Pasal 156

Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, wajib:

• menyusun dokumen rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan Hutan jangka panjang KPH, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diberikan;

• menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

• melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha

62 / 155

diterbitkan;

• melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 2 (dua) tahun sejak Perizinan Berusaha diberikan;

• melaksanakan Perlindungan Hutan di areal kerjanya;

• melakukan upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal kerjanya;

• bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya;

• melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya;

• melaksanakan penanaman paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target yang telah ditentukan;

• merealisasikan produksi hasil Hutan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target yang direncanakan;

• menatausahakan keuangan kegiatan usahanya;

• mempekerjakan tenaga profesional bidang Kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan dan kompetensi;

• membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• melaksanakan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan Sistem Silvikultur sesuai dengan kondisi Hutan;

• melaksanakan pemanenan hasil Hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/Reduce Impact Logging;

• melakukan PUHH;

• melakukan pengukuran atau pengujian hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

• menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri; dan/atau

• melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.