Pasal 212

(1) Pemegang persetujuan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan HTR, wajib:

• melaksanakan pengelolaan Hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan Hutan lestari yang dituangkan dalam peraturan desa;

• menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;

• memberi tanda batas areal kerjanya;

• menyusun rencana pengelolaan Hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi persetujuan pengelolaan Hutan Desa;

• melakukan penanaman dan pemeliharaan Hutan di areal kerjanya;

• melaksanakan penatausahan hasil Hutan;

• membayar PNBP dari hasil kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• melaksanakan Perlindungan Hutan.

(2) Pemegang persetujuan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan HTR, dilarang:

• memindahtangankan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

• menanam kelapa sawit pada areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

• mengagunkan areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

• menebang pohon pada areal persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi Hutan Lindung;

• menggunakan peralatan mekanis pada areal persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi Hutan Lindung;

• membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi Hutan Lindung;

• menyewakan areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau

81 / 155

• menggunakan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial untuk kepentingan lain.