Pasal 39

(1) Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk organisasi KPH, yang menjadi bagian dari penguatan

sistem pengurusan Hutan nasional dan Pemerintah Daerah provinsi.

(2) KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• KPH konservasi;

• KPH lindung; dan

• KPH produksi.

(3) Wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat terdiri 1 (satu) atau lebih Unit

Pengelolaan Hutan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Hutan.

(4) Dalam hal wilayah KPH akan dilakukan perubahan Unit Pengelolaan Hutan dengan mempertimbangkan

efektifitas dan efisiensi pengelolaan Hutan, gubernur dapat mengajukan perubahan penetapan wilayah KPH.

(5) Hutan di luar Kawasan Hutan dapat menjadi bagian wilayah KPH yang terdekat dengan

mempertimbangkan kesamaan ekosistem, batas administrasi, dan jangkauan pelayanan pengelolaan Hutan.

(6) Pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada Hutan Konservasi ditetapkan oleh

Menteri.

(7) Pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi

ditetapkan oleh gubernur.

(8) Pembentukan organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.