PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007

(1) KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan

dalam satu atau lebih fungsí pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan.

(2) Dalam hal satu KPH, dapat terdiri lebih dari satu

fungsi pokok hutan, penetapan KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsí yang luasnya dominan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan KPH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1) Menteri menetapkan luas wilayah KPH dengan

memperhatikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan.

(2) Penetapan . . .

(2) Penetapan luas wilayah KPH sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan pada kawasan hutan setelah tahap penunjukan, penataan batas, atau penetapan kawasan hutan.

(3) Luas wilayah KPH yang telah ditetapkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi perubahan kebijakan tata ruang dan/atau kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan, dapat ditinjau kembali.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan

luas wilayah KPH sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) diubah dan ketentuan ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Menteri menetapkan organisasi KPHK, KPHL, dan

KPHP.

(2) Penetapan Organisasi KPHL dan KPHP, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

• usulan dari pemerintah provinsi, dalam hal KPHP atau KPHL berada dalam lintas kabupaten/kota;
• usulan dari pemerintah kabupaten/kota, dalam hal KPHP atau KPHL berada dalam kabupaten/kota;
• pertimbangan teknis dari pemerintah provinsi.

(3) Pertimbangan teknis dan usulan penetapan organisasi

KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan organisasi,

pertimbangan teknis dan usulan penetapan organisasi KPH, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 . . .

(1) Berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2), disusun rencana pengelolaan hutan, yang dilakukan dengan:

• mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota; dan
• memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan.

(2) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• rencana pengelolaan hutan jangka panjang; dan
• rencana pengelolaan hutan jangka pendek.

(3) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh kepala KPH.

(4) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat unsur- unsur sebagai berikut :

• tujuan yang akan dicapai KPH;
• kondisi yang dihadapi; dan
• strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

(5) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek,

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala KPH.

(6) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat unsur- unsur sebagai berikut:

• tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPH yang bersangkutan;

• evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;

• target yang akan dicapai;

• basis data dan informasi;

• kegiatan yang akan dilaksanakan;

• status . . .

• status neraca sumber daya hutan;
• pemantauan evaluasi, dan pengendalian kegiatan; dan
• partisipasi para pihak.

(7) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek disusun

berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk, mengesahkan

rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disusun oleh kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

(2) Kepala KPH mengesahkan rencana pengelolaan hutan

jangka pendek yang disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:

• pemanfaatan aliran air;
• pemanfaatan air;
• wisata alam;
• perlindungan keanekaragaman hayati;
• penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
• penyerapan dan / atau penyimpan karbon.

(2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada

hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak:

• mengurangi . . .

• mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
• mengubah bentang alam; dan
• merusak keseimbangan unsur lingkungan.

(3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha

pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung, harus membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3a) Izin pemanfaatan aliran air dan izin pemanfaatan air pada hutan lindung tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha

pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, antara lain berupa:

• rotan;
• madu;
• getah;
• buah;
• jamur; atau
• sarang burung walet.

(2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung

dilakukan dengan ketentuan:

• hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami;
• tidak merusak lingkungan; dan
• tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya.

(3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung

hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.

(4) Pada . . .

(4) Pada hutan lindung, dilarang:

• memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktivitas lestarinya;
• memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan

bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

(1) Jangka waktu IUPJL pada hutan lindung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin usaha:

• pemanfaatan aliran air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
• pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
• wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas blok pemanfaatan;
• perlindungan keanekaragaman hayati diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;
• penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan untuk jangka waktu dan luas sesuai kebutuhan; dan
• penyerapan dan/atau penyimpanan karbon diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.

(2) IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi

sebagaimana pada dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:

• pemanfaatan aliran air;
• pemanfaatan air;
• wisata alam;
• perlindungan keanekaragaman hayati;
• penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
• penyerapan dan / atau penyimpan karbon.

(2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan

produksi, dilakukan dengan ketentuan tidak:

• mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
• mengubah bentang alam; dan/atau
• merusak keseimbangan unsur lingkungan.

(3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha

pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada hutan produksi, harus membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3a) Izin pemanfaatan aliran air dan izin pemanfaatan air pada hutan produksi tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha

pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c diubah dan huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36 . . .

(1) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi

ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b hanya dilakukan dengan ketentuan:

• hutan produksi harus berada dalam satu kesatuan kawasan hutan;
• dihapus
• diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif.

(2) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam

belum diperoleh keseimbangan hayati, dapat diberikan IUPK, IUPJL, atau IUPHHBK pada hutan produksi.

(3) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam

telah diperoleh keseimbangan hayati, dapat diberikan IUPHHK pada hutan produksi.

(4) IUPK, IUPJL, IUPHHK atau IUPHHBK sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada badan usaha milik swasta (BUMS).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan

hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu

pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.

(2) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan

tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran.

(3) Pemanfaatan . . .

(3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, diutamakan

pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif.

(4) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTI

merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.

(5) Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, dapat membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTI.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan

hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

(1) Menteri, dalam hutan tanaman pada hutan produksi,

mengalokasikan areal tertentu untuk membangun HTR berdasarkan usulan KPH atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu

pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.

(3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan

tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran.

(4) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan

tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan pada hutan produksi yang tidak produktif.

(5) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTR

merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.

(6) Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTR.

(7) Ketentuan . . .

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan

hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat

(6) diatur dengan peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (3) diubah dan ketentuan ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf c serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan

tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f, antara lain, berupa pemanfaatan:

• rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil;
• getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil; atau
• komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) yang ditetapkan oleh Menteri yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil.

(2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan

tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi. (2a) Kegiatan untuk pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif, dengan ketentuan:

• diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun atau untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin;
• setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf a berakhir, wajib diganti dengan jenis tanaman hutan.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan

hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

(1) Jangka waktu IUPJL pada hutan produksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin usaha:

• pemanfaatan jasa aliran air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
• pemanfaatan air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
• wisata alam diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari blok pemanfaatan;
• pemanfaatan perlindungan keanekaragaman hayati diberikan paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;
• penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan luas arealnya diberikan sesuai kebutuhan; dan
• penyerapan karbon dan usaha penyimpanan karbon diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.

(2) IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh pemberi izin.

1. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

(1) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada

hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dapat diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

(2) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam dievaluasi

setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.

(3) IUPHHK . . .

(3) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam hanya

diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.

1. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

(1) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan

produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

(2) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman dievaluasi setiap

5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.

(3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman hanya diberikan

sekali dan tidak dapat diperpanjang.

1. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

(1) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan

produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dapat diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

(2) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dievaluasi

setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.

(3) IUPHHK hanya diberikan sekali dan tidak dapat

diperpanjang.

1. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

IUPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

IUPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (1a) sehingga keseluruhan Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

(1) IUPJL diberikan oleh :

• Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH;
• Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH;
• Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH; atau
• Menteri, pada areal yang telah dibebani IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang belum mencapai keseimbangan ekosistem, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH. (1a) IUPJL untuk pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air diberikan sesuai peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

(2) IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria dan

standar pemberian IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 62 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62 . . .

(1) IUPHHK pada hutan alam diberikan oleh Menteri

berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.

(2) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam diberikan

oleh Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.

(3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh

Menteri, berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.

(4) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman diberikan oleh

Menteri dan dapat dilimpahkan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(5) IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh

Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.

1. Ketentuan Pasal 65 huruf b diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

IPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman diberikan oleh:

• Bupati/walikota, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH; atau
• Gubernur, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH.

1. Ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (5) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak

melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.

(2) Pemegang . . .

(2) Pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan

produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dapat diberikan :

• Perluasan areal kerja pada lokasi yang berada di sekitarnya sepanjang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hutan dan diutamakan berada dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
• IUPK atau IUPJL di areal kerjanya. (2a) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan kepada pemegang IUPHHK dalam hutan alam atau hutan tanaman yang berkinerja buruk.

(3) Pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, berhak mendapat pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Pemegang IUPHHK pada HTHR yang berbentuk koperasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7) mendapat hak bagi hasil sesuai dengan besarnya investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan rehabilitasi hutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IUPHHK

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (2a), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 71 huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2) sehingga keseluruhan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib:

• menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja;
• melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat:

1. 6 (enam) bulan sejak diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
2. 1 (satu) bulan sejak diberikan izin pemungutan hasil hutan;
3. 1 (satu) tahun untuk IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam maupun hutan tanaman; atau
4. 6 (enam) bulan sejak diberikan izin penjualan tegakan hasil hutan dalam hutan hasil rehabilitasi.

• melaksanakan . . .

• melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam maupun hutan tanaman;
• melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
• menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
• mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
• melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
• menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
• membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, dilarang

menebang kayu yang dilindungi.

1. Ketentuan Pasal 74 huruf b diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (4), pemegang IUPHHK pada hutan alam, dilarang:

• menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;
• menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari volume per kelompok jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT.
• menebang kayu sebelum RKT disahkan;
• menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;
• menebang kayu di bawah batas diameter yang diizinkan;
• menebang kayu di luar blok tebangan yang diizinkan;
• menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
• meninggalkan areal kerja.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf i, huruf j, dan ayat (4) diubah dan ketentuan ayat (1) huruf d, ayat (3) huruf c, dan huruf d dihapus serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (1a) dan menambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

(1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman, wajib:

• menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
• menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
• mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
• dihapus;
• melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
• melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;
• melaksanakan sistem silvikultur sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan;
• menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutan;
• menyediakan areal sesuai dengan rencana dalam RKT sebagai ruang tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempat;
• melakukan penanaman pada areal HTI dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana penanaman dalam RKT sejak RKT disahkan; dan
• menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.

(1a) RKUPHHK disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, pemegang IUPHHK pada HTI dapat diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang (self approval).

(3) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman, wajib:

• menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan untuk diajukan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
• menyusun rencana kerja tahunan (RKT) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan;
• dihapus;
• dihapus.

(4) Pemegang IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman,

wajib menyusun RKT untuk diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah izin diterbitkan.

(5) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1), dan ayat

(4) pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dilarang:

• menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor; dan/atau
• meninggalkan areal kerja.

(6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

dan b, dapat difasilitasi oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

1. Ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah dan ketentuan ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf d, sehingga keseluruhan Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

(1) IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK pada HTHR dalam

hutan tanaman, IUPK, IUPJL, IUPHHBK, dan IPHHBK dapat diperpanjang, kecuali:

• IUPHHK . . .

• IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam;
• IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman;
• IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman;
• IPHHK dalam hutan alam.

(2) Permohonan perpanjangan untuk:

• IUPHHK dalam hutan alam harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum izin berakhir;
• IUPHHK pada HTHR harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir;
• IUPK dan IUPJL harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir;
• IUPHHBK harus diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum izin berakhir;
• IPHBBK harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.

(3) Apabila pada saat berakhirnya izin, pemegang izin tidak

mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin menerbitkan keputusan hapusnya izin.

(4) Untuk perpanjangan:

• IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan rekomendasi dari gubernur setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota;
• IUPK, IUPJL, IUPHHBK dan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan oleh:

1. Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH;
2. Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; dan
3. Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan

persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

(1) Berdasarkan penetapan areal kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1):

• Menteri, memberikan IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada areal kerja hutan kemasyarakatan, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH;
• Gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten/kota yang berada dalam wilayah kewenangannya atau bupati/walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang berada dalam wilayah kewenangannya, memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang meliputi kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, penanaman tanaman hutan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
• Izin yang diberikan oleh gubernur ditembuskan kepada Menteri, bupati/walikota, dan kepala KPH, dan izin yang diberikan oleh bupati/walikota ditembuskan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH.

(2) Dalam keadaan tertentu, pemberian IUPHHK dalam

hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada

pejabat yang ditunjuk.

(3) IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada kelompok masyarakat setempat yang berbentuk koperasi.

(4) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada kelompok masyarakat setempat.

(5) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan

kemasyarakatan, selain melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, wajib melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

(6) Izin . . .

(6) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(7) Pemberian izin usaha pemanfaatan hutan

kemasyarakatan dilakukan berdasarkan pedoman, kriteria, dan standar.

(8) Ketentuan mengenai pedoman, kriteria, dan standar

pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 118 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:

(1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak,

dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil hutan hak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis,

pengukuran volume/berat, penghitungan jumlah serta surat keterangan asal usul hasil hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 harus

sesuai dengan fisik hasil hutan yang diangkut.

(2) Kesesuaian fisik hasil hutan sebagaimana dimaksud ayat

(1) mempertimbangkan hasil pengukuran penguji dan

hasil pengukuran oleh pengawas penguji.

(3) Dalam hal hasil pengukuran penguji dan hasil

pengukuran pengawas penguji terdapat perbedaan, maka perbedaan tidak boleh melebihi toleransi yang ditetapkan Standar Nasional Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pengukuran

dan pengujian diatur dengan peraturan Menteri.

1. Di antara . . .

1. Di antara huruf c dan huruf d ketentuan Pasal 128 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf c.1, sehingga keseluruhan Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 127 dapat berupa:

• penghentian sementara pelayanan administrasi;
• penghentian sementara kegiatan di lapangan;
• denda; c.1 pengurangan jatah produksi; atau
• pencabutan izin.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dijatuhkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 65, kecuali sanksi administratif berupa denda, dijatuhkan oleh Menteri.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke Kas Negara.

1. Ketentuan Pasal 129 huruf a dan huruf c diubah dan ditambah 2 (dua) huruf baru, yakni huruf d dan huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:

Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a dikenakan kepada:

• pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, Pasal 73 ayat (1) huruf f atau huruf g;

• pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf g;

• pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i atau huruf k;

• pemegang . . .

• pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf d atau Pasal 75 ayat (3) huruf a; atau
• pemegang IPHHK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c atau huruf d.

1. Ketentuan Pasal 130 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diubah dan di antara huruf c dan huruf d disisipkan 2 (dua) huruf baru, yakni huruf c1 dan huruf c2, sehingga keseluruhan Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b dikenakan kepada:

• pemegang IUPK atau IUPJL yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h;

• pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h;

• pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h; c1. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h; c2. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h;

• pemegang hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);

• pemegang hak pengelolaan hutan desa, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c; atau

• pemegang . . .

• pemegang IUPHHK HKm yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c.

1. Ketentuan Pasal 132 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf baru, yakni huruf i dan huruf j, sehingga keseluruhan Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c dikenakan kepada:

• pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d, huruf e, Pasal 74 huruf a atau huruf b, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH;

• pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f atau huruf g, dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (lima belas) kali PSDH;

• pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf e atau huruf f, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH;

• pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (limabelas) kali PSDH;

• pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e atau huruf f, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH;

• pemegang . . .

• pemegang IUPHHK pada HTI dan HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) huruf a, dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (lima belas) kali PSDH;
• pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d atau huruf e, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH;
• pemegang IPHHK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e, dengan keharusan membayar denda sebanyak 5 (lima) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan;
• pemegang IPHHK atau IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 77 ayat (2), dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan; atau
• pemegang IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan.

1. Di antara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 132 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132 A

Sanksi administratif berupa pengurangan jatah produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c.1 dikenakan kepada:

• pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) atau Pasal 73 ayat (1) huruf c;

• pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf b angka 2) atau huruf c angka 2);

• pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) atau Pasal 75 ayat (1) huruf c;

• pemegang . . .

• pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b;
• pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pasal 76 huruf b atau huruf c; atau
• pemegang IUPJL yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1).

1. Ketentuan Pasal 133 huruf a sampai dengan huruf n diubah, kecuali huruf b, huruf e, dan huruf i dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d, dikenakan kepada:

• pemegang IUPK atau IUPJL yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 1), huruf f, huruf i, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

• dihapus;
• pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 3), huruf f, huruf i, Pasal 73 ayat (1) huruf a,

Pasal 74 huruf h, dikenakan sanksi pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

• pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 3), huruf f, huruf i,

Pasal 73 ayat (5) huruf a, huruf b angka 1), huruf c angka

1), dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

• dihapus;

• pemegang . . .

• pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 3), huruf f, huruf g, huruf i,

Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf j, ayat (5) huruf b,

dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

• pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf i, Pasal 75 ayat (5) huruf b, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

• pemegang IUPHHK pada HTHR yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf b angka 4), atau huruf i;
• dihapus;
• pemegang IPHHK atau IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 2), huruf i, Pasal 77 ayat (1) huruf a, huruf b atau dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
• pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf i atau Pasal 76 huruf a;
• pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada hutan konservasi kecuali cagar alam atau zona inti taman nasional atau hutan lindung atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) atau Pasal 98 ayat (2) huruf d;
• pemegang hak pengelolaan hutan desa, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2) atau Pasal 91 ayat (2) huruf d; atau
• pemegang IUPHHK dalam HKm yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) atau Pasal 98 ayat (2) huruf d.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 134 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK,

IUPJL, IUPHHK alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam, IUPHHK pada HTI, IUPHHK pada HTR, IUPHHK pada HTHR, IUPHHK dalam HKm, IUPHHBK, IPHHK atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya, sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabut, terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali peringatan, kecuali pencabutan izin akibat melanggar Pasal 20, dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.

1. Ketentuan Pasal 141 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:

Penetapan luas wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dan Pasal 7 diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun

sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Februari 2008

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya