanan.

Paragraf 2

Jenis Rencana Kehutanan

Jenis rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a disusun menurut:

• skala geografis;

• fungsi pokok Kawasan Hutan; dan

• jangka waktu perencanaan.

(1) Skala geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi tingkat nasional dan tingkat

provinsi.

(2) Penyusunan rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun:

• tingkat nasional disusun dengan mengacu pada hasil inventarisasi Hutan tingkat nasional dan dengan memperhatikan aspek lingkungan strategis; dan

• tingkat provinsi disusun berdasarkan hasil inventarisasi Hutan tingkat provinsi dan memperhatikan rencana Kehutanan tingkat nasional.

(1) Fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi Hutan

Konservasi, Hutan Produksi, dan Hutan Lindung.

(2) Penyusunan rencana pengelolaan Hutan berdasarkan fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• penyusunan rencana unit KPH konservasi,

• penyusunan rencana unit KPH lindung; dan

• penyusunan rencana unit KPH produksi.

24 / 155

Jangka waktu perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, meliputi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek.

(1) Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 merupakan 1

(satu) kesatuan yang tidak terpisahkan.

(2) Penyusunan rencana Kehutanan pada setiap tingkatan meliputi seluruh fungsi pokok Kawasan Hutan dan

jangka waktu perencanaan.

(3) Rencana yang lebih tinggi baik dalam cakupan wilayah maupun jangka waktunya menjadi acuan bagi

rencana yang lebih rendah.

(4) Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi penyusunan

anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

(1) Rencana Kehutanan meliputi seluruh aspek pengurusan Kehutanan.

(2) Aspek pengurusan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyelenggaraan:

• Perencanaan Kehutanan;

• pengelolaan Hutan;

• penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan Kehutanan; dan

• Pengawasan.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Rencana Kehutanan, Proses Perencanaan, Koordinasi, dan Penilaian

(1) Penyusunan rencana Kehutanan tingkat nasional dilakukan oleh Kementerian.

(2) Penyusunan rencana Kehutanan tingkat provinsi dilakukan oleh instansi Kehutanan provinsi.

(3) Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan konsultasi publik.

(4) Rencana Kehutanan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri.

(5) Rencana Kehutanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh gubernur.

Paragraf 4

Sistem Perencanaan Kehutanan

Proses Penyusunan Rencana Kehutanan dilakukan melalui sistem Perencanaan Kehutanan.

25 / 155

Paragraf 5

Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan

(1) Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

huruf d bertujuan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan.

(2) Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana Kehutanan pada:

• tingkat nasional dilaksanakan oleh Menteri;

• tingkat provinsi dilaksanakan oleh gubernur;

• KPH konservasi dilaksanakan oleh Menteri; dan

• KPH lindung dan KPH produksi yang dilaksanakan oleh gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu

Umum

Menteri menetapkan:

• Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan; dan

• Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dengan mempertimbangkan hasil Penelitian Terpadu.

Bagian Kedua

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

26 / 155

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dapat dilakukan:

• secara parsial; atau

• untuk wilayah provinsi.

Paragraf 2

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan melalui Pelepasan Kawasan Hutan.

(1) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial dilakukan berdasarkan permohonan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:

• menteri atau pimpinan lembaga;

• gubernur atau bupati/wali kota;

• pimpinan badan hukum; atau

• Perseorangan, kelompok orang, dan/atau Masyarakat.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(1) Pelepasan Kawasan Hutan dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

(2) Pelepasan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi hanya dapat dilakukan pada

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak produktif.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada provinsi yang tidak tersedia lagi

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak produktif.

(4) Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan:

• proyek strategis nasional;

• pemulihan ekonomi nasional;

• pengadaan tanah untuk ketahanan pangan (food estate) dan energi;

• pengadaan tanah untuk bencana alam;

• pengadaan tanah obyek reforma agraria; dan

• kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki izin di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

27 / 155

dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Kawasan Hutan Produksi Tetap.

(5) Pelepasan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan Kawasan Hutan Produksi

Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan setelah Penelitian Terpadu.

(1) Penelitian Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) dilakukan oleh tim terpadu yang

dibentuk Menteri.

(2) Berdasarkan pertimbangan hasil Penelitian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim terpadu

dapat merekomendasikan untuk:

• melakukan Pelepasan Kawasan Hutan sebagian atau seluruhnya;

• menolak permohonan Pelepasan Kawasan Hutan; dan/atau

• melakukan perubahan fungsi menjadi Kawasan Hutan Tetap.

(3) Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (4) memperhatikan

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan dilengkapi kajian lingkungan hidup strategis yang disusun oleh pemrakarsa kegiatan, kecuali untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf d, huruf e, dan huruf f.

(1) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah

terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diterbitkan pada Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan lahan hasil Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu

pada asas konservasi tanah dan air serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diajukan kepada Menteri.

(1) Setelah menerima permohonan Pelepasan Kawasan Hutan, Menteri meneliti pemenuhan persyaratan

administrasi dan teknis dan pemenuhan komitmen.

(2) Terhadap permohonan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim terpadu

menyampaikan rekomendasi kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan.

(3) Berdasarkan penelitian persyaratan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2),

Menteri menerbitkan:

• keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk sebagian atau seluruh Kawasan Hutan yang dimohon; atau

28 / 155

• surat penolakan Pelepasan Kawasan Hutan.

(1) Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dikenakan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan.

(2) Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e dan

kegiatan non komersial tidak dikenakan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara pengenaan dan tarif PNBP Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan diatur dengan Peraturan

Pemerintah tersendiri.

(1) Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf

a wajib:

• menyelesaikan tata batas Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan; dan

• mengamankan Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan.

(2) Hasil penyelesaian tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam berita

acara dan peta hasil tata batas yang ditandatangani oleh panitia tata batas Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling

lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan tidak dapat diperpanjang.

(4) Dalam hal pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan merupakan instansi pemerintah, jangka

waktu penyelesaian tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Dalam hal pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan tidak dapat menyelesaikan tata batas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dinyatakan tidak berlaku.

Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dilarang memindahtangankan Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan kepada pihak lain.

Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dilarang:

• memindahtangankan Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan kepada pihak lain; atau

• melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan permohonan.

(1) Sebelum menyelesaikan tata batas Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan sebagaimana dimaksud

29 / 155

dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dilarang melakukan kegiatan di Kawasan Hutan, kecuali kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit, pengukuran sarana prasarana, dan pembibitan.

(2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat

dispensasi dari Menteri.

(3) Dalam hal kegiatan di Kawasan Hutan merupakan program strategis nasional, pemulihan ekonomi

nasional, ketahanan pangan (food estate) dan energi, dan tanah Objek reforma agraria, pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tata batas Kawasan Hutan.

Berdasarkan bukti pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat

(1) dan berita acara tata batas dan peta hasil tata batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2),

Menteri menerbitkan keputusan tentang penetapan batas areal Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon.

(1) Penetapan batas areal Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 selanjutnya

diintegrasikan dalam tata ruang.

(2) Kegiatan di areal Pelepasan Kawasan Hutan dapat dilaksanakan sebelum dan/atau dalam proses

integrasi tata ruang.

(3) Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pertanahan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan evaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhadap Kawasan Hutan yang telah dilepaskan.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Kawasan Hutan

yang telah dilepaskan:

• belum diterbitkan hak atas tanah;

• tidak terdapat kegiatan usaha dan arealnya masih mempunyai tutupan Hutan; dan

• Perizinan Berusaha di bidang perkebunan telah dicabut Oleh pejabat yang berwenang,

ditetapkan kembali oleh Menteri menjadi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan keputusan Menteri tentang penetapan batas areal Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, status lahan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Paragraf 3

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b

30 / 155

dapat dilakukan pada:

• Hutan Konservasi;

• Hutan Lindung; atau

• Hutan Produksi.

(1) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari

gubernur kepada Menteri.

(2) Gubernur dalam mengajukan usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan wajib melakukan konsultasi

teknis dengan Menteri.

(1) Menteri setelah menerima usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi dari

gubernur, melakukan telaahan teknis.

(2) Berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk tim terpadu.

(3) Keanggotaan dan tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Oleh Menteri

setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

(4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi

terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan kepada Menteri.

(5) Menteri setelah mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) menerbitkan keputusan persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk sebagian atau seluruh Kawasan Hutan yang diusulkan.

(6) Kajian lingkungan hidup strategis dalam rangka Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan

Peruntukan Kawasan Hutan pada skala provinsi yang merupakan bagian dari proses reviu rencana tata ruang wilayah provinsi, menggunakan kajian lingkungan hidup strategis rencana tata ruang wilayah provinsi yang disusun oleh pemrakarsa kegiatan.

Keputusan Menteri tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.

Bagian Ketiga

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

31 / 155

(1) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan untuk

memantapkan dan mengoptimalisasikan fungsi Kawasan Hutan.

(2) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kawasan Hutan

dengan fungsi pokok:

• Hutan Konservasi;

• Hutan Lindung; dan

• Hutan Produksi.

(3) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

• secara parsial; atau

• untuk wilayah provinsi.

Paragraf 2

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a dilakukan melalui perubahan fungsi:

• antar fungsi pokok Kawasan Hutan; atau

• dalam fungsi pokok Kawasan Hutan.

Perubahan fungsi antar fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a meliputi perubahan fungsi dari:

• Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Produksi;

• Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Produksi; dan

• Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Lindung.

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan konservasi menjadi Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dilakukan dengan ketentuan:

• tidak memenuhi seluruh kriteria sebagai Kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• memenuhi kriteria Kawasan Hutan Lindung atau Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan lindung menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan

32 / 155

Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan dengan ketentuan:

• tidak memenuhi kriteria sebagai Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dalam hal untuk diubah menjadi Kawasan Hutan Produksi; dan

• memenuhi kriteria Kawasan Hutan Konservasi atau Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan produksi menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai Kawasan Hutan Konservasi atau Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dilakukan dalam:

• Kawasan Hutan Konservasi; atau

• Kawasan Hutan Produksi.

(1) Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

81 huruf a meliputi perubahan dari:

• kawasan cagar alam menjadi kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman Hutan raya, taman wisata alam, atau Taman Buru;

• kawasan suaka margasatwa menjadi kawasan cagar alam, taman nasional, taman Hutan raya, taman wisata alam, atau Taman Buru;

• kawasan taman nasional menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman Hutan raya, taman wisata alam, atau Taman Buru;

• kawasan taman Hutan raya menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, atau Taman Buru;

• kawasan taman wisata alam menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman Hutan raya, atau Taman Buru; atau

• kawasan Taman Buru menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman Hutan raya, atau taman wisata alam.

(2) Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya dapat dilakukan dalam hal:

• sudah terjadi perubahan kondisi biofisik Kawasan Hutan akibat fenomena alam, lingkungan, atau manusia;

• diperlukan jangka benah untuk optimalisasi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan; atau

• cakupan luasnya sangat kecil dan dikelilingi oleh lingkungan sosial dan ekonomi akibat pembangunan di luar kegiatan Kehutanan yang tidak mendukung kelangsungan proses ekologi secara alami.

33 / 155

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b meliputi perubahan dari:

• Kawasan Hutan Produksi Tetap menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi; dan

• Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap.

(1) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf

a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan usulan yang diajukan

oleh:

• gubernur, untuk Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi; atau

• pengelola Kawasan Hutan Konservasi.

(3) Dalam hal usulan perubahan fungsi dalam rangka kegiatan proyek strategis nasional, program pemulihan

ekonomi nasional, pengadaan tanah untuk bencana alam, dan tanah obyek reforma agraria yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dapat diusulkan oleh menteri/pimpinan lembaga yang ditetapkan sebagai pelaksana.

(1) Menteri setelah menerima usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 84 ayat (2) dan ayat (3) membentuk tim terpadu.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri.

(3) Menteri berdasarkan hasil penelitian tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan

keputusan tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan atau surat penolakan.

(4) Setiap Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial yang memperoleh keputusan Perubahan Fungsi

Kawasan Hutan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai fungsi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b dilakukan pada Kawasan Hutan dengan fungsi pokok:

• Hutan Konservasi;

• Hutan Lindung; dan

• Hutan Produksi.

34 / 155

(1) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai

dengan Pasal 85 berlaku mutatis mutandis terhadap Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi.

(2) Setiap Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi yang memperoleh keputusan Perubahan

Fungsi Kawasan Hutan dari Menteri dapat dilakukan pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai fungsi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu

Umum

Penggunaan Kawasan Hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan.

(1) Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 hanya dapat dilakukan di dalam:

• Kawasan Hutan Produksi; dan/atau

• Kawasan Hutan Lindung.

(2) Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi

pokok Kawasan Hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penggunaan Kawasan Hutan

(1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat

dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.

35 / 155

(2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

kegiatan:

• religi;

• pertambangan;

• instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;

• pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;

• jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;

• sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;

• waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

• fasilitas umum;

• industri selain Pengolahan Hasil Hutan;

• pertahanan dan keamanan;

• prasarana penunjang keselamatan umum;

• penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau

• tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

(1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat

(2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

• dalam Kawasan Hutan Produksi dapat dilakukan:

1. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan/atau

2. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;

• dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:

1. turunnya permukaan tanah;

2. berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan/atau

3. terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi kegiatan pertambangan yang

dalam dokumen lingkungannya telah dikaji bahwa akan berdampak pada penurunan permukaan tanah, perubahan fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen, atau gangguan akuifer air tanah yang dilengkapi dengan upaya yang akan dilakukan untuk meminimalisir dampak dimaksud.

(3) Penambangan bawah tanah pada Hutan Lindung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

36 / 155

Selain kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 91 ayat (2), Penggunaan Kawasan Hutan dapat dilakukan untuk kegiatan lain yang dapat menunjang

pengelolaan Hutan secara langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme kerja sama.

(1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(2) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berlaku sebagai persetujuan pemanfaatan kayu, serta

persetujuan pemasukan dan penggunaan peralatan.

(3) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan untuk

kepentingan umum khususnya proyek prioritas Pemerintah Pusat, dilakukan dengan ketentuan:

• dalam hal pengadaan tanah dilakukan Oleh instansi pemerintah, melalui mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau

• dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh selain instansi pemerintah, dengan ketentuan:

1. bersifat permanen, dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau

2. bersifat tidak permanen atau untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan serta dapat menjadi bagian pengelolaan Hutan, dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(4) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf b

angka 2 dapat dilakukan:

• pada provinsi yang terlampaui kecukupan luas Kawasan Hutannya; dan/atau

• pada provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya.

(5) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi yang terlampaui kecukupan luas Kawasan Hutan

nya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

(6) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib:

• membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; dan

• membayar PNBP kompensasi.

(7) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan wajib melakukan penanaman dalam rangka

rehabilitasi DAS.

(8) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan:

• pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

• kegiatan survei dan eksplorasi;

• penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;

• infrastruktur oleh instansi pemerintah yang bersifat non komersial;

• religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani; dan

• kegiatan program strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, serta ketahanan pangan (food

37 / 155

estate) dan energi yang bersifat non komersial, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).

(9) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf

d, dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman kayu di bagian tepi di kiri kanan atau sekeliling areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai bentuk perlindungan.

(1) Penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan Kehutanan tanpa memiliki izin di bidang Kehutanan yang

dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

• perkebunan;

• kegiatan lain meliputi minyak dan gas, ketenagalistrikan, infrastruktur panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, dan/atau wisata alam, beserta sarana dan prasarananya; dan/atau

• kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2).

(1) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3)

huruf b angka 2 serta Pasal 95 ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan.

(2) Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan

luasan tertentu kepada gubernur untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial dan pertambangan rakyat.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) diajukan oleh:

• menteri atau pimpinan lembaga;

• gubernur atau bupati/wali kota;

• pimpinan badan hukum; atau

• Perseorangan, kelompok orang dan/atau Masyarakat.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

• administrasi; dan

• teknis.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Menteri melakukan penilaian.

(2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan tidak memenuhi

persyaratan, Menteri menerbitkan surat penolakan.

38 / 155

(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan memenuhi persyaratan,

Menteri menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan wajib:

• melaksanakan tata batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

• membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;

• melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS;

• membayar PNBP kompensasi, bagi pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya;

• menyelenggarakan Perlindungan Hutan;

• melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada Kawasan Hutan yang diberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang sudah tidak digunakan;

• mengganti biaya investasi kepada pengelola/pemegang pengelolaan /Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan; dan

• melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan wajib melaksanakan tata batas areal Persetujuan

Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan tidak dapat diperpanjang.

(3) Dalam hal pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan merupakan instansi pemerintah, badan

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, jangka waktu pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Dalam hal pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan telah menyelesaikan pelaksanaan tata

batas areal Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri menetapkan batas areal kerja Penggunaan Kawasan Hutan.

(5) Dalam hal pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tidak menyelesaikan pelaksanaan tata

batas areal Penggunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengelolaan dan pemanfaatan PNBP kompensasi dan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Penggunaan denda administratif yang berasal dari Sanksi Administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

39 / 155

Berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemegang persetujuan dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Hutan dilarang:

• memindahtangankan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tanpa persetujuan Menteri;

• menjaminkan atau mengagunkan areal Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain;

• menggunakan merkuri bagi kegiatan pertambangan; dan/atau

• melakukan kegiatan di dalam areal Penggunaan Kawasan Hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja Penggunaan Kawasan Hutan, kecuali membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit dan/atau pengukuran sarana dan prasarana.

(2) Dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diberikan untuk kegiatan pembangunan nasional

yang bersifat vital yaitu panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, pertahanan dan keamanan, pemulihan ekonomi nasional dan ketahanan pangan (food estate), dan energi yang bersifat non komersial serta waduk dan bendungan, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat melakukan kegiatan di areal Penggunaan Kawasan Hutan sebelum pelaksanaan tata batas diselesaikan.

(1) Jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diberikan sama dengan jangka waktu Perizinan

Berusaha sesuai bidangnya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan yang tidak memerlukan Perizinan

Berusaha sesuai bidangnya, diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

(3) Jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pertahanan negara, sarana

keselamatan lalu lintas laut atau udara, jalan umum, jalur kereta api, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, bangunan pengairan lainnya, sarana meteorologi, klimatologi, geofisika, serta religi berlaku selama digunakan untuk kepentingan dimaksud.

(4) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

dievaluasi oleh Menteri 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan

Hutan tidak lagi menggunakan Kawasan Hutan sesuai dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, maka Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dicabut.

(1) Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan

Hutan.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri

dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk atau melimpahkan kepada gubernur.

40 / 155

(1) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) hapus

apabila:

• jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan telah berakhir;

• dicabut oleh Menteri;

• dicabut oleh Menteri atas keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau

• diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada Menteri sebelum jangka waktu berakhir dengan pernyataan tertulis.

(2) Pencabutan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan jika pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(3) Berdasarkan penyerahan kembali secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Menteri

menerbitkan keputusan pencabutan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(1) Hapusnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 tidak

membebaskan kewajiban pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk menyelesaikan kewajiban:

• membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;

• membayar PNBP kompensasi bagi pemegang persetujuan penggunaan Kawasan Hutan yang dikenakan kewajiban pembayaran PNBP kompensasi;

• melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS atau reboisasi pada lahan kompensasi;

• melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada Kawasan Hutan yang diberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang sudah tidak digunakan;

• membayar PSDH dan/atau DR; dan

• melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(2) Pada saat hapusnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

keberadaan barang tidak bergerak termasuk tanaman yang telah ditanam dalam Kawasan Hutan yang diberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan maupun barang bergerak, kepemilikannya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Barang bergerak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) kepemilikannya menjadi milik pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak hapusnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau sejak kegiatan reklamasi dinilai berhasil, wajib dikeluarkan dari Kawasan Hutan oleh pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang Persetujuan

Penggunaan Kawasan Hutan yang persetujuannya hapus tidak mengeluarkan barang bergerak dari Kawasan Hutan, barang bergerak dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kawasan Hutan dengan Tujuan Tertentu

41 / 155

Paragraf 1

Umum

(1) Untuk tujuan tertentu Kawasan Hutan dapat ditetapkan sebagai:

• Kawasan Hutan dengan tujuan khusus;

• Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus; atau

• Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Paragraf 2

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus

(1) Kawasan Hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a

ditetapkan untuk kepentingan:

• penelitian dan pengembangan Kehutanan;

• pendidikan dan pelatihan Kehutanan; atau

• religi dan budaya setempat.

(2) Penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

pada:

• semua fungsi Kawasan Hutan kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional;

• Kawasan Hutan yang telah dibebani pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan; atau

• Kawasan Hutan yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, setelah dikeluarkan dari areal kerjanya.

(3) Penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

ketentuan:

• tidak mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan;

• tidak mengubah bentang lahan pada Hutan Konservasi atau Hutan Lindung;

• penutupan Hutan bukan berupa Hutan primer; dan

• ditetapkan menjadi zona/blok khusus dalam penataan areal KPH.

(4) Penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan ketentuan luas dengan mempertimbangkan:

• luas areal KPH, paling banyak 5% (lima persen) dari luas setiap KPH;

42 / 155

• kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutannya, paling luas 500 (lima ratus) hektar per unit Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk kegiatan penelitian dan pengembangan Kehutanan serta pendidikan dan pelatihan Kehutanan; dan

• untuk 1 (satu) unit Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk kegiatan religi dan budaya, paling luas 10 (sepuluh) hektar.

(1) Penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ditetapkan

oleh Menteri berdasarkan permohonan.

(2) Permohonan penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk kepentingan:

• Kementerian; atau

• di luar Kementerian meliputi:

1. perguruan tinggi;

2. lembaga penelitian bidang Kehutanan;

3. lembaga pendidikan bidang Kehutanan;

4. lembaga MHA; atau

5. lembaga keagamaan.

(3) Persyaratan permohonan untuk Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan Kementerian

dilengkapi:

• proposal pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus; dan

• peta permohonan pada peta dasar skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu).

(4) Persyaratan permohonan untuk Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan di luar

Kementerian dilengkapi:

• proposal pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus;

• penunjukkan lembaga pengelola Kawasan Hutan dengan tujuan khusus;

• peta permohonan pada peta dasar skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu);

• pertimbangan teknis dari pejabat Kementerian; dan

• surat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang menyatakan kesanggupan memenuhi kewajiban dalam pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus dan tidak akan memidahtangankan kepada pihak lain.

(5) Berdasarkan permohonan dilakukan penilaian administrasi dan penilaian teknis.

(6) Berdasarkan hasil penilaian administrasi dan penilaian teknis Menteri menetapkan Kawasan Hutan

dengan tujuan khusus.

(1) Menteri menetapkan kriteria dan standar pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk

mewujudkan pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus yang mandiri, meliputi:

43 / 155

• Perencanaan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus;

• pelaksanaan kegiatan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus;

• kerja sama pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus;

• Pemanfaatan Hutan pada areal Kawasan Hutan dengan tujuan khusus;

• pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Hutan dengan tujuan khusus; dan

• pelaporan pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus.

(2) Kawasan Hutan dengan tujuan khusus hapus dan berakhir apabila:

• dikembalikan kepada pemerintah; dan/atau

• dikenakan Sanksi Administratif berupa pencabutan.

Paragraf 3

Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

(1) Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b

ditetapkan untuk kepentingan:

• Perhutanan Sosial;

• Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan;

• Penggunaan Kawasan Hutan;

• rehabilitasi Hutan;

• Perlindungan Hutan; atau

• Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

(2) Penetapan Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

pada areal yang tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan pada sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

(3) Penetapan Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dengan ketentuan:

• tidak mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan;

• tidak mengubah bentang lahan pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi; dan

• penutupan Hutannya bukan berupa Hutan primer.

(4) Penetapan Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pengelolaan Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112

dilaksanakan oleh Menteri.

44 / 155

(2) Menteri menetapkan kriteria dan standar pengelolaan Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus untuk

mewujudkan pengelolaan Hutan lestari.

Paragraf 4

Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan

(1) Penetapan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1()8 ayat (1)

huruf c dilakukan Menteri berdasarkan permohonan.

(2) Penetapan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan

untuk kegiatan penyediaan Kawasan Hutan guna pembangunan ketahanan pangan (food estate).

(3) Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau Penetapan Kawasan Hutan untuk ketahanan

pangan (food estate) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

• menteri atau pimpinan lembaga;

• gubernur atau bupati/wali kota; atau

• kepala badan otorita yang ditugaskan khusus oleh Pemerintah Pusat.

(4) Permohonan Penetapan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilengkapi dengan dokumen:

• pernyataan komitmen; dan

• persyaratan teknis.

(5) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk Penetapan Kawasan Hutan

untuk ketahanan pangan, dibuat dalam bentuk surat bermeterai yang menyatakan:

• kesanggupan menyelesaikan masterplan pengelolaan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan, yang memuat rencana pengelolaan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan dan menyusun Detail Enginering Design dalam hal Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan berasal dari Kawasan Hutan Lindung;

• kesanggupan menyelesaikan tata batas areal Penetapan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan dan berkoordinasi dengan Kementerian;

• kesanggupan menyelesaikan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• kesanggupan mengganti biaya investasi tanaman kepada pengelola/pemegang izin.

(6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b untuk Penetapan Kawasan Hutan untuk

ketahanan pangan, meliputi:

• kajian lingkungan hidup strategis;

• proposal dan rencana teknis yang ditandatangani Oleh pemohon;

• peta permohonan Penetapan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan dengan menggunakan peta dasar skala paling kecil 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu); dan

• pakta integritas dalam bentuk surat bermeterai yang menyatakan:

1. semua dokumen yang dilampirkan sah;

45 / 155

1. tidak melakukan kegiatan sebelum mendapat persetujuan dari Menteri;

2. bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel;

3. tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun;

4. melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

5. sanggup menghadapi konsekuensi hukum, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5.

(1) Penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan ketahanan pangan (food estate) dengan mekanisme

Penetapan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan dilakukan pada:

• Kawasan Hutan Lindung; dan/atau

• Kawasan Hutan Produksi.

(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang sudah tidak sepenuhnya

berfungsi lindung dilakukan melalui kegiatan pemulihan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan ketahanan pangan (food estate) dapat dilakukan pada

Kawasan Hutan:

• yang telah dibebani pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan;

• yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, setelah dikeluarkan dari areal kerjanya; dan

• yang telah dicadangkan atau telah dibebani persetujuan Perhutanan Sosial atau telah dicadangkan untuk tanah Objek reforma agraria dengan menyesuaikan program yang berorientasi pada rakyat dan reforma agraria.

(4) Menteri menetapkan batasan luasan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan dengan

mempertimbangkan luasan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan dan kecukupan luas Kawasan Hutan dan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

(5) Pengelolaan penggunaan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan, meliputi:

• perencanaan;

• pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan;

• pelaksanaan kegiatan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan;

• kerja sama pengelolaan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan;

• Pemanfaatan Hutan pada areal Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan;

• pembangunan sarana dan prasarana pendukung;

• pemulihan dan rehabilitasi Hutan; dan

• pelaporan pengelolaan.

46 / 155

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan Kawasan Hutan diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu

Penerapan Sanksi Administratif

(1) Tata Hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan Kawasan Hutan yang lebih intensif untuk

memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

(2) Tata Hutan meliputi pembagian Kawasan Hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan

rencana Pemanfaatan Hutan.

(3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan

efisiensi pengelolaan.

(1) Tata Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dilaksanakan pada setiap Unit Pengelolaan Hutan di

semua Kawasan Hutan.

(2) Kegiatan Tata Hutan pada setiap Unit Pengelolaan Hutan terdiri dari:

• inventarisasi Hutan;

• perancangan Tata Hutan;

• penataan batas dalam Unit Pengelolaan Hutan; dan

• pemetaan.

(3) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei lapangan

dan/atau analisis data hasil penginderaan jauh serta informasi sumber daya Hutan dari pemangku yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Perancangan Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan perancangan

blok dan petak serta perancangan pembukaan wilayah Hutan dengan mempertimbangkan sumber daya Hutan, bentang lahan, jenis pengelolaan Hutan, dan efektivitas pengelolaan Hutan sesuai fungsi Kawasan Hutan.

(5) Penataan Batas dalam Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan

berdasarkan rancangan Tata Hutan dan jenis pengelolaan yang dapat dilakukan pada Unit Pengelolaan Hutan.

(6) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan penyusunan rancangan Tata

Hutan dalam bentuk peta yang menggunakan sumber data spasial dengan skala paling kecil 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) atau peta dasar terbesar yang tersedia.

(7) Peta Tata Hutan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditugaskan oleh Menteri.

(8) Tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan Hutan pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dilakukan

47 / 155

oleh KPH.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

(1) Berdasarkan blok dan petak melalui kegiatan Tata Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118,

disusun rencana pengelolaan Hutan untuk jangka waktu tertentu.

(2) Penyusunan rencana pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan neraca

sumber daya Hutan, rencana Kehutanan tingkat nasional, rencana Kehutanan tingkat provinsi, nilai budaya, aspirasi Masyarakat setempat, kondisi sosial, dan kelembagaan serta pengendalian lingkungan pada setiap Unit Pengelolaan Hutan.

(3) Rencana Pengelolaan Hutan meliputi .

• rencana pengelolaan Hutan jangka panjang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; dan

• rencana pengelolaan Hutan jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(4) Rencana pengelolaan Hutan jangka panjang disusun oleh KPH dan ditetapkan Menteri atau pejabat yang

ditugaskan.

(5) Rencana pengelolaan Hutan jangka pendek disusun oleh KPH berdasarkan rencana pengelolaan Hutan

jangka panjang dan ditetapkan oleh kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi Kehutanan.

(1) Rencana pengelolaan Hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf a

memuat unsur:

• tujuan yang akan dicapai KPH;

• potensi sumber daya Hutan;

• kondisi yang dihadapi; dan

• strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan Hutan, yang meliputi Tata Hutan, pemanfaatan, dan Penggunaan Kawasan Hutan, rehabilitasi Hutan dan reklamasi, dan perlindungan dan pengamanan Hutan dan konservasi alam.

(2) Rencana pengelolaan Hutan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf b,

memuat unsur:

• tujuan pengelolaan Hutan lestari dalam skala KPH yang bersangkutan;

• evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;

• target yang akan dicapai;

• basis data dan informasi;

• kegiatan yang akan dilaksanakan;

• status neraca sumber daya Hutan;

48 / 155

• pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan; dan

• partisipasi para pihak.

(1) Rencana pengelolaan Hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf a,

wajib disusun oleh Kepala KPH paling lambat 2 (dua) tahun setelah organisasi KPH ditetapkan.

(2) Rencana pengelolaan Hutan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf b,

wajib disusun oleh Kepala KPH paling lambat 1 (satu) tahun setelah rencana pengelolaan Hutan jangka panjang disahkan.

(3) Dalam hal wilayah KPH dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum memiliki rencana pengelolaan Hutan

jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan Pemanfaatan Hutan dapat dilaksanakan berdasarkan pada rencana Kehutanan tingkat nasional.

(1) Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya, menetapkan organisasi KPH.

(2) Pemenuhan kebutuhan alokasi sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk KPH konservasi

diselenggarakan oleh Menteri.

(3) Pemenuhan kebutuhan alokasi sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk KPH lindung dan KPH

produksi diselenggarakan oleh gubernur.

(4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memiliki kompetensi di

bidang Kehutanan.

(5) Organisasi KPH lindung dan organisasi KPH produksi merupakan unit pelaksana teknis daerah yang

ditetapkan dengan peraturan gubernur.

(6) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi KPH lindung dan KPH produksi dibentuk

unit manajemen tingkat tapak/resort KPH lindung dan/atau KPH produksi oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi:

• menyusun rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan Hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan Hutan jangka pendek;

• melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan serta pengelola Perhutanan Sosial;

• melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan yang meliputi:

1. inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan dan penyusunan rencana Kehutanan;

2. rehabilitasi Hutan dan reklamasi;

3. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan

4. perlindungan dan pengamanan Hutan, pengendalian kebakaran Hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim.

49 / 155

• melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok tani Hutan dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial;

• melaksanakan fasilitasi Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan;

• melaksanakan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional;

• melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka ketahanan pangan (food estate) dan energi;

• melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

• melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan;

• melaksanakan Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan Hutan; dan

• melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap

pembangunan dan pengembangan KPH.

(2) Anggaran pembangunan dan pengembangan KPH bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;

• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

• dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah Pusat dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan Hutan kepada badan usaha milik

negara bidang Kehutanan.

(2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan

meliputi pengelolaan Hutan pada sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

(3) Direksi badan usaha milik negara bidang Kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan

pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), membentuk organisasi kesatuan pemangkuan Hutan dan menunjuk kepala kesatuan pemangkuan Hutan.

(4) Penyelenggaraan pengelolaan Hutan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk kewenangan publik.

(5) Kewenangan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

• Penunjukan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan;

• Pengukuhan Kawasan Hutan;

• Penggunaan Kawasan Hutan;

• Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;

• pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kepada pihak ketiga atas pengelolaan Hutan yang ada di wilayah kerjanya; dan

50 / 155

• kegiatan yang berkaitan dengan penyidik pegawai negeri sipil Kehutanan.

(6) Dalam hal kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan atau Peru bahan Peruntukan Kawasan Hutan dan

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan, badan usaha milik negara bidang Kehutanan memberikan pertimbangan teknis kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Terhadap Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi yang tidak dilimpahkan

penyelenggaraan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus untuk kepentingan Perhutanan Sosial, Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, rehabilitasi Hutan atau Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

(8) Penyelenggaraan pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengacu pada

PIAPS.

(9) Penyelenggaraan pengelolaan Hutan Lindung di Pulau Jawa dilakukan dengan memperhatikan kaidah

konservasi dalam rangka memperkuat fungsi lindung.

(10) Penyelenggaraan pengelolaan Hutan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Hutan

Paragraf 1

Umum

(1) Pemanfaatan Hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa Hutan secara optimal, adil, dan

lestari bagi kesejahteraan Masyarakat.

(2) Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

• usaha Pemanfaatan Kawasan;

• usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;

• usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; dan

• Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.

(1) Kegiatan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dilakukan berdasarkan Perizinan

Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

(2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis

dari pemberi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

51 / 155

(3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilakukan penilaian kinerja dengan memenuhi standar dan

pedoman pengelolaan Hutan lestari yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Kegiatan Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan pada:

• Hutan Lindung;

• Hutan Produksi; atau

• Hutan Konservasi.

(5) Kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan

perizinan berusahanya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

(1) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dilakukan melalui kegiatan:

• usaha Pemanfaatan Kawasan;

• usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan; atau

• Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

(2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, atau Pemungutan Hasil Hutan

Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada blok pemanfaatan.

(3) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selain

dilakukan pada blok pemanfaatan dapat dilakukan pada blok inti dengan tidak merusak tegakan Hutan.

(1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128

ayat (1) huruf a, meliputi:

• budidaya tanaman obat;

• budidaya tanaman hias;

• budidaya jamur;

• budidaya lebah;

• budidaya hijauan makanan ternak;

• budidaya buah-buahan dan biji-bijian;

• budidaya tanaman atsiri;

• budidaya tanaman nira;

• wana mina (silvofishery);

• wana ternak (silvopastura);

• tanam wana tani (agroforestry);

52 / 155

• wana tani ternak (agrosilvopastura);

• penangkaran satwa liar; dan/atau

• rehabilitasi satwa.

(2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan ketentuan:

• tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;

• tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;

• tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan

• tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

(1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

128 ayat (1) huruf b, meliputi:

• pemanfaatan aliran air;

• pemanfaatan air;

• wisata alam;

• perlindungan keanekaragaman hayati;

• pemulihan lingkungan; dan/atau

• penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

(2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung, dilakukan dengan ketentuan:

• tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;

• tidak mengubah bentang alam;

• tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan

• tidak dilakukan pada blok inti dan blok khusus.

(1) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

128 ayat (1) huruf c, berupa:

• rotan;

• madu;

• getah;

• buah;

• biji;

• jamur;

• daun;

53 / 155

• bunga;

• sarang burung walet; dan/atau

• hasil Hutan bukan kayu lainnya.

(2) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung dilakukan dengan ketentuan:

• hasil Hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi;

• tidak merusak lingkungan;

• tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; dan

• memungut hasil Hutan bukan kayu sesuai jumlah, berat atau volume yang diizinkan.

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung, dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan:

• Pemanfaatan Kawasan;

• Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau

• Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

(1) Jangka waktu kegiatan usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung paling singkat 35 (tiga puluh lima)

tahun.

(2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang setelah

dilakukan evaluasi oleh Menteri.

(1) Pembatasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan terdiri atas:

• pembatasan luasan;

• pembatasan jumlah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan; dan

• penataan lokasi usaha.

(2) Pembatasan luasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan aspek

keadilan, pemerataan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, kelestarian Hutan, dan kepastian usaha.

(3) Pembatasan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan paling banyak 2 (dua)

Perizinan Berusaha untuk setiap Pelaku Usaha.

(4) Penataan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan

mempertimbangkan paling sedikit aspek kondisi biogeofisik dan potensi hasil Hutan.

54 / 155

(1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132

diberikan oleh Menteri.

(2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung diproses melalui Sistem OSS sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung diberikan pada areal yang telah ditetapkan

oleh Menteri berupa Peta Arahan Pemanfaatan Hutan.

(4) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diajukan oleh:

• Perseorangan;

• Koperasi;

• badan usaha milik negara;

• badan usaha milik daerah; atau

• badan usaha milik swasta.

(5) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung diberikan apabila memenuhi persyaratan

teknis dan pemenuhan komitmen berupa:

• penyampaian dokumen lingkungan;

• pembuatan berita acara koordinat geografis areal yang dimohon; dan

• pelunasan IPBPH.

Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung yang kegiatannya tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standar upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

(1) Pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dilakukan berdasarkan norma,

standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha.

(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, diatur dengan Peraturan

Pemerintah tersendiri.

(3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dilarang diberikan dalam:

• wilayah kerja badan usaha milik negara bidang Kehutanan yang telah mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan Hutan; dan

• areal Hutan yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung berhak melakukan kegiatan usaha dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya.

55 / 155

Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung, wajib:

• menyusun dokumen perencanaan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diterbitkan;

• melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diterbitkan;

• melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diterbitkan;

• melaksanakan Perlindungan Hutan di areal kerjanya;

• melakukan upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal kerjanya;

• bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya;

• melakukan pemulihan lingkungan;

• menatausahakan keuangan kegiatan usahanya;

• mempekerjakan tenaga profesional bidang Kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;

• membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• melakukan PUHH;

• menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri;

• melaksanakan kemitraan dengan Masyarakat setempat;

• melaksanakan kerja sama dengan Koperasi dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau

• melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung, dilarang:

• menebang pohon pada areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

• melakukan pemanenan atau pemungutan hasil Hutan melebihi daya dukung Hutan;

• memindahtangankan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi Perizinan Berusaha;

• membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;

• menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau

• meninggalkan areal kerja.

Paragraf 3

Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi

56 / 155

(1) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dilaksanakan berdasarkan prinsip untuk mengelola Hutan

lestari dan meningkatkan fungsi utamanya.

(2) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui

kegiatan:

• usaha Pemanfaatan Kawasan;

• usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;

• usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;

• usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;

• Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau

• Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

(1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141

ayat (2) huruf a, dilakukan paling sedikit meliputi kegiatan:

• budidaya tanaman obat;

• budidaya tanaman hias;

• budidaya jamur;

• budidaya lebah;

• penangkaran satwa liar;

• budidaya sarang burung walet;

• rehabilitasi satwa;

• budidaya hijauan makanan ternak;

• budidaya buah-buahan dan biji-bijian;

• budidaya tanaman atsiri;

• budidaya tanaman nira;

• budidaya serat;

• tanam wana tani (agroforestry);

• wana tani ternak (agrosilvopastura);

• budidaya tanaman penghasil biomassa atau bioenergy; dan/atau

• budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.

(2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.

(1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam

57 / 155

Pasal 141 ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit meliputi:

• pemanfaatan jasa aliran air;

• pemanfaatan air;

• wisata alam;

• perlindungan keanekaragaman hayati;

• pemulihan lingkungan; dan/atau

• penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

(2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak merusak

keseimbangan unsur lingkungan.

(1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 141 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan

keseimbangan lingkungan dan sosial, untuk tetap menjaga kelestarian Hutan.

(2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi dilakukan melalui:

• Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami; dan/atau

• Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman.

(3) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan satu atau

lebih Sistem Silvikultur sesuai dengan karakteristik sumber daya Hutan dan lingkungannya.

(4) Sistem Silvikultur dipilih dan diterapkan dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi

berdasarkan:

• umur tegakan; dan

• sistem pemanenan Hutan.

(5) Sistem silvikultur dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi paling sedikit meliputi:

• Sistem Silvikultur tebang habis permudaan buatan;

• Sistem Silvikultur tebang habis permudaan alam;

• Sistem Silvikultur tebang pilih tanam Indonesia;

• Sistem Silvikultur tebang jalur tanam Indonesia;

• Sistem Silvikultur tebang pilih tanam jalur; dan

• Sistem Silvikultur tebang rumpang.

(6) Penerapan Sistem Silvikultur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam pelaksanaannya dapat

menggunakan teknik silvikultur intensif.

(1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal

144 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

58 / 155

• penebangan/pemanenan;

• pengayaan;

• pembibitan;

• penanaman;

• pemeliharaan;

• pengamanan;

• pengolahan; dan

• pemasaran.

(2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal

144 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

• penyiapan lahan;

• pembibitan;

• penanaman;

• pemeliharaan;

• pengamanan;

• pemanenan;

• pengolahan; dan

• pemasaran.

(3) Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui

inventarisasi Hutan menyeluruh berkala pada seluruh areal kerja.

(4) Hasil inventarisasi Hutan menyeluruh berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan dasar

penyusunan rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH.

(5) Rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dievaluasi oleh pemberi

Perizinan Berusaha sesuai kebutuhan.

(6) Tanaman yang dihasilkan dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan aset pemegang Perizinan Berusaha dan dapat dijadikan agunan sepanjang Perizinan Berusaha yang dipegang masih berlaku.

(7) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman hasil rehabilitasi dilaksanakan melalui penjualan

tegakan.

(1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 141 ayat (2) huruf d, paling sedikit berupa pemanfaatan:

• rotan, sagu, nipah, aren, bambu;

• getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu;

• komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (bioenergy); dan/atau

59 / 155

• komoditas pengembangan tanaman pangan,

yang meliputi kegiatan pengayaan/penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan/atau pemasaran.

(2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk kegiatan pengembangan bahan baku bahan

bakar nabati (bioenergy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang tidak produktif.

Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk:

• memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok Masyarakat setempat; dan

• memenuhi kebutuhan individu.

(1) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 141 ayat (2) huruf f hanya boleh dilakukan Oleh Masyarakat di sekitar Hutan.

(2) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:

• rotan;

• madu;

• getah;

• buah atau biji;

• daun;

• gaharu;

• kulit kayu;

• tanaman obat;

• umbi-umbian; atau

• hasil Hutan bukan kayu lainnya.

(3) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan:

• Pemanfaatan Kawasan;

• Pemanfaatan Jasa Lingkungan;

60 / 155

• Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;

• Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;

• Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau

• Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

(1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149,

diberikan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) tahun.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh

Menteri.

(1) Pembatasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi meliputi:

• pembatasan luasan;

• pembatasan jumlah Perizinan Berusaha; dan

• penataan lokasi.

(2) Pembatasan luasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan

aspek keadilan, pemerataan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, kelestarian Hutan dan kepastian usaha.

(3) Pembatasan luasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling

luas 50.000 Ha (lima puluh ribu hektare), kecuali untuk wilayah Papua, dapat diberikan paling luas 100.000 Ha (seratus ribu hektare).

(4) Pembatasan jumlah Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan

paling banyak 2 (dua) Perizinan Berusaha.

(5) Penataan lokasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain aspek kondisi biogeofisik dan potensi hasil Hutan.

(1) Setiap kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149,

wajib memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dari Menteri.

(2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diproses melalui Sistem OSS sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diberikan pada areal yang telah ditetapkan

oleh Menteri berupa Peta Arahan Pemanfaatan Hutan.

(4) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diajukan oleh:

• Perseorangan;

• Koperasi;

• badan usaha milik negara;

61 / 155

• badan usaha milik daerah; atau

• badan usaha milik swasta.

(5) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis dan pemenuhan

komitmen berupa:

• penyampaian dokumen lingkungan;

• pembuatan berita acara koordinat geografis areal yang dimohon; dan

• pelunasan IPBPH.

(1) Pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dilakukan berdasarkan norma,

standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha.

(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi,

diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

(3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilarang diberikan dalam:

• wilayah kerja badan usaha milik negara bidang Kehutanan yang telah mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan Hutan;

• Kawasan Hutan yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

• Kawasan Hutan yang telah diberikan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial; dan

• Kawasan Hutan yang telah diberikan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan.

Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi yang kegiatannya mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan serta berdampak penting wajib memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya.

Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, wajib:

• menyusun dokumen rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan Hutan jangka panjang KPH, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diberikan;

• menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

• melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha

62 / 155

diterbitkan;

• melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 2 (dua) tahun sejak Perizinan Berusaha diberikan;

• melaksanakan Perlindungan Hutan di areal kerjanya;

• melakukan upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal kerjanya;

• bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya;

• melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya;

• melaksanakan penanaman paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target yang telah ditentukan;

• merealisasikan produksi hasil Hutan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target yang direncanakan;

• menatausahakan keuangan kegiatan usahanya;

• mempekerjakan tenaga profesional bidang Kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan dan kompetensi;

• membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• melaksanakan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan Sistem Silvikultur sesuai dengan kondisi Hutan;

• melaksanakan pemanenan hasil Hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/Reduce Impact Logging;

• melakukan PUHH;

• melakukan pengukuran atau pengujian hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

• menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri; dan/atau

• melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, pemegang Perizinan Berusaha wajib melakukan kerja sama dengan Koperasi Masyarakat setempat, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diterimanya Perizinan Berusaha.

(2) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam melaksanakan kegiatan usaha Pemanfaatan

Hutan wajib melakukan kemitraan dengan Masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan.

(3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya antara lain

dalam rangka menunjang ketahanan pangan (food estate) dan energi.

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan untuk kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami, dilarang:

• menebang pohon yang dilindungi;

• menebang pohon yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima persen) dari total target volume yang ditentukan dalam rencana kerja tahunan;

63 / 155

• menebang pohon yang melebihi toleransi target sebesar 3% (tiga persen) dari volume per jenis kayu yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan;

• menebang pohon sebelum rencana kerja tahunan disahkan;

• menebang pohon untuk pembuatan koridor sebelum ada persetujuan atau tidak sesuai dengan persetujuan pembuatan koridor;

• menebang pohon di bawah batas diameter yang diizinkan;

• menebang pohon di luar blok tebangan yang diizinkan;

• menebang pohon untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok rencana kerja tahunan, kecuali dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang;

• meninggalkan areal kerja; dan/atau

• memindahtangankan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi Perizinan Berusaha.

Paragraf 4

Perpanjangan, Perubahan Luas, dan Hapusnya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

(1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(2) Permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan harus diajukan paling lambat 2 (dua)

tahun sebelum berakhirnya Perizinan Berusaha.

(3) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan menerbitkan keputusan hapusnya Perizinan Berusaha.

(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Hutan secara lestari, dilakukan

perubahan luasan terhadap areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan antara lain dilaksanakan dengan mengurangi luasan areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

(2) Pengurangan luasan areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terjadi paling sedikit:

• tumpang tindih Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

• perubahan status dan/atau fungsi Kawasan Hutan yang diakibatkan adanya perubahan tata ruang; atau

• kebijakan Pemerintah, meliputi proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan (food estate) dan kegiatan lainnya yang strategis serta Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan pada areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

(3) Pengurangan luasan terhadap areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), melalui:

• permohonan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

64 / 155

• permohonan oleh gubernur; atau

• penetapan oleh pemberi Perizinan Berusaha.

(1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan hapus, apabila:

• jangka waktu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan telah berakhir;

• Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dicabut oleh pemberi Perizinan Berusaha sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau

• Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diserahkan kembali oleh pemegang Perizinan Berusaha dengan pernyataan tertulis kepada pemberi Perizinan Berusaha sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir.

(2) Sebelum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih

dahulu diaudit oleh pemberi Perizinan Berusaha.

(3) Hapusnya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

tidak membebaskan kewajiban pemegang Perizinan Berusaha untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(4) Pada saat hapusnya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh barang tidak

bergerak menjadi milik negara kecuali aset berupa hasil budidaya tanaman.

(5) Aset berupa hasil budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dimanfaatkan oleh

pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan paling lama 1 (satu) tahun sejak hapusnya Perizinan Berusaha, dan dalam hal tidak dimanfaatkan menjadi milik negara.

(6) Dengan hapusnya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak bertanggung jawab atas kewajiban pemegang Perizinan Berusaha terhadap pihak ketiga.

Paragraf 5

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

(1) Pengolahan Hasil Hutan bertujuan untuk:

• meningkatkan investasi;

• meningkatkan nilai tambah hasil Hutan;

• memanfaatkan hasil Hutan secara efisien;

• menciptakan lapangan kerja;

• mewujudkan Pengolahan Hasil Hutan yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi;

• menjamin terselenggaranya rantai pasok hasil Hutan legal; dan

• menjamin tersedianya bahan baku legal untuk pengolahan lanjutan.

65 / 155

(2) Pengolahan Hasil Hutan terdiri atas:

• Pengolahan Hasil Hutan kayu; dan

• Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu.

(3) Pengolahan Hasil Hutan kayu dan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu dapat dilakukan secara

terintegrasi dalam 1 (satu) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.

(4) Pengolahan Hasil Hutan dapat dibangun dan terintegrasi di dalam areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan

Hutan Produksi, pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan dan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

(5) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan

dengan ketentuan:

• telah memenuhi kelayakan teknis; dan

• terletak pada lokasi yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

(6) Dalam rangka penguatan daya saing Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil atau skala usaha

menengah, Pemerintah dapat memberikan bantuan sarana Pengolahan Hasil Hutan.

(1) Setiap usaha Pengolahan Hasil Hutan, wajib memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.

(2) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan

kepada:

• Perseorangan;

• Koperasi;

• badan usaha milik desa;

• badan usaha milik swasta;

• badan usaha milik daerah; atau

• badan usaha milik negara.

(3) Perizinan Berusaha pengolahan kayu bulat menjadi produk kayu gergajian dengan kapasitas produksi

kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) pertahun dan/atau Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu dengan skala usaha kecil, hanya diberikan kepada:

• Perseorangan;

• Koperasi; atau

• badan usaha milik desa.

(4) Kapasitas produksi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diterbitkan dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku legal dan/atau lestari.

(5) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan skala besar dan perubahannya diterbitkan oleh Menteri,

untuk kegiatan usaha:

• pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) pertahun atau lebih;

• Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil Hutan bukan kayu untuk skala usaha besar; dan

66 / 155

• pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) pertahun atau lebih yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha menengah atau skala usaha besar.

(6) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah dan perubahannya diterbitkan oleh

gubernur untuk kegiatan usaha:

• pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) pertahun;

• Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil Hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan

• pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) pertahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.

(7) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan skala kecil dan perubahannya diterbitkan oleh gubernur,

untuk kegiatan usaha:

• pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) pertahun; dan

• Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil Hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.

(8) Dalam hal Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dan/atau perubahannya berstatus penanaman

modal asing, diterbitkan oleh Menteri.

(9) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dipindahtangankan atau dilakukan pemindahan hak atas saham dan dilaporkan kepada pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk dilakukan penyesuaian.

(10) Setiap perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan termasuk perluasan

usaha Pengolahan Hasil Hutan, dilakukan penyesuaian melalui mekanisme addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.

(1) Pengolahan Hasil Hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf a, meliputi seluruh

kegiatan pengolahan:

• kayu bulat menjadi produk kayu gergajian dan ragam produk turunannya, kecuali mebel dan kerajinan;

• kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi produk serpih kayu (wood chips) dan ragam produk turunannya, kecuali pulp dan kertas;

• kayu bulat menjadi produk panel kayu dan ragam produk turunannya; dan/atau

• kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/atau biomassa kayu menjadi ragam produk bioenergy.

(2) Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf b meliputi

kegiatan usaha:

• Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk olahan setengah jadi; dan/atau

67 / 155

• Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk jadi.

(3) Menteri berwenang mengatur, membina, dan mengembangkan seluruh kegiatan usaha Pengolahan Hasil

Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(1) Pengaturan produk Pengolahan Hasil Hutan berupa mebel, kerajinan, pulp dan kertas merupakan

tanggung jawab dan wewenang menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(2) Dalam pelaksanaan pengaturan produk Pengolahan Hasil Hutan berupa mebel, kerajinan, pulp dan kertas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian harus memperhatikan daya dukung hasil Hutan atas usulan dan masukan dari Menteri.

(1) Sumber bahan baku Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kayu dapat berasal dari:

• Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi;

• Pengelolaan Perhutanan Sosial;

• pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan;

• Hutan Hak;

• perkebunan;

• impor; dan

• sumber sah lainnya.

(2) Sumber bahan baku Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu dapat berasal dari:

• Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi;

• Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Lindung;

• Pengelolaan Perhutanan Sosial;

• pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan;

• Hutan Hak;

• Perkebunan; dan

• sumber sah lainnya.

(3) Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya

dapat mengembangkan Hutan Hak atau melaksanakan kerja sama dengan pemegang Hutan Hak.

(4) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan selain menggunakan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), dapat menggunakan bahan baku setengah jadi dan/atau bahan baku penolong lainnya yang berasal dari sumber yang sah.

(1) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, dilakukan melalui

68 / 155

Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, diatur dengan

Peraturan Pemerintah tersendiri.

(1) Masa berlaku Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dinyatakan berakhir apabila:

• dikembalikan Oleh pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sesuai kewenangannya;

• dibatalkan oleh pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan diterbitkan tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau tidak melakukan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan; atau

• dicabut Oleh pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagai akibat dari pengenaan Sanksi Administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Menteri dan gubernur sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan Pengawasan Perizinan

Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan.

(1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan berhak memperoleh kepastian dalam

menjalankan usahanya dan mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang

terintegrasi dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan, atau persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

(1) Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, wajib:

• merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan;

• menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas Perizinan Berusaha yang dimiliki;

• menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui sistem rencana pemenuhan bahan baku Pengolahan Hasil Hutan;

• menyampaikan laporan realisasi kinerja secara periodik setiap bulan melalui sistem rencana pemenuhan bahan baku Pengolahan Hasil Hutan;

• melaksanakan PUHH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk;

• mengajukan addendum Perizinan Berusaha apabila merencanakan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;

• memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil Hutan bersertifikat;

• melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

69 / 155

• membayar PNBP atas jasa fasilitas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• melaporkan pemindahtanganan Perizinan Berusaha atau pemindahan hak atas saham kepada pemberi Perizinan Berusaha;

• melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis Pengolahan Hasil Hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;

• melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan Pengolahan Hasil Hutan; dan

• mematuhi dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberlakukan untuk kegiatan Pengolahan Hasil

Hutan yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan, atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

(1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1), pemegang Perizinan

Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, dilarang:

• memperluas usaha Pengolahan Hasil Hutan tanpa addendum Perizinan Berusaha;

• memindahkan lokasi usaha Pengolahan Hasil Hutan tanpa addendum Perizinan Berusaha;

• melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;

• menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil Hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (ilegal); atau

• melakukan kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang diberikan.

(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku untuk kegiatan Pengolahan Hasil

Hutan yang terintegrasi dengan usaha Pemanfaatan Hutan atau Pengelolaan Perhutanan Sosial.

(1) Semua hasil Hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah, dan dipasarkan, harus berasal dari sumber bahan

baku yang legal dan/atau lestari.

(2) Untuk memastikan hasil Hutan berasal dari sumber yang legal dan/atau lestari sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan kegiatan penjaminan legalitas hasil Hutan.

(3) Penjaminan legalitas hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

• penilaian kinerja pengelolaan Hutan Lestari;

• verifikasi legalitas hasil Hutan; dan

• deklarasi hasil Hutan secara mandiri.

(4) Pengendalian penjaminan legalitas produk hasil Hutan diselenggarakan melalui sistem informasi pada

Kementerian.

70 / 155

(1) Produk hasil Hutan dapat dipasarkan untuk tujuan dalam negeri dan tujuan luar negeri.

(2) Produk ekspor atau produk impor hasil Hutan, harus dilengkapi dengan dokumen penjaminan legalitas

produk hasil Hutan.

(3) Dalam hal pelaku ekspor berasal dari Pelaku Usaha mikro, kecil, atau menengah, maka persyaratan

dokumen penjaminan legalitas produk hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.

(4) Pemerintah Pusat dapat melakukan kerja sama internasional untuk memperkuat sistem penjaminan

legalitas produk hasil Hutan.

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, berwenang mengatur, membina, dan

mengembangkan pemasaran hasil Hutan.

(2) Kewenangan pengaturan ekspor dan/atau impor hasil Hutan diatur oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perdagangan atas usulan Menteri.

(3) Usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan hasil kajian kebutuhan ekspor dan/atau

impor hasil Hutan.

Paragraf 6

Penatausahaan Hasil Hutan

(1) Dalam rangka melindungi hak negara atas hasil Hutan, menjamin legalitas dan tertib peredaran hasil

Hutan serta kelestarian Hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil Hutan melalui PUHH.

(2) Setiap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pengolahan Hasil Hutan dan perizinan lainnya yang

terkait dengan peredaran hasil Hutan wajib melaksanakan PUHH dengan self assessment melalui Sistem Informasi PUHH.

(3) PUHH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terintegrasi dengan sistem informasi pada

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) PUHH yang berasal dari kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dilakukan pengukuran dan pengujian

oleh tenaga teknis di bidang pengelolaan Hutan atau pendamping dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Semua hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, dilakukan pengukuran dan pengujian meliputi

volume/berat, penghitungan jumlah dan penetapan jenis oleh tenaga teknis di bidang pengelolaan Hutan sebagai dasar pengenaan PNBP atas Pemanfaatan Hutan.

(6) Terhadap fisik hasil Hutan berupa kayu bulat yang telah dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dilakukan penandaan berupa pemasangan ID quick response code.

71 / 155

Semua hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak.

(1) Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, wajib

dilengkapi bersama-sama dengan dokumen.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat keterangan sahnya hasil Hutan yang

berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam wilayah Republik Indonesia.

(1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 harus sesuai dengan fisik hasil Hutan yang diangkut.

(2) Kesesuaian fisik hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hasil pengukuran

dan pengujian oleh tenaga teknis di bidang pengelolaan Hutan.

(3) Pengukuran dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Standar

Nasional Indonesia.

Paragraf 7

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan

(1) PNBP atas Pemanfaatan Hutan berupa:

• IPBPH;

• PSDH;

• DR;

• dana hasil usaha penjualan tegakan yang berasal dari Hutan tanaman hasil rehabilitasi;

• penerimaan dari denda pelanggaran; dan

• penerimaan dari pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil Hutan.

(2) Instansi Pengelola PNBP dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang wajib

menatausahakan PNBP.

Seluruh penatausahaan PNBP dilakukan secara self assessment melalui Sistem Informasi PNBP bidang Kehutanan.

72 / 155

(1) IPBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf a dikenakan kepada pemegang Perizinan

Berusaha Pemanfaatan Hutan berdasarkan pada jangka waktu, luas areal, dan tarif yang diberikan dalam Perizinan Berusaha.

(2) Penentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kondisi tutupan lahan.

(3) IPBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut sekali sebelum Perizinan Berusaha Pemanfaatan

Hutan diberikan.

(1) PSDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf b dikenakan sebagai pengganti nilai

intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara.

(2) Pemungutan PSDH atas hasil Hutan kayu tumbuh alami dan pemungutan PSDH atas hasil Hutan kayu

budidaya tanaman didasarkan pada laporan hasil produksi atau atas lelang hasil Hutan kayu.

(3) Pemungutan PSDH atas hasil Hutan bukan kayu yang berasal dari hasil Hutan bukan kayu tumbuh alami

atau hasil Hutan bukan kayu budidaya tanaman didasarkan pada laporan hasil produksi atau atas lelang hasil Hutan bukan kayu.

(4) Pemungutan PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi:

• hasil Hutan yang berasal dari Hutan Adat yang dimanfaatkan oleh MHA dan tidak diperdagangkan;

• hasil Hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat atau Masyarakat sekitar Hutan dan tidak diperdagangkan; atau

• hasil Hutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak.

(1) DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf c dikenakan atas Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu tumbuh alami berdasarkan laporan hasil produksi atau atas lelang hasil Hutan kayu alam atau hasil rehabilitasi.

(2) Pengenaan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi:

• hasil Hutan kayu yang berasal dari budidaya tanaman;

• hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Adat yang dimanfaatkan oleh MHA dan tidak diperdagangkan;

• hasil Hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat atau Masyarakat sekitar Hutan dan tidak diperdagangkan; atau

• hasil Hutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak.

(3) DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan rehabilitasi Hutan dan lahan.

(4) Tata cara pelaksanaan rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Peraturan Pemerintah tersendiri.

Perencanaan DR terdiri atas:

• rencana penerimaan; dan

73 / 155

• rencana penggunaan.

(1) Penyusunan rencana penerimaan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf a, organisasi

perangkat daerah provinsi penghasil melakukan inventarisasi dan kompilasi rencana produksi hasil Hutan kayu yang dikenakan DR dan disampaikan kepada Menteri.

(2) Berdasarkan laporan organisasi perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri

melakukan verifikasi.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyusun rencana

penerimaan negara yang bersumber dari DR untuk disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Rencana penggunaan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf b, dituangkan dalam bentuk perencanaan rehabilitasi Hutan dan lahan.

(1) Perencanaan rehabilitasi Hutan dan lahan terdiri atas:

• rencana umum rehabilitasi Hutan dan lahan DAS; dan

• rencana tahunan rehabilitasi Hutan dan lahan.

(2) Rencana umum rehabilitasi Hutan dan lahan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun

dan ditetapkan Oleh Menteri dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

(1) Rencana tahunan rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf b

terdiri atas:

• rencana tahunan rehabilitasi Hutan; dan

• rencana tahunan rehabilitasi lahan.

(2) Rencana tahunan rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh:

• Menteri, pada Kawasan Hutan yang tidak dibebani pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan atau pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

• gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya pada taman Hutan raya; atau

• pemegang pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan atau pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan yang telah dibebani pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan atau Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

(3) Rencana tahunan rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh gubernur.

74 / 155

Penyusunan rencana rehabilitasi Hutan dan lahan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai rehabilitasi Hutan dan lahan.

(1) DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dikenakan sebesar tarif yang ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian teknis.

(2) Pengenaan DR terhadap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan

laporan hasil produksi.

(3) Pengenaan DR terhadap pemenang lelang hasil Hutan kayu alam didasarkan pada berita acara hasil

lelang.

(1) DR wajib disetor ke kas negara.

(2) Wajib Bayar DR menyetorkan DR melalui sistem informasi PNBP yang telah terintegrasi dengan sistem

penerimaan negara.

(1) PNBP berupa:

• sisa DR setiap tahun yang diperoleh dari realisasi setoran/penerimaan DR yang sudah mendapat persetujuan penggunaan untuk bagian Pemerintah Pusat setelah dikurangi realisasi penggunaan oleh kementerian teknis;

• penerimaan pembayaran kembali pinjaman/kredit beserta bunganya dari para debitur dan denda yang tidak dikelola oleh instansi yang menangani pembiayaan pembangunan Hutan;

• penerimaan hasil divestasi, deviden, dan pungutan dari kayu sitaan;

• pengembalian DR yang berada di pihak ketiga; dan

• bunga dan/atau jasa giro yang berasal dari rekening pembangunan Hutan, disetor ke kas negara.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e digunakan untuk

kegiatan rehabilitasi Hutan dan lahan.

(1) DR dibagi dengan imbangan:

• 60% (enam puluh persen) bagian Pemerintah Pusat; dan

• 40% (empat puluh persen) bagian Pemerintah Daerah provinsi penghasil.

(2) DR bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan melalui

anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian.

(3) Penggunaan DR bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk

rehabilitasi Hutan dan lahan di luar daerah provinsi penghasil DR.

(4) DR bagian Pemerintah Daerah provinsi penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi.

75 / 155

(5) DR bagian Pemerintah Daerah provinsi penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) DR bagian Pemerintah Daerah provinsi penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan

digunakan untuk kegiatan rehabilitasi di wilayah penghasil DR di provinsi tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil DR diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

DR digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi untuk membiayai kegiatan:

• rehabilitasi Hutan dan lahan; dan

• pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan.

(1) Kegiatan rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a untuk Pemerintah

Pusat diselenggarakan melalui kegiatan:

• reboisasi;

• penghijauan;

• pemeliharaan Hutan;

• pengayaan tanaman;

• penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif;

• Perhutanan Sosial;

• pencegahan dan penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan; dan/atau

• pemulihan ekosistem gambut dan mangrove.

(2) Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf b untuk

Pemerintah Pusat diselenggarakan melalui kegiatan:

• prakondisi;

• pengembangan perbenihan;

• pengembangan teknologi;

• pengamanan Hutan dan perlindungan tanaman;

• pengembangan kelembagaan; dan/atau

• Penataan Kawasan Hutan.

76 / 155

(1) Kegiatan rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a untuk Pemerintah

Daerah provinsi meliputi:

• pembangunan Hutan Hak;

• penghijauan lingkungan;

• pembangunan Hutan kota;

• rehabilitasi Hutan dan lahan yang menjadi kewenangannya;

• rehabilitasi Hutan dan lahan oleh Masyarakat; dan

• rehabilitasi lahan dan taman Hutan raya yang terdiri atas:

1. penghijauan;

2. reboisasi;

3. pemeliharaan tanaman;

4. pengayaan tanaman;

5. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis;

6. penanaman pohon kanan kiri sungai; dan

7. pengendalian kebakaran Hutan dan lahan.

(2) Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf b untuk

Pemerintah Daerah provinsi meliputi:

• prakondisi;

• pengembangan perbenihan;

• pengembangan teknologi;

• pencegahan dan penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan;

• pengamanan Hutan dan perlindungan tanaman;

• pengembangan kelembagaan; dan

• pemulihan ekosistem gambut dan mangrove.

(1) Menteri menyelenggarakan pembinaan dan Pengawasan atas perencanaan, pengenaan, pembayaran,

penggunaan, dan pertanggungjawaban DR.

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas operasionalisasi pengenaan, pembayaran, dan

penggunaan DR.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan,

pengenaan, pembayaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban DR sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan atas operasionalisasi pengenaan,

pembayaran, dan penggunaan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

77 / 155

Dana hasil penjualan tegakan yang berasal dari Hutan tanaman hasil rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 179 ayat (1) huruf d dipungut dari hasil Pemanfaatan Hutan tanaman hasil rehabilitasi.

Denda Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf e dikenakan terhadap Wajib Bayar yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dalam Pemanfaatan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenaan PNBP atas Pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan dan dokumen penjaminan legalitas produk hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf j dikenakan kepada:

• pengguna layanan dokumen angkutan hasil Hutan; atau

• pengguna dokumen legalitas produk hasil Hutan melalui penerbit dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil Hutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Hutan, penyusunan rencana pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pengolahan Hasil Hutan, PUHH, dan PNBP Pemanfaatan Hutan diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu

Umum

Pemanfaatan Hutan melalui pengelolaan Perhutanan Sosial di dalam Kawasan Hutan Negara dan Hutan Adat dilaksanakan untuk mewujudkan kelestarian Hutan, kesejahteraan Masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan menampung dinamika sosial budaya, diperlukan pemberian persetujuan, pengakuan, dan peningkatan kapasitas kepada Masyarakat.

(1) Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, terdiri atas:

• Hutan Desa;

• Hutan Kemasyarakatan;

78 / 155

• HTR;

• Hutan Adat; dan

• kemitraan Kehutanan.

(2) Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di Hutan Konservasi, diberikan dalam

bentuk kemitraan konservasi.

(3) Pada Hutan Lindung dapat diberikan persetujuan sebagai Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan/atau

kemitraan Kehutanan.

(4) Pada Hutan Produksi dapat diberikan persetujuan sebagai Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, HTR,

dan/atau kemitraan Kehutanan.

(5) Arahan areal pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan

huruf c ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk PIAPS.

Pengelolaan Hutan yang dilakukan atas inisiatif Masyarakat yang sudah berjalan dapat diproses menjadi pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204.

(1) Kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 meliputi:

• penataan areal dan penyusunan rencana;

• pengembangan usaha;

• penanganan konflik tenurial;

• pendampingan; dan

• kemitraan lingkungan.

(2) Penataan areal dan penyusunan rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:

• penandaan batas, penataan blok/petak, penataan batas areal garapan per kepala keluarga dan pemetaan; dan

• penyusunan rencana jangka panjang 10 (sepuluh) tahun dan rencana tahunan.

(3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap Pemanfaatan Hutan pada

pengelolaan Perhutanan Sosial, meliputi:

• Pemanfaatan Kawasan;

• Pemanfaatan Jasa Lingkungan;

• Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan

• Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

(4) Pengembangan usaha pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilakukan secara mandiri oleh pemegang

persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial dan/atau bekerja sama dengan para pihak.

(5) Bentuk Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Kayu,

dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d dapat

79 / 155

dilakukan dengan pola tanam:

• wana tani (agroforestry);

• wana mina (silvofishery);

• wana ternak (silvopasture); dan

• wana tani ternak (agrosilvopasture).

(6) Pemanfaatan areal pengelolaan Perhutanan Sosial didasarkan kondisi dan potensi Hutan sesuai fungsi

konservasi, lindung, dan produksi.

(7) Peningkatan pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan

oleh Kementerian atau kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan para pihak sesuai perencanaan pengelolaan Perhutanan Sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Peningkatan pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (7) dapat

berupa:

• fasilitasi;

• pengembangan kelembagaan;

• bimbingan teknis; dan

• pendidikan dan pelatihan.

(2) Menteri melakukan pembinaan, pengendalian, dan Pengawasan pengelolaan Perhutanan Sosial.

(3) Dalam melakukan Pengawasan pengelolaan Perhutanan Sosial, Menteri dapat mendelegasikan kepada

Pemerintah Daerah.

(1) Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang berada pada areal Kawasan Hutan dengan pengelolaan

khusus dapat dilakukan melalui Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan HTR.

(2) Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang berada di areal badan usaha milik negara bidang

Kehutanan dilakukan melalui kemitraan Kehutanan.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan aset tanaman dan aset lainnya pada areal Kawasan Hutan dengan

pengelolaan khusus dan pada areal badan usaha milik negara bidang Kehutanan melalui kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat diberikan kepada:

• Perseorangan;

• kelompok tani Hutan; dan

• Koperasi.

80 / 155

(1) Akses legal berupa persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial dalam Kawasan Hutan diberikan oleh

Menteri.

(2) Jangka waktu pengelolaan Perhutanan Sosial selain Hutan Adat diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima)

tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan Hutan.

(1) Pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial diberikan insentif atas kegiatan pemulihan

lingkungan.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1) Pemegang persetujuan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan HTR, wajib:

• melaksanakan pengelolaan Hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan Hutan lestari yang dituangkan dalam peraturan desa;

• menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;

• memberi tanda batas areal kerjanya;

• menyusun rencana pengelolaan Hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi persetujuan pengelolaan Hutan Desa;

• melakukan penanaman dan pemeliharaan Hutan di areal kerjanya;

• melaksanakan penatausahan hasil Hutan;

• membayar PNBP dari hasil kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• melaksanakan Perlindungan Hutan.

(2) Pemegang persetujuan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan HTR, dilarang:

• memindahtangankan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

• menanam kelapa sawit pada areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

• mengagunkan areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

• menebang pohon pada areal persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi Hutan Lindung;

• menggunakan peralatan mekanis pada areal persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi Hutan Lindung;

• membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi Hutan Lindung;

• menyewakan areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau

81 / 155

• menggunakan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial untuk kepentingan lain.

(1) Pemilik kebun rakyat yang berada di Kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat mengajukan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial dalam jangka waktu tertentu yang selanjutnya dilakukan penanaman pohon dalam rangka jangka benah.

(2) Pemanfaatan kebun rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

• kemitraan Kehutanan atau kemitraan konservasi;

• Hutan Desa; dan/atau

• Hutan Kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Hutan Desa

Hutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan dalam kawasan:

• Hutan Lindung; dan

• Hutan Produksi.

(1) Legalitas pengelolaan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa diberikan dalam bentuk persetujuan

pengelolaan Hutan Desa kepada lembaga desa oleh Menteri.

(2) Pemanfaatan Hutan Desa yang berada pada:

• Hutan Lindung, meliputi kegiatan:

1. Pemanfaatan Kawasan;

2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan

3. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

• Hutan Produksi, meliputi kegiatan:

1. Pemanfaatan Kawasan;

2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;

3. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; dan

4. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.

82 / 155

Persetujuan pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(1) Menteri memberikan persetujuan pengelolaan Hutan Desa dengan tembusan kepada gubernur atau

bupati/wali kota dan Kepala KPH.

(2) Dalam keadaan tertentu, pemberian persetujuan pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur.

(3) Lembaga desa sebagai pemegang persetujuan pengelolaan Hutan Desa, wajib melaksanakan

pengelolaan Hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan Hutan lestari yang dituangkan dalam peraturan desa.

(4) Lembaga desa bersama Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk, menyusun rencana pengelolaan Hutan

Desa sebagai bagian dari rencana pengelolaan Hutan.

(1) Persetujuan pengelolaan Hutan Desa bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan Hutan.

(2) Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai Hutan Desa wajib dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan

Hutan lestari.

Setiap pemanfaatan hasil Hutan pada persetujuan pengelolaan Hutan Desa dikenakan PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hutan Kemasyarakatan

Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dalam kawasan:

• Hutan Lindung; dan/atau

• Hutan Produksi.

(1) Legalitas pengelolaan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan diberikan dalam bentuk

Persetujuan Hutan Kemasyarakatan oleh Menteri.

(2) Persetujuan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada:

• Hutan Lindung meliputi kegiatan:

1. Pemanfaatan Kawasan;

83 / 155

1. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan

2. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

• Hutan Produksi meliputi kegiatan:

1. Pemanfaatan Kawasan;

2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;

3. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; dan

4. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.

(1) Menteri memberikan persetujuan Hutan Kemasyarakatan pada areal kerja Hutan Kemasyarakatan,

dengan tembusan kepada gubernur, bupati/wali kota, dan Kepala KPH.

(2) Dalam keadaan tertentu pemberian persetujuan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur.

(3) Persetujuan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:

• Perorangan;

• kelompok tani; atau

• Koperasi.

(4) Pemegang persetujuan Hutan Kemasyarakatan selain melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Hutan wajib

melaksanakan pengelolaan Hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan Hutan lestari.

Persetujuan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(1) Persetujuan Hutan Kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan Hutan.

(2) Kawasan Hutan yang ditetapkan untuk Hutan Kemasyarakatan harus dikelola berdasarkan prinsip

pengelolaan Hutan lestari.

Setiap pemegang persetujuan Hutan Kemasyarakatan dikenakan PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hutan Tanaman Rakyat

84 / 155

Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat

(1) huruf c dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam:

• memberikan akses legal;

• meningkatkan produktivitas Hutan Produksi;

• meningkatkan kapasitas Masyarakat dalam pengelolaan Hutan;

• menyelesaikan permasalahan tenurial dan pemulihan ekosistem; dan

• menyelesaikan pengentasan kemiskinan.

HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 bertujuan untuk mendorong Masyarakat memiliki kemampuan secara mandiri dalam pengelolaan Hutan, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dan mendukung ketersediaan bahan baku Industri Pengolahan Hasil Hutan, bahan pangan, buah-buahan, dan ternak.

(1) Areal HTR yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap diprioritaskan pada Kawasan Hutan

Produksi yang tidak produktif dan belum dibebani Perizinan Berusaha atau pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan.

(2) Areal HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicadangkan oleh Menteri melalui penetapan peta

arahan Pemanfaatan Hutan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha dan/atau berdasarkan PIAPS.

(1) Legalitas pengelolaan Perhutanan Sosial dengan skema HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226

diberikan dalam bentuk Persetujuan HTR oleh Menteri.

(2) Persetujuan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

• kelompok tani Hutan;

• gabungan kelompok tani Hutan;

• Koperasi tani Hutan;

• kelompok usaha Perhutanan Sosial; atau

• profesional Kehutanan atau Perseorangan yang memperoleh pendidikan Kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh di bidang Kehutanan, dengan membentuk kelompok atau Koperasi bersama Masyarakat setempat.

(3) Pemohon persetujuan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki jaminan

penyediaan modal dari lembaga keuangan.

(1) Persetujuan HTR bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan Hutan.

(2) Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai HTR wajib dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan Hutan

85 / 155

lestari.

(1) Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk HTR dilakukan dengan menerapkan Sistem Silvikultur

melalui kegiatan Multiusaha Kehutanan berupa:

• Pemanfaatan Kawasan;

• Pemanfaatan Jasa Lingkungan;

• Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;

• Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;

• Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan

• Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

(2) Kegiatan Multiusaha Kehutanan dalam pengelolaan HTR dituangkan dalam rencana kerja usaha

Pemanfaatan Hutan dan rencana kerja tahunan.

(3) Penilaian dan persetujuan rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(4) Penilaian dan persetujuan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh

Menteri atau dapat dilimpahkan kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur.

Persetujuan HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima

Hutan Adat

(1) Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf d, dapat berasal dari:

• Hutan Negara; dan/atau

• bukan Hutan Negara.

(2) Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pokok:

• konservasi;

• lindung; dan/atau

• produksi.

(3) Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh MHA.

86 / 155

(1) Pengukuhan keberadaan MHA dalam Kawasan Hutan Negara ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Pengukuhan keberadaan MHA di luar Kawasan Hutan Negara ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau

keputusan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pengukuhan keberadaan MHA dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

• Peraturan Daerah yang memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan MHA; atau

• Peraturan Daerah yang memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan pelindungan MHA.

(4) Dalam hal Peraturan Daerah hanya memuat substansi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a, pengukuhan keberadaan MHA ditetapkan dengan keputusan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Pemerintah dapat memfasilitasi pendanaan dan pendampingan dalam rangka pengukuhan keberadaan

MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

Pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 dilakukan dengan kriteria:

• MHA masih dalam bentuk paguyuban;

• terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

• terdapat batas wilayah Hukum Adat yang jelas;

• terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan

• masih mengadakan pemungutan hasil Hutan di wilayah Hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Penetapan status Hutan Adat dilakukan dengan kriteria:

• berada di dalam wilayah MHA;

• merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai Kearifan Lokal MHA yang bersangkutan;

• berasal dari Kawasan Hutan Negara atau di luar Kawasan Hutan Negara; dan

• masih ada kegiatan pemungutan hasil Hutan oleh MHA di wilayah Hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

(1) Wilayah MHA yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 234 dan telah memenuhi kriteria dalam

Pasal 235 dan Pasal 236 dikeluarkan dari Hutan Negara.

(2) Wilayah MHA yang telah dikeluarkan dari Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

kriteria berhutan ditetapkan statusnya sebagai Hutan Adat.

(3) Wilayah MHA yang telah dikeluarkan dari Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta penetapan status Hutan Adat sesuai dengan kondisi penutupan dan

87 / 155

penggunaan lahannya.

(1) Penetapan status Hutan Adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat.

(2) Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 234, Menteri membentuk tim

terpadu untuk melakukan verifikasi lapangan dengan merujuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 235 dan Pasal 236.

(1) Dalam hal permohonan penetapan status Hutan Adat yang berada pada Hutan Negara dan belum

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, tetapi telah mendapat penetapan Wilayah Adat dengan keputusan bupati/wali kota, Menteri melakukan proses penetapan Wilayah Indikatif Hutan Adat.

(2) Dalam rangka penetapan Wilayah Indikatif Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri

membentuk tim terpadu untuk melakukan verifikasi lapangan dengan merujuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 dan Pasal 236.

(3) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan Menteri dalam

menerbitkan keputusan penetapan Wilayah Indikatif Hutan Adat.

(4) Wilayah Indikatif Hutan Adat ditetapkan statusnya menjadi Hutan Adat setelah memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234.

(5) Kegiatan pemegang Perizinan Berusaha atau pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang

berada dalam Wilayah Indikatif Hutan Adat disesuaikan dengan Kearifan Lokal dan dikoordinasikan dengan pemangku adat yang bersangkutan.

(6) Dalam hal Wilayah Indikatif Hutan Adat berada pada areal yang tidak dibebani Perizinan Berusaha

Pemanfaatan Hutan atau persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, maka pada wilayah tersebut tidak diterbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dinyatakan tetap berlaku selama kelembagaan MHA yang mengelola masih ada.

(1) Perubahan Fungsi Hutan yang telah ditetapkan statusnya sebagai Hutan Adat harus mendapat

persetujuan Menteri.

(2) Hutan Adat yang telah ditetapkan statusnya diintegrasikan dalam peta Kawasan Hutan dan peta rencana

tata ruang wilayah.

Pemanfaatan dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Kayu dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sesuai dengan Kearifan Lokal MHA yang bersangkutan.

88 / 155

(1) Pemegang persetujuan Hutan Adat, wajib:

• menjalankan prinsip pengelolaan Hutan lestari;

• memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan kearifan lokalnya;

• mempertahankan fungsi Hutan Adat;

• memanfaatkan Hutan Adat sesuai fungsinya;

• memulihkan dan meningkatkan fungsi Hutan; dan

• melakukan pengamanan dan pelindungan terhadap Hutan Adat, antara lain pelindungan dari kebakaran Hutan dan lahan.

(2) Pemegang persetujuan Hutan Adat, dilarang:

• menyewakan areal Hutan Adat;

• mengubah status dan fungsi Hutan Adat;

• menebang pohon pada areal Hutan Adat dengan fungsi Hutan Lindung;

• menggunakan peralatan mekanis pada areal Hutan Adat dengan fungsi Hutan Lindung;

• membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Hutan Adat dengan fungsi Hutan Lindung; dan

• menanam kelapa sawit pada areal Hutan Adat.

Bagian Keenam

Kemitraan Kehutanan

(1) Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

204 ayat (1) huruf e, diberikan pada Kawasan Hutan yang telah dibebani pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan atau Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

(2) Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara

pemegang pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan atau pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan Masyarakat setempat.

(3) Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu yang

disesuaikan dengan masa berlakunya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

(4) Kemitraan Kehutanan tidak mengubah kewenangan dari pemegang pengelolaan oleh badan usaha milik

negara bidang Kehutanan atau pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kepada Masyarakat setempat.

Bagian Ketujuh

Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

89 / 155

(1) Dalam rangka percepatan Perhutanan Sosial untuk kesejahteraan dan kelestarian Hutan perlu disusun

perencanaan terpadu percepatan persetujuan distribusi akses legal, pendampingan, dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial.

(2) Perencanaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedelapan

Pembiayaan Pengelolaan Perhutanan Sosial

(1) Pembiayaan pengelolaan Perhutanan Sosial bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;

• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

• sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan para pihak

dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perhutanan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Perlindungan Hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan Hutan.

(2) Kegiatan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:

• wilayah pengelolaan Hutan;

• wilayah Hutan Hak;

• areal kerja persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, areal kerja pengelolaan Perhutanan Sosial, atau areal kerja Perizinan Berusaha; dan/atau

• areal di luar Kawasan Hutan dalam rangka memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248

90 / 155

sesuai kewenangannya.

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248

sesuai kewenangannya.

(3) Badan usaha milik negara bidang Kehutanan menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada wilayah

pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) huruf a sesuai kewenangannya.

(4) Pemegang Hak menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada wilayah Hutan Hak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 248 ayat (2) huruf b.

(5) Pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pengelolaan Perhutanan Sosial atau Perizinan

Berusaha, menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada areal kerjanya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 248 ayat (2) huruf c.

(6) Pemegang Perizinan Berusaha di luar Kawasan Hutan menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada

areal di luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) huruf d.

(7) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada areal di luar

Kawasan Hutan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat

(2) huruf d.

Penyelenggaraan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dilaksanakan dengan prinsip:

• mencegah dan membatasi kerusakan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan dan hasil Hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama serta penyakit dalam rangka perlindungan paling sedikit:

1. landscape;

2. kerapuhan terhadap flora dan fauna endemik;

3. perlindungan terhadap nilai konservasi tinggi;

4. fragmentasi habitat (koridor satwa); atau

5. mangrove;

• mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, Masyarakat, dan Perseorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, hasil Hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan; dan

• pemulihan lingkungan.

Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat:

• melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan;

• melakukan inventarisasi permasalahan;

• mendorong peningkatan produktivitas Masyarakat;

• memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Masyarakat;

• meningkatkan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Hutan;

• melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau Perizinan Berusaha;

91 / 155

• meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan Perlindungan Hutan;

• mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian Masyarakat;

• meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan Hutan;

• mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan Hutan; atau

• mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

(1) Perlindungan Hutan atas Kawasan Hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik

negara bidang Kehutanan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya.

(2) Perlindungan Hutan atas Kawasan Hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang Perizinan Berusaha

Pemanfaatan Hutan, persetujuan Perhutanan Sosial, dan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, persetujuan Perhutanan Sosial, dan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang bersangkutan.

(3) Kegiatan Perlindungan Hutan pada Kawasan Hutan dengan tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi

tanggung jawab pengelolanya.

(4) Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit meliputi

kegiatan:

• mengamankan areal kerjanya yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan termasuk tumbuhan dan satwa;

• mencegah kerusakan Hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran Hutan, hama, dan penyakit serta daya-daya alam;

• mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan Hutan di areal kerjanya;

• melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi Kehutanan yang terdekat; dan

• menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan Hutan yang sesuai dengan kebutuhan.

(1) Perlindungan Hutan pada Hutan Hak, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang hak.

(2) Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kegiatan:

• pencegahan gangguan dari pihak lain yang tidak berhak;

• pencegahan, pemadaman, dan penanganan dampak kebakaran;

• penyediaan personil dan sarana prasarana Perlindungan Hutan;

• mempertahankan dan memelihara sumber air; dan

• melakukan kerja sama dengan sesama pemilik Hutan Hak, pengelola Kawasan Hutan, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Masyarakat.

92 / 155

(1) Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki

Perizinan Berusaha atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

(2) Terkait dengan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dikategorikan tanpa Perizinan Berusaha atau persetujuan apabila:

• pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang melakukan Pemanfaatan Hutan atau Penggunaan Kawasan Hutan di luar areal yang diberikan;

• pemegang Perizinan Berusaha yang melakukan penangkapan/pengumpulan flora dan fauna melebihi target/kuota yang telah ditetapkan; atau

• pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang melakukan kegiatan dalam radius dari lokasi tertentu yang dilarang undang- undang.

(3) Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap orang dilarang membakar Hutan.

(2) Larangan membakar Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kegiatan

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang meliputi:

• pengendalian kebakaran Hutan;

• pembasmian hama dan penyakit; dan/atau

• pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.

(1) Dalam rangka pemadaman kebakaran, setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan,

pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemangku Hutan Adat, pemilik Hutan Hak, dan/atau Kepala KPH, berkewajiban melakukan rangkaian tindakan pemadaman dengan cara:

• melakukan upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal kerjanya;

• melakukan deteksi terjadinya kebakaran Hutan;

• mengerahkan satuan pemadaman kebakaran Hutan yang dimiliki untuk melakukan pemadaman;

• membuat sekat bakar dalam rangka melokalisir api;

• memobilisasi Masyarakat untuk mempercepat pemadaman;

• koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh Masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, litigasi, dan mencegah bencana; dan

• menyampaikan laporan kepada bupati/wali kota mengenai kebakaran Hutan yang terjadi dan tindakan pemadaman yang dilakukan.

(2) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan

Sosial, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemilik Hutan Hak, dan/atau Kepala KPH

93 / 155

melakukan:

• koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh Masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, litigasi, dan mencegah bencana; dan

• pelaporan kepada bupati/wali kota mengenai kebakaran Hutan yang terjadi dan tindakan pemadaman yang dilakukan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bupati/wali kota melakukan:

• deteksi terjadinya kebakaran Hutan;

• mobilisasi brigade pemadam kebakaran dan koordinasi instansi terkait dan tokoh Masyarakat; dan

• penyampaian laporan kepada gubernur dan Menteri tentang kebakaran Hutan yang terjadi, tindakan yang sudah dan akan dilakukan.

(4) Berdasarkan informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur melakukan:

• deteksi terjadinya kebakaran Hutan;

• mobilisasi brigade pemadam kebakaran dan koordinasi instansi terkait dan tokoh Masyarakat; dan

• penyampaian laporan kepada Menteri tentang kebakaran Hutan yang terjadi, tindakan yang sudah dan akan dilakukan.

(5) Berdasarkan informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri

melakukan:

• deteksi terjadinya kebakaran Hutan; dan

• koordinasi dan mobilisasi tenaga, sarana, dan prasarana kebakaran Hutan.

(6) Dalam rangka koordinasi dan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Menteri

membentuk pusat pengendalian operasi kebakaran Hutan.

Untuk membatasi meluasnya kebakaran Hutan dan mempercepat pemadaman kebakaran setiap orang yang berada di dalam dan di sekitar Hutan wajib:

• melaporkan kejadian kebakaran Hutan kepada kepala desa setempat, petugas Kehutanan, Kepala KPH, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau pemilik Hutan Hak; dan

• membantu memadamkan kebakaran Hutan.

(1) Kepala KPH, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang persetujuan pengelolaan

Perhutanan Sosial, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau pemilik Hutan Hak, melakukan kegiatan identifikasi dan evaluasi.

(2) Kegiatan identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

• pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran;

• pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran; dan

• analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.

94 / 155

(1) Berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, dilakukan kegiatan rehabilitasi.

(2) Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh Kepala KPH, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan,

pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau pemilik Hutan Hak.

(3) Kegiatan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

(1) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan

Sosial, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau pemilik Hutan Hak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-

undangan tersendiri.

(1) Untuk terselenggaranya pelaksanaan tugas Polisi Kehutanan, Menteri menetapkan standar susunan

organisasi personil dan standar peralatan Polisi Kehutanan.

(2) Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian, instansi

Kehutanan Daerah dan badan usaha milik negara bidang Kehutanan.

(3) Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam satu kesatuan komando di bawah

Menteri.

(1) Wewenang Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, meliputi kegiatan dan tindakan

kepolisian khusus di bidang Kehutanan yang bersifat deteksi dini, pre-emtif, preventif, Pengawasan tindakan administrasi, dan operasi represif.

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• mengadakan patroli/perondaan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya;

• mengadakan operasi fungsional dan operasi gabungan terhadap tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;

• melakukan pengumpulan data dan informasi dan operasi intelijen terhadap dugaan tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;

• memeriksa surat atau dokumen berkaitan dengan pengangkutan hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya;

• menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;

• mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan dan hasil Hutan;

• dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang

95 / 155

berwenang, dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan; dan

• melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan dari pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan Pemerintah, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.

(3) Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Kehutanan.

(1) Satuan Pengamanan Kehutanan dibentuk oleh pemegang pengelolaan oleh badan usaha milik negara

bidang Kehutanan, pemegang Perizinan Berusaha, atau persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(2) Anggota Satuan Pengamanan Kehutanan diangkat oleh Pengelola Hutan, pemegang Perizinan Berusaha,

atau pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang jumlahnya disesuaikan dengan luas dan intensitas pengelolaan atau usaha Pemanfaatan Hutan atau Penggunaan Kawasan Hutan.

(3) Tugas Satuan Pengaman Kehutanan terbatas pada pengamanan fisik di lingkungan areal Hutan yang

menjadi tanggung jawabnya.

(4) Satuan Pengaman Kehutanan sebelum diangkat diberikan pelatihan terkait perlindungan dan

pengamanan bidang Kehutanan dan kepolisian.

(5) Satuan Pengamanan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada pimpinan perusahaan dan dalam koordinasi instansi Kehutanan setempat.

Setiap pemegang pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan, pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, atau persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan wajib melakukan pencegahan dan pengamanan Hutan di areal kelolanya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Hutan diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengawasan penaatan terhadap

pelaksanaan kegiatan meliputi:

• Perizinan Berusaha di bidang Kehutanan;

• Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

• Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;

96 / 155

• Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

• Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan; atau

• penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Kehutanan.

(2) Pengawasan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Menteri berwenang melakukan Pengawasan penaatan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Gubernur berwenang melakukan penaatan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 266 ayat (1) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

(3) Menteri atau gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan Pengawasan kepada

pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Pengawasan Kehutanan.

(4) Untuk melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri atau gubernur sesuai

kewenangannya menetapkan pejabat fungsional.

(5) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:

• Polisi Kehutanan; dan/atau

• Pengawas Kehutanan.

(6) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian pejabat

fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri dapat melakukan Pengawasan terhadap penaatan pelaksanaan kegiatan yang tidak dilakukan

Pengawasan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2).

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

• pelanggaran serius;

• pelanggaran berulang;

• pengaduan Masyarakat; atau

• penyerahan Pengawasan oleh gubernur.

(1) Untuk melaksanakan tugas, Pengawas Kehutanan berwenang:

• melaksanakan pemantauan;

• meminta keterangan;

• melakukan pemeriksaan pengelolaan Hutan;

97 / 155

• memeriksa dan membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;

• memasuki tempat tertentu;

• memotret;

• membuat rekaman audio visual;

• mengukur dan menguji hasil Hutan;

• mengambil sampel;

• memeriksa peralatan;

• memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau

• menghentikan pelanggaran tertentu.

(2) Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dapat dilakukan melalui

pemasangan plang penghentian pelanggaran tertentu dan/atau garis pejabat pengawas Kehutanan.

(3) Pejabat pengawas Kehutanan setelah melakukan penghentian pelanggaran tertentu menyusun berita

acara penghentian pelanggaran tertentu yang paling sedikit memuat:

• lokasi;

• waktu;

• dugaan pelanggaran; dan

• jangka waktu penghentian pelanggaran tertentu.

(4) Terhadap tindakan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l,

Pelaku Usaha bertanggung jawab menjaga lokasi dari potensi kerusakan, berubah atau hilangnya barang bukti.

(5) Berdasarkan berita acara penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

pejabat pengawas Kehutanan segera melaporkan kepada pejabat pemberi tugas.

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dilakukan

dengan intensitas pelaksanaan secara:

• rutin; dan

• insidental.

(2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:

• hasil evaluasi internal;

• pengaduan Masyarakat; dan/atau c. dugaan pelanggaran yang berdampak nasional dan internasional di bidang Kehutanan.

(4) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan secara terkoordinasi

antara Menteri dan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

98 / 155

(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan:

• perencanaan Pengawasan; dan

• pelaksanaan Pengawasan.

(2) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dasar untuk

melaksanakan Pengawasan yang meliputi kegiatan:

• inventarisasi Perizinan Berusaha, persetujuan pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Kehutanan; dan

• identifikasi pemegang Perizinan Berusaha, persetujuan pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.

(3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

• persiapan Pengawasan;

• pemeriksaan administrasi dan lapangan; dan

• tindak lanjut hasil Pengawasan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Kehutanan, diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Menteri atau gubernur sesuai kewenangan menerapkan Sanksi Administratif terhadap pemegang

Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah di bidang Kehutanan yang melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah di bidang Kehutanan dan peraturan perundang- undangan di bidang Kehutanan.

(2) Gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan dapat menerapkan Sanksi Administratif terhadap

pemegang perizinan yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

(3) Dalam hal gubernur atau bupati/wali kota tidak menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Menteri dapat menerapkan Sanksi Administrarif terhadap pemegang perizinan yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bagian Kedua

99 / 155

Sanksi Administratif Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 66, diberikan Sanksi Administratif berupa:

• pembekuan persetujuan; atau

• pencabutan persetujuan.

Sanksi Administratif berupa pembekuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf a dikenakan kepada pemegang persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, apabila tidak:

• menyelesaikan tata batas Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan; dan

• mengamankan Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan.

Sanksi Administratif berupa pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf b dikenakan kepada pemegang persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, apabila:

• memindahtangankan Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan kepada pihak lain;

• melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan permohonan; atau

• tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif pembekuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 275.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif Penggunaan Kawasan Hutan

Pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b, Pasal 99, dan Pasal 103, diberikan Sanksi Administratif berupa:

• teguran tertulis;

• pembekuan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; dan/atau

• pencabutan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf a dikenakan kepada pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, apabila:

• melakukan kegiatan di dalam areal Penggunaan Kawasan Hutan sebelum memperoleh penetapan batas

100 / 155

areal kerja Penggunaan Kawasan Hutan, kecuali membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit dan/atau pengukuran sarana dan prasarana;

• tidak membayar PNBP Kawasan Hutan;

• tidak melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS;

• tidak membayar PNBP kompensasi, bagi pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya;

• tidak menyelenggarakan Perlindungan Hutan; atau

• tidak melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada Kawasan Hutan yang diberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang sudah tidak digunakan.

Sanksi Administratif berupa pembekuan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf b dikenakan kepada pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan apabila:

• menjaminkan atau mengagunkan areal Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain;

• tidak melaksanakan tata batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

• tidak mengganti biaya investasi kepada pengelola/pemegang pengelolaan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

• menggunakan merkuri bagi kegiatan pertambangan; atau e. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278.

Sanksi Administratif berupa pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf c dikenakan kepada pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, apabila:

• memindahtangankan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tanpa persetujuan Menteri;

• melakukan kegiatan pertambangan pada Kawasan Hutan Lindung dengan pola pertambangan terbuka;

• melakukan kegiatan pertambangan pada Kawasan Hutan Lindung yang mengakibatkan:

1. turunnya permukaan tanah;

2. berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan/atau

3. terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

• tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif Pembekuan Persetujuan penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279.

Bagian Keempat

Sanksi Administratif Pemanfaatan Hutan

101 / 155

Untuk menjamin status, kelestarian Hutan, dan kelestarian fungsi Hutan, setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dikenakan Sanksi Administratif.

Pemegang Perizinan Berusaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 14(), Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158, Menteri dapat memberikan Sanksi Administratif berupa:

• teguran tertulis;

• denda administratif;

• pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau

• pencabutan Perizinan Berusaha.

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) huruf a dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, apabila:

• tidak melaksanakan penanaman paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf i;

• tidak merealisasikan rencana produksi hasil Hutan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf j ;

• tidak menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf h atau Pasal 156 huruf k;

• tidak menyusun rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan jangka panjang untuk seluruh areal kerja dengan memperhatikan rencana pengelolaan Hutan jangka panjang yang disusun oleh KPH, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a atau Pasal 156 huruf a;

• tidak menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf b;

• tidak melaksanakan penataan batas areal kerja sejak diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c atau Pasal 156 huruf d;

• tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf i atau Pasal 156 huruf l;

• tidak melaksanakan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan Sistem Silvikultur sesuai dengan kondisi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf n;

• tidak melaksanakan pemanenan hasil Hutan kayu pada Hutan Produksi dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/Reduce Impact Logging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf o;

• tidak melaksanakan kemitraan dengan Masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan sebagaimana dimaksud

102 / 155

dalam Pasal 139 huruf m atau Pasal 157 ayat (2) ;

• tidak melaksanakan kerja sama dengan Koperasi Masyarakat setempat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf n atau

Pasal 157 ayat (1); dan/atau

• tidak menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf I atau Pasal 156 huruf r.

(1) Sanksi Administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) huruf b

dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha sebesar:

• 10 (sepuluh) kali PSDH; atau

• 15 (lima belas) kali PSDH.

(2) Pengenaan Sanksi Administratif berupa denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan apabila:

• tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil Hutan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf q;

• menebang pohon yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima persen) dari total target volume yang ditentukan dalam rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b;

• menebang pohon yang melebihi toleransi target sebesar 3% (tiga persen) dari volume per jenis kayu yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c;

• memanen atau memungut hasil Hutan yang melebihi daya dukung Hutan yaitu 5% (lima persen) dari target volume per jenis hasil Hutan yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b; dan /atau

• tidak melaksanakan PUHH dengan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf k atau

Pasal 156 huruf p.

(3) Pengenaan Sanksi Administratif berupa denda administratif sebesar 15 (lima belas) kali PSDH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila:

• menebang pohon sebelum rencana kerja tahunan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf d;

• menebang pohon untuk pembuatan koridor sebelum ada persetujuan atau tidak sesuai dengan persetujuan pembuatan koridor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf e;

• menebang pohon di bawah batas diameter yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf f;

• menebang pohon di luar blok tebangan yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf g;

• menebang pohon untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok rencana kerja tahunan, kecuali dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 158 huruf h; dan/atau

• menebang pohon yang dilindungi, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a.

103 / 155

(1) Sanksi Administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282

huruf c dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, apabila:

• tidak melaksanakan Perlindungan Hutan di areal kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf d atau Pasal 156 huruf e;

• tidak melakukan upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf e atau Pasal 156 huruf f;

• tidak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf f atau Pasal 156 huruf g;

• tidak melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf g atau Pasal 156 huruf h; dan/atau

• tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 283.

(2) Terhadap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung yang melakukan

pelanggaran sebagaimana ayat (1), juga dikenakan Sanksi Administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha apabila:

• menebang pohon pada areal Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a;

• menggunakan peralatan mekanis dan alat berat pada areal Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf e; dan/atau

• membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf d.

Sanksi Administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 282 huruf d dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha, apabila:

• tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b atau Pasal 156 huruf c;

• tidak membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf j atau Pasal 156 huruf m;

• meninggalkan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf f atau Pasal 158 huruf i;

• memindahtangankan Perizinan Berusaha tanpa persetujuan pemberi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c atau Pasal 158 huruf j ;

• dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri;

• dikenakan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau

• tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285.

Bagian Kelima

Sanksi Administratif Pengolahan Hasil Hutan

104 / 155

(1) Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171, dikenakan Sanksi Administratif, berupa:

• teguran tertulis;

• denda administratif;

• pembekuan Perizinan Berusaha/operasional kegiatan Pengolahan Hasil Hutan; dan/atau

• pencabutan Perizinan Berusaha.

(2) Pengenaan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dikenakan apabila:

• tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan•,

• tidak menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas/Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b;

• tidak menyusun dan menyampaikan kegiatan operasional setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf c;

• tidak menyampaikan laporan realisasi kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf d;

• tidak memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf f;

• melakukan kegiatan produksi melebihi kapasitas izin produksi tanpa pemberitahuan kepada pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dan/atau tanpa addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf g;

• melakukan penambahan jenis Pengolahan Hasil Hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan tanpa pemberitahuan kepada pemberi Perizinan Berusaha dan/atau tanpa addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf l; dan/atau

• tidak melaporkan pemindahtanganan Perizinan Berusaha atau pemindahan hak atas saham kepada pemberi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf k.

(3) Pengenaan Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan

apabila tidak membayar PNBP atas jasa pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf j.

(4) Pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

/operasional kegiatan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan apabila:

• tidak melaksanakan PUHH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf e;

• tidak memiliki dan/atau tidak mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil Hutan bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf h;

• tidak melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf i;

105 / 155

• memperluas usaha Pengolahan Hasil Hutan tanpa addendum Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf a;

• memindahkan lokasi usaha Pengolahan Hasil Hutan tanpa addendum Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b; dan/atau

• tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Sanksi Administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikenakan apabila:

• tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Perizinan Berusaha diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a;

• tidak melakukan kegiatan produksi dalam kurun waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut dan/atau sudah tidak memiliki sarana dan prasarana kegiatan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf m;

• melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat

(1) huruf c;

• menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil Hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (ilegal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf d;

• melakukan kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf e;

• dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri•,

• dikenakan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau

• tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif pembekuan Perizinan Berusaha/operasional kegiatan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, juga

diberlakukan terhadap kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dengan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan, atau persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Bagian Keenam

Sanksi Administratif Pengelolaan Perhutanan Sosial

(1) Pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 212 dan Pasal 243 dikenakan Sanksi Administratif.

(2) Sanksi Administratif sebagaimana ayat (1) berupa:

• teguran tertulis;

• denda administratif;

• pembekuan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau

106 / 155

• pencabutan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

(3) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan

kepada pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang telah ditetapkan.

(4) Sanksi Administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan

kepada pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak melaksanakan PUHH berlaku mutatis mutandis dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

(5) Sanksi Administratif berupa pembekuan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak menindaklanjuti teguran tertulis yang ditetapkan.

(6) Sanksi Administratif berupa pencabutan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembekuan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Bagian Ketujuh

Sanksi Administratif Perlindungan Hutan

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 dan Pasal 257 dikenakan Sanksi Administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi Administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu

Tata Hutan

Dalam hal penentuan Peraturan Pemerintah tentang tarif PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan belum ditetapkan maka pengenaan PNBP digunakan nilai tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dengan

memperhatikan perkembangan dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam rangka percepatan cipta kerja.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang dikoordinasikan oleh menteri

yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam

107 / 155

penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.

Bagian Kesatu

Perencanaan Kehutanan

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Kawasan Hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan atau diubah fungsinya berdasarkan Keputusan Menteri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku;

• Kawasan Hutan Produksi terbatas sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan tahap pengukuhannya serta diberlakukan peruntukan dan fungsinya sebagai Hutan Produksi Tetap;

• Kawasan Hutan Produksi terbatas yang masih dalam tahap proses pengukuhan, dilanjutkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini;

• Rencana Kehutanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan rencana Kehutanan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

• Kawasan Hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan sebagai bagian dari kecukupan luas Kawasan Hutan;

• Kawasan Hutan yang belum dilakukan pengukuhan diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini;

• dalam hal suatu provinsi atau wilayah belum ditetapkan kecukupan luas Kawasan Hutan nya maka Kawasan Hutan yang dipakai adalah Kawasan Hutan sebelumnya; dan

• untuk usaha yang telah terbangun di Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mekanisme Penataan Kawasan Hutan diselesaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, selanjutnya diproses dengan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

108 / 155

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diajukan dan memenuhi persyaratan, atau telah mendapat persetujuan prinsip sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap diproses dengan memenuhi kewajibannya, selanjutnya diproses dan diterbitkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sesuai Peraturan Pemerintah ini;

• permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diajukan dan belum memenuhi persyaratan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

• permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atau tukar menukar Kawasan Hutan sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diajukan dan memenuhi seluruh persyaratan, atau telah mendapat persetujuan prinsip sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap diproses dengan memenuhi kewajibannya, dan selanjutnya diterbitkan persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Peraturan Pemerintah ini;

• permohonan Pelepasan Kawasan Hutan, tukar menukar Kawasan Hutan, atau persetujuan melanjutkan kegiatan usaha yang telah terbangun di Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini; dan

• Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis, penetapannya dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Kawasan Hutan

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• izin atau perjanjian pinjam pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan dan telah memenuhi seluruh kewajiban sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin atau perjanjian pinjam pakai Kawasan Hutan dan diberlakukan sebagai persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

• izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang telah diterbitkan dan belum memenuhi seluruh kewajiban sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan melengkapi kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini;

• permohonan izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan telah memenuhi persyaratan dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini;

• permohonan izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum memenuhi seluruh persyaratan serta kewajiban, diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

• permohonan izin pinjam pakai Kawasan Hutan untuk Kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan bagi kepentingan umum, khususnya proyek prioritas Pemerintah yang diajukan oleh instansi

109 / 155

pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

• pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan dengan kewajiban menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan telah melakukan ganti rugi sebagian lahan kompensasi atau telah mendapatkan persetujuan sebagian lahan kompensasi atau telah melaksanakan serah terima sebagian lahan kompensasi, lahan kompensasi tersebut dapat diserahkan kepada Menteri dan kekurangannya dikenakan PNBP kompensasi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

• pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan dengan kewajiban menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan telah melakukan ganti rugi atau telah mendapatkan persetujuan atau telah melaksanakan serah terima seluruh lahan kompensasi, lahan kompensasi tersebut dapat diserahkan kepada Menteri dan tidak lagi dikenakan PNBP kompensasi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

• pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, izin prinsip pinjam pakai Kawasan Hutan, atau penggunaan Kawasan Hutan yang telah memenuhi kewajiban menyerahkan lahan kompensasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan telah menyelesaikan kewajiban serah terima lahan kompensasi, permohonan penggunaan Kawasan Hutan nya diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

• permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada areal yang belum dilakukan penetapan kecukupan luas Kawasan Hutan provinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap diproses berdasarkan batasan kecukupan luas Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebelumnya; dan

• usaha dan/atau kegiatan yang telah terbangun di Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Hutan

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• seluruh hak, perizinan, dan kerja sama pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan hak, perizinan, dan kerja sama pemanfaatan berakhir dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini;

• permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, perluasan dan perpanjangan izin yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, penerbitannya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini; dan

• Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku, dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kelima

Perhutanan Sosial

110 / 155

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• hak pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat, Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, pengakuan dan perlindungan kemitraan Kehutanan, penetapan Hutan Adat, dan penetapan Hutan Hak yang sudah terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan hak pengelolaan atau izin berakhir dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini; dan

• permohonan Hak pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat, Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, pengakuan dan perlindungan Kemitraan Kehutanan, Penetapan Hutan Adat, dan penetapan Hutan Hak yang sedang dalam proses penetapan, prosesnya dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• DR yang ditampung di rekening pembangunan Hutan dan merupakan bagian Pemerintah Pusat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• saldo DR pada rekening pembangunan Hutan dialokasikan melalui daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara investasi Pemerintah Pusat dan penggunaannya untuk pembiayaan badan pengelolaan dana lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• ketentuan mengenai pengalokasian saldo DR diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari:

• Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

• Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;

• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

• Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Dana Reboisasi;

111 / 155

• Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; dan

• Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

• Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);

• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);

• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

• Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28,

Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004

tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);

• Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759); dan

• Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

112 / 155

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 Februari 2021

INDONESIA,

Ttd.

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 Februari 2021

Ttd.

113 / 155