Pasal 197

76 / 155

(1) Kegiatan rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a untuk Pemerintah

Daerah provinsi meliputi:

• pembangunan Hutan Hak;

• penghijauan lingkungan;

• pembangunan Hutan kota;

• rehabilitasi Hutan dan lahan yang menjadi kewenangannya;

• rehabilitasi Hutan dan lahan oleh Masyarakat; dan

• rehabilitasi lahan dan taman Hutan raya yang terdiri atas:

1. penghijauan;

2. reboisasi;

3. pemeliharaan tanaman;

4. pengayaan tanaman;

5. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis;

6. penanaman pohon kanan kiri sungai; dan

7. pengendalian kebakaran Hutan dan lahan.

(2) Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf b untuk

Pemerintah Daerah provinsi meliputi:

• prakondisi;

• pengembangan perbenihan;

• pengembangan teknologi;

• pencegahan dan penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan;

• pengamanan Hutan dan perlindungan tanaman;

• pengembangan kelembagaan; dan

• pemulihan ekosistem gambut dan mangrove.