Pasal 24

(1) Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib

memenuhi kriteria:

• penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan Negara oleh Masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

• dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;

• dikuasai oleh Perseorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar;

• bidang tanah telah dikuasai secara fisik dengan iktikad baik secara terbuka; dan

• bidang tanah yang tidak bersengketa.

(2) Pihak yang menguasai bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

• Perseorangan;

• instansi; dan/atau

• badan sosial/keagamaan.

(3) Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

• fasilitas sosial dan fasilitas umum;

• permukiman;

• lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau

• bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.

(4) Kategori penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau

• bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan.