Pasal 29

(1) Apabila di wilayah Perizinan Berusaha terdapat permukiman dan penyelesaiannya dapat dilakukan

melalui perubahan batas Kawasan Hutan, diselesaikan melalui:

• penataan permukiman dengan program tanah obyek reforma agraria; atau

• penataan permukiman dengan secara langsung dikeluarkan dari Kawasan Hutan melalui proses

17 / 155

Penataan Batas Kawasan Hutan, dengan memperhatikan fungsi Kawasan Hutan.

(2) Dalam hal di wilayah Perizinan Berusaha terdapat permukiman dan penyelesaiannya tidak dapat

dilakukan melalui perubahan batas Kawasan Hutan, Pelepasan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, diselesaikan melalui Perhutanan Sosial dengan pola kemitraan Kehutanan dengan pemegang Perizinan Berusaha.

(3) Penataan permukiman di dalam wilayah MHA mengikuti ketentuan penetapan status Hutan Adat.

Bagian Keempat

Penatagunaan Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum