Pasal 243

(1) Pemegang persetujuan Hutan Adat, wajib:

• menjalankan prinsip pengelolaan Hutan lestari;

• memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan kearifan lokalnya;

• mempertahankan fungsi Hutan Adat;

• memanfaatkan Hutan Adat sesuai fungsinya;

• memulihkan dan meningkatkan fungsi Hutan; dan

• melakukan pengamanan dan pelindungan terhadap Hutan Adat, antara lain pelindungan dari kebakaran Hutan dan lahan.

(2) Pemegang persetujuan Hutan Adat, dilarang:

• menyewakan areal Hutan Adat;

• mengubah status dan fungsi Hutan Adat;

• menebang pohon pada areal Hutan Adat dengan fungsi Hutan Lindung;

• menggunakan peralatan mekanis pada areal Hutan Adat dengan fungsi Hutan Lindung;

• membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Hutan Adat dengan fungsi Hutan Lindung; dan

• menanam kelapa sawit pada areal Hutan Adat.

Bagian Keenam

Kemitraan Kehutanan