Pasal 215

(1) Legalitas pengelolaan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa diberikan dalam bentuk persetujuan

pengelolaan Hutan Desa kepada lembaga desa oleh Menteri.

(2) Pemanfaatan Hutan Desa yang berada pada:

• Hutan Lindung, meliputi kegiatan:

1. Pemanfaatan Kawasan;

2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan

3. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

• Hutan Produksi, meliputi kegiatan:

1. Pemanfaatan Kawasan;

2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;

3. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; dan

4. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.