Pasal 81

(1) IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK pada HTHR dalam

hutan tanaman, IUPK, IUPJL, IUPHHBK, dan IPHHBK dapat diperpanjang, kecuali:

• IUPHHK . . .

• IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam;
• IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman;
• IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman;
• IPHHK dalam hutan alam.

(2) Permohonan perpanjangan untuk:

• IUPHHK dalam hutan alam harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum izin berakhir;
• IUPHHK pada HTHR harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir;
• IUPK dan IUPJL harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir;
• IUPHHBK harus diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum izin berakhir;
• IPHBBK harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.

(3) Apabila pada saat berakhirnya izin, pemegang izin tidak

mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin menerbitkan keputusan hapusnya izin.

(4) Untuk perpanjangan:

• IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan rekomendasi dari gubernur setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota;
• IUPK, IUPJL, IUPHHBK dan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan oleh:

1. Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH;
2. Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; dan
3. Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan

persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 96 berbunyi sebagai berikut: