Pasal 251

Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat:

• melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan;

• melakukan inventarisasi permasalahan;

• mendorong peningkatan produktivitas Masyarakat;

• memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Masyarakat;

• meningkatkan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Hutan;

• melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau Perizinan Berusaha;

91 / 155

• meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan Perlindungan Hutan;

• mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian Masyarakat;

• meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan Hutan;

• mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan Hutan; atau

• mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.