Pasal 71

(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib:

• menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja;
• melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat:

1. 6 (enam) bulan sejak diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
2. 1 (satu) bulan sejak diberikan izin pemungutan hasil hutan;
3. 1 (satu) tahun untuk IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam maupun hutan tanaman; atau
4. 6 (enam) bulan sejak diberikan izin penjualan tegakan hasil hutan dalam hutan hasil rehabilitasi.

• melaksanakan . . .

• melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam maupun hutan tanaman;
• melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
• menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
• mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
• melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
• menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
• membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, dilarang

menebang kayu yang dilindungi.

1. Ketentuan Pasal 74 huruf b diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 74 berbunyi sebagai berikut: