PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan

pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.

(2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan

kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

• religi …

• religi;
• pertambangan;
• instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
• pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
• jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
• sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
• waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
• fasilitas umum;
• industri selain industri primer hasil hutan;
• pertahanan dan keamanan;
• prasarana penunjang keselamatan umum;
• penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau
• pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan

pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

(2) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

• pada provinsi yang luas kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi:

1. lahan …

1. lahan untuk penggunaan komersial; dan
2. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan nonkomersial,

• pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi:

1. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan komersial; dan
2. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan nonkomersial,

• pada seluruh provinsi untuk kegiatan:

1. pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
2. kegiatan survei dan eksplorasi; dan
3. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara, tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.

(3) Dalam hal izin pinjam pakai kawasan hutan untuk

kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c angka 2 dilakukan pengambilan contoh

ruah sebagai uji coba tambang untuk kepentingan kelayakan ekonomi, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 atau huruf b angka 1.

(4) Ketentuan …

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan kompensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) diajukan oleh:

• menteri atau pejabat setingkat menteri;
• gubernur;
• bupati/wali kota;
• pimpinan badan hukum; atau
• perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan:

• administrasi; dan
• teknis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah dan ayat (4) Pasal 10 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri melakukan penilaian.

(2) Dalam …

(2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menunjukkan permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menyampaikan surat penolakan.

(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menunjukkan permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

(4) dihapus.

1. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

2. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. Angka 6 …

Angka 6

Dihapus.

Angka 7

Dihapus.

Angka 8

(1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib:

• melaksanakan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
• membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
• melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
• menyerahkan, melaksanakan tata batas dan mereboisasi lahan kompensasi;
• menyelenggarakan perlindungan hutan;
• melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan hutan yang dipinjam pakai yang sudah tidak digunakan; dan
• melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pemegang …

(2) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib

melaksanakan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan dan tidak dapat diperpanjang.

(3) Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan

hutan merupakan instansi pemerintah, jangka waktu pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud ayat

(2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling

lama 1 (satu) tahun.

(4) Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan

hutan telah menyelesaikan pelaksanaan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri menetapkan batas areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan.

(5) Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan

hutan tidak menyelesaikan pelaksanaan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3), izin pinjam pakai kawasan hutan dinyatakan

tidak berlaku.

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan

dilarang:

• memindahtangankan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa persetujuan Menteri;

• menjaminkan atau mengagunkan areal izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain; dan/ atau

• melakukan …

• melakukan kegiatan di dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan, kecuali membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit dan/ atau pengukuran sarana dan prasarana.

(2) Dalam hal izin pinjam pakai kawasan hutan

diberikan untuk kegiatan pembangunan Nasional yang bersifat vital yaitu panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta waduk dan bendungan, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dapat melakukan kegiatan di areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebelum pelaksanaan tata batas diselesaikan.

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan

diberikan sama dengan jangka waktu perizinan sesuai bidangnya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan

untuk kegiatan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya, izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

(3) Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan

untuk kepentingan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, jalan umum, jalur kereta api, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, bangunan pengairan lainnya, sarana meteorologi, klimatologi, geofisika, serta religi berlaku selama digunakan untuk kepentingan dimaksud.

(4) Izin …

(4) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dievaluasi oleh Menteri satu kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan

bahwa pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tidak lagi menggunakan kawasan hutan sesuai dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan dicabut.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk atau gubernur.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan

evaluasi diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) hapus jika :

• jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan telah berakhir;
• dicabut oleh Menteri; atau
• diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri sebelum jangka waktu berakhir dengan pernyataan tertulis.

(2) Pencabutan …

(2) Pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(3) Berdasarkan penyerahan kembali secara sukarela

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri menerbitkan keputusan pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan.

1. Ketentuan Pasal 25 diubah dengan menambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

• persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang telah diberikan oleh Menteri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan telah memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam persetujuan prinsip tetap dapat diproses menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan dengan dibebani kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
• izin atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan.
• pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang telah menyediakan lahan kompensasi sebagian atau seluruhnya tetap wajib menyerahkan lahan kompensasi untuk dijadikan kawasan hutan dan selanjutnya diproses sesuai Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar …

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 327

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN

2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

I. Umum Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dengan luasan yang cukup dan dijaga agar daya dukungnya tetap lestari. Pembangunan kehutanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan sehingga harus selaras dengan dinamika pembangunan. Dalam rangka penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan pada wilayah-wilayah yang kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, sulit untuk mencari lahan kompensasi. Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah- wilayah yang kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, perlu mengubah kewajiban bagi pemohon dari penyediaan lahan kompensasi menjadi kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai. Pembangunan infrastruktur antara lain berupa waduk dan bendungan pada kawasan hutan dapat mendukung dan memperkuat fungsi hutan sebagai pengatur tata air sehingga pembangunannya yang sebelumnya diproses dengan tukar menukar kawasan hutan dapat dilakukan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan.

Dalam …

Dalam rangka peningkatan pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan pada kawasan hutan perlu mengubah prosedur pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 1