Pasal 221

(1) Legalitas pengelolaan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan diberikan dalam bentuk

Persetujuan Hutan Kemasyarakatan oleh Menteri.

(2) Persetujuan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada:

• Hutan Lindung meliputi kegiatan:

1. Pemanfaatan Kawasan;

83 / 155

1. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan

2. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

• Hutan Produksi meliputi kegiatan:

1. Pemanfaatan Kawasan;

2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;

3. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; dan

4. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.