Pasal 163

(1) Setiap usaha Pengolahan Hasil Hutan, wajib memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.

(2) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan

kepada:

• Perseorangan;

• Koperasi;

• badan usaha milik desa;

• badan usaha milik swasta;

• badan usaha milik daerah; atau

• badan usaha milik negara.

(3) Perizinan Berusaha pengolahan kayu bulat menjadi produk kayu gergajian dengan kapasitas produksi

kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) pertahun dan/atau Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu dengan skala usaha kecil, hanya diberikan kepada:

• Perseorangan;

• Koperasi; atau

• badan usaha milik desa.

(4) Kapasitas produksi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diterbitkan dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku legal dan/atau lestari.

(5) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan skala besar dan perubahannya diterbitkan oleh Menteri,

untuk kegiatan usaha:

• pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) pertahun atau lebih;

• Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil Hutan bukan kayu untuk skala usaha besar; dan

66 / 155

• pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) pertahun atau lebih yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha menengah atau skala usaha besar.

(6) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah dan perubahannya diterbitkan oleh

gubernur untuk kegiatan usaha:

• pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) pertahun;

• Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil Hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan

• pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) pertahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah.

(7) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan skala kecil dan perubahannya diterbitkan oleh gubernur,

untuk kegiatan usaha:

• pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) pertahun; dan

• Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil Hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.

(8) Dalam hal Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dan/atau perubahannya berstatus penanaman

modal asing, diterbitkan oleh Menteri.

(9) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dipindahtangankan atau dilakukan pemindahan hak atas saham dan dilaporkan kepada pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk dilakukan penyesuaian.

(10) Setiap perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan termasuk perluasan

usaha Pengolahan Hasil Hutan, dilakukan penyesuaian melalui mekanisme addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.