Pasal 249

(1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248

90 / 155

sesuai kewenangannya.

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248

sesuai kewenangannya.

(3) Badan usaha milik negara bidang Kehutanan menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada wilayah

pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) huruf a sesuai kewenangannya.

(4) Pemegang Hak menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada wilayah Hutan Hak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 248 ayat (2) huruf b.

(5) Pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pengelolaan Perhutanan Sosial atau Perizinan

Berusaha, menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada areal kerjanya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 248 ayat (2) huruf c.

(6) Pemegang Perizinan Berusaha di luar Kawasan Hutan menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada

areal di luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) huruf d.

(7) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada areal di luar

Kawasan Hutan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat

(2) huruf d.