Pasal 110

(1) Penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ditetapkan

oleh Menteri berdasarkan permohonan.

(2) Permohonan penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk kepentingan:

• Kementerian; atau

• di luar Kementerian meliputi:

1. perguruan tinggi;

2. lembaga penelitian bidang Kehutanan;

3. lembaga pendidikan bidang Kehutanan;

4. lembaga MHA; atau

5. lembaga keagamaan.

(3) Persyaratan permohonan untuk Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan Kementerian

dilengkapi:

• proposal pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus; dan

• peta permohonan pada peta dasar skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu).

(4) Persyaratan permohonan untuk Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan di luar

Kementerian dilengkapi:

• proposal pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus;

• penunjukkan lembaga pengelola Kawasan Hutan dengan tujuan khusus;

• peta permohonan pada peta dasar skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu);

• pertimbangan teknis dari pejabat Kementerian; dan

• surat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang menyatakan kesanggupan memenuhi kewajiban dalam pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus dan tidak akan memidahtangankan kepada pihak lain.

(5) Berdasarkan permohonan dilakukan penilaian administrasi dan penilaian teknis.

(6) Berdasarkan hasil penilaian administrasi dan penilaian teknis Menteri menetapkan Kawasan Hutan

dengan tujuan khusus.